CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.

AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 327

Toli-Toli, 26 Oktober 1989

Jabatan

Komisi II - Anggota

Fraksi

Golongan Karya

Provinsi / Dapil

Jawa Timur

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

165

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 165 artikel

36% positif58% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturekonomipolitikpertanahanhukumkorupsiketenagakerjaanbencanapemerintahan

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan hukumnya relevan dengan tugas legislatif, meskipun pengalaman profesionalnya lebih berfokus pada sektor bisnis. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik memberikan nilai tambah, namun relevansinya langsung dengan tugas di Komisi II perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan formal di bidang Ilmu Hukum (S1 dan S2) sangat relevan dengan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran yang menjadi fungsi utama DPR, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum menunjukkan pemahaman tentang hukum dan regulasi. Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan secara langsung, namun dapat memberikan perspektif bisnis. Keterlibatan dalam organisasi seperti HIPMI dan Golkar memberikan pengalaman dalam kebijakan publik dan organisasi, meskipun relevansi substansial dengan isu-isu Komisi II perlu dipertimbangkan.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan S1 dan S2 di bidang Ilmu Hukum
  • +Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum
  • +Pengalaman organisasi di HIPMI dan Golkar

Faktor Pengurang

  • −Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan
  • −Relevansi langsung pengalaman organisasi dengan isu Komisi II perlu dipertimbangkan

Riwayat & Karir (14)

1996
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Organisasi2021–2026MKGR — Wasekjen
  • Pendidikan2020–2024Universitas Gadjah Mada — Magister Ilmu Hukum
  • Organisasi2019–2022BPP HIPMI — Ketua
  • Organisasi2019–2024DPP Golkar — Bidang PP
  • Pekerjaan2017–sekarangDirektur Utama — PT. Sentosa Prima Coal
  • Organisasi2017–2024PP AMPG — Ketua
  • Pendidikan2008–2012UMM Malang — Ilmu Hukum
  • Pendidikan2005–2008SMA Negeri 1 Toli Toli — IPA
  • Pendidikan2002–2005SMP Negeri 1 Toli Toli — -
  • Pendidikan1996–2002SDN Sabang — -

Tanpa Periode

Managing Partner· Ahmad Irawan & Associates
Komisi II
Badan Legislasi
Panitia Khusus

Kontroversi (50)

Putusan MK terkait Diskualifikasi Paslon Pilkada Barito UtaraSedang

Ahmad Irawan menilai putusan MK sebagai terobosan hukum baru yang memberikan efek jera bagi pelaku politik uang.

Sumber
Kinerja Ombudsman RISedang

Ahmad Irawan menyoroti kredibilitas Ombudsman RI dalam fit and proper test calon anggota 2026–2031.

Sumber
Putusan MKSedang

Ahmad Irawan mengkritisi putusan MK dalam sebuah podcast.

Sumber
Usulan WFH ASN setiap hari RabuRendah

Anggota DPR mengusulkan WFH ASN diterapkan setiap hari Rabu untuk menghemat BBM dan mencegah anggapan libur panjang. Ada kekhawatiran WFH disalahgunakan untuk liburan.

Sumber
kendaraan mewah milik Gubernur KaltimTinggi

Kendaraan mewah yang dimiliki Gubernur Kaltim menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan dana publik.

Sumber
OTT (Over The Top) pada kepala daerahSedang

Kepala daerah yang terlibat OTT dianggap sebagai contoh keserakahan dan tingginya biaya politik.

Sumber
alih fungsi sawah dan biaya kos mahasiswaRendah

Perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan hunian mahasiswa menimbulkan kekhawatiran kenaikan biaya kos.

Sumber
Usulan WFH setiap hari RabuRendah

DPR mengusulkan penerapan WFH secara rutin setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi, namun memicu perdebatan mengenai potensi penyalahgunaan waktu libur panjang jika digabung dengan hari Jumat.

Sumber
Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang tanpa izinSedang

Ahmad Irawan mendesak Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada Lucky Hakim karena melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin.

Sumber
Ketidakjelasan Batas Data di RUU Satu Data IndonesiaRendah

Ahmad Irawan mempertanyakan dan menyoroti belum jelasnya batasan antara data publik dan data privat dalam RUU Satu Data Indonesia.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (80)

Ahmad Irawan· Anggota DPR RIBPN· Instansi PemerintahKemendagri· Instansi PemerintahPemprov Jabar· Pemerintah Provinsi Jawa BaratPrabowo· PolitisiDPR· Lembaga LegislatifBelarus· NegaraIndonesia· NegaraFadia Arafiq· Bupati PekalonganKPK· Lembaga Anti KorupsiOmbudsman RI· Lembaga Pengawas Pelayanan PublikMK· Mahkamah KonstitusiBahlil· MenteriASN· Penerima kebijakanGolkar· Partai politikGubernur Kaltim· Gubernur Provinsi Kalimantan TimurKomisi II DPR· Komisi legislatif DPR RIYusril· Legislator GolkarRUU Satu Data Indonesia· Rancangan Undang‑UndangDewan Perwakilan Rakyat· Lembaga legislatif yang mengusulkan kebijakan WFHCelios· anggota DPRSumatera· wilayah terdampak bencanaLucky Hakim· Pejabat publikDPR RI· lembaga legislatifParpol· partai politikUU Pemilu· peraturan perundang-undanganPemerintah Kota Malang· Pemerintah setempatMalang· Lokasi kegiatanPemerintah· Lembaga eksekutif yang independensinya harus dijaga dalam konteks RUU PemiluNegara· Entitas pemerintahan yang dikritik agar tidak membatasi hak koalisi partai politik

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

30% dari 50 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Golongan Karya

Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Timur

255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Fraksi Golkar memuat 19 artikel — paling banyak dari 76 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

456

artikel total · 176 bulan tercatat

60 positif 95 netral 10 negatif

Keberagaman Sumber Berita

126

media unik · dari 456 artikel

Liputan beragam · top 14%

Top 5 Media

  • Malangtimes65 · 14%
  • detikNews40 · 9%
  • Jatimtimes31 · 7%
  • Fraksi Golkar23 · 5%
  • RM.ID19 · 4%

Berita Terkait (105)

Ahmad Irawan: Kolaborasi Malang Raya Bisa Wujudkan Mandiri Ekonomi

Memontum Kota Malang · 27 Desember 2023

Positif

Pernyataan kolaborasi ekonomi menonjolkan harapan positif

Caleg Golkar Jatim V Ahmad Irawan: Malang Punya Potensi untuk Mandiri Ekonomi

Jatimtimes · 28 November 2023

Positif

Menyoroti potensi ekonomi daerah secara positif

Caleg DPR-RI Jatim V Ahmad Irawan Gagas Health Tourism di Malang

Malangtimes · 19 Oktober 2023

Positif

Gagasan 'Health Tourism' dipresentasikan secara optimis

Anak Anggota DPR RI Putra Ahmad Irawan Meninggal Dunia, Sejumlah Tokoh Termasuk Edy Rahmayadi Sampaikan Duka Cita

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pertanian
pembangunan
sumber daya
investasi
layanan publik
penanggulangan bencana
teknologi
keamanan
aparatur negara

Topik Utama

Rapat dengan mitra kerjaSertifikasi tanahPercepatan sertifikasi tanahWaktu layanan BPNKolektif farmingRUU Satu Data IndonesiaBatas data publik dan privatIntegrasi database PerdaAlih fungsi sawahBiaya kos mahasiswaEfisiensi AnggaranRekrutmen ASNPengeluaran Belanja PegawaiUMKMInvestasi di IndonesiaDana Bagi Hasil PSNkebijakan legislatifperadilan umumpajak dan pendapatan daerahpembangunan infrastrukturpemeriksaan AI dalam revisi UUperlindungan pekerja gigpemeriksaan kebijakan Prabowokewenangan penyalurpemeriksaan sistem pemilukebijakan IKNpemeriksaan kebijakan fiskalpemeriksaan kebijakan peradilanpemeriksaan kebijakan ekonomi daerahWFH (Work From Home) untuk ASNPenggunaan AI dalam pemiluRevisi aturan mobil dinasPengawasan ASNPenyelesaian konflik agrariaPemberdayaan petani dan kolektif farmingPenyusunan kebijakan pajak dan pendapatan daerahPenyusunan kebijakan pensiun ASNPenyusunan kebijakan penghapusan ambang batas parlemenPenyusunan kebijakan pengaturan keluarga petahanaPenyusunan kebijakan pengaturan wilayah dan sengketa pulauPenyusunan kebijakan pengaturan kerja lembaga pemerintahKaderisasi partaiKorupsiMobil dinasTransparansi pemiluRevisi UU PemiluPilkadaBiaya politikKeluarga petahana di pilpresReshuffle kabinetWork From Home (WFH)Ambang batas parlemenUsulan Work From Home (WFH)Sistem kerja fleksibelProduktivitas kerjaKeseimbangan kehidupan kerjaanggaran pemulihan bencanabencana alam Sumaterapenyediaan dana daruratSanksi terhadap Lucky HakimTugas sebagai Anggota DPR RIRegulasi PemiluInisiatif DPR RIpartisipasi publikhalalbihalalRUU PemiluIndependensi PemerintahKoalisi Partai PolitikPemilihan Presiden Dua Putarankemanusiaankerja sama ekonomihubungan bilateralPembangunan IKNKemampuan FiskalPemilihan Pimpinan PartaiDana Otsus AcehBank TanahKritik DPRPelayanan BPNPertanian Kolektifreforma agrariapemanfaatan lahanedukasi politikekonomi mandiripekerja migranRUU TNIHak aparatur desaPenambahan tugas aparatur desaKesejahteraan perangkat desaKritik terhadap pembentukan Bank TanahPenolakan pengambilalihan RUU Pemilu oleh pemerintahTanggapan atas pengibaran bendera putih di AcehSorotan terhadap fenomena kemenangan kotak kosongkuburan mewahtarif pemakamanDPRoperasi sesartugas sebagai anggota DPRmanfaatdiskusi publiktagar kabur dulupemilihan pimpinanprinsip PDLT Golkarregenerasi anggota Dewansistem Pilkada dan korupsiOperasi Tangkap Tangan (OTT)akar korupsi daerahpemangkasan TKDdialog pemerintahpertanahan holistiksumber daya alamImplementasi Pasal 33 UUD 1945Safari RamadhanKebijakan Ekonomi NasionalRUU KADINpenelitiankewajibandukungan konsumeninvestasikebijakan investasiperlindungan konsumenpenguatan kapasitas Kemendagriperingatan tentang pengalihan HGU menjadi tanah terlantarkritik terhadap Kadin dalam DPR mengenai hak dan kewenanganPutusan MK batas usia capres-cawapresInfrastruktur pemenangan Pileg 2024Masalah pertanahan masyarakatpencabutan efek jera bagi koruptorpenegakan hukum anti korupsipemberantasan korupsikasus main hakim sendirikeamanan masyarakatkrisis kepercayaan hukumaksi main hakim sendiriKoperasi Desa Merah PutihWarung WargaEkonomi RakyatKebijakan Koperasikonflik agrariahak milik rakyatkeadilan tanahpermudaan korporasibantahan isukebijakan transisionalpertumbuhan ekonomilayanan pertanahanpercepatan layanan pertanahaninspeksi daerah bencanamasa resespenanggulangan bencanapenanganan hoakskapasitas kemendagripemilihan kepala daerah langsungpenunjukan wakil kepala daerah sebagai kepala daerahkomisi ii dpr risengketa lahan Halmahera Utarahak rakyatkebijakan nasionalpartisipasi media dan aktiviskonstitusitindakan merugikan negarakritik publikDampak kecerdasan buatan (AI) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)Penyesuaian kebutuhan ASN bukan efisiensiKoalisi partai politik dalam Pilpres dua putaranHak negara dalam membatasi koalisi partaiPenegakan hukum kasus pencurian ayam di BaliKekerasan vigilante (pengeroyokan)penataan dan rekrutmen CASN-PPPKpilkada DKI 2022gugatan UU 10/2016pertanian dan kepariwisataansengketa pilkada 2024putusan MKpotensi ekonomi mandiri Malangusulan pensiun ASN usia 70 tahunkolaborasi pembangunan Malang Rayapelantikan anggota DPR RI dapil Jatimisu Koperasi Desa Merah Putihpengembangan UMKMkontroversi kuburan mewahpemberhentian Ketua dan Anggota KPU Palopobatas wilayahUU khusussengketa pulauAcehSumatera Utara

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Tidak ada informasi penghargaan yang mendukung kompetensi
  • Dianalisis 11 Mei 2026

    Waroeng Berita · 10 April 2022

    Netral

    Teks melaporkan meninggalnya anaknya, tidak menilai kinerja Ahmad Irawan

    Ahmad Irawan: Aklamasi Bukan Keinginan Airlangga, Tapi Kesadaran Bersama

    Rmol.id · 20 November 2019

    Positif

    Pernyataan Ahmad Irawan dipandang sebagai kesadaran bersama, menonjolkan nilai positif

    ←←Sebelumnya6 / 6Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata