CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
CHARLES HONORIS

CHARLES HONORIS

NetralBandingkan
DPR

Anggota No. 176

JAKARTA , 23 Juli 1984

Jabatan

Komisi IX - Wakil Ketua

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Dki Jakarta

Periode

2024-2029

Kontak

https://charleshonoris.com

Artikel Terindeks

364

InstagramWebsite

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 364 artikel

44% positif51% netral5% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

kebijakaninfrastrukturpolitikkorupsikesehatanpemerintahankebijakan publikpengawasananggaran

Skor Meritokrasi

65

Meritokratis

Penempatan Charles Honoris sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang ilmu politik dan pengalaman di berbagai organisasi memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatifnya, meskipun ada beberapa kesenjangan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Charles Honoris di bidang Political Science dari International Christian University relevan dengan tugasnya sebagai anggota DPR, khususnya dalam memahami kebijakan publik dan proses legislasi. Namun, tidak ada spesialisasi khusus yang secara langsung terkait dengan bidang kesehatan dan tenaga kerja yang menjadi fokus Komisi IX.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai pengacara dan direktur memberikan pemahaman tentang hukum dan manajemen, yang berguna dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, termasuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan Real Estate Indonesia, menunjukkan kemampuan membangun jaringan dan memahami isu-isu sosial ekonomi. Namun, pengalaman langsung di bidang kesehatan atau tenaga kerja terbatas.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan di bidang Political Science
  • +Pengalaman sebagai pengacara dan direktur
  • +Keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial dan ekonomi

Faktor Pengurang

  • −Kurangnya pengalaman langsung di bidang kesehatan atau tenaga kerja
  • −Data penghargaan tidak tersedia, sehingga tidak dapat dinilai kontribusinya

Riwayat & Karir (15)

1991
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2014–2019Anggota DPR — DPR RI
  • Pekerjaan2012–2014Wakil Presiden — PT.MODERNLAND REALITY, Tbk
  • Pekerjaan2009–2014Direktur — PT. FOTON MOBILINDO
  • Pekerjaan2007–2009Pengacara — HANAFIAH PONGGAWA (Law Firm)
  • Pendidikan2004–2007Internasional Ichristian University — Political Science
  • Pendidikan2001–2003Christ Church Grammar School
  • Pendidikan1999–2001Sekolah Pelita Harapan
  • Pendidikan1994–1991Sekolah Pelita Hrapan

Tanpa Periode

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan· Wakil Ketua Umum
Perhimpunan Pelajar Indonesia· Anggota
DPD Real Estate Indonesia DKI· Wakil Bendahara
PMI Banten· Wakil Bendahara
Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia · Organisasi
DPD Taruna Merah Putih DKI Jakarta· Ketua
Komisi IX

Kontroversi (69)

Insentif SPPG BGNTinggi

BGN tetap memberikan insentif Rp6 juta ke dapur MBG yang tidak beroperasi, menimbulkan tuduhan skandal dan ketidaktransparanan.

Sumber
Pengadaan motor listrik MBG tanpa konsultasiTinggi

Pengadaan ribuan motor listrik MBG dilakukan tanpa konsultasi dengan Komisi IX DPR, menimbulkan kekhawatiran tentang prosedur pengadaan.

Sumber
Keracunan MBG di JaktimTinggi

Terjadi keracunan makanan MBG di Jaktim, memicu permintaan penutupan SPPG Pondok Kelapa secara permanen.

Sumber
BGN tetap berikan insentif meski tutupSedang

BGN tetap memberikan insentif besar ke SPPG meski program sudah ditutup, menimbulkan kritik tentang pemborosan anggaran.

Sumber
Pengadaan motor MBG ribuanSedang

Pengadaan ribuan motor listrik MBG menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran dan kebutuhan program.

Sumber
Pengadaan motor listrik BGNTinggi

DPR menuduh BGN melakukan pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional MBG tanpa prosedur yang jelas, menimbulkan dugaan pelanggaran regulasi dan potensi korupsi.

Sumber
SPPG keracunanTinggi

Terdapat kasus keracunan di Pondok Kelapa 2 yang melibatkan 72 siswa, sehingga DPR menuntut penutupan permanen SPPG dan evaluasi menyeluruh.

Sumber
Audit yayasan MBGSedang

Charles Honoris menuntut pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua yayasan pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sumber
Larangan daging anjing dan kucingSedang

Charles Honoris mendesak pemerintah daerah untuk mengatur larangan konsumsi daging anjing dan kucing demi kesehatan masyarakat.

Sumber
Insentif SPPG tetap cairSedang

DPR mengkritik bahwa insentif SPPG tetap cair meskipun program telah ditutup, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (76)

Charles Honoris· anggota Komisi IX DPRBGN· lembaga pemerintahMBG· program pemerintahKomisi IX DPR· lembaga legislatifBPJS Kesehatan· lembaga kesehatanKementerian Kesehatan· lembaga pemerintahKementerian BPOM· lembaga pemerintahDPP PDIP· partai politikJakarta· kotaPapua· provinsiJaktim· kotaIndonesia· negaraBPJS· Lembaga jaminan kesehatanDapur Makan Bergizi Gratis (MBG)· Yayasan pengelola program giziSPPG· Program pengelolaan makanan sekolahKomisi IX· PengawasDPR· PengkritikMenkeu· Penolak Pengadaan MotorBPOM· Badan Pengawas Obat dan MakananMerpati· Perusahaan Penerbangan (Mantan)PDIP· Partai PolitikPondok Kelapa 2· Tempat SPPGKomisi IX DPR RI· Komite legislatif yang meninjau kebijakan publikBadan Gizi Nasional· Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis dan pengadaan motor listrikPemerintah· pembuat kebijakanPemerintah Indonesia· Pelaksana kebijakan dan penyedia anggaranProgram MBG· program pemerintah bidang keamanan panganKulon Progo· kabupaten tempat kasus hantavirus diujiDapur Sekolah· program pemanfaatan fasilitas dapur di sekolahWarga Cengkareng· penerima manfaat dan pengawas distribusi

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Sorotan Media Tinggi

Diliput 67% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

35 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 214 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

759

artikel total · 117 bulan tercatat

161 positif 186 netral 17 negatif

Keberagaman Sumber Berita

202

media unik · dari 759 artikel

Liputan beragam · top 13%

Top 5 Media

  • gesuri.id95 · 13%
  • detikNews45 · 6%
  • Kompas.com42 · 6%
  • SinPo.id26 · 3%
  • JPNN.com22 · 3%

Berita Terkait (364)

Charles Honoris Dorong Pemerintah Angkat PPPK Nakes Jadi PNS dan Perbaiki Penghasilan

pantau.com · 21 Agustus 2026

Positif

Charles Honoris mendorong pengangkatan PPPK nakes jadi PNS dan perbaikan penghasilan, komitmen pada kesejahteraan tenaga kesehatan

Charles Honoris: Setiap Pasien Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Manusiawi

MetroTVNews.com · 7 Agustus 2026

Positif

Pernyataan "Setiap Pasien Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Manusiawi" menunjukkan sikap peduli dan pro-masyarakat.

Viral Nakes Diduga Cibir Pasien, Wakil Ketua Komisi IX Dorong Tindak Tegas jika Langgar Kode Etik

Kompas.tv · 6 Agustus 2026

Netral

Teks membahas Charles Honoris yang mendorong tindak tegas, bukan penilaian positif atau negatif yang jelas.

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pendidikan
sosial
pangan
pelayanan publik
ekonomi
bencana alam
tenaga kesehatan
transportasi
hubungan internasional

Topik Utama

Program MBGInsentif SPPGPengadaan motor listrik MBGKeracunan makananPengawasan BGNPengaduan onlineBPJS KesehatanKebijakan kesehatanPengawasan THRAudit yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG)Pengadaan motor listrik BGNPenutupan SPPG akibat keracunanBPJS gratisLarangan konsumsi daging anjing dan kucingKritik insentif SPPG tetap cairKritik anggaran BPOMProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)Pengadaan Motor ListrikMakan Bergizi Gratis (MBG)Hak Pekerja MerpatiInsentif Satuan Pelayanan Gizi (SPPG)RUU KetenagakerjaanUU PPRTPengadaan motor listrik Badan Gizi NasionalKasus keracunan Makan Bergizi GratisAnggaran BPOMEdukasi keamanan pangan Cek KLIKperundungan di lingkungan pendidikankebijakan pendidikanPenggratisan iuran BPJS KesehatanAnggaran kesehatan nasionalJaminan kesehatan semestaKapasitas fiskal negaradapur MBGpartisipasi publikprofesionalisme dalam kebijakanmotor trailgratifikasi BPJS Kesehatanpemanfaatan dapur sekolahpenutupan permanen SPPGtindakan tegas terhadap kelalaiandistribusi makanan bergizi gratispengawasan wargaprogram kesehatan masyarakathantavirussurveilans kesehatansosialisasi publikkeamanan pangankeracunan MBGkesehatan masyarakatpengawasan produk panganPencegahan HantavirusSurveilens kesehatangizipenambahan dapur MBGSOP di SPPGperan BGN dalam kualitas gizi nasionalevaluasi program MBG setelah kasus keracunanpelayanan CKG di Kota Tangerangketerbatasan anggaranlayanan kesehatan dasarMakan Bergizi GratisEvaluasi programKasus keracunanEvaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Kebijakan PublikUsulan pengalihan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat hari liburBantuan dana untuk korban bencana alampembentukan panitia kerjakesejahteraan dokterpeningkatan pelayanan puskesmasinspeksi mendadak pasarefisiensi anggaran pemerintahSosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Edukasi Gizi NasionalPeningkatan Kesehatan Masyarakatkesehatanbencana alamoperasional fasilitas kesehatanbahaya pangan ultra-prosesedukasi giziperan Badan Gizi Nasionaltata kelola MBGpenentuan lokasi berbasis kebutuhanProgram Makan Bergizi Gratisstatus tenaga kesehatan honororerkepastian kebijakan pemerintahpencegahan keracunan makananpotensi boros anggaran Rp1 triliunaudit menyeluruh Dapur Gizi Nasionalkebijakan gizi nasionalreformasi program MBGpembenahan Badan Gizi Nasional (BGN)mundurnya Kepala BGNpembenahan tata kelola MBGhibah motor listrikguru honorerproses hukumBGNpenutupan dapur MBG bermasalahredesain tata kelola Badan Gizi Nasionalpemotongan TKDlayanan kesehatanindikator gizi ilmiahanggaran MBGpangkas anggaranfokus penerimaMBGAPBN 2027pisahkan anggaran MBGBPJS Ketenagakerjaanklarifikasiaksi calon pegawaiputusan MKPutusan Mahkamah KonstitusiPemisahan anggaranPenegakan hukumperundungan pasienkode etik kesehatantindak tegaspelayanan kesehatanpendidikananggaran MBG 2027sisa anggaranrakers Komisi IX DPRpenanganan bencanakorban TPPOSHGB lautanalkesPKRTvaksinasiPPPK nakespansus GGLkekayaandugaan korupsitransformasi program MBGdapur sekolahdesain lamarisiko bangkrut negarastandar penghasilan layaktenaga kesehatanusulan IDIpengadaan alokonmodel MBGdapur berbasis sekolahkritikan aturan desilpolusi udaraPSBBhubungan dengan ChinaHAMkerjasama trilateralGanti Rugi KorbanBadan Gizi Nasional (BGN)

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

  • −Tidak ada informasi detail mengenai peran dan pencapaian dalam organisasi yang diikuti

    • Dianalisis 11 Mei 2026

    Dugaan Perundungan Pasien Wafat di Medsos, Charles Honoris Minta Nakes Pelaku Disanksi Tegas

    gesuri.id · 5 Agustus 2026

    Netral

    Teks membahas Charles Honoris yang meminta sanksi tegas, sehingga sifatnya informatif dan tidak menunjukkan sentimen yang jelas.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan d

    facebook.com · 4 Agustus 2026

    Netral

    Teks hanya melaporkan Charles Honoris meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MK, tanpa nada pujian atau kritik yang jelas.

    Charles Honoris: Anggaran MBG 2027 Sisa Rp50 T Jika Tak Ambil Pos Pendidikan

    lintaslampung.com · 4 Agustus 2026

    Netral

    Teks hanya memuat pernyataan faktual tentang "Anggaran MBG 2027" tanpa pujian atau kritik terhadap Charles Honoris

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan d

    facebook.com · 4 Agustus 2026

    Netral

    Teks hanya melaporkan Charles Honoris meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MK, tanpa nada pujian atau kritik yang jelas.

    Charles Honoris dorong putusan MK soal MBG diterapkan pada APBN 2027

    ANTARA News · 3 Agustus 2026

    Positif

    Teks menyoroti sikap aktif Charles Honoris yang "dorong" penerapan putusan MK, memberi kesan proaktif.

    Charles Honoris Dorong Putusan MK soal MBG Diterapkan pada APBN 2027

    gesuri.id · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks membahas dorongan Charles Honoris terkait penerapan putusan MK pada APBN 2027, tanpa nada evaluatif yang jelas.

    Tak Perlu Tunggu 2028, Charles Honoris Minta APBN 2027 Pisahan MBG dan Pendidikan

    Kosadata · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks ini בעיקר membahas usulan kebijakan "minta APBN 2027 pisahan MBG dan Pendidikan", bukan penilaian emosional yang jelas.

    Charles Honoris Wakil Ketua Komisi IX DPR: Pemerintah Tak Perlu Tunggu 2028 untuk Pisahkan Anggaran MBG dari Klaster Pendidikan

    SumselPost · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks hanya memuat pernyataan Charles Honoris soal pemisahan anggaran MBG, bukan penilaian positif atau negatif.

    Charles Honoris dorong putusan MK soal MBG diterapkan pada APBN 2027

    ANTARA News · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks membahas langkah Charles Honoris mendorong putusan MK soal MBG, bersifat اطلاعatif tanpa pujian atau kritik langsung.

    Charles Honoris: Jika Putusan Usia Cawapres Berlaku dalam 3 Hari, Pisah Anggaran MBG Tak Perlu Lama

    Forum Keadilan · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks bersifat berita/faktual tentang pernyataan Charles Honoris soal pemisahan anggaran MBG, bukan penilaian emosional.

    Charles Honoris Desak Klarifikasi BPJS Ketenagakerjaan Terkait Aksi Calon Pegawai Berjalan di Atas Bara Api

    gesuri.id · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks membahas desakan Charles Honoris meminta klarifikasi BPJS Ketenagakerjaan, lebih berupa pemberitaan tindakan daripada sentimen.

    Charles Honoris minta putusan MK soal anggaran MBG segera dijalankan

    Elshinta · 3 Agustus 2026

    Netral

    Teks berisi permintaan Charles Honoris agar putusan MK segera dijalankan, yang bersifat netral dan faktual.

    Pangkas Anggaran Jauh Lebih Hemat, Charles Honoris Minta Program MBG Difokuskan ke 26 Juta Penerima

    gesuri.id · 31 Juli 2026

    Netral

    Teks melaporkan usulan Charles Honoris agar program MBG "difokuskan ke 26 juta penerima", lebih berupa informasi daripada sentimen.

    Charles Honoris minta pemerintah segera sesuaikan anggaran MBG

    Elshinta · 31 Juli 2026

    Netral

    Teks bersifat خبری/berita tentang Charles Honoris yang "minta pemerintah segera sesuaikan anggaran", sehingga nadanya netral.

    Charles Honoris Desak Evaluasi Program MBG Pakai Indikator Gizi Ilmiah dan Valid

    gesuri.id · 31 Juli 2026

    Netral

    Teks hanya memberitakan Charles Honoris yang "desak evaluasi" program MBG, bukan penilaian positif atau negatif yang jelas.

    Charles Honoris Soroti Dampak Pemotongan TKD, Sebut Layanan Kesehatan Mulai Terganggu - GenPI.co

    GenPI.co · 30 Juli 2026

    Negatif

    Ia menyoroti "pemotongan TKD" yang disebut membuat "layanan kesehatan mulai terganggu".

    Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Charles Honoris Minta Badan Gizi Nasional Redesain Tata Kelola

    gesuri.id · 29 Juli 2026

    Netral

    Teks hanya memberitakan langkah Charles Honoris meminta BGN meredesain tata kelola, tanpa pujian atau kecaman yang jelas.

    ←←Sebelumnya2 / 19Berikutnya→→

    Navigasi

    BerandaDirektori PejabatTentang Kami

    Legal

    Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

    © 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

    Didukung olehOmnidata