AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.

PositifBandingkan

DPR

Anggota No. 327

Toli-Toli, 26 Oktober 1989

Jabatan

Komisi II - Anggota

Fraksi

Golongan Karya

Provinsi / Dapil

Jawa Timur

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

165

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 165 artikel

36% positif58% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakan infrastruktur ekonomi politik pertanahan hukum korupsi ketenagakerjaan bencana pemerintahan pertanian pembangunan sumber daya investasi layanan publik penanggulangan bencana teknologi keamanan aparatur negara

Topik Utama

Rapat dengan mitra kerja Sertifikasi tanah Percepatan sertifikasi tanah Waktu layanan BPN Kolektif farming RUU Satu Data Indonesia Batas data publik dan privat Integrasi database Perda Alih fungsi sawah Biaya kos mahasiswa Efisiensi Anggaran Rekrutmen ASN Pengeluaran Belanja Pegawai UMKM Investasi di Indonesia Dana Bagi Hasil PSN kebijakan legislatif peradilan umum pajak dan pendapatan daerah pembangunan infrastruktur pemeriksaan AI dalam revisi UU perlindungan pekerja gig pemeriksaan kebijakan Prabowo kewenangan penyalur pemeriksaan sistem pemilu kebijakan IKN pemeriksaan kebijakan fiskal pemeriksaan kebijakan peradilan pemeriksaan kebijakan ekonomi daerah WFH (Work From Home) untuk ASN Penggunaan AI dalam pemilu Revisi aturan mobil dinas Pengawasan ASN Penyelesaian konflik agraria Pemberdayaan petani dan kolektif farming Penyusunan kebijakan pajak dan pendapatan daerah Penyusunan kebijakan pensiun ASN Penyusunan kebijakan penghapusan ambang batas parlemen Penyusunan kebijakan pengaturan keluarga petahana Penyusunan kebijakan pengaturan wilayah dan sengketa pulau Penyusunan kebijakan pengaturan kerja lembaga pemerintah Kaderisasi partai Korupsi Mobil dinas Transparansi pemilu Revisi UU Pemilu Pilkada Biaya politik Keluarga petahana di pilpres Reshuffle kabinet Work From Home (WFH)Ambang batas parlemen Usulan Work From Home (WFH)Sistem kerja fleksibel Produktivitas kerja Keseimbangan kehidupan kerja anggaran pemulihan bencana bencana alam Sumatera penyediaan dana darurat Sanksi terhadap Lucky Hakim Tugas sebagai Anggota DPR RI Regulasi Pemilu Inisiatif DPR RI partisipasi publik halalbihalal RUU Pemilu Independensi Pemerintah Koalisi Partai Politik Pemilihan Presiden Dua Putaran kemanusiaan kerja sama ekonomi hubungan bilateral Pembangunan IKN Kemampuan Fiskal Pemilihan Pimpinan Partai Dana Otsus Aceh Bank Tanah Kritik DPR Pelayanan BPN Pertanian Kolektif reforma agraria pemanfaatan lahan edukasi politik ekonomi mandiri pekerja migran RUU TNI Hak aparatur desa Penambahan tugas aparatur desa Kesejahteraan perangkat desa Kritik terhadap pembentukan Bank Tanah Penolakan pengambilalihan RUU Pemilu oleh pemerintah Tanggapan atas pengibaran bendera putih di Aceh Sorotan terhadap fenomena kemenangan kotak kosong kuburan mewah tarif pemakaman DPR operasi sesar tugas sebagai anggota DPR manfaat diskusi publik tagar kabur dulu pemilihan pimpinan prinsip PDLT Golkar regenerasi anggota Dewan sistem Pilkada dan korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT)akar korupsi daerah pemangkasan TKD dialog pemerintah pertanahan holistik sumber daya alam Implementasi Pasal 33 UUD 1945 Safari Ramadhan Kebijakan Ekonomi Nasional RUU KADIN penelitian kewajiban dukungan konsumen investasi kebijakan investasi perlindungan konsumen penguatan kapasitas Kemendagri peringatan tentang pengalihan HGU menjadi tanah terlantar kritik terhadap Kadin dalam DPR mengenai hak dan kewenangan Putusan MK batas usia capres-cawapres Infrastruktur pemenangan Pileg 2024 Masalah pertanahan masyarakat pencabutan efek jera bagi koruptor penegakan hukum anti korupsi pemberantasan korupsi kasus main hakim sendiri keamanan masyarakat krisis kepercayaan hukum aksi main hakim sendiri Koperasi Desa Merah Putih Warung Warga Ekonomi Rakyat Kebijakan Koperasi konflik agraria hak milik rakyat keadilan tanah permudaan korporasi bantahan isu kebijakan transisional pertumbuhan ekonomi layanan pertanahan percepatan layanan pertanahan inspeksi daerah bencana masa reses penanggulangan bencana penanganan hoaks kapasitas kemendagri pemilihan kepala daerah langsung penunjukan wakil kepala daerah sebagai kepala daerah komisi ii dpr ri sengketa lahan Halmahera Utara hak rakyat kebijakan nasional partisipasi media dan aktivis konstitusi tindakan merugikan negara kritik publik Dampak kecerdasan buatan (AI) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)Penyesuaian kebutuhan ASN bukan efisiensi Koalisi partai politik dalam Pilpres dua putaran Hak negara dalam membatasi koalisi partai Penegakan hukum kasus pencurian ayam di Bali Kekerasan vigilante (pengeroyokan)penataan dan rekrutmen CASN-PPPK pilkada DKI 2022 gugatan UU 10/2016 pertanian dan kepariwisataan sengketa pilkada 2024 putusan MK potensi ekonomi mandiri Malang usulan pensiun ASN usia 70 tahun kolaborasi pembangunan Malang Raya pelantikan anggota DPR RI dapil Jatim isu Koperasi Desa Merah Putih pengembangan UMKM kontroversi kuburan mewah pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Palopo batas wilayah UU khusus sengketa pulau Aceh Sumatera Utara

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Meritokratis

Penempatan Ahmad Irawan sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pendidikan hukumnya relevan dengan tugas legislatif, meskipun pengalaman profesionalnya lebih berfokus pada sektor bisnis. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik memberikan nilai tambah, namun relevansinya langsung dengan tugas di Komisi II perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan formal di bidang Ilmu Hukum (S1 dan S2) sangat relevan dengan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran yang menjadi fungsi utama DPR, khususnya di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan agraria.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum menunjukkan pemahaman tentang hukum dan regulasi. Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan secara langsung, namun dapat memberikan perspektif bisnis. Keterlibatan dalam organisasi seperti HIPMI dan Golkar memberikan pengalaman dalam kebijakan publik dan organisasi, meskipun relevansi substansial dengan isu-isu Komisi II perlu dipertimbangkan.

Faktor Pendukung

+Pendidikan S1 dan S2 di bidang Ilmu Hukum
+Pengalaman sebagai Managing Partner di firma hukum
+Pengalaman organisasi di HIPMI dan Golkar

Faktor Pengurang

−Pengalaman sebagai Direktur Utama perusahaan batubara kurang relevan
−Relevansi langsung pengalaman organisasi dengan isu Komisi II perlu dipertimbangkan
−Tidak ada informasi penghargaan yang mendukung kompetensi

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (14)

1996

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Pekerjaan

Organisasi

Daftar Lengkap

Organisasi2021–2026MKGR — Wasekjen
Pendidikan2020–2024Universitas Gadjah Mada — Magister Ilmu Hukum
Organisasi2019–2022BPP HIPMI — Ketua
Organisasi2019–2024DPP Golkar — Bidang PP
Pekerjaan2017–sekarangDirektur Utama — PT. Sentosa Prima Coal
Organisasi2017–2024PP AMPG — Ketua
Pendidikan2008–2012UMM Malang — Ilmu Hukum
Pendidikan2005–2008SMA Negeri 1 Toli Toli — IPA
Pendidikan2002–2005SMP Negeri 1 Toli Toli — -
Pendidikan1996–2002SDN Sabang — -

Tanpa Periode

Managing Partner· Ahmad Irawan & Associates

Komisi II

Badan Legislasi

Panitia Khusus

Kontroversi (50)

Putusan MK terkait Diskualifikasi Paslon Pilkada Barito UtaraSedang

Ahmad Irawan menilai putusan MK sebagai terobosan hukum baru yang memberikan efek jera bagi pelaku politik uang.

Sumber

Kinerja Ombudsman RISedang

Ahmad Irawan menyoroti kredibilitas Ombudsman RI dalam fit and proper test calon anggota 2026–2031.

Sumber

Putusan MKSedang

Ahmad Irawan mengkritisi putusan MK dalam sebuah podcast.

Sumber

Usulan WFH ASN setiap hari RabuRendah

Anggota DPR mengusulkan WFH ASN diterapkan setiap hari Rabu untuk menghemat BBM dan mencegah anggapan libur panjang. Ada kekhawatiran WFH disalahgunakan untuk liburan.

Sumber

kendaraan mewah milik Gubernur KaltimTinggi

Kendaraan mewah yang dimiliki Gubernur Kaltim menjadi sorotan karena potensi penyalahgunaan dana publik.

Sumber

OTT (Over The Top) pada kepala daerahSedang

Kepala daerah yang terlibat OTT dianggap sebagai contoh keserakahan dan tingginya biaya politik.

Sumber

alih fungsi sawah dan biaya kos mahasiswaRendah

Perubahan fungsi lahan sawah menjadi kawasan hunian mahasiswa menimbulkan kekhawatiran kenaikan biaya kos.

Sumber

Usulan WFH setiap hari RabuRendah

DPR mengusulkan penerapan WFH secara rutin setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi, namun memicu perdebatan mengenai potensi penyalahgunaan waktu libur panjang jika digabung dengan hari Jumat.

Sumber

Perjalanan Lucky Hakim ke Jepang tanpa izinSedang

Ahmad Irawan mendesak Kemendagri untuk memberikan sanksi kepada Lucky Hakim karena melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin.

Sumber

Ketidakjelasan Batas Data di RUU Satu Data IndonesiaRendah

Ahmad Irawan mempertanyakan dan menyoroti belum jelasnya batasan antara data publik dan data privat dalam RUU Satu Data Indonesia.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (80)

Ahmad Irawan· Anggota DPR RI BPN· Instansi Pemerintah Kemendagri· Instansi Pemerintah Pemprov Jabar· Pemerintah Provinsi Jawa Barat Prabowo· Politisi DPR· Lembaga Legislatif Belarus· Negara Indonesia· Negara Fadia Arafiq· Bupati Pekalongan KPK· Lembaga Anti Korupsi Ombudsman RI· Lembaga Pengawas Pelayanan Publik MK· Mahkamah Konstitusi Bahlil· Menteri ASN· Penerima kebijakan Golkar· Partai politik Gubernur Kaltim· Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Komisi II DPR· Komisi legislatif DPR RI Yusril· Legislator Golkar RUU Satu Data Indonesia· Rancangan Undang‑Undang Dewan Perwakilan Rakyat· Lembaga legislatif yang mengusulkan kebijakan WFH Celios· anggota DPR Sumatera· wilayah terdampak bencana Lucky Hakim· Pejabat publik DPR RI· lembaga legislatif Parpol· partai politik UU Pemilu· peraturan perundang-undangan Pemerintah Kota Malang· Pemerintah setempat Malang· Lokasi kegiatan Pemerintah· Lembaga eksekutif yang independensinya harus dijaga dalam konteks RUU Pemilu Negara· Entitas pemerintahan yang dikritik agar tidak membatasi hak koalisi partai politik

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

30% dari 50 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Golongan Karya

Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Timur

255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Fraksi Golkar memuat 19 artikel — paling banyak dari 76 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

456

artikel total · 176 bulan tercatat

60 positif 95 netral 10 negatif

Keberagaman Sumber Berita

126

media unik · dari 456 artikel

Liputan beragam · top 14%

Top 5 Media

Malangtimes65 · 14%
detikNews40 · 9%
Jatimtimes31 · 7%
Fraksi Golkar23 · 5%
RM.ID19 · 4%

Berita Terkait (165)

Ingatkan Budi Arie, Ahmad Irawan : Hormati Konstitusi, Negara Harus Dijaga dari Tindakan yang Merugikan

Kedai Pena · 29 Agustus 2026

Positif

Teks menyoroti sikap Ahmad Irawan yang mengingatkan Budi Arie untuk menghormati konstitusi, mencerminkan integritas dan ketegasan dalam menjalankan fungsi legislasi DPR.

DPR Bahas Dampak AI ke ASN, Ahmad Irawan: Bukan Efisiensi, tapi Penyesuaian Kebutuhan

Warta Ekonomi · 25 Agustus 2026

Netral

Teks menyoroti pernyataan Ahmad Irawan soal dampak AI ke ASN sebagai penyesuaian kebutuhan, bersifat informatif tanpa penilaian positif atau negatif terhadap kinerjanya.

Ahmad Irawan Usulkan Wakil Kepala Daerah Ditunjuk Kepala Daerah, Bukan Dipilih Langsung

Golkarpedia · 7 Agustus 2026

Netral

Teks membahas usulan kebijakan Ahmad Irawan soal wakil kepala daerah, bukan penilaian positif atau negatif.

Dukung Pemerintah Tindak Peredaran Video Hoaks, Ahmad Irawan: Jaga Suasana Menyambut Hari Kemerdekaan

Kedai Pena · 6 Agustus 2026

Positif

Menunjukkan sikap proaktif lewat kata "Dukung Pemerintah" dan ajakan "Jaga Suasana" yang bernada positif.

Aggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan Bantah Isu Koperasi Desa Merah Putih Matikan Warung Warga

Malangtimes · 1 Agustus 2026

Netral

Teks hanya menyebut Ahmad Irawan membantah isu "matikan warung warga", tanpa penilaian jelas atas kinerjanya.

Aggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan Bantah Isu Koperasi Desa Merah Putih Matikan Warung Warga

Malangtimes · 1 Agustus 2026

Netral

Teks hanya memberitakan Ahmad Irawan membantah isu soal Koperasi Desa Merah Putih, bukan menilai kinerjanya secara jelas.

Aggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan Bantah Isu Koperasi Desa Merah Putih Matikan Warung Warga

Malangtimes · 1 Agustus 2026

Netral

Teks membahas bantahan Ahmad Irawan atas isu koperasi desa, dengan nada informatif tanpa penilaian jelas.

Aggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan Bantah Isu Koperasi Desa Merah Putih Matikan Warung Warga

Jatimtimes · 1 Agustus 2026

Netral

Ahmad Irawan membantah isu Koperasi Desa, namun sentimennya lebih ke klarifikasi daripada pujian atau kritik.

Ahmad Irawan Soroti Krisis Kepercayaan Hukum di Balik Maraknya Aksi Main Hakim Sendiri

Golkarpedia · 28 Juli 2026

Netral

Teks membahas Ahmad Irawan yang menyoroti "krisis kepercayaan hukum", sehingga isinya lebih bersifat pemberitaan/fakta daripada pujian atau kritik langsung.

Ahmad Irawan Prihatin Kasus Main Hakim Sendiri Di Masyarakat Kian Marak

RM.ID · 27 Juli 2026

Netral

Teks membahas Ahmad Irawan dan sikapnya yang prihatin pada "kasus main hakim sendiri", sehingga isinya lebih informatif daripada penilaian positif atau negatif.

Legislator Golkar Minta Pengeroyok Pencuri Ayam di Bali Ditindak Tegas

detikNews · 27 Juli 2026

Positif

Frasa 'Ditindak Tegas' menunjukkan kepedulian legislator terhadap keadilan dan perlindungan masyarakat, mencerminkan hubungan positif dengan konstituen.

11 Kepala Daerah Tumbang di OTT KPK, Ahmad Irawan: Efek Jera Koruptor Mulai Hilang

Golkarpedia · 23 Juli 2026

Negatif

Pernyataan "Efek Jera Koruptor Mulai Hilang" bernada kritis dan menyorot masalah korupsi.

Ahmad Irawan Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Alihkan HGU Jadi Tanah Terlantar

RM.ID · 21 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut Ahmad Irawan mengingatkan pemerintah agar "hati-hati", bersifat informasi tanpa penilaian jelas.

Ahmad Irawan Desak ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan Halmahera Utara, Hak Rakyat Harus Dipulihkan

Golkarpedia · 20 Juli 2026

Positif

Mengekspresikan sikap pro-rakyat lewat frasa "Hak Rakyat Harus Dipulihkan" dan desakan penyelesaian sengketa.

Ahmad Irawan: Regenerasi Anggota Dewan Tanggung Jawab Partai - Hal.2

RM.ID · 10 Juli 2026

Netral

Teks bersifat informatif tentang "Regenerasi Anggota Dewan" dan tidak memuat sentimen jelas.

Ahmad Irawan: Regenerasi Tanggung Jawab Partai Politik

RM.ID · 10 Juli 2026

Netral

Teks hanya menyebut "Regenerasi Tanggung Jawab Partai Politik" tanpa penilaian langsung terhadap Ahmad Irawan.

Dua Bupati Pengganti Kena OTT, Ahmad Irawan Soroti Tingginya Biaya Politik

Fraksi Golkar · 5 Juli 2026

Netral

Teks membahas "tingginya biaya politik" secara opini politik, bukan pujian atau kritik langsung ke Ahmad Irawan.

OTT Tak Bikin Jera! Ahmad Irawan Sebut Akar Korupsi Daerah Belum Tersentuh

Golkarpedia · 5 Juli 2026

Netral

Teks menyoroti "akar korupsi daerah" sebagai isu kebijakan, bukan penilaian emosional terhadap Ahmad Irawan.

Tinggal Tunggu Giliran! Ahmad Irawan Sebut Sistem Pilkada Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah

Golkarpedia · 3 Juli 2026

Netral

Teks berisi pernyataan soal "sistem pilkada jadi pemicu korupsi", bukan evaluasi pribadi terhadap Ahmad Irawan.

Bahas RUU KADIN, Ahmad Irawan Usul Dukungan terhadap Riset Masuk sebagai Kewajiban

Golkarpedia · 24 Juni 2026

Positif

Frasa "usul dukungan terhadap riset masuk sebagai kewajiban" menunjukkan inisiatif kebijakan yang konstruktif dari Ahmad Irawan.

←←Sebelumnya1 / 9Berikutnya→→