CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 469

Tegal, 17 Juli 1963

Jabatan

Komisi X - Kapoksi

Fraksi

Keadilan Sejahtera

Provinsi / Dapil

Jawa Tengah

Periode

2024-2029

Kontak

Fikrifaqih.com

Artikel Terindeks

256

FacebookInstagramTwitter / XYouTubeWebsite

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 256 artikel

36% positif62% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpendidikaninfrastrukturpolitikkesejahteraankesejahteraan sosialpembangunankebudayaanpemerintahan

Skor Meritokrasi

75

Meritokratis

Penempatan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. sebagai anggota DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di legislatif daerah dan pusat, serta pendidikan yang relevan, mendukung kapasitasnya. Meskipun demikian, ada beberapa area yang bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari IKIP Semarang mungkin kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi X (pendidikan, olahraga, sejarah), namun pendidikan profesi manajemen dan Doktor Ilmu Lingkungan memberikan landasan yang lebih kuat untuk peran legislatif. Doktor Ilmu Lingkungan dapat memberikan perspektif tambahan dalam isu-isu terkait lingkungan hidup yang mungkin relevan dengan beberapa aspek tugas komisi.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal, Ketua Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta pengalaman di Komisi VIII dan X DPR RI menunjukkan pengalaman legislatif yang luas. Keterlibatan dalam berbagai organisasi juga memberikan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial dan politik.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman legislatif yang luas di tingkat daerah dan pusat
  • +Pendidikan lanjutan (profesi manajemen dan doktor) yang relevan dengan tugas legislatif
  • +Pengalaman organisasi yang beragam

Faktor Pengurang

  • −Pendidikan sarjana (Teknik Listrik) kurang relevan dengan bidang tugas di Komisi X

Riwayat & Karir (23)

1969
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024–sekarangAnggota Komisi VIII — DPR-RI
  • Pekerjaan2019–2024Wakil Ketua Komisi X — ANGGOTA DPR RI
  • Organisasi2019–2024DPP PKS — KETUA BPW JATIJAYA
  • Pekerjaan2016–2019Wakil Ketua Komisi X — ANGGOTA DPR RI
  • Pekerjaan2014–2016Anggota Komisi VIII — ANGGOTA DPR RI
  • Pendidikan2010–2017UNDIP SEMARANG — DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
  • Organisasi2010–2015DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KETUA
  • Pekerjaan2009–2014WAKIL KETUA — DPRD PROV. JATENG
  • Pekerjaan2004–2009KETUA FRAKSI PKS — DPRD PROV. JATENG
  • Organisasi2004–2009MPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KETUA
  • Organisasi2000–2004DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KORWIL PEKALONGAN
  • Pendidikan1999–2002UNIV. M. SURAKARTA — PROFESI MANAJEMEN
  • Pekerjaan1999–2024SEKRET KOMISI A — DPRD KABUATEN TEGAL
  • Organisasi1998–1999DPD PARTAI KEADILAN KAB. TEGAL — KETUA
  • Organisasi1983–1986PW PII JAWA TENGAH — KABID EKSTERNAL
  • Pendidikan1982–1987IKIP SEMARANG — SARJANA TEKNIK LISTRIK
  • Organisasi1982–1983PD PII KAB-KOTA TEGAL — KABID EKSTERNAL
  • Organisasi1979–1982PK PII SLAWI — KETUA
  • Pendidikan1978–1982SMAN 1 SLAWI
  • Pendidikan1975–1978SMPN 1 SLAWI
  • Pendidikan1969–1975SDN 3 SLAWI

Tanpa Periode

Komisi X
Badan Anggaran

Penghargaan

2009Anggota Legislatif tervokal di Jawa tengah
2014Best Legislator Award
2017Penghargaan Alumni Berprestasi

Kontroversi (35)

Evaluasi Haji 2025Sedang

Menyoroti evaluasi haji 2025 dari visa furoda hingga digitalisasi layanan haji.

Sumber
Polemik Official History dan Kisruh Sistem Penerimaan Siswa BaruSedang

Menyoroti polemik terkait 'Official History' dan kisruh sistem penerimaan siswa baru.

Sumber
Rencana Penutupan Program StudiSedang

Mengkritik rencana pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap kurang relevan.

Sumber
Sertifikasi Cagar BudayaSedang

Menyentil birokrasi sertifikasi yang mahal, banyak pakar cagar budaya kompeten justru gagal lolos.

Sumber
Durasi Jalur Mandiri PTN yang Terlalu LamaSedang

Fikri Faqih mengkritik durasi seleksi jalur mandiri PTN yang terlalu lama dan dampaknya terhadap aksesibilitas PTS.

Sumber
Rencana Penutupan Prodi yang Kurang RelevanSedang

Fikri Faqih menilai rencana pemerintah untuk menutup prodi yang kurang relevan berisiko salah sasaran dan memperburuk ketimpangan pendidikan.

Sumber
Guru Digeruduk di Rumah AspirasiSedang

Rumah Aspirasi Abdul Fikri Faqih digeruduk oleh guru, alasan tidak dijelaskan secara detail.

Sumber
Penolakan Atlet IsraelSedang

Indonesia menolak atlet Israel, yang berpotensi mendapatkan sanksi dari IOC.

Sumber
Petisi TKASedang

Petisi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) mencapai 241 ribu tanda tangan.

Sumber
Ujian Mandiri PTNSedang

Ujian Mandiri PTN dianggap merampok jatah PTS.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (88)

Fikri Faqih· Anggota DPRDPR· Lembaga LegislatifPemerintah· EksekutifKomisi X· Komisi di DPRPKS· Partai PolitikBRIN· Badan Riset dan Inovasi NasionalKemenpora· Kementerian Pemuda dan OlahragaKemenbud· Kementerian Pendidikan dan KebudayaanPrabowo· PresidenBJ Habibie· Mantan PresidenTegal· KotaJepang· NegaraBrebes· KabupatenJateng· ProvinsiTKA· subjekDPR RI· Lembaga LegislatifPTN· Perguruan Tinggi NegeriPTS· Perguruan Tinggi SwastaSumatra· PulauKemendikdasmen RI· KementerianKementerian PANRB· KementerianKarimun· KabupatenJawa Tengah· ProvinsiBusel· KabupatenRUU Sisdiknas· Rancangan Undang-UndangKomisi X DPR RI· Komisi di DPRSMK Baruna Tegal· Sekolah Menengah KejuruanIOC· Komite Olimpiade InternasionalKemendikdasmen· Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiAbdul Fikri Faqih· Anggota DPR RI, Komisi X

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 58% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 12%

Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

36% dari 182 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera

Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Tengah

234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

544

artikel total · 83 bulan tercatat

93 positif 158 netral 5 negatif

Keberagaman Sumber Berita

148

media unik · dari 544 artikel

Liputan beragam · top 24%

Top 5 Media

  • Fraksi PKS128 · 24%
  • ANTARA News45 · 8%
  • PanturaNews22 · 4%
  • RRI.co.id19 · 3%
  • RM.ID17 · 3%

Berita Terkait (240)

Akom X Dorong Relaksasi BOSP: Harus Bisa Tingkatkan Kemajuan Pendidikan

Kedai Pena · 25 Mei 2026

Positif

Kata 'Harus Bisa Tingkatkan Kemajuan Pendidikan' mengekspresikan dukungan positif

Komisi X DPR RI Soroti Relaksasi BOS Buat PPPK, Begini Aturannya

IDN Times Jateng · 24 Mei 2026

Netral

Teks membahas Komisi X DPR RI, bukan Abdul Fikri Faqih

HNW dan Abdul Fikri Faqih Luncurkan Buku, Langkah Strategis Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia

DPR RI · 20 Mei 2026

Netral

Teks membahas peluncuran buku terkait tata kelola haji, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Luncurkan Buku “Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia”, Hidayat Nur Wahid dan Abdul Fikri Faqih Dorong Penguatan Kementerian Haji dan Umrah

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

budaya
ketenagakerjaan
bencana alam
ekonomi
diplomasi
reformasi
teknologi
UMKM
agama
olahraga
keuangan
anggaran
kepegawaian
anggaran negara

Topik Utama

PendidikanKebudayaanRisetTeknologiHajiKetahanan PanganCagar BudayaGuru HonorerUU SisdiknasDigitalisasi PendidikanEmpat Pilar KebangsaanKesejahteraan GuruGame OnlineLiterasiSensus EkonomiKendala Teknis TKABedah RumahPelayanan PemudikDana Darurat BencanaKeringanan UKTBantuan Seragam SekolahKrisis Air BersihIndustri LogamBantuan Digital untuk GuruJalur Mandiri PTNEvaluasi Skema Pengabdian LPDPDana RisetPengentasan KemiskinanPenerjemahan Al-Qur'an Bahasa TegalanKetimpangan IPMPenerimaan MahasiswaAtlet DisabilitasYouth MainstreamingTransformasi Skema BOPTNSafari Buka PuasaPelatihan AI untuk UMKMStatus GuruPembatasan Medsos AnakPendidikan HolistikAnggaran KebudayaanRUU SisdiknasPengelolaan Keuangan HajiPerlindungan PRTPenutupan ProdiKemandirian Pangan KeluargaRevitalisasi Bahasa DaerahBantuan PIPPengembangan Destinasi Wisata ReligiPendidikan VokasiPelayanan PartaiKekerasan di Lingkungan PendidikanResesBahasa Portugis di SekolahLPDPEtika DigitalPelayanan MasyarakatPengelolaan SampahPengakuan VokasiPendidikan AgamaKeadilan AnggaranRiset UMKMPembagian Peran PTN dan PTSRevitalisasi WisataProgram StudiLarangan guru honorerSolusi guru honorerKebijakan pendidikansolusi ketenagakerjaankerusakan sekolahbencana alampenyelamatan pendidikaninfrastruktur pendidikantumpang tindih kewenanganinovasipelestarian budayaSekolah GratisBantuan Operasional Sekolah (BOS)Bantuan Langsung ke MahasiswaUMKMKecerdasan Buatan (AI)Pemasaran DigitalProgram BSPSIOCIsraelRusiaMarsinahPahlawan NasionalTata Kelola HajiReformasi Hajipelatihan UMKM dengan AIpenerapan kecerdasan buatanpengembangan UMKMlarangan guru honorer 2027solusi penghapusan guru honorerregulasi tenaga pendidik non-ASNpotensi ekonomi pertambangankebijakan pemerintahpenghapusan guru non ASNistilah guru honorersolusi kebijakan pendidikanAkurasi data sensus ekonomiPencegahan ketidaksesuaian (mismatch) programKajian pemberian bantuan operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS)reformasi tata kelola hajipenguatan kementerian haji dan umrahlangkah strategisPeluncuran bukuPengawasan dan aturan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Pelatihan pemasaran digital (digital marketing) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Kolaborasi program antara lembaga legislatif dan lembaga riset negaraRelaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)Peningkatan kemajuan pendidikanKajian pembangunan 10 universitas baruskema pengabdian LPDPevaluasiperbaikan birokrasidigitalisasi industri kecil dan menengahpenggunaan kecerdasan buatankompetisi di pasar globalpendidikan tinggiUKTKIP kuliahkesejahteraan dosenPPDBSPMBnaturalisasi pemain bolapembinaan pemain lokalpemudaprogram nasionalsistem desildata KIP kuliahekspor sarungsekolah kurang siswatantangan pendidikan di daerahPeningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)Integrasi sistem seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dan swastareformasi sistem penerimaan mahasiswa baruevaluasi krisis murid di SD negerirekomendasi BPKanggaran Kemenbudakuntabilitas keuanganpenutupan program studiklarifikasi kebijakanregrouping sekolahSDN sepi peminatdaerah 3Tintervensi pemerintahpemanfaatan AI untuk UMKMkomite sekolah dalam RUU Sisdiknastanah gerakseragam sekolahpengungsipemisahan anggaran MBGputusan MKpenggunaan anggaran pendidikan untuk MBGpemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikanputusan Mahkamah KonstitusiKementerian KeuanganBappenasSensus Ekonomi 2026pendataan datapajakkejujuran wargaolahragapendidikan karakterkunjungan akademiPPPK gurualih statuskebijakan kepegawaian 2027rekrutmen CPNS 2027formasi gurutenaga kependidikananggaran BPSakurasi data desilkenaikan gaji gururapat kerja Komisi X DPR RIdunia pendidikanaspirasi dosenriset dan sains

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

−
Data riwayat pekerjaan dan organisasi setelah tahun 2024 belum tersedia, sehingga penilaian mungkin tidak lengkap

Dianalisis 11 Mei 2026

Fraksi PKS · 20 Mei 2026

Positif

Kalimat seperti "Dorong Penguatan Kementerian Haji dan Umrah" menunjukkan dukungan positif terhadap Abdul Fikri Faqih

HNW dan Abdul Fikri Faqih Luncurkan Buku “Reformasi Tata Kelola Haji Indonesia”: Dorong Penguatan Kementerian Haji dan Umrah

Bela Rakyat · 19 Mei 2026

Netral

Cegah ‘Mismatch’ Program, Komisi X DPR RI Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi

Harian Bhirawa · 15 Mei 2026

Positif

Menekankan pentingnya akurasi data sensus ekonomi menunjukkan sikap proaktif Komisi X

Anggota Komisi X DPR minta pemerintah jangan sekadar hapus istilah guru honorer

MSN · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Larangan Guru Non-ASN Mulai 2027, DPR RI Desak Pemerintah Siapkan Solusi Nyata dan Regulasi Tepat

ayokaltim.com · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas guru non-ASN, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata, Begini Pesan DPR RI

indoposco.id · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas larangan guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Solusi Penghapusan Guru Honorer

SinPo.id · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas penghapusan guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Soal SE Mendikdasmen, Kepastian Status Guru Honorer yang Sudah Lama Mengabdi Dipertanyakan DPR

Warta Ekonomi · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas status guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Penghapusan Guru NonASN Dinilai Belum Tuntas, DPR Minta Pemerintah Siapkan Solusi Jelas

SuaraGarut.id · 10 Mei 2026

Netral

Teks membahas penghapusan Guru NonASN, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

Fraksi PKS · 9 Mei 2026

Positif

Teks menunjukkan Fikri Faqih proaktif mengingatkan pemerintah untuk solusi nyata terkait guru honorer.

Fikri Faqih: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Barengi Solusi Konkret

Kosadata · 9 Mei 2026

Positif

Fikri Faqih menunjukkan sikap positifnya dengan menekankan pentingnya 'Solusi Konkret' untuk larangan guru honorer.

Bergantung BOS, Fikri Faqih : Tunggu Skema Sekolah Gratis di Tegal

puskapik · 9 Mei 2026

Netral

Teks melaporkan Fikri Faqih menunggu skema sekolah gratis di Tegal.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

DPR RI · 9 Mei 2026

Positif

Fikri Faqih menunjukkan kepeduliannya dengan mengingatkan pemerintah untuk menyediakan 'Skema Solusi Nyata' bagi guru honorer.

Anggota Komisi X DPR minta pemerintah jangan sekadar hapus istilah guru honorer

MSN · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas permintaan anggota Komisi X DPR tentang guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata - Pojok Malioboro

Pojok Malioboro · 9 Mei 2026

Netral

Teks membahas larangan guru honorer, bukan Abdul Fikri Faqih DPR

Soroti Angka Kuliah Kritis di Brebes, Komisi X DPR RI Paparkan Empat Strategi Kampus Dongkrak IPM

Fraksi PKS · 7 Mei 2026

Positif

Komisi X DPR RI, di mana Fikri Faqih bertugas, memaparkan strategi untuk mendongkrak IPM.

Fikri Faqih Dorong Kemandirian Pangan Keluarga di Tegal

DPR RI · 6 Mei 2026

Positif

Fikri Faqih mendorong kemandirian pangan keluarga, sebuah inisiatif yang positif.

←←Sebelumnya2 / 12Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata