Organisasi
Masyarakat Adat
3 variasi nama
Pejabat Terhubung
DPR (11)
Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
kelompok masyarakat adat yang mengurus hak adat
DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
masyarakat adat yang haknya dilindungi dalam revisi UU Kehutanan dan RUU Masyarakat Adat
EVA MONALISA, S.I.Kom.
Komisi VII - Anggota
tercatat sebagai "masyarakat adat"
Peran / Konteks
subjek hukum yang dilindungi
H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
Komisi VIII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Masyarakat yang hak sipilnya diminta dipenuhi oleh pemerintah
H. A. IMAN SUKRI, M.Hum.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
subjek hukum yang dilindungi oleh RUU Masyarakat Adat
I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
masyarakat hukum adat yang advocating untuk kepastian hukum
I NYOMAN PARTA, S.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Kelompok Masyarakat
LASARUS, S.SOS., M.Si.
Komisi V - Ketua
Peran / Konteks
masyarakat adat
MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak Terdampak
TONNY TESAR, S.Sos.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
masyarakat yang menjadi penerima prioritas lahan
YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
kelompok yang mengklaim hak atas wilayah adat
DPD (7)
BISRI AS SHIDDIQ LATUCONSINA, S.Sos.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Kelompok yang diperjuangkan haknya
Dr. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum., C.L.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemegang hak ulayat yang harus dihormati
Dr. R. GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Kelompok yang hak-haknya diperjuangkan oleh Graal Taliawo
EKA KRISTINA YEIMO, S.Pd., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Kelompok yang menolak Blok Wabu dan diwakili Eka Yeimo
PAUL FINSEN MAYOR, S.IP., CM.NNLP.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Kelompok Masyarakat
Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Komunitas lokal yang hak-haknya diperjuangkan dalam RUU Pertanahan
SULARSO, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Kelompok yang menolak PSN dan aspirasinya diserap DPD RI
Pemerintah Provinsi (4)
Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H.
Gubernur Kalimantan Barat
Peran / Konteks
masyarakat lokal yang terlibat dalam proses review Perda
Ir. H. Seno Aji, M.Si.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Peran / Konteks
Kelompok masyarakat yang dijanjikan perlindungan oleh pemerintah
MEKI NAWIPA, S.H.
Gubernur Papua Tengah
tercatat sebagai "Masyarakat adat"
Peran / Konteks
Komunitas hukum adat
PASKALIS IMADAWA, S.Pd.
Wakil Gubernur Papua Selatan
Peran / Konteks
Kelompok masyarakat yang dihormati tatanannya
Kepala Daerah (2)
ALPIUS TOAM, S.T., M.MT.
Calon Bupati Jayapura (Pilkada 2024)
tercatat sebagai "masyarakat adat"
Peran / Konteks
pendukung
ARON, S.H.
Calon Bupati Sekadau (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Kelompok masyarakat penerima dukungan sawit rakyat
Pemerintah Kabupaten (2)
IKRAM UMASUGI, SE
Bupati Buru
Peran / Konteks
perwakilan masyarakat adat
SAMAUN DAHLAN, S.Sos., M.AP.
Bupati Fakfak
Peran / Konteks
Kelompok masyarakat lokal yang dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL
BPN (1)
Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Peran / Konteks
Kelompok masyarakat yang tanah ulayatnya dilindungi
Kementerian (1)
Dr. (H.C.) H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peran / Konteks
Komunitas yang diusulkan terlibat penanganan karhutla dan penerima manfaat RUU
Lainnya (1)
Benny K. Harman
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
masyarakat adat