← Daftar Entitas

Organisasi

Mahkamah Agung (MA)

17 pejabat terhubung·17 mention·3 lembaga

Pejabat Terhubung

Lainnya (12)

Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara ke-2

Peran / Konteks

pengadilan yang memutuskan pemotongan vonis Anas

Choel Mallarangeng

Peran / Konteks

pengadilan tingkat tinggi yang memutuskan vonis

Ferdy Sambo

Ferdy Sambo

Perwira Tinggi Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tinggi yang memeriksa kasus Ferdy Sambo

Hamdan Zoelva

Hamdan Zoelva

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tertinggi

M. Akil Mochtar

M. Akil Mochtar

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peran / Konteks

Pengadilan tinggi yang menolak PK dan menjatuhkan vonis

Novel Baswedan

Novel Baswedan

Peran / Konteks

lembaga peradilan tertinggi

Patrialis Akbar

Patrialis Akbar

Hakim Konstitusi Republik Indonesia

Peran / Konteks

lembaga peradilan tinggi yang memutuskan pengurangan hukuman

Setya Novanto

Setya Novanto

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

Peran / Konteks

lembaga peradilan yang memotong vonis penjara Setya Novanto

Syahrul Yasin Limpo

Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian Indonesia

Peran / Konteks

Lembaga Peradilan, Menolak Kasasi SYL

Thomas Lembong

Thomas Lembong

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tertinggi, mempertimbangkan rekomendasi KY terkait sanksi hakim

DPR (3)

Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum.

Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum.

Komisi III - Anggota

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

H. BENNY UTAMA, S.H., M.M.

H. BENNY UTAMA, S.H., M.M.

Komisi III - Anggota

Peran / Konteks

Lembaga peradilan yang mengelola Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

DPD (2)

H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.

H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.

Anggota DPD RI

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

H. SUDIRMAN HAJI UMA, S.Sos.

H. SUDIRMAN HAJI UMA, S.Sos.

Anggota DPD RI

Peran / Konteks

Lembaga peradilan tertinggi