Organisasi
Kepolisian
2 variasi nama
Pejabat Terhubung
DPR (16)
ADE GINANJAR, S.Sos.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Penanganan keamanan
ADIAN Y.Y. NAPITUPULU, S.H.
Komisi X - Anggota
tercatat sebagai "kepolisian"
Peran / Konteks
penegak hukum yang menahan mahasiswa
AMELIA ANGGRAINI
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
kepolisian negara
Dr. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
lembaga kepolisian
Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.
Komisi III - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga kepolisian
Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si.
Komisi VIII - Kapoksi
Peran / Konteks
Penegak hukum
Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
penegak hukum
Dr. RIEKE DIAH PITALOKA
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
institusi penegak hukum
Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang dipercaya menangani kasus Febrie Adriansyah
Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang menerima laporan pencemaran nama
H. MUHAMMAD HILMAN MUFIDI, S.E., S.H.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
penyelidik kasus kecelakaan
H. OBON TABRONI
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
lembaga penegak hukum
Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Aparat Penegak Hukum
Irjen. Pol. (Purn) Drs. FREDERIK KALALEMBANG
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
lembaga kepolisian
MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Institusi penegak hukum yang didorong untuk melakukan reformasi dan penegakan etik
YOYOK RIYO SUDIBYO
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Institusi penegak hukum
Lainnya (5)
Agung Laksono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Peran / Konteks
Institusi penegak hukum yang menerima laporan dari Jusuf Kalla
Dahlan Iskan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia
Peran / Konteks
Lembaga Penegak Hukum
Farhat Abbas
Peran / Konteks
institusi yang menerima laporan polisi
Suharso Monoarfa
Peran / Konteks
Lembaga penegak hukum untuk laporan pidato
Tommy Soeharto
Ketua Umum Partai Berkarya ke-2
Peran / Konteks
Institusi penegak hukum yang melayangkan panggilan
DPD (4)
Dr. (C) BAHAR BUASAN, S.T., M.S.M., M.Sc.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Institusi yang terkait dengan bidang keilmuan doktor dan sinergi keamanan
FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Mitra dalam pencegahan peredaran obat keras ilegal
RAFIQ AL-AMRI
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penyidik
WILHELMUS PIGAI
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penegak Hukum
Pemerintah Kabupaten (4)
Dr. SYAMSUL AULIYA RACHMAN, S.STP., M.Si.
Bupati Cilacap
Peran / Konteks
penerima aliran THR hasil perasan
H. YUSRAN AKBAR, S.T
Bupati Konawe
Peran / Konteks
Lembaga kepolisian
RONNY ELOPERE,S.IP.,M.KP
Wakil Bupati Jayawijaya
Peran / Konteks
Penegak hukum yang terlibat dalam sidak
SUDARMO, SP., M.Si
Wakil Bupati Buru
Peran / Konteks
institusi penegak hukum
Kementerian (2)
Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Pertahanan
Peran / Konteks
Instansi yang terlibat dalam konflik dengan Kejaksaan
Natalius Pigai, S.I.P.
Menteri Hak Asasi Manusia
Peran / Konteks
Aparat penegak hukum yang bertugas menangani kejahatan dan melindungi masyarakat
Disebut di Berita
Menteri HAM Minta Alokasi Pejabat Utama dari Kalangan Sipil di Kepolisian
detikNews · 5 Jun 2026
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan menembak langsung pelaku begal di tempat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Menurut P
facebook.com · 24 Mei 2026
Kepala Daerah (2)
HERYANTO, SKM
Calon Wakil Bupati Bombana (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
terlibat dalam pembangunan
Ir. H. JOHN HENDRI, M.Si.
Calon Bupati Sanggau (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Institusi tempat bertugas sebelumnya
Pemerintah Kota (2)
DIZA HAZRA ALJOSHA, S.E., MA
Wakil Wali Kota Jambi
Peran / Konteks
Mitra dalam razia kendaraan
Fadly Amran
Wali Kota Padang
Peran / Konteks
Lembaga Penegak Hukum
Pemerintah Provinsi (1)
HELLYANA
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Peran / Konteks
Lembaga penegak hukum