Organisasi
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pejabat Terhubung
Lainnya (5)

Agum Gumelar
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Peran / Konteks
badan pertanahan nasional

Andi Arief
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah yang menyatakan solidaritas

Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia
Peran / Konteks
lembaga pemerintah yang menangani pertanahan

Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Peran / Konteks
Lembaga yang menangani sertifikat tanah dan sengketa agraria

Susilo Bambang Yudhoyono
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah yang menyampaikan informasi mengenai dukungan Ani Yudhoyono untuk Prabowo yang diklaim berasal dari SBY.
Pemerintah Kota (4)

H. BUDI RUSTANDI, S.E.
Wali Kota Serang
Peran / Konteks
Memberi sertifikat PTSL kepada warga Kota Serang

IKA PUSPITASARI
Wali Kota Mojokerto
Peran / Konteks
Lembaga pengelola pertanahan

Munafri Arifuddin, S.H.
Wali Kota Makassar
Peran / Konteks
Kerjasama dengan Pemkot Makassar dalam pengelolaan dan sertifikasi aset tanah

NUROCHMAN, S.H., M.H.
Wali Kota Batu
Peran / Konteks
Instansi yang mengeluarkan sertipikat tanah
Kepala Daerah (3)

drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU,MM. M. Si. MH
Calon Bupati Padang Lawas (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi sertifikat aset daerah

JONAS SALEAN,SH., M. Si
Calon Walikota Kupang (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
instansi pemerintah

Vanda Sarundajang S.S
Calon Wakil Bupati Minahasa (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
forum lintas sektor
DPR (2)

Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
lembaga pertanahan

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.I.P., M.Si.
Komisi II - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga Tanah
Pemerintah Provinsi (2)

Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat
Peran / Konteks
Instansi yang diminta membatalkan sertifikat tanah di Pantai Madasari

H. Helmi Hasan, S.E.
Gubernur Bengkulu
Peran / Konteks
mitra dalam reforma agraria
BPN (1)

Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Peran / Konteks
lembaga yang pegawai nya diancam pemecatan karena keterlambatan pengukuran tanah