Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 63 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. sebagai anggota DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di legislatif daerah dan pusat, serta pendidikan yang relevan, mendukung kapasitasnya. Meskipun demikian, ada beberapa area yang bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral256 artikel
+93·158−5
—
Liputan & Sumber
148media unik
- Fraksi PKS24%
- ANTARA News8%
- PanturaNews4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
PendidikanKebudayaanRisetTeknologiHajiKetahanan PanganCagar BudayaGuru HonorerUU SisdiknasDigitalisasi PendidikanEmpat Pilar KebangsaanKesejahteraan GuruGame OnlineLiterasiSensus EkonomiKendala Teknis TKABedah RumahPelayanan PemudikDana Darurat BencanaKeringanan UKTBantuan Seragam SekolahKrisis Air BersihIndustri LogamBantuan Digital untuk GuruJalur Mandiri PTNEvaluasi Skema Pengabdian LPDPDana RisetPengentasan KemiskinanPenerjemahan Al-Qur'an Bahasa TegalanKetimpangan IPMPenerimaan MahasiswaAtlet DisabilitasYouth MainstreamingTransformasi Skema BOPTNSafari Buka PuasaPelatihan AI untuk UMKMStatus GuruPembatasan Medsos AnakPendidikan HolistikAnggaran KebudayaanRUU SisdiknasPengelolaan Keuangan HajiPerlindungan PRTPenutupan ProdiKemandirian Pangan KeluargaRevitalisasi Bahasa DaerahBantuan PIPPengembangan Destinasi Wisata ReligiPendidikan VokasiPelayanan PartaiKekerasan di Lingkungan PendidikanResesBahasa Portugis di SekolahLPDPEtika DigitalPelayanan MasyarakatPengelolaan SampahPengakuan VokasiPendidikan AgamaKeadilan AnggaranRiset UMKMPembagian Peran PTN dan PTSRevitalisasi WisataProgram StudiLarangan guru honorerSolusi guru honorerKebijakan pendidikansolusi ketenagakerjaankerusakan sekolahbencana alampenyelamatan pendidikaninfrastruktur pendidikantumpang tindih kewenanganinovasipelestarian budayaSekolah GratisBantuan Operasional Sekolah (BOS)Bantuan Langsung ke MahasiswaUMKMKecerdasan Buatan (AI)Pemasaran DigitalProgram BSPSIOCIsraelRusiaMarsinahPahlawan NasionalTata Kelola HajiReformasi Hajipelatihan UMKM dengan AIpenerapan kecerdasan buatanpengembangan UMKMlarangan guru honorer 2027solusi penghapusan guru honorerregulasi tenaga pendidik non-ASNpotensi ekonomi pertambangankebijakan pemerintahpenghapusan guru non ASNistilah guru honorersolusi kebijakan pendidikanAkurasi data sensus ekonomiPencegahan ketidaksesuaian (mismatch) programKajian pemberian bantuan operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS)reformasi tata kelola hajipenguatan kementerian haji dan umrahlangkah strategisPeluncuran bukuPengawasan dan aturan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Pelatihan pemasaran digital (digital marketing) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Kolaborasi program antara lembaga legislatif dan lembaga riset negaraRelaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)Peningkatan kemajuan pendidikanKajian pembangunan 10 universitas baruskema pengabdian LPDPevaluasiperbaikan birokrasidigitalisasi industri kecil dan menengahpenggunaan kecerdasan buatankompetisi di pasar globalpendidikan tinggiUKTKIP kuliahkesejahteraan dosenPPDBSPMBnaturalisasi pemain bolapembinaan pemain lokalpemudaprogram nasionalsistem desildata KIP kuliahekspor sarungsekolah kurang siswatantangan pendidikan di daerahPeningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)Integrasi sistem seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dan swastareformasi sistem penerimaan mahasiswa baruevaluasi krisis murid di SD negerirekomendasi BPKanggaran Kemenbudakuntabilitas keuanganpenutupan program studiklarifikasi kebijakanregrouping sekolahSDN sepi peminatdaerah 3Tintervensi pemerintahpemanfaatan AI untuk UMKMkomite sekolah dalam RUU Sisdiknastanah gerakseragam sekolahpengungsipemisahan anggaran MBGputusan MKpenggunaan anggaran pendidikan untuk MBGpemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikanputusan Mahkamah KonstitusiKementerian KeuanganBappenasSensus Ekonomi 2026pendataan datapajakkejujuran wargaolahragapendidikan karakterkunjungan akademiPPPK gurualih statuskebijakan kepegawaian 2027rekrutmen CPNS 2027formasi gurutenaga kependidikananggaran BPSakurasi data desilkenaikan gaji gururapat kerja Komisi X DPR RIdunia pendidikanaspirasi dosenriset dan sains
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpendidikaninfrastrukturpolitikkesejahteraankesejahteraan sosialpembangunankebudayaanpemerintahanbudayaketenagakerjaanbencana alamekonomidiplomasireformasiteknologiUMKMagamaolahragakeuangananggarankepegawaiananggaran negara
—
Kontroversi & Entitas
35
Kontroversi
88
Entitas
High 1Med 29Low 2
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 7
- Organisasi
- 8
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 55 tahun
- Aktif Sejak
- 1969
—