Foto
Jabatan
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
224
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 224 artikel
4% positif38% netral58% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 68 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Isu Teridentifikasi
TinggiKorupsi PLTU Tarahan
TinggiPenunjukan sebagai komisaris BUMN
SedangLolos jerat hukum berulang kali
RendahPenerbitan buku tentang Marhaenisme
TinggiPengangkatan sebagai komisaris BUMN
TinggiPenahanan oleh KPK
SedangTidak melaporkan LHKPN
SedangGratifikasi seks di Paris
TinggiKasus Korupsi PLTU Tarahan
TinggiPenunjukan sebagai Komisaris Anak Perusahaan BUMN
SedangPanggilan KPK
TinggiEks Koruptor
SedangEks napi korupsi menjadi komisaris BUMN
RendahGerakan Pemuda Marhaenis bukan organisasi pengamanan
TinggiPanggilan KPK kepada eks Direktur Operasional PLN sebagai saksi
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
22
Tidak Meritokratis
Latar belakang pendidikan Emir Moeis mencakup teknik industri dan ilmu alam, namun tidak ada data mengenai pengalaman kerja, organisasi, atau penghargaan yang relevan dengan jabatan publik. Ketiadaan informasi ini menyebabkan penilaian rendah terhadap kesesuaian kompetensi dengan tuntutan jabatan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan teknik industri dapat memberikan dasar analitis, namun tanpa informasi tentang bidang jabatan, relevansi spesifiknya tidak dapat dipastikan; gelar di bidang ilmu alam juga kurang langsung terkait dengan fungsi administratif atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Tidak ada data tentang pengalaman kerja, organisasi, atau kepemimpinan, sehingga tidak dapat dinilai adanya kontribusi praktis atau kompetensi teknis yang mendukung jabatan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang teknik dan ilmu alam memberikan dasar pengetahuan umum
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi tentang pengalaman kerja yang relevan
- −Tidak ada riwayat organisasi atau kepemimpinan
- −Tidak ada penghargaan atau prestasi yang tercatat
- −Keterbatasan data mengakibatkan penalti kelengkapan
Dianalisis 22 Mei 2026
Riwayat & Karir (5)
1962
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1984Universitas Indonesia Jakarta — Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Pendidikan1975Institut Teknologi Bandung — Teknik Industri
- Pendidikan1968SMA Negeri 3 Jakarta
- Pendidikan1965SMPN Perguruan Cikini
- Pendidikan1962SR Perguruan Cikini, Jakarta
Kontroversi (68)
Korupsi PLTU TarahanTinggi
Emir Moeis dituduh terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap Tarahan, menimbulkan tekanan agar KPK menuntut korporasi terkait.
SumberPenunjukan sebagai komisaris BUMNTinggi
Meskipun pernah divonis penjara, Emir Moeis diangkat menjadi komisaris di beberapa anak perusahaan BUMN, memicu kritik dari DPR, PKB, dan publik.
SumberLolos jerat hukum berulang kaliSedang
Emir Moeis telah lima kali lolos dari proses hukum meski terjerat kasus korupsi, menimbulkan persepsi adanya perlindungan politik.
SumberPenerbitan buku tentang MarhaenismeRendah
Emir Moeis meluncurkan buku yang mengangkat kembali ideologi Marhaenisme, menuai kontroversi karena dianggap mengalihkan fokus dari masalah korupsi.
SumberPengangkatan sebagai komisaris BUMNTinggi
Pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris anak perusahaan BUMN dipertanyakan integritasnya mengingat riwayat korupsi dan belum melaporkan LHKPN.
SumberPenahanan oleh KPKTinggi
Emir Moeis ditahan oleh KPK terkait kasus korupsi PLTU Tarahan dan dugaan gratifikasi, menimbulkan sorotan publik.
SumberTidak melaporkan LHKPNSedang
Sebagai komisaris BUMN, Emir Moeis belum melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, melanggar aturan KPK.
SumberGratifikasi seks di ParisSedang
Dilaporkan bahwa Emir Moeis menerima gratifikasi berupa layanan seksual di Paris, menambah tuduhan integritas.
SumberKasus Korupsi PLTU TarahanTinggi
Emir Moeis divonis 3 tahun penjara karena menerima suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan di Lampung. Ia juga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.
SumberPenunjukan sebagai Komisaris Anak Perusahaan BUMNTinggi
Setelah bebas dari penjara, Emir Moeis ditunjuk sebagai komisaris anak perusahaan BUMN, PT Pupuk Iskandar Muda. Penunjukan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk partai politik lain dan organisasi anti-korupsi, karena statusnya sebagai mantan terpidana korupsi.
SumberJaringan & Asosiasi (77)
PLN· Perusahaan Listrik Negara / PerencanaanGerakan Pemuda Marhaenis· Organisasi pemuda marhaenisBUMN· Badan Usaha Milik NegaraEmir Moeis· mantan politikus dan komisaris BUMNKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· lembaga penegak hukum anti korupsiDewan Perwakilan Rakyat (DPR)· lembaga legislatif yang mengkritik penunjukan Emir MoeisPT Pupuk Iskandar Muda· perusahaan BUMN tempat Emir Moeis menjabat sebagai komisarisKPK· Lembaga anti korupsi yang menahan dan menginvestigasi Emir MoeisPDIP· Partai politik yang mendukung Emir Moeis dalam pencalonanJokowi· Presiden Republik Indonesia, terkait kebijakan penunjukan komisaris BUMNGanjar Pranowo· Politikus yang didukung Emir Moeis dalam konteks kebangkitan MarhaenisPT Pupuk Indonesia· Perusahaan BUMN tempat Emir Moeis ditunjuk sebagai komisaris anak usahaIzedrik Emir Moeis· Pejabat publik, mantan anggota DPR, mantan terpidana korupsi, komisaris anak perusahaan BUMN, penulis bukuPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)· Partai politik tempat Emir Moeis bernaung, memberikan pembelaan atas vonis dan penunjukan komisarisKementerian BUMN· Institusi yang bertanggung jawab atas penunjukan komisaris BUMNErick Thohir· Menteri BUMN, diminta untuk memberhentikan Emir MoeisPSI (Partai Solidaritas Indonesia)· Partai politik yang mempertanyakan penunjukan Emir MoeisMAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia)· Organisasi anti-korupsi yang meminta pemberhentian Emir MoeisPPP (Partai Persatuan Pembangunan)· Partai politik yang mendesak BUMN menjelaskan penunjukan Emir MoeisPKB (Partai Kebangkitan Bangsa)· Partai politik yang mengkritik penunjukan Emir MoeisPartai Demokrat· Partai politik yang mengkritik penunjukan Emir MoeisDPR (Dewan Perwakilan Rakyat)· Lembaga legislatif, beberapa anggotanya mengkritik penunjukan Emir MoeisMegawati Soekarnoputri· Ketua Umum PDIP, disebut memiliki hubungan dekat dengan Emir MoeisAndre Rosiade· Politikus, memberikan pendapat tentang penunjukan Emir MoeisHasto Kristiyanto· Sekjen PDIP, kasusnya dinilai Emir Moeis sarat politisasiPramono Anung· Politikus, terlihat dalam foto bersama Emir MoeisFirman Jaya Daeli· Politikus, terlihat dalam foto bersama Emir Moeis dan MegawatiPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)· Lembaga peradilan yang mengadili kasus korupsi Emir MoeisPLTU Tarahan· Lokasi proyek pembangkit listrik yang menjadi objek kasus korupsiTransparency International Indonesia (TII)· Organisasi anti-korupsi yang mengkritik penunjukan mantan terpidana korupsi
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
58% dari 99 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 21 artikel — paling banyak dari 46 media yang pernah meliput.
Dianalisis 13 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
277
artikel total · 201 bulan tercatat
9 positif 85 netral 130 negatif
Keberagaman Sumber Berita
80
media unik · dari 277 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
- detikNews47 · 17%
- DATA TEMPO25 · 9%
- Kompas.com20 · 7%
- ANTARA News14 · 5%
- Tempo.co13 · 5%
Berita Terkait (224)
Foto Emir Moeis Akui Terima Rp200 Juta dari Panda Nababan
VIVA.co.id · 19 Juli 2026
NegatifTeks membahas Emir Moeis dan frase "akui terima Rp200 juta" mengarah pada kasus korupsi atau pelanggaran hukum.
Emir Moeis siap mundur dari DPR dan PDIP
Merdeka.com · 8 Juli 2026
NetralTeks membahas Emir Moeis siap mundur dari DPR dan PDIP, bukan penilaian sentimen yang jelas.
Taufiq Kiemas: Emir Moeis pasti bertanggung jawab
Merdeka.com · 7 Juli 2026
NetralTeks hanya menyebut pernyataan bahwa Emir Moeis "pasti bertanggung jawab" tanpa konteks penilaian yang tegas.
Emir Moeis, Lima Kali Lolos Jerat Hukum
Tempo.co · 5 Maret 2026
