Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
165
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 165 artikel
36% positif58% netral6% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan hukumnya relevan dengan tugas legislatif, meskipun pengalaman profesionalnya lebih berfokus pada sektor bisnis. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik memberikan nilai tambah, namun relevansinya langsung dengan tugas di Komisi II perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan formal di bidang Ilmu Hukum (S1 dan S2) sangat relevan dengan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran yang menjadi fungsi utama DPR, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum menunjukkan pemahaman tentang hukum dan regulasi. Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan secara langsung, namun dapat memberikan perspektif bisnis. Keterlibatan dalam organisasi seperti HIPMI dan Golkar memberikan pengalaman dalam kebijakan publik dan organisasi, meskipun relevansi substansial dengan isu-isu Komisi II perlu dipertimbangkan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan S1 dan S2 di bidang Ilmu Hukum
- +Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum
- +Pengalaman organisasi di HIPMI dan Golkar
Faktor Pengurang
- −Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan
- −Relevansi langsung pengalaman organisasi dengan isu Komisi II perlu dipertimbangkan
Riwayat & Karir (14)
1996
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2026MKGR — Wasekjen
- Pendidikan2020–2024Universitas Gadjah Mada — Magister Ilmu Hukum
- Organisasi2019–2022BPP HIPMI — Ketua
- Organisasi2019–2024DPP Golkar — Bidang PP
- Pekerjaan2017–sekarangDirektur Utama — PT. Sentosa Prima Coal
- Organisasi2017–2024PP AMPG — Ketua
- Pendidikan2008–2012UMM Malang — Ilmu Hukum
- Pendidikan2005–2008SMA Negeri 1 Toli Toli — IPA
- Pendidikan2002–2005SMP Negeri 1 Toli Toli — -
- Pendidikan1996–2002SDN Sabang — -
Tanpa Periode
Managing Partner· Ahmad Irawan & Associates
Komisi II
Badan Legislasi
Panitia Khusus
Kontroversi (50)
Putusan MK terkait Diskualifikasi Paslon Pilkada Barito UtaraSedang
Ahmad Irawan menilai putusan MK sebagai terobosan hukum baru yang memberikan efek jera bagi pelaku politik uang.
SumberKinerja Ombudsman RISedang
Ahmad Irawan menyoroti kredibilitas Ombudsman RI dalam fit and proper test calon anggota 2026–2031.
SumberUsulan WFH ASN setiap hari RabuRendah
Anggota DPR mengusulkan WFH ASN diterapkan setiap hari Rabu untuk menghemat BBM dan mencegah anggapan libur panjang. Ada kekhawatiran WFH disalahgunakan untuk liburan.
Sumberkendaraan mewah milik Gubernur KaltimTinggi
Kendaraan mewah yang dimiliki Gubernur Kaltim menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan dana publik.
SumberOTT (Over The Top) pada kepala daerahSedang
Kepala daerah yang terlibat OTT dianggap sebagai contoh keserakahan dan tingginya biaya politik.
Sumberalih fungsi sawah dan biaya kos mahasiswaRendah
Perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan hunian mahasiswa menimbulkan kekhawatiran kenaikan biaya kos.
SumberUsulan WFH setiap hari RabuRendah
DPR mengusulkan penerapan WFH secara rutin setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi, namun memicu perdebatan mengenai potensi penyalahgunaan waktu libur panjang jika digabung dengan hari Jumat.
SumberPerjalanan Lucky Hakim ke Jepang tanpa izinSedang
Ahmad Irawan mendesak Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada Lucky Hakim karena melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin.
SumberKetidakjelasan Batas Data di RUU Satu Data IndonesiaRendah
Ahmad Irawan mempertanyakan dan menyoroti belum jelasnya batasan antara data publik dan data privat dalam RUU Satu Data Indonesia.
SumberJaringan & Asosiasi (80)
Ahmad Irawan· Anggota DPR RIBPN· Instansi PemerintahKemendagri· Instansi PemerintahPemprov Jabar· Pemerintah Provinsi Jawa BaratPrabowo· PolitisiDPR· Lembaga LegislatifBelarus· NegaraIndonesia· NegaraFadia Arafiq· Bupati PekalonganKPK· Lembaga Anti KorupsiOmbudsman RI· Lembaga Pengawas Pelayanan PublikMK· Mahkamah KonstitusiBahlil· MenteriASN· Penerima kebijakanGolkar· Partai politikGubernur Kaltim· Gubernur Provinsi Kalimantan TimurKomisi II DPR· Komisi legislatif DPR RIYusril· Legislator GolkarRUU Satu Data Indonesia· Rancangan Undang‑UndangDewan Perwakilan Rakyat· Lembaga legislatif yang mengusulkan kebijakan WFHCelios· anggota DPRSumatera· wilayah terdampak bencanaLucky Hakim· Pejabat publikDPR RI· lembaga legislatifParpol· partai politikUU Pemilu· peraturan perundang-undanganPemerintah Kota Malang· Pemerintah setempatMalang· Lokasi kegiatanPemerintah· Lembaga eksekutif yang independensinya harus dijaga dalam konteks RUU PemiluNegara· Entitas pemerintahan yang dikritik agar tidak membatasi hak koalisi partai politik
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
30% dari 50 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Golongan Karya
Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi Golkar memuat 19 artikel — paling banyak dari 76 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
456
artikel total · 176 bulan tercatat
60 positif 95 netral 10 negatif
Keberagaman Sumber Berita
126
media unik · dari 456 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- Malangtimes65 · 14%
- detikNews40 · 9%
- Jatimtimes31 · 7%
- Fraksi Golkar23 · 5%
- RM.ID19 · 4%
Berita Terkait (105)
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan Desak Kemendagri Beri Sanksi Lucky Hakim Karena Ke Jepang Tanpa Izin
detikindonesia.co.id · 10 April 2025
NetralTeks membahas tindakan Ahmad Irawan sebagai anggota DPR, mendesak pemberian sanksi.
Ahmad Irawan Beri Sudut Pandang Soal RUU TNI: Supremasi Sipil Tetap Terjamin
Jatimtimes · 23 Maret 2025
PositifPenegasan 'Supremasi Sipil Tetap Terjamin' menegaskan kepercayaan
Ahmad Irawan Komitmen Kawal Program Kerakyatan, Fokus UU Minerba dan Pekerja Migran
Jatimtimes · 22 Maret 2025
PositifKomitmen pada program kerakyatan memberi kesan positif
Harta Kekayaan Ahmad Irawan Anggota Komisi II DPR RI Dapil Jatim V, Punya 5 Tanah dan 2 Mobil
