Organisasi
Negara
Pejabat Terhubung
DPR (23)
AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Entitas pemerintahan yang dikritik agar tidak membatasi hak koalisi partai politik
AMIN, Ak., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan yang dituntut untuk tegas dalam menjaga kedaulatan ekonomi
Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diminta untuk bersiap menghadapi ancaman Karhutla
drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara program MBG untuk masyarakat
Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diharapkan melindungi jemaah dari risiko agensi perjalanan yang tidak terpercaya
Dr. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
wilayah pengabdian
drh. SLAMET
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintahan Republik Indonesia
Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah
Dr. K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemberi izin yang diharapkan memberikan tanggung jawab lebih dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta memulihkan masa depan anak
Dr. WIHADI WIJANTO, S.H., M.H.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
penerima manfaat dividen
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Entitas yang data pertahanannya harus dilindungi dalam RUU Satu Data, pihak yang terancam mengalami kerugian akibat penumpukan stok beras
Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
Komisi XIII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang bertanggung jawab
H. MAFIRION
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang dikritik karena dianggap gagal melindungi rakyat
H. MUHAMAD ABDUL AZIS SEFUDIN
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang harus hadir
H. RIVQY ABDUL HALIM
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
subjek yang menghemat anggaran
H.TEUKU IBRAHIM, S.T., M.M.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang memiliki tanggung jawab melindungi warga
I NYOMAN PARTA, S.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
Disebut di Berita
Tokoh Adat Papua Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan, I Nyoman Parta: Ini Janji Konstitusi Harus Ditunaikan Negara
Bela Rakyat · 6 Agu 2026
Badan Pengelola Aset Rampasan Perlu Diawasi Ketat, I Nyoman Parta Dorong Dewan Pengawas Independen agar Kekayaan Negara Tak Lagi 'Menguap'
Bela Rakyat · 20 Jul 2026
NEVI ZUAIRINA
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
subjek yang diminta hadir dalam menangani masalah masyarakat
NOVITA HARDINI, S.E.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak pemerintah yang diminta untuk memperketat pengawasan
SAADIAH ULUPUTTY, S.T.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang dikritik
SAMSUL BAHRI TIYONG
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
Pihak atau institusi yang dikritik terkait implementasi nilai Pancasila
TONNY TESAR, S.Sos.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
entitas publik yang menjadi subjek dalam penghitungan kerugian
Lainnya (7)
Adian Napitupulu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
Pihak yang disebut tidak akan rugi jika menaikkan gaji guru
Agum Gumelar
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Peran / Konteks
Pemberi penghargaan
Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Peran / Konteks
Pihak yang dikritik dan dianggap bertanggung jawab atas kegagalan menyejahterakan rakyat
Jero Wacik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peran / Konteks
Pihak penerima setoran denda dan uang pengganti dari kasus korupsi
Lukman Hakim Saifuddin
Peran / Konteks
Pihak yang dikritik oleh Lukman Hakim terkait praktik kekerasan struktural
Rafael Alun Trisambodo
Peran / Konteks
Pihak yang berhak menerima pengembalian uang pengganti dari terdakwa
Tommy Soeharto
Ketua Umum Partai Berkarya ke-2
Peran / Konteks
Pihak berwenang yang melakukan penyitaan aset terkait kasus BLBI, Pihak Kreditur
DPD (2)
AGUSTINUS R. KAMBUAYA, S.IP., S.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang dituntut untuk lebih serius menangani situasi
Hj. LENI HARYATI JOHN LATIEF, S.E., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan bertindak
Kementerian (1)
Dr. (H.C.) H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Kepala Daerah (1)
MAXIMUS TIPAGAU,S.E
Calon Bupati Mimika (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pemerintah pusat