CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 469

Tegal, 17 Juli 1963

Jabatan

Komisi X - Kapoksi

Fraksi

Keadilan Sejahtera

Provinsi / Dapil

Jawa Tengah

Periode

2024-2029

Kontak

Fikrifaqih.com

Artikel Terindeks

256

FacebookInstagramTwitter / XYouTubeWebsite

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 256 artikel

36% positif62% netral2% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpendidikaninfrastrukturpolitikkesejahteraankesejahteraan sosialpembangunankebudayaanpemerintahanbudayaketenagakerjaanbencana alamekonomidiplomasireformasiteknologiUMKMagamaolahragakeuangananggarankepegawaiananggaran negara

Topik Utama

PendidikanKebudayaanRisetTeknologiHajiKetahanan PanganCagar BudayaGuru HonorerUU SisdiknasDigitalisasi PendidikanEmpat Pilar KebangsaanKesejahteraan GuruGame OnlineLiterasiSensus EkonomiKendala Teknis TKABedah RumahPelayanan PemudikDana Darurat BencanaKeringanan UKTBantuan Seragam SekolahKrisis Air BersihIndustri LogamBantuan Digital untuk GuruJalur Mandiri PTNEvaluasi Skema Pengabdian LPDPDana RisetPengentasan KemiskinanPenerjemahan Al-Qur'an Bahasa TegalanKetimpangan IPMPenerimaan MahasiswaAtlet DisabilitasYouth MainstreamingTransformasi Skema BOPTNSafari Buka PuasaPelatihan AI untuk UMKMStatus GuruPembatasan Medsos AnakPendidikan HolistikAnggaran KebudayaanRUU SisdiknasPengelolaan Keuangan HajiPerlindungan PRTPenutupan ProdiKemandirian Pangan KeluargaRevitalisasi Bahasa DaerahBantuan PIPPengembangan Destinasi Wisata ReligiPendidikan VokasiPelayanan PartaiKekerasan di Lingkungan PendidikanResesBahasa Portugis di SekolahLPDPEtika DigitalPelayanan MasyarakatPengelolaan SampahPengakuan VokasiPendidikan AgamaKeadilan AnggaranRiset UMKMPembagian Peran PTN dan PTSRevitalisasi WisataProgram StudiLarangan guru honorerSolusi guru honorerKebijakan pendidikansolusi ketenagakerjaankerusakan sekolahbencana alampenyelamatan pendidikaninfrastruktur pendidikantumpang tindih kewenanganinovasipelestarian budayaSekolah GratisBantuan Operasional Sekolah (BOS)Bantuan Langsung ke MahasiswaUMKMKecerdasan Buatan (AI)Pemasaran DigitalProgram BSPSIOCIsraelRusiaMarsinahPahlawan NasionalTata Kelola HajiReformasi Hajipelatihan UMKM dengan AIpenerapan kecerdasan buatanpengembangan UMKMlarangan guru honorer 2027solusi penghapusan guru honorerregulasi tenaga pendidik non-ASNpotensi ekonomi pertambangankebijakan pemerintahpenghapusan guru non ASNistilah guru honorersolusi kebijakan pendidikanAkurasi data sensus ekonomiPencegahan ketidaksesuaian (mismatch) programKajian pemberian bantuan operasional untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS)reformasi tata kelola hajipenguatan kementerian haji dan umrahlangkah strategisPeluncuran bukuPengawasan dan aturan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Pelatihan pemasaran digital (digital marketing) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Kolaborasi program antara lembaga legislatif dan lembaga riset negaraRelaksasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)Peningkatan kemajuan pendidikanKajian pembangunan 10 universitas baruskema pengabdian LPDPevaluasiperbaikan birokrasidigitalisasi industri kecil dan menengahpenggunaan kecerdasan buatankompetisi di pasar globalpendidikan tinggiUKTKIP kuliahkesejahteraan dosenPPDBSPMBnaturalisasi pemain bolapembinaan pemain lokalpemudaprogram nasionalsistem desildata KIP kuliahekspor sarungsekolah kurang siswatantangan pendidikan di daerahPeningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)Integrasi sistem seleksi mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dan swastareformasi sistem penerimaan mahasiswa baruevaluasi krisis murid di SD negerirekomendasi BPKanggaran Kemenbudakuntabilitas keuanganpenutupan program studiklarifikasi kebijakanregrouping sekolahSDN sepi peminatdaerah 3Tintervensi pemerintahpemanfaatan AI untuk UMKMkomite sekolah dalam RUU Sisdiknastanah gerakseragam sekolahpengungsipemisahan anggaran MBGputusan MKpenggunaan anggaran pendidikan untuk MBGpemisahan anggaran MBG dari alokasi pendidikanputusan Mahkamah KonstitusiKementerian KeuanganBappenasSensus Ekonomi 2026pendataan datapajakkejujuran wargaolahragapendidikan karakterkunjungan akademiPPPK gurualih statuskebijakan kepegawaian 2027rekrutmen CPNS 2027formasi gurutenaga kependidikananggaran BPSakurasi data desilkenaikan gaji gururapat kerja Komisi X DPR RIdunia pendidikanaspirasi dosenriset dan sains

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

75

Meritokratis

Penempatan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. sebagai anggota DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di legislatif daerah dan pusat, serta pendidikan yang relevan, mendukung kapasitasnya. Meskipun demikian, ada beberapa area yang bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Sarjana Teknik Listrik dari IKIP Semarang mungkin kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi X (pendidikan, olahraga, sejarah), namun pendidikan profesi manajemen dan Doktor Ilmu Lingkungan memberikan landasan yang lebih kuat untuk peran legislatif. Doktor Ilmu Lingkungan dapat memberikan perspektif tambahan dalam isu-isu terkait lingkungan hidup yang mungkin relevan dengan beberapa aspek tugas komisi.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Tegal, Ketua Fraksi PKS di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta pengalaman di Komisi VIII dan X DPR RI menunjukkan pengalaman legislatif yang luas. Keterlibatan dalam berbagai organisasi juga memberikan pemahaman yang baik tentang dinamika sosial dan politik.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman legislatif yang luas di tingkat daerah dan pusat
  • +Pendidikan lanjutan (profesi manajemen dan doktor) yang relevan dengan tugas legislatif
  • +Pengalaman organisasi yang beragam

Faktor Pengurang

  • −Pendidikan sarjana (Teknik Listrik) kurang relevan dengan bidang tugas di Komisi X
  • −Data riwayat pekerjaan dan organisasi setelah tahun 2024 belum tersedia, sehingga penilaian mungkin tidak lengkap

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (23)

1969
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024–sekarangAnggota Komisi VIII — DPR-RI
  • Pekerjaan2019–2024Wakil Ketua Komisi X — ANGGOTA DPR RI
  • Organisasi2019–2024DPP PKS — KETUA BPW JATIJAYA
  • Pekerjaan2016–2019Wakil Ketua Komisi X — ANGGOTA DPR RI
  • Pekerjaan2014–2016Anggota Komisi VIII — ANGGOTA DPR RI
  • Pendidikan2010–2017UNDIP SEMARANG — DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
  • Organisasi2010–2015DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KETUA
  • Pekerjaan2009–2014WAKIL KETUA — DPRD PROV. JATENG
  • Pekerjaan2004–2009KETUA FRAKSI PKS — DPRD PROV. JATENG
  • Organisasi2004–2009MPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KETUA
  • Organisasi2000–2004DPW PARTAI KEADILAN SEJAHTERA — KORWIL PEKALONGAN
  • Pendidikan1999–2002UNIV. M. SURAKARTA — PROFESI MANAJEMEN
  • Pekerjaan1999–2024SEKRET KOMISI A — DPRD KABUATEN TEGAL
  • Organisasi1998–1999DPD PARTAI KEADILAN KAB. TEGAL — KETUA
  • Organisasi1983–1986PW PII JAWA TENGAH — KABID EKSTERNAL
  • Pendidikan1982–1987IKIP SEMARANG — SARJANA TEKNIK LISTRIK
  • Organisasi1982–1983PD PII KAB-KOTA TEGAL — KABID EKSTERNAL
  • Organisasi1979–1982PK PII SLAWI — KETUA
  • Pendidikan1978–1982SMAN 1 SLAWI
  • Pendidikan1975–1978SMPN 1 SLAWI
  • Pendidikan1969–1975SDN 3 SLAWI

Tanpa Periode

Komisi X
Badan Anggaran

Penghargaan

2009Anggota Legislatif tervokal di Jawa tengah
2014Best Legislator Award
2017Penghargaan Alumni Berprestasi

Kontroversi (35)

Evaluasi Haji 2025Sedang

Menyoroti evaluasi haji 2025 dari visa furoda hingga digitalisasi layanan haji.

Sumber
Polemik Official History dan Kisruh Sistem Penerimaan Siswa BaruSedang

Menyoroti polemik terkait 'Official History' dan kisruh sistem penerimaan siswa baru.

Sumber
Rencana Penutupan Program StudiSedang

Mengkritik rencana pemerintah untuk menutup program studi yang dianggap kurang relevan.

Sumber
Sertifikasi Cagar BudayaSedang

Menyentil birokrasi sertifikasi yang mahal, banyak pakar cagar budaya kompeten justru gagal lolos.

Sumber
Durasi Jalur Mandiri PTN yang Terlalu LamaSedang

Fikri Faqih mengkritik durasi seleksi jalur mandiri PTN yang terlalu lama dan dampaknya terhadap aksesibilitas PTS.

Sumber
Rencana Penutupan Prodi yang Kurang RelevanSedang

Fikri Faqih menilai rencana pemerintah untuk menutup prodi yang kurang relevan berisiko salah sasaran dan memperburuk ketimpangan pendidikan.

Sumber
Guru Digeruduk di Rumah AspirasiSedang

Rumah Aspirasi Abdul Fikri Faqih digeruduk oleh guru, alasan tidak dijelaskan secara detail.

Sumber
Penolakan Atlet IsraelSedang

Indonesia menolak atlet Israel, yang berpotensi mendapatkan sanksi dari IOC.

Sumber
Petisi TKASedang

Petisi terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) mencapai 241 ribu tanda tangan.

Sumber
Ujian Mandiri PTNSedang

Ujian Mandiri PTN dianggap merampok jatah PTS.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (88)

Fikri Faqih· Anggota DPRDPR· Lembaga LegislatifPemerintah· EksekutifKomisi X· Komisi di DPRPKS· Partai PolitikBRIN· Badan Riset dan Inovasi NasionalKemenpora· Kementerian Pemuda dan OlahragaKemenbud· Kementerian Pendidikan dan KebudayaanPrabowo· PresidenBJ Habibie· Mantan PresidenTegal· KotaJepang· NegaraBrebes· KabupatenJateng· ProvinsiTKA· subjekDPR RI· Lembaga LegislatifPTN· Perguruan Tinggi NegeriPTS· Perguruan Tinggi SwastaSumatra· PulauKemendikdasmen RI· KementerianKementerian PANRB· KementerianKarimun· KabupatenJawa Tengah· ProvinsiBusel· KabupatenRUU Sisdiknas· Rancangan Undang-UndangKomisi X DPR RI· Komisi di DPRSMK Baruna Tegal· Sekolah Menengah KejuruanIOC· Komite Olimpiade InternasionalKemendikdasmen· Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiAbdul Fikri Faqih· Anggota DPR RI, Komisi X

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 58% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Peringkat

Skor Merit Top 12%

Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

36% dari 182 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera

Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Tengah

234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

544

artikel total · 83 bulan tercatat

93 positif 158 netral 5 negatif

Keberagaman Sumber Berita

148

media unik · dari 544 artikel

Liputan beragam · top 24%

Top 5 Media

  • Fraksi PKS128 · 24%
  • ANTARA News45 · 8%
  • PanturaNews22 · 4%
  • RRI.co.id19 · 3%
  • RM.ID17 · 3%

Berita Terkait (256)

Setujui Anggaran Rp6,4 Triliun, Fikri Faqih Desak BPS Perbaiki Akurasi Data Terkait Desil

Fraksi PKS · 2 September 2026

Netral

Teks melaporkan aktivitas kerja Fikri Faqih sebagai anggota DPR yang menyetujui anggaran dan mendesak lembaga pemerintah, tanpa penilaian evaluatif yang jelas

Abdul Fikri Faqih: Rekrutmen CPNS 2027 Prioritaskan Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan

beritabuana.co · 31 Agustus 2026

Positif

Teks menyoroti Abdul Fikri Faqih yang memperjuangkan prioritas formasi guru dan tenaga kependidikan dalam rekrutmen CPNS 2027, menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan dan aspirasi pendidikan.

DPR Usul Pustakawan Masuk Formasi PNS 2027, Demi Kualitas Pendidikan - GenPI.co

GenPI.co · 28 Agustus 2026

Netral

Teks merupakan duplikasi berita tentang usulan DPR soal formasi PNS pustakawan, tidak menyebut Abdul Fikri Faqih secara spesifik.

DPR Usul Pustakawan Masuk Formasi PNS 2027, Demi Kualitas Pendidikan - GenPI.co

GenPI.co · 28 Agustus 2026

Netral

Teks membahas usulan DPR secara umum soal formasi PNS 2027, tidak secara spesifik membahas Abdul Fikri Faqih.

Ratusan Ribu PPPK Guru Bersiap Alih Status, Fikri Soroti Kebijakan Kepegawaian 2027

Fraksi PKS · 28 Agustus 2026

Netral

Fikri menyoroti kebijakan kepegawaian PPPK, menunjukkan sikap politik yang konstruktif, namun bersifat sorotan dan belum tentu positif atau negatif terhadap kinerja pribadinya.

RUU Sisdiknas Disepakati Komisi X, Siap Harmonisasi di Baleg

Kosadata · 27 Agustus 2026

Positif

RUU Sisdiknas disepakati Komisi X tempat Fikri bertugas, menunjukkan produktivitas legislasi yang berhasil达成共识 dan siap harmonisasi.

Anggota DPR Fikri Faqih Kunjungi Footballindo Academy Slawi, Tekankan Olahraga sebagai Pendidikan Karakter

Fraksi PKS · 13 Agustus 2026

Positif

Teks menonjolkan kegiatan positif Fikri Faqih seperti "Kunjungi" dan "Tekankan Olahraga sebagai Pendidikan Karakter".

Anggota DPR Abdul Fikri Faqih Berharap Warga Jujur pada Sensus Ekonomi 2026, Tegaskan Pendataan Bukan untuk Pajak

Fraksi PKS · 12 Agustus 2026

Netral

Teks membahas Abdul Fikri Faqih sebagai anggota DPR dalam konteks Sensus Ekonomi 2026, dengan nada informatif tanpa pujian atau kritik yang jelas.

Fikri Faqih Desak Kemenkeu dan Bappenas Tindak Lanjuti Putusan MK soal Pemisahan Anggaran MBG

PanturaNews · 31 Juli 2026

Netral

Berita ini hanya menyebut Abdul Fikri Faqih yang "desak" tindak lanjut putusan MK, tanpa penilaian emosional yang jelas.

Abdul Fikri: Patuhi Putusan MK, Stop Gunakan Anggaran Pendidikan untuk MBG

Kosadata · 31 Juli 2026

Netral

Teks berisi sikap politik Abdul Fikri soal "patuhi putusan MK" dan "stop gunakan anggaran pendidikan", bukan pujian atau kecaman langsung.

Abdul Fikri Faqih Desak Kemenkeu dan Bappenas Tindak Lanjuti Putusan MK soal Pemisahan Anggaran MBG dari Alokasi Pendidikan

Fraksi PKS · 31 Juli 2026

Netral

Teks hanya memberitakan langkah Abdul Fikri Faqih yang "desak Kemenkeu dan Bappenas", tanpa penilaian jelas positif atau negatif.

Fikri Faqih : Pemanfaatan AI bagi UMKM dapat Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

mitratoday · 27 Juli 2026

Positif

Pernyataan "dapat Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat" bernada mendukung dan positif.

Komite Sekolah Dihapus dari RUU Sisdiknas? Abdul Fikri: Hanya Ganti Istilah - Hal.2

RM.ID · 25 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut "Hanya Ganti Istilah" tanpa penilaian yang jelas terhadap Abdul Fikri Faqih.

Fenomena SDN Sepi Peminat, Komisi X DPR Soroti Dampak Regrouping: Abdul Fikri Faqih Minta Daerah 3T Dikecualikan

Bela Rakyat · 23 Juli 2026

Netral

Teks hanya memberitakan Abdul Fikri Faqih yang "minta daerah 3T dikecualikan" tanpa penilaian jelas positif atau negatif.

Abdul Fikri Faqih Desak Kemenbud Tuntaskan 156 Rekomendasi BPK Senilai Rp54,44 Miliar

Fraksi PKS · 22 Juli 2026

Positif

Frasa "Desak Kemenbud Tuntaskan" menunjukkan sikap aktif mendorong penyelesaian, yang bernada positif terhadap kinerja Abdul Fikri Faqih.

Abdul Fikri Faqih Dorong Reformasi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Evaluasi Krisis Murid di SD Negeri

Fraksi PKS · 21 Juli 2026

Positif

Frasa "dorong reformasi" dan "evaluasi krisis murid" menunjukkan upaya konstruktif terkait Abdul Fikri Faqih.

Fikri Faqih Singgung Sekolah Kurang Siswa dan Tantangan P...

puskapik · 19 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut Fikri Faqih menyinggung isu sekolah kurang siswa, tanpa penilaian jelas terhadap Abdul Fikri Faqih DPR

RUU Sisdiknas Masuk Tahap Akhir, Fikri Faqih Dorong Solusi Krisis Guru dan Kemandirian Pesantren

Fraksi PKS · 10 Juli 2026

Positif

Nada mendukung terlihat pada frasa "dorong solusi krisis guru dan kemandirian pesantren".

Bertemu Dubes Talip Küçükcan, Fikri Faqih Perkuat Poros Kolaborasi Akademik RI-Turkiye

Fraksi PKS · 8 Juli 2026

Positif

Frasa "perkuat poros kolaborasi akademik" menunjukkan upaya yang konstruktif.

Soroti Isu Pendidikan Tinggi, Abdul Fikri Faqih Minta Pemerintah Fokus Evaluasi UKT, KIP Kuliah, dan Kesejahteraan Dosen Secara Menyeluruh

Fraksi PKS · 7 Juli 2026

Netral

Isinya berupa permintaan evaluasi kebijakan, seperti "fokus evaluasi UKT" dan "kesejahteraan dosen".

←←Sebelumnya1 / 13Berikutnya→→
CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata