
Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
46
Berdasarkan 46 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kurang Meritokratis
Penempatan IMAS AAN UBUDIAH sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi memiliki relevansi terbatas dengan tugas dan fungsi Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Keterbatasan informasi penghargaan juga menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung kurang relevan secara langsung dengan bidang tugas Komisi VI DPR yang fokus pada perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Meskipun pendidikan agama dapat memberikan landasan etika, tidak ada indikasi keahlian spesifik yang mendukung peran di komisi tersebut.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Surya Dana Bank Bukopin Jawa Barat memiliki relevansi terbatas dengan bidang ekonomi dan keuangan yang menjadi fokus Komisi VI. Pengalaman organisasi di Women Crisis Centre, Fatayat NU, KNPI, Yayasan Ubudiah Abadi, PKB, WI ASGAR, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, dan Perempuan Bangsa lebih relevan dengan isu sosial dan politik, namun kurang mendukung keahlian teknis di bidang perindustrian dan investasi.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Imas Aan Ubudiah mengkritik praktik perhutani yang dipandang merugikan warga dan lingkungan
SumberPemerintah menegaskan perlunya persiapan aturan matang terkait larangan penjualan gas melon di toko eceran, yang menimbulkan kepanikan masyarakat
SumberDPR menuntaskan polemik utang kereta cepat Whoosh, menuntut transparansi dan solusi konkret
SumberDPR mengkritik ketergantungan impor LPG dan meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi
SumberSubhan Fahmi dan Imas Aan Ubudiah menuntut pemerintah menunda aturan baru terkait kuota haji Garut
SumberImas Aan Ubudiah mengecam penelantaran 13 pekerja asal Garut dan Tasikmalaya di Kalimantan Barat.
SumberImas Aan Ubudiah geram atas penyalahgunaan data pribadi penumpang oleh oknum KAI Services.
SumberImas Aan Ubudiah mengkritik Perhutani terkait pungutan liar terhadap warga, penjarahan hutan oleh oknum, dan penyewaan lahan untuk Pileg di Garut dan Tasikmalaya.
SumberAnggota DPR Fraksi PKB melakukan reses terhadap kebijakan tertentu, mengekspresikan ketidakpuasan mereka
SumberDalam hasil real count KPU, Imas Aan Ubudiah diklaim mengalami kecurangan dengan cara dislepet oleh pihak bernama Soleh, menimbulkan tuduhan manipulasi suara.
SumberDi Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 62% lebih sedikit dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #425 dari 577 anggota DPR (skor 52).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (95%) dari 38 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
80
artikel total · 93 bulan tercatat
44
media unik · dari 80 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
Tak Sekadar Bertani! Imas Aan Ubudiah Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan Garut - Priangan Insider
Priangan Insider · 14 Mei 2026
PositifTeks membahas inovasi dan usaha Imas Aan Ubudiah dalam kedaulatan pangan Garut yang positif, terlihat dari frasa 'Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan'
Tak Sekadar Bertani! Imas Aan Ubudiah Siapkan Formula Baru Kedaulatan Pangan Garut - Priangan Insider
Priangan Insider · 14 Mei 2026
NetralImpor LPG Tembus 80%, Imas Aan Ubudiyah: Pemerintah Harus Pastikan Pasokan Aman
pkb.id · 6 April 2026
NetralTeks membahas Imas Aan Ubudiyah yang menyampaikan sikap soal pasokan LPG, bersifat pernyataan kebijakan yang netral.
Impor LPG Tembus 80%, Komisi VI DPR: Pemerintah Jangan Bergerak Saat Terjadi Kelangkaan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Suara Investor · 6 April 2026
NegatifKomisi VI DPR (yang merupakan bagian dari target) mengkritik pemerintah agar tidak hanya bertindak saat terjadi kelangkaan LPG.