Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Bali
- Usia
- 55 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penilaian terhadap I Nyoman Parta menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman di DPRD Provinsi Bali dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan menunjukkan pemahaman tentang isu-isu publik dan tata pemerintahan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang bisa ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral240 artikel
+124·104−12
—
Liputan & Sumber
76media unik
- gesuri.id23%
- Bela Rakyat18%
- BaliNews.id4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kebijakan publikpemerintahanpembangunanlingkunganpajaknarkobapendidikanekonomi kreatifkorupsipembangunan berkelanjutankebijakan masyarakat adattata ruangliterasimarwah Balipengelolaan sampahkebijakan energi bersihpembangunan mangrove dan lingkunganpemeriksaan tata ruang dan sertifikasi lahanpembabatan hutan dan kebijakan hutanpenegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungankebijakan pengawasan OJK dan investasipenegakan hak guru dan perlindungan anakkebijakan RUU Masyarakat Adatkebijakan RUU PPRTpenegakan hak atas tanah dan sengketa tanahkebijakan anti-korupsi dan persepsi korupsiRUU Perampasan AsetKebijakan PPRTPengawasan OJKPenggerebekan narkobaKerusakan mangrove BenoaSerangan air keras terhadap aktivisPenegakan hukumSampah di BaliPembangunan infrastruktur pariwisataKebebasan berpendapatsistem rujukan pasien antar rumah sakit di Balipelayanan kesehatankebersihan fasilitas kesehataninteraksi langsung dengan petugas kebersihanRUU Masyarakat AdatPerlindungan Masyarakat Adat BaliSampahAlih Fungsi HutanPenegakan Hukum LingkunganKasus Lingkungandata pemerintahUU Satu Data Indonesiaperlindungan hukum bagi PRTbeasiswa KIP-KuliahRUU PPRTperlindungan pekerja rumah tanggaprinsip kebijakan ketenagakerjaanpelestarian lingkunganperlindungan sumber daya airkonservasi danau di Balikeberlanjutan ekosistem pulau kecilfokus kerja DPRkerusakan hutan di Balipenyelidikan kasus di Balilomba sastra Balikerusakan hutanpemulihan kerugian negaratarget terukuroptimalisasi kebijakanpenguatan budayapariwisatakeamanan daerahperan kramakepemimpinan berbasis budayaTumpahan solarKerusakan mangrovePenanganan lambatkeadilan yang tertundasejarah Balikondisi sosial masyarakat Balibudayakearifan lokaldaya tarik duniatugas di DPRpilgub Bali 2029pelanggaran tata ruang Balikasus mangrove Tahura Ngurah Raiperedaran narkoba di BaliPPN sembakosistem rujukan rumah sakithari bumiBali SatuPenolakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembakoKerusakan lingkungan dan matinya pohon mangrovePeningkatan status institusi pendidikan vokasiDukungan penuh terhadap kompetisi DBLperan OJKpenghimpunan dana rakyatkasus investasi ilegalgizitenagaharkat dan martabatkaum marhaenPelestarian tradisi dan budaya BaliPenanganan status darurat narkoba di GorontaloEvaluasi dan penguatan total Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)Masa depan BaliRefleksi pembangunan dan tata ruang daerahPenolakan PPN SembakoKesejahteraan rakyatPerbandingan Bali dan YogyakartaRefleksi pembangunan dan pelestarian budaya daerahArah pembangunan BaliKelelahan sosial masyarakat BaliPerenungan momentum suci Tumpek WarigaPelestarian budaya dan lingkunganputusan bebasstandar penilaiandisiplin pilah sampahedukasi lingkunganpartisipasi masyarakatpenataan regulasipengawasan sektor akomodasi pariwisatabantuan sosialpenanganan tumpukan barang bekaskemiskinanBantuan sosial untuk seniman korban kebakaranAdvokasi anti-korupsi di bidang keimigrasianPengawasan dugaan korupsi izin tinggal WNAPenanganan dugaan penyalahgunaan KITASAdvokasi perlakuan khusus untuk investasi asing (PMA) di BaliIsu perumahan bagi generasi muda di BaliInvestigasi pencemaran minyak dan kerusakan mangrove di BenoaPromosi nilai Pancasila dan edukasi melalui caturKampanye gotong royong untuk pembangunan rumah layak huniPerampasan asetBadan khusus pengelolaan aset rampasanKriminalisasi gurupengentasan kemiskinanhukum persgugatanUU Perspembentukan badan khusus pengelolaan aset rampasanreformasi pengelolaan aset negarapengawasan WNA overstaykasus pembunuhan Angelicakeamanan di Balirivalitas Polri dan Kejaksaanpengawasan WNAperlindungan hutankorupsi visa dan izin tinggal WNAedukasi dan humanisasi polisifungsi perlindunganRUU Kehutananperan lindung hutanpengawasan Badan Pengelola Aset Rampasanpembentukan Dewan Pengawas Independenpencegahan penggelapan kekayaan negaradesakan kepada KPK untuk memeriksa pejabat imigrasi Balitransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negarahubungan Polri dan Kejaksaan Agungsistem penegakan hukumnarasi konflik institusipembentukan badan khusus untuk mengelola hasil perampasan asetpengaturan fungsi hutan dalam RUU Kehutananperombakan Jampidsuspembersihan kejaksaan dari korupsiperizinan WNApenyelidikan KPKimigrasi Baliperistiwa kudatulipemenangankebenaranpembangunan akademi atletrespons cepat presidenKebenaran Pasti MenangPengangkatan Pejabat BaruKeppercayaan Publikaudit pipa BBMkawasan mangrove Benoatransparansi pengelolaan infrastrukturpemulihan kepercayaan publikkejaksaan agungbersihkan kejaksaan dari korupsikenaikan harga Pertamaxkelangkaan Pertaliteketepatan sasaran subsidi BBMsubsidi Pertaminahak masyarakat adatjanji konstitusiintegritas pejabat imigrasipenanggulangan narkotikakepastian hukum bagi masyarakat adatpimpinan imigrasi di Baliintegritas pejabatperan hakim sebagai pembela keadilankeadilanundang-undangketimpangan upah industri wisataketimpangan upah minimumpenegakan hukum terhadap aktor intelektual di balik karhutlakasus maling ayamkenaikan harga tanahcelah hukum RUU Pelindungan Ketenagakerjaanketimpangan di Baliupah minimum BaliRUU Ketenagakerjaankelemahan hukumpengupahanupah minimum
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanhukumsosialekonomikebudayaanpolitiklingkunganpendidikanadattenaga kerjahak pekerjalingkungan hidupsumber daya alamkorupsibudayapariwisatakeamananinfrastrukturkesehatanolahragakeuanganinvestasikebijakan sosialsosial budayakemiskinanlegislasimediapemerintahankehutanankeadilanenergisubsidihak asasi manusianarkotikaproperti
—
Kontroversi & Entitas
63
Kontroversi
93
Entitas
High 16Med 38Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 4
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 40 tahun
- Aktif Sejak
- 1979
—