
Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi / Dapil
Papua Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
130
Berdasarkan 130 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dr. Soedeson Tandra sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan pengalaman di bidang hukum mendukung posisinya. Namun, pengalaman di bidang perbankan memiliki relevansi yang lebih rendah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum Dr. Soedeson Tandra dari S1 hingga S3 sangat relevan dengan tugas Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Gelar doktor hukum dari UGM menunjukkan pemahaman mendalam tentang sistem hukum.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Managing Partner di Law Office Tandra & Associates dan Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) sangat relevan dengan tugas Komisi III. Pengalaman sebagai Komisaris Utama di Bank Perkreditan Rakyat Sinar Terang kurang relevan, meskipun pemahaman bisnis dapat memberikan perspektif tambahan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Anggota Komisi III DPR mengklaim pemilihan Adies Kadir sebagai hakim MK sudah sesuai mekanisme, meskipun ada polemik.
SumberKritik terhadap tindakan kepolisian yang dianggap terburu-buru dalam menangani sengketa yayasan Darun Nujaba.
SumberSorotan terhadap ketimpangan struktur organisasi aparat penegak hukum dari pusat hingga daerah.
SumberSoedeson Tandra menilai pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut tidak lazim.
SumberSoedeson Tandra menyinggung risiko pelanggaran hak warga dalam RUU Perampasan Aset dan menantang ICW untuk mengungkap negara yang merampas aset tanpa pidana.
SumberFraksi Golkar menyoroti skema Non-Conviction Based di RUU Perampasan Aset.
SumberSoedeson Tandra meminta Fatlolon dihadirkan di sidang Komisi III DPR RI.
SumberSoedeson Tandra memberikan kritik terhadap usulan untuk membatasi masa jabatan Kapolri.
SumberMenyatakan bahwa upaya penguatan kewenangan Kompolnas adalah sebuah usaha yang sia-sia.
SumberMenilai bahwa RUU Perampasan Aset memiliki potensi untuk bertentangan atau menabrak UUD 1945.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (77%) dari 57 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Golongan Karya
Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Papua Tengah
77 pejabat publik dari Provinsi Papua Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi Golkar memuat 17 artikel — paling banyak dari 75 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
452
artikel total · 67 bulan tercatat
135
media unik · dari 452 artikel
Liputan beragam · top 7%
Top 5 Media
Komisi III Dorong Tambahan Anggaran MA dan KY dalam APBN 2027
Fraksi Partai Golkar · 1 September 2026
NetralTeks membahas dorongan Komisi III secara kelembagaan tanpa menyebut Soedeson Tandra secara spesifik.
Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA hingga KY di APBN 2027
indonesiainfo.id · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas perjuangan anggaran Komisi III secara umum, bukan secara spesifik tentang Soedeson Tandra.
Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY
rri.co.id · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas perjuangan anggaran Komisi III secara umum, tidak menyebut Soedeson Tandra secara spesifik.
Pastikan Program Berjalan, Komisi III Perjuangkan Tambahan Anggaran MA dan KY Tahun 2027
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
DPR RI · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas perjuangan anggaran Komisi III secara umum, tidak secara spesifik menyebut Soedeson Tandra.