Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Jawa Barat
- Usia
- 52 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Dr. Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Komisi XIII DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Meskipun latar belakang pendidikannya beragam, pengalaman organisasi dan advokasinya relevan dengan isu-isu yang ditangani komisi tersebut. Namun, kurangnya informasi detail mengenai beberapa riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi keterbatasan dalam penilaian.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif571 artikel
+268·248−55
—
Liputan & Sumber
250media unik
- gesuri.id14%
- RCTI+3%
- ANTARA News3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
suapchild groomingpembubaran DPRharga minyak PapuaPerlindungan anak dan child groomingPengesahan RUU PPRTKeadilan hukum kasus pembunuhanAkurasi data bansosHak asasi perempuanpercepatan PP manajemen ASNpenanggulangan PHK massal guru honorerperbaikan keselamatan kereta api berbasis datarotasi anggota DPR PDIPanggaran data desaaktivasi PBI BPJSakurasi data tunggal nasionalpenyidikan kematian mantan aktivis JICTReformasi program internship dokterTransparansi hukumUjaran kebencian berbasis SARAPenguatan data tunggalLaporan etika DPRPHK Guru HonorerManajemen ASNRehabilitasi Lapas NarkotikaOverkapasitas LapasSanksi BerlapisMutasi Pegawai KemenHAMPolemik Mutasiguru honorerpemutusan hubungan kerjaPP Manajemen ASNkebijakan pendidikankorupsipanggilan KPKkasus suapRUU PPRTpenyuluhan tenaga kerja rumah tanggajodohkan wargajaminan kesehatanhak perskesejahteraan tenaga persdokter magangkekurangan tenaga kesehatandukungan politikisu perempuankasus bunuh diri anakkemiskinandata bantuan sosialpasal berlapis bagi pembunuhUU Kekerasan Dalam Rumah Tanggaperlindungan anakkasus child groomingkematian Ermanto Usmanindikasi pembungkamankasus suap Ade Kuswarapemeriksaan KPKbantuan sosialdata Indonesiapenyaluran bantuan tepat sasaranDivide et ImperaPembunuhanTeror dan AncamanPenyiraman Air KerasKondisi Nikita Mirzani di RutanProgram Pembangunan PLTSBanjirBendungan Cibeet–Cijureykasus korupsipemanggilan saksikesehatanBPJSdata PBIkesejahteraan rakyatolahragaprestasi internasionalkekayaan pribadibiaya pendidikan anakpembinaan PMIkasus suap BekasiIsu Gaji dan Tunjangan DPRGaya Komunikasi PolitikLatar Belakang PendidikanAkuntabilitas Publikperpustakaanpembangunan nasionalPengaduan terhadap hakim Mahkamah Agung ke Komisi YudisialUsulan pembangunan jalan layang di perlintasan kereta api PurwakartaPeluang pemanggilan oleh KPK terkait kasus korupsi Bupati BekasiPernyataan mengenai kemungkinan pembubaran institusi DPR RI berdasarkan konstitusiperizinan investasiaduan ke Komisi Yudisialrevisi UU Taperapemangkasan anggaran Kemendag dan BPKNkeuangan negaraduta wisata Maluku TenggaraPengesahan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASNPenurunan gaji anggota DPRRangkap jabatan pejabat Kementerian Keuangan di BUMNpendampingan kasus hukumperbaikan berbasis datapelecehan seksualtransformasi digitalkinerja anggota DPRkepadatan Armuznaskenario darurat hajikasus kekerasan majikan terhadap ARTrestorative justicepemanggilan KPK terkait Bupati Bekasipembungkaman kader kritissindiran terhadap pejabat kontroversialpentingnya menjaga lisan bagi pejabatPenahanan WNI di IsraelHaji nonresmiTata kelola keimigrasianHukum dan HAMKasus Nikita MirzaniPemanggilan KPKKasus ARTVisa haji ilegalPenyiksaan dan perlakuan tak manusiawiKejanggalan kasus Nikita MirzaniPeraturan Presiden KeimigrasianDividen PertaminaSuap Bupati BekasiPerseteruan Erin Wartia dan mantan ARTPenahanan 5 WNI oleh IsraelPenyelidikan kasus korupsi Ade Kuswara oleh KPKAdvokasi Asisten Rumah Tangga (ART) korban kekerasanDesakan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Reformasi program internship kedokteranPengawalan kasus hukum penyiraman air kerasUsulan integrasi satu data haji nasionalDesakan bersikap adil dalam kasus Erin TaulanySosialisasi 4 Pilar KebangsaanDigitalisasi sistem haji dan gagasan Haji Paperless 2030Integrasi pengelolaan data haji nasionalPenghapusan fasilitas dan tunjangan pengobatan ke luar negeri bagi pejabatPembentukan tim investigasi independen oleh DPR untuk kasus AffanKritik terhadap kebijakan impor pemerintahPotensi pemanggilan oleh KPK terkait kasus hukumIntegrasi data haji nasional dan sistem haji paperless 2030Pembangunan jalan desa di PurwakartaPembenahan data BPJS untuk mencegah kerugian negaraKasus bunuh diri anak di Ngada dan kaitannya dengan kemiskinan serta data bantuan sosialPenolakan kenaikan iuran BPJSPerjuangan hak pengemudi ojek onlinePermintaan maaf kepada masyarakat atas perjuangan yang belum selesaitunjangan anggota DPRtunjangan kementerianevaluasi kepolisianstok berasibadah hajihak pekerja rumah tanggainfrastruktur jalangaji anggota DPRrevisi undang-undang ketenagakerjaanpencegahan penyelewengan dana hajipendampingan korban kekerasantumpang tindih regulasi gulakondisi narapidan Nikita Mirzanipenelantaran jemaah hajimafia hajipembunuhan lansiaAkun Instagram Cabinet CoutureMode dan Gaya Busana KabinetDukungan Publikpencegahan korupsiperlindungan korban kekerasankasus penganiayaan ARTliterasi dan sinemakebijakan koperasireformasi peradilanASABRI dan TPPUUU TipikorUU HIP dan Ciptakermoratorium drop out dokterkasus dr. Elizaadvokasi film dari bukuPenguatan anggaran BapasKUHP baruKritik anggaran Komnas HAMKasus Hera PRTTransparansi proses hukumPerlindungan PRTPNBP ImigrasiKinerja Kementerian HukumPerluasan Mandat KemensetnegHukum bukan soal anggaranKasus santri terbakarPenganiayaan mantan istri Andre TaulanyLapas khusus anakPenguatan Direktorat PPA PolriDugaan kekerasan ART Erin WartiaSanksi partai kasus dokter IchaPendidikan dokterakuntabilitas konstitusionalserapan anggarankinerja kementerian HAMkekerasan dalam rumah tanggadukungan korban kekerasankasus hukum Nikita Mirzanikinerja Komnas Perempuananggaran BPIPkasus ASABRIpeluncuran bukupembelaan Nikita Mirzanikehidupan pribadiSidang Pengadilan Konstitusihak asasi manusiakoperasi desa (kopdes)dukungan hukumsidang peninjauan kembali (PK)penangkapan tersangkakoperasi desapayung hukum KDKMPtata kelola keimigrasian Balihak ciptaperlindungan karya jurnalistiksistem data nasionalanggaran BPIP 2027birokrasifungsi intipenguatan SDM LPSKlonjakan kasus TPPOkekerasandugaan korupsimakan bergizi gratisfilmseniagamakebudayaanpenganiayaanPiala Dunia 2026kasus eks ART Erin Wartianormalisasi kekerasankampanye anti-kerasankasus Nikita Mirzani vs Reza Gladyspengawalan nasional sidang PK Nikita Mirzanipencegahan pencurian ayamfilm seni spiritualadvokasi pengesahan RUU PPRTkasus TPPOkasus Hanania Travelpemenuhan gizihak konstitusionalreformasi birokrasipenegakan hukumpencegahan kekerasanaksi main hakim sendiripromosi filmpengawasan yudisialKematian satpam di Waduk JatiluhurPermintaan investigasi polisiKebudayaan dan puisiPutusan MK tentang penggunaan anggaran pendidikan untuk makanan gratisReformasi tata kelola gizi nasionalPeninjauan layanan warga binaan di Lapas KarawangProgram ketahanan panganPesan perpisahan bagi pelukis Nasirunpameran foto jurnalistik parlemenpenegakan hukum yang adil bagi WNI dan WNAtragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2tata kelola gizi nasional dan Perpresskandal eFishery dan kejahatan korporasikasus ASABRI dan Jiwasraya serta asset recoveryRUU Hak Cipta untuk melindungi karya jurnalistik di era AIaudit komunitas lari WNA di Balikasus tewasnya terduga maling ayam di Balikekerasan terhadap anak di Baliperluasan mandat Komnas Perempuankoperasi desa merah putihsantunan BPJS untuk satpampenyidikan kasus Baturititata kelola KDKMPfoto jurnalistik parlemenwarisan sejarah demokrasidokumentasi legislatifkasus CKCpembunuhan siswi SMPevaluasi kebijakanaktif sebagai oasis di DPRpembuatan hukum bagi WNI dan WNApemantauan koperasi Merah Putihrisiko monopoli dan pelanggaran UUpesan kepada anakkhawatir anak remaja naik gunungkasus Vidikasus PN Meraukepameran foto jurnalistikkonflik dengan anakfilm seni merayu Tuhankritik terhadap centralisasi kewenangan BGN dan program MBGkeanggotaan DPRkasus penganiayaanARTpromosi film seniseni merayu tuhanreformasi kewarganegaraankewarganegaraankedaulatanpemberantasan mafia hajiRUU Perampasan AsetSistem Pemulihan Aset NasionalSidang PK Nikita MirzaniPengawalan Nasionaltransparansikontrol peradilanteror psikologispenjaga kehidupandukung justice for Nikita Mirzanikomentar Nikita Mirzani menang bandingbukti screenshot kasus Nikita Mirzanitransparansi penerapan RUU Perampasan Asetkasus pidana Nikita Mirzanianggaran BNPT 2027perbaikan KAI berbasis datapiala dunia 2026 dan pengungsi pekerja migrandarurat keimigrasian Balianggaran posbankum desatransparansi RUU Perampasan Asetprofesi kuratorpenyataan mafia hajiaudit investigatif data BPSdata desil BPSanggaran desaRUU SDIKomnas Perempuananggaran Kementerian HAMkebijakan narkotikaWNA komunitas lari di Balikorupsi izin tinggal orang asingkedaulatan negarakesalahan data bahan bakar dieseldampak pada rakyat akibat data desil salahperbedaan pandangan dalam PDIPdukungan terhadap Perampasan Asetketidakmauan narapidana pulang rumahminat narapidana bekerja di lapas
—
Kategori Pemberitaan
korupsikebijakanpolitikekonomihukumsosialinfrastrukturdatakesehatanPemerintahanpidanapendidikantenaga kerjahak asasikemiskinanperlindungan anakinvestigasikematianinfrastruktur sosialkriminalenergiolahragaperumahananggaranpariwisatateknologiHAMimigrasihak asasi manusiaagamakesejahteraan sosialkeamananhiburanperlindungan-hak-asasi-manusiaakuntabilitaskekerasan dalam rumah tanggapolitikakebudayaanbudayakebijakan publikhukum dan hukumadvokasikekerasankeadilanmediademokrasikebijakan anakkontroversilegislasikehakimankedaulatannarkotikakependudukan
—
Kontroversi & Entitas
129
Kontroversi
189
Entitas
High 33Med 60Low 23
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 5
- Organisasi
- 9
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 38 tahun
- Aktif Sejak
- 1981
—