
Jabatan
Komisi IV - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Sulawesi Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
148
Berdasarkan 148 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dr. Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, M.P. sebagai anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau di bidang pertanian dan pemerintahan daerah memberikan relevansi terhadap tugas di komisi yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 di bidang sosial ekonomi pertanian, S2 sistem pertanian, dan S3 ilmu lingkungan sangat relevan dengan tugas Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian dan lingkungan hidup. Pendidikan ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat untuk memahami isu-isu terkait.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Wakil Ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Bupati menunjukkan pemahaman yang baik tentang tata pemerintahan dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Pengalaman di berbagai organisasi terkait pertanian dan pembangunan juga mendukung relevansi pengalaman beliau.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Agus Ambo Djiwa menindaklanjuti aduan warga terkait pencemaran limbah oleh PT PSL.
SumberAgus Ambo Djiwa menerima aduan terkait masalah kawasan hutan lindung dan tumpang tindih HGU-SHM di Desa Lariang.
SumberPejabat menerima aduan terkait pelanggaran atau permasalahan di kawasan hutan lindung, menimbulkan tekanan publik untuk penegakan regulasi lingkungan.
SumberAgus Ambo Djiwa menegaskan bahwa pemilihan yang dilakukan melalui DPRD merampas hak rakyat untuk memilih secara langsung.
SumberMenerima aduan dari masyarakat terkait masalah atau sengketa yang terjadi di kawasan hutan lindung.
SumberAgus Ambo Djiwa menyoroti banyaknya temuan BPK dalam RDP dengan Kementan, menunjukkan potensi irregularitas dalam penggunaan anggaran pertanian.
SumberPernyataan bahwa subsidi hanya diberikan kepada petani dengan lahan di bawah 3 hingga 4 hektar menuai perhatian terkait keadilan distribusi bantuan pertanian
SumberPeringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
65% dari 94 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Barat
44 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 54 artikel — paling banyak dari 16 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
191
artikel total · 140 bulan tercatat
33
media unik · dari 191 artikel
Cukup terkonsentrasi · top 42%
Top 5 Media
Agus Ambo Djiwa Tegaskan yang Perlu Mendapatkan Subsidi Hanya Petani Dibawah 3 Hingga 4 Ha
gesuri.id · 3 September 2026
NetralPernyataan kebijakan tentang subsidi petani ditampilkan secara faktual tanpa muatan emosi yang jelas
DPR Desak Pemerintah Beri Subsidi Pupuk untuk Petani Sawit
elaeis.co · 2 September 2026
NetralTeks membahas tindakan DPR secara umum mendesak pemerintah soal subsidi pupuk, tidak menyebut nama Agus Ambo Djiwa.
Agus Ambo Djiwa: Petani Kelapa Sawit Berhak Mendapatkan Subsidi Pupuk
Herald.ID · 2 September 2026
PositifAgus Ambo Djiwa menyuarakan hak petani kelapa sawit mendapatkan subsidi pupuk, menunjukkan sikap politik yang berpihak pada konstituen.
Anggota Komisi IV DPR RI Agus Ambo Djiwa Minta Petani Sawit Dapat Subsidi Pupuk
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
HaiSawit · 1 September 2026
PositifTeks menyoroti perjuangan Agus Ambo Djiwa di Komisi IV DPR untuk memperjuangkan subsidi pupuk bagi petani, mencerminkan kinerja legislasi yang berpihak pada masyarakat.