Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Golongan Karya
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 36 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan hukumnya relevan dengan tugas legislatif, meskipun pengalaman profesionalnya lebih berfokus pada sektor bisnis. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik memberikan nilai tambah, namun relevansinya langsung dengan tugas di Komisi II perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif165 artikel
+60·95−10
—
Liputan & Sumber
126media unik
- Malangtimes14%
- detikNews9%
- Jatimtimes7%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Rapat dengan mitra kerjaSertifikasi tanahPercepatan sertifikasi tanahWaktu layanan BPNKolektif farmingRUU Satu Data IndonesiaBatas data publik dan privatIntegrasi database PerdaAlih fungsi sawahBiaya kos mahasiswaEfisiensi AnggaranRekrutmen ASNPengeluaran Belanja PegawaiUMKMInvestasi di IndonesiaDana Bagi Hasil PSNkebijakan legislatifperadilan umumpajak dan pendapatan daerahpembangunan infrastrukturpemeriksaan AI dalam revisi UUperlindungan pekerja gigpemeriksaan kebijakan Prabowokewenangan penyalurpemeriksaan sistem pemilukebijakan IKNpemeriksaan kebijakan fiskalpemeriksaan kebijakan peradilanpemeriksaan kebijakan ekonomi daerahWFH (Work From Home) untuk ASNPenggunaan AI dalam pemiluRevisi aturan mobil dinasPengawasan ASNPenyelesaian konflik agrariaPemberdayaan petani dan kolektif farmingPenyusunan kebijakan pajak dan pendapatan daerahPenyusunan kebijakan pensiun ASNPenyusunan kebijakan penghapusan ambang batas parlemenPenyusunan kebijakan pengaturan keluarga petahanaPenyusunan kebijakan pengaturan wilayah dan sengketa pulauPenyusunan kebijakan pengaturan kerja lembaga pemerintahKaderisasi partaiKorupsiMobil dinasTransparansi pemiluRevisi UU PemiluPilkadaBiaya politikKeluarga petahana di pilpresReshuffle kabinetWork From Home (WFH)Ambang batas parlemenUsulan Work From Home (WFH)Sistem kerja fleksibelProduktivitas kerjaKeseimbangan kehidupan kerjaanggaran pemulihan bencanabencana alam Sumaterapenyediaan dana daruratSanksi terhadap Lucky HakimTugas sebagai Anggota DPR RIRegulasi PemiluInisiatif DPR RIpartisipasi publikhalalbihalalRUU PemiluIndependensi PemerintahKoalisi Partai PolitikPemilihan Presiden Dua Putarankemanusiaankerja sama ekonomihubungan bilateralPembangunan IKNKemampuan FiskalPemilihan Pimpinan PartaiDana Otsus AcehBank TanahKritik DPRPelayanan BPNPertanian Kolektifreforma agrariapemanfaatan lahanedukasi politikekonomi mandiripekerja migranRUU TNIHak aparatur desaPenambahan tugas aparatur desaKesejahteraan perangkat desaKritik terhadap pembentukan Bank TanahPenolakan pengambilalihan RUU Pemilu oleh pemerintahTanggapan atas pengibaran bendera putih di AcehSorotan terhadap fenomena kemenangan kotak kosongkuburan mewahtarif pemakamanDPRoperasi sesartugas sebagai anggota DPRmanfaatdiskusi publiktagar kabur dulupemilihan pimpinanprinsip PDLT Golkarregenerasi anggota Dewansistem Pilkada dan korupsiOperasi Tangkap Tangan (OTT)akar korupsi daerahpemangkasan TKDdialog pemerintahpertanahan holistiksumber daya alamImplementasi Pasal 33 UUD 1945Safari RamadhanKebijakan Ekonomi NasionalRUU KADINpenelitiankewajibandukungan konsumeninvestasikebijakan investasiperlindungan konsumenpenguatan kapasitas Kemendagriperingatan tentang pengalihan HGU menjadi tanah terlantarkritik terhadap Kadin dalam DPR mengenai hak dan kewenanganPutusan MK batas usia capres-cawapresInfrastruktur pemenangan Pileg 2024Masalah pertanahan masyarakatpencabutan efek jera bagi koruptorpenegakan hukum anti korupsipemberantasan korupsikasus main hakim sendirikeamanan masyarakatkrisis kepercayaan hukumaksi main hakim sendiriKoperasi Desa Merah PutihWarung WargaEkonomi RakyatKebijakan Koperasikonflik agrariahak milik rakyatkeadilan tanahpermudaan korporasibantahan isukebijakan transisionalpertumbuhan ekonomilayanan pertanahanpercepatan layanan pertanahaninspeksi daerah bencanamasa resespenanggulangan bencanapenanganan hoakskapasitas kemendagripemilihan kepala daerah langsungpenunjukan wakil kepala daerah sebagai kepala daerahkomisi ii dpr risengketa lahan Halmahera Utarahak rakyatkebijakan nasionalpartisipasi media dan aktiviskonstitusitindakan merugikan negarakritik publikDampak kecerdasan buatan (AI) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)Penyesuaian kebutuhan ASN bukan efisiensiKoalisi partai politik dalam Pilpres dua putaranHak negara dalam membatasi koalisi partaiPenegakan hukum kasus pencurian ayam di BaliKekerasan vigilante (pengeroyokan)penataan dan rekrutmen CASN-PPPKpilkada DKI 2022gugatan UU 10/2016pertanian dan kepariwisataansengketa pilkada 2024putusan MKpotensi ekonomi mandiri Malangusulan pensiun ASN usia 70 tahunkolaborasi pembangunan Malang Rayapelantikan anggota DPR RI dapil Jatimisu Koperasi Desa Merah Putihpengembangan UMKMkontroversi kuburan mewahpemberhentian Ketua dan Anggota KPU Palopobatas wilayahUU khusussengketa pulauAcehSumatera Utara
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturekonomipolitikpertanahanhukumkorupsiketenagakerjaanbencanapemerintahanpertanianpembangunansumber dayainvestasilayanan publikpenanggulangan bencanateknologikeamananaparatur negara
—
Kontroversi & Entitas
50
Kontroversi
80
Entitas
High 4Med 24Low 19
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 5
- Rentang Karir
- 30 tahun
- Aktif Sejak
- 1996
—