Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
46
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 46 artikel
9% positif89% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Tata niaga LPGHarga sembakoKoperasiKesejahteraan pekerjaData pribadiNetizen produktifEmpat Pilar KebangsaanKoperasi Merah PutihInsiden Disposal AmunisiLoyalitas KaderKenaikan Harga SembakoPenataan Tata Niaga ElpijiKetergantungan Impor LPGPungutan Liar PerhutaniPertumbuhan EkonomiKorupsi Emas Antamjaring aspirasi masyarakatkunjungan ke Singaparna Tasikmalayapemilihan umumreal count KPUperebutan kursi DPRpolitik daerah Jawa Baratkedaulatan panganinovasi pertaniankegiatan resesdukungan masyarakatformula baru pertanianinovasi sektor pertanianpemimpin mudapersiapan politik 2029PKB Garutpemilu 2019profil calegPKBDPR-RIimpor LPGketahanan energipasokan bahan bakar
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penempatan IMAS AAN UBUDIAH sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi memiliki relevansi terbatas dengan tugas dan fungsi Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Keterbatasan informasi penghargaan juga menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung kurang relevan secara langsung dengan bidang tugas Komisi VI DPR yang fokus pada perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Meskipun pendidikan agama dapat memberikan landasan etika, tidak ada indikasi keahlian spesifik yang mendukung peran di komisi tersebut.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Surya Dana Bank Bukopin Jawa Barat memiliki relevansi terbatas dengan bidang ekonomi dan keuangan yang menjadi fokus Komisi VI. Pengalaman organisasi di Women Crisis Centre, Fatayat NU, KNPI, Yayasan Ubudiah Abadi, PKB, WI ASGAR, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan Perempuan Bangsa lebih relevan dengan isu sosial dan politik, namun kurang mendukung keahlian teknis di bidang perindustrian dan investasi.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam menunjukkan pemahaman dasar tentang ekonomi dan keuangan.
- +Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang bermanfaat dalam proses legislasi.
Faktor Pengurang
- −Kurangnya relevansi pendidikan formal dengan bidang tugas Komisi VI.
- −Pengalaman kerja dan organisasi lebih berfokus pada isu sosial dan politik daripada perindustrian dan investasi.
- −Tidak tersedianya informasi mengenai penghargaan yang diterima, sehingga sulit menilai prestasi yang diakui secara eksternal.
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (20)
1982
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2025–sekarangDPP Perempuan Bangsa Bidang Ekonomi dan Koperasi — Wakil Ketua
- Organisasi2018–2024Media dan Milenial DPP Perempuan Bangsa — Wakil Ketua
- Organisasi2017–2024Kaukus Perempuan Politik Indonesia — Anggota
- Organisasi2016–2021PP Fatayat NU — Wakil Bendahara
- Organisasi2011–2014DPP PKB — Wakil Bendahara
- Organisasi2009–2014WI ASGAR (Asosiasi Warga Garut di Jakarta) — Bendahara
- Organisasi2005–2008KNPI Kabupaten Garut — Bendahara
- Organisasi2005–sekarangYayasan Ubudiah Abadi Kabupaten Garut — ketua
- Organisasi2005–2008DPC PKB Kabupaten Garut — Ketua (Plt)
- Organisasi1999–2004Fatayat NU Kabupaten Garut — Ketua
- Organisasi1998–2002Women Crisis Centre Kabupaten Garut — Ketua
- Pendidikan1994–2008Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung
- Pendidikan1991–1994MAN 2 Garut
- Pendidikan1988–1991SMP Al Hikam Garut
- Pendidikan1982–1988SDN Sari Bakti Garut
Tanpa Periode
Ketua· Koperasi Simpan Pinjam Surya Dana Bank Bukopin Jawa Barat
Komisi VI
Badan Anggaran
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Kontroversi (11)
Kritik perhutaniSedang
Imas Aan Ubudiah mengkritik praktik perhutani yang dipandang merugikan warga dan lingkungan
SumberLarangan toko eceran jual gas melonSedang
Pemerintah menegaskan perlunya persiapan aturan matang terkait larangan penjualan gas melon di toko eceran, yang menimbulkan kepanikan masyarakat
SumberPolemik utang kereta cepat WhooshTinggi
DPR menuntaskan polemik utang kereta cepat Whoosh, menuntut transparansi dan solusi konkret
SumberKetergantungan impor LPGSedang
DPR mengkritik ketergantungan impor LPG dan meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi
SumberKuota haji Garut dipangkasRendah
Subhan Fahmi dan Imas Aan Ubudiah menuntut pemerintah menunda aturan baru terkait kuota haji Garut
SumberPenelantaran PekerjaSedang
Imas Aan Ubudiah mengecam penelantaran 13 pekerja asal Garut dan Tasikmalaya di Kalimantan Barat.
SumberPenyalahgunaan Data PribadiRendah
Imas Aan Ubudiah geram atas penyalahgunaan data pribadi penumpang oleh oknum KAI Services.
SumberPungutan Liar PerhutaniSedang
Imas Aan Ubudiah mengkritik Perhutani terkait pungutan liar terhadap warga, penjarahan hutan oleh oknum, dan penyewaan lahan untuk Pileg di Garut dan Tasikmalaya.
SumberReses anggota DPR Fraksi PKBTinggi
Anggota DPR Fraksi PKB melakukan reses terhadap kebijakan tertentu, mengekspresikan ketidakpuasan mereka
SumberImas Aan Ubudiah dislepet oleh SolehTinggi
Dalam hasil real count KPU, Imas Aan Ubudiah diklaim mengalami kecurangan dengan cara dislepet oleh pihak bernama Soleh, menimbulkan tuduhan manipulasi suara.
SumberJaringan & Asosiasi (25)
Imas Aan Ubudiah· Anggota DPR RIPKB· Partai politikDPR RI· LegislaturKAI· Perusahaan kereta apiAntam· Perusahaan pertambanganPerhutani· Perusahaan hutanLPG· Produk energiHaji· Program keagamaanGarut· KabupatenTasikmalaya· KabupatenKAI Services· PerusahaanPurbaya· Menteri KeuanganTeh Imas· anggota DPRFraksi PKB· partai politikSingaparna Tasikmalaya· tempat kunjunganPikiran Rakyat· jaringan media massaSoleh· pelaku dugaan kecuranganKPU· Komisi Pemilihan UmumKarangpawitan· Daerah tempat warga memberikan dukungan saat kegiatan resesPriangan Insider· Media massa yang menerbitkan artikel beritaPKB Garut· partai politik setempatJawa Barat· daerah pemilihanImas Aan Ubudiyah· Anggota DPR RI / Politisi PKBIndonesia· NegaraPemerintah Indonesia· Pemerintah Pusat
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 62% lebih sedikit dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #425 dari 577 anggota DPR (skor 52).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (95%) dari 38 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
80
artikel total · 93 bulan tercatat
4 positif 41 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
44
media unik · dari 80 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI11 · 14%
- Pikiran Rakyat Garut9 · 11%
- deJurnal.com4 · 5%
- Priangan Insider4 · 5%
- ANTARA News3 · 4%
Berita Terkait (46)
Tak Sekadar Bertani! Imas Aan Ubudiah Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan Garut - Priangan Insider
Priangan Insider · 14 Mei 2026
PositifTeks membahas inovasi dan usaha Imas Aan Ubudiah dalam kedaulatan pangan Garut yang positif, terlihat dari frasa 'Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan'
Tak Sekadar Bertani! Imas Aan Ubudiah Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan Garut - Priangan Insider
Priangan Insider · 14 Mei 2026
NetralImpor LPG Tembus 80%, Imas Aan Ubudiyah: Pemerintah Harus Pastikan Pasokan Aman
pkb.id · 6 April 2026
NetralTeks membahas Imas Aan Ubudiyah yang menyampaikan sikap soal pasokan LPG, bersifat pernyataan kebijakan yang netral.
Impor LPG Tembus 80%, Komisi VI DPR: Pemerintah Jangan Bergerak Saat Terjadi Kelangkaan
Suara Investor · 6 April 2026
NegatifKomisi VI DPR (yang merupakan bagian dari target) mengkritik pemerintah agar tidak hanya bertindak saat terjadi kelangkaan LPG.
Ketergantungan Impor LPG Picu Kekhawatiran DPR, Legislator Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi
Todaynews.id · 6 April 2026
NetralTeks membahas kekhawatiran DPR dan legislator secara umum, bukan IMAS AAN UBUDIAH, S.Pd.I. secara spesifik.
Ungkap Kemacetan Parah di Sejumlah Titik Mudik, Anggota Komisi VI DPR Tagih Komitmen BUMN
Sumsel Update · 19 Maret 2026
NetralDPR Dorong Perbaikan Infrastruktur demi Kenyamanan Pemudik
RM.ID · 17 Maret 2026
NetralJelang Ramadhan, Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Stabilkan Harga Daging Sapi
Sumsel Update · 26 Januari 2026
NetralImas Aan Ubudiyah Geram Oknum KAI Services Salahgunakan Data Pribadi Penumpang
PKB.ID · 12 Januari 2026
NetralAnggota DPR Imas Aan Ubudiah Dorong Warga Garut Jadi Netizen Produktif dan Cerdas
SINDOnews Daerah · 19 Desember 2025
NetralKomisi VI Minta Pemerintah Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru dan Situasi Bencana
FPKB DPR RI · 9 Desember 2025
NetralImas Aan Ubudiah Tegaskan Loyalitas Kader, Ingatkan PKB Garut Tidak Sekadar “Mantan Terindah”
Gosip Garut · 24 November 2025
NetralKuota Haji Garut Dipangkas! Subhan Fahmi dan Imas Aan Ubudiah Desak Pemerintah Tunda Aturan Baru
Warta Garut · 23 November 2025
NetralImas Aan Ubudiah Dorong Kader PKB Garut Siapkan Pemimpin Muda Menuju 2029
Warta Garut · 23 November 2025
PositifTeks menyoroti Imas Aan Ubudiah yang mendorong kader PKB Garut untuk menyiapkan pemimpin muda, menunjukkan dukungan positif.
Komisi VI DPR Dukung Rencana Pemerintah Ganti Barang Thrifting dengan Produk Lokal
FPKB DPR RI · 21 November 2025
NetralAnggota DPR fasilitasi pemulangan 13 warga Garut korban penipuan perekrutan kerja
ANTARA News · 20 November 2025
NetralKomisi VI DPR RI: Website Danantara Harus Setara Standar Lembaga Keuangan Global
FPKB DPR RI · 19 November 2025
NetralImas Aan Ubudiah Kecam Keras Penelantaran 13 Pekerja asal Garut dan Tasik di Kalbar
jabar.tribunnews.com · 17 November 2025
NetralVideo Viral “Tiga Srikandi Garut” di DPR RI, Bahas Tunggakan BPJS dengan Gaya Santai tapi Sindir Regulasi
Gosip Garut · 6 November 2025
NetralDukung Purbaya Menkeu Hentikan Impor Pakaian Bekas, Politisi PKB Nilai Langkah Strategis Selamatkan Industri Tekstil Nasional - Gemapos.id
Gemapos · 24 Oktober 2025
Netral