Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Bali
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
240
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 240 artikel
52% positif43% netral5% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penilaian terhadap I Nyoman Parta menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman di DPRD Provinsi Bali dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan menunjukkan pemahaman tentang isu-isu publik dan tata pemerintahan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ilmu Hukum relevan dengan tugas legislatif di DPR, terutama dalam Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Pendidikan ini memberikan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dan merumuskan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Bali selama beberapa periode, khususnya di komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, sangat relevan dengan tugas di DPR RI. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan juga menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman legislatif di tingkat provinsi
- +Pendidikan formal di bidang hukum
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan
Faktor Pengurang
- −Penghargaan yang diterima kurang relevan dengan jabatan saat ini
- −Tidak ada informasi detail mengenai capaian selama menjabat di DPRD Provinsi Bali
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (17)
1979
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–sekarangAnggota — Anggota DPR RI
- Organisasi2016–sekarangJumantik Cilik dan Relawan Kebersihan Cilik Desa Guwang — Pembina
- Organisasi2015–2017Tim Persiapan Wisata Alam Hidden Canyon Beji Guwang — Ketua
- Pekerjaan2014–2019Anggota DPRD Provinsi Bali Ketua Komisi IV — DPRD Provinsi Bali
- Organisasi2013–2016Himpunan Kerukunan Tani Indonesia — Wakil Ketua Bidang Advokasi
- Pekerjaan2009–2014Anggota DPRD Provinsi Bali Ketua Komisi IV — DPRD Provinsi Bali
- Organisasi2007–sekarangYayasan Anak Tangguh Desa Guwang — Pembina
- Organisasi2007–sekarangYayasan Kumara Santi Desa Guwang — Ketua
- Pekerjaan1999–2004Anggota DPRD Provinsi Bali Sekretaris Komisi A Bidang Hukum — DPRD Provinsi Bali
- Pendidikan1998–2002Universitas Mahendradatta — Ilmu Hukum
- Organisasi1993–1998Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung — Wakil Ketua
- Organisasi1992–1998Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) — Wakil Sekretaris Jenderal
- Pendidikan1988–1991SMA Wiyata Dharma — Ilmu Sosial
- Pendidikan1985–1988SMP Negeri 2 Sukawati
- Pendidikan1979–1985SD Negeri 3 Guwang
Tanpa Periode
Badan Legislasi
Komisi III
Penghargaan
Piagam Penghargaan Nomor : 09/Pan.MPAB PC, KMHDI Bdg./V/2001 sebagai Pembicara dalam Kegiatan masa Penerimaan Mahasiswa Baru (KMHDI) ke IV
Piagam Penghargaan Nomor : 33/BRTV/IX/2002 sebagai Narasumber dalam Acara Perspektif dan Solusi ?
Sertifikat Penghargaan sebagai Peserta pada Seminar Nasional Kontroversi Seputar Revisi UU No. 22 Tahun 1999 dan Prospek Otonomi Daerah Bali
Piagam Penghargaan sebagai Pembecara pada Peraayaan Desa Warsa KMHDI melalui acara seminar dengan tema
Piagam Penghargaan sebagai Peserta Rapat Koordinasi Nasional ( RAKORNAS ) Partai
Demokrasi Perjuangan
Penghargaan sebagai Peserta Rapat Koordinasi 3 Pilar PDI Perjuangan
Piagam Penghargaan Nomor:09/Pg/DPP/III/2011 sebagai Peserta Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
Sertifitkat Penghargaan sebagai Peserta pada Kegiatan Seminar sehari dalam rangka Pemantapan Materi Raperda Inisiatif Dewan Tentang Perlindungan buah lokal
Penghargaan sebagai peserta dalam acara seminar Nasional dengan tema Eksistensi Desa Dinas dan Desa Adat Menjelang Memberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sertifikat Penghargaan sebagai Narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema Eksistensi Dewa Dinas dan Desa Pekraman Menjelang Memberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Sertifikat Penghargaan sebagai Pembicara dalam Talksow Puncak Apresiasi Pendidikan Hardiknas 2017 Universitas udayana dengan tema Insan Ksatria Muda Dewantara
Piagam Penghargaan sebagai Peserta dalam Acara Panel Forum dan Dialog Mahasiswa Hindu se Indonesia
Piagam Penghargaan Sebagai Delegasi dalam Kongres Nasional I Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia
Kontroversi (63)
Impor daging babiSedang
Parta menegaskan bahwa impor daging babi dapat melemahkan peternak lokal dan menimbulkan risiko kesehatan
SumberJaringan narkoba di tempat hiburanTinggi
Parta menuntut pemutusan izin tiga tempat hiburan di Denpasar karena dugaan jaringan narkoba
SumberPPPK paruh waktu outsourcingRendah
Parta menegaskan bahwa PPPK paruh waktu tidak boleh dijadikan outsourcing
SumberPajak sembakoSedang
Parta meminta pemerintah meninjau ulang rencana pajak sembako yang dianggap merugikan rakyat
SumberPenggunaan istilah 'pembantu' atau 'babu' dalam UU PPRTSedang
Kritik terhadap istilah yang dianggap merendahkan pekerja rumah tangga dalam undang-undang perlindungan.
SumberKriminalisasi guru paruh waktuRendah
Perdebatan mengenai kebijakan PPPK paruh waktu yang dianggap menambah beban dan risiko bagi pendidik.
SumberKekhawatiran tentang pengelolaan mangrove BenoaSedang
Kritik terhadap perusahaan Pertamina Patra Niaga atas dugaan tumpahan minyak yang menyebabkan kematian mangrove.
SumberKematian mangrove di BenoaTinggi
Kematian ratusan pohon mangrove di Benoa dikaitkan dengan kebocoran pipa BBM dan logam berat, menimbulkan kritik terhadap pelaksanaan pengawasan lingkungan dan kebijakan Pertamina.
SumberPenyiraman air keras terhadap aktivis HAMSedang
Kebijakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS dianggap sebagai tindakan intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
SumberPenyalahgunaan dana dan korupsiSedang
Kritik terhadap skor persepsi korupsi dan dugaan penggelapan dana LPD serta pengelolaan hutan di Bali.
SumberJaringan & Asosiasi (93)
I Nyoman Parta· pejabat publikMPR RI· lembaga legislatifGianyar· kotaGubernur Wayan Koster· Gubernur BaliPertamina· Perusahaan Minyak dan Gas NasionalDenpasar· KotaBali· ProvinsiPertamina Patra Niaga· Perusahaan minyak yang terlibat dalam tumpahan minyakPPPK Paruh Waktu· Kebijakan pemerintah terkait guru paruh waktuUU PPRT· Undang-undang perlindungan pekerja rumah tanggaMangrove Benoa· Ekosistem mangrove yang terkena dampak tumpahan minyakBenoa· Lokasi mangrove yang terkena dampak kebocoran pipa BBMKontraS· Organisasi aktivis HAM yang menjadi korban penyiraman air kerasJaksa Agung· Instansi penegak hukum yang diminta untuk menindak kasus LPDBPN· Badan Pertanahan Nasional, terkait sengketa tanah di BaliOJK· Otoritas Jasa Keuangan, terkait pengawasan investasiDPR RI· Legislatur IndonesiaNyoman Parta· pejabat pemerintah daerahRumah Sakit· fasilitas kesehatanKapolri· Kepala Kepolisian Republik IndonesiaKejati Bali· Kejaksaan Tinggi BaliBali Handara· Tidak DiketahuiMasyarakat Adat Bali· Masyarakat AdatDPR· Lembaga LegislatifUU Satu Data Indonesia· Peraturan PemerintahRUU Masyarakat Adat· Rancangan Undang-UndangPRT· Lembaga Penegak HukumKIP-Kuliah· Program BeasiswaMasyarakat Adat· Kelompok MasyarakatRUU PPRT· rancangan undang‑undang
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 69% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
49% dari 118 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Bali
59 pejabat publik dari Provinsi Bali terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
455
artikel total · 112 bulan tercatat
124 positif 104 netral 12 negatif
Keberagaman Sumber Berita
76
media unik · dari 455 artikel
Liputan beragam · top 23%
Top 5 Media
- gesuri.id105 · 23%
- Bela Rakyat83 · 18%
- BaliNews.id20 · 4%
- NUSABALI.com20 · 4%
- diksimerdeka.com19 · 4%
Berita Terkait (240)
I Nyoman Parta Minta Formula Pengupahan Lebih Adil
gesuri.id · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas permintaan I Nyoman Parta soal formula pengupahan, bersifat faktual dan belum menunjukkan sikap positif atau negatif terhadap kinerjanya.
Soroti Upah Minimum Bali, I Nyoman Parta Nilai RUU Ketenagakerjaan Masih Berlubang
Bela Rakyat · 29 Agustus 2026
NegatifI Nyoman Parta mengkritik RUU Ketenagakerjaan dengan menyebut masih berlubang, menyoroti isu upah minimum Bali yang menunjukkan sikap tajam terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Nyoman Parta Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali
gesuri.id · 28 Agustus 2026
PositifNyoman Parta ditampilkan sedang mengungkap celah hukum dan menyoroti ketimpangan di Bali, menunjukkan kinerja legislasi yang aktif dan sikap politik yang kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
