Jabatan
Gubernur Jawa Barat
Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
2726
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 2.726 artikel
49% positif38% netral13% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di pemerintahan daerah dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan memberikan bekal yang relevan, meskipun latar belakang pendidikan formalnya kurang spesifik terkait tata kelola pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Ilmu Hukum memberikan dasar pemahaman tentang regulasi dan perundang-undangan, namun kurang spesifik dalam bidang tata kelola pemerintahan atau kebijakan publik. Pendidikan tambahan atau pelatihan di bidang tersebut akan meningkatkan relevansi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD, Wakil Bupati, dan Bupati menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamika pemerintahan daerah. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan juga memberikan wawasan luas tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat Jawa Barat. Pengalaman di DPR RI juga memberikan perspektif di tingkat nasional.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman panjang di pemerintahan daerah (Kabupaten Purwakarta)
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan
- +Pengalaman di legislatif tingkat daerah dan nasional
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan tidak secara langsung relevan dengan tata kelola pemerintahan
- −Pengalaman di partai politik dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (18)
1984
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2024–sekarangGubernur Jawa Barat — Pemerintah Provinsi Jawa Barat
- Pekerjaan2023–sekarangWakil Ketua Dewan Pembina — Partai Gerindra
- Pekerjaan2019–2023Anggota & Wakil Ketua Komisi IV — DPR RI (Kementerian LHK/Pertanian)
- Organisasi2016–2020DPD Partai Golkar Jawa Barat — Ketua
- Pekerjaan2008–2018Bupati Purwakarta (2 Periode) — Pemerintah Kab. Purwakarta
- Organisasi2005–2020Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta — Ketua
- Pekerjaan2003–2008Wakil Bupati Purwakarta — Pemerintah Kab. Purwakarta
- Organisasi2003–2016DPD Partai Golkar Purwakarta — Ketua
- Pendidikan1999STH Purnawarman Purwakarta — S1 Ilmu Hukum
- Organisasi1997–2002PD II FKPPI Purwakarta — Sekretaris
- Organisasi1997–2002DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) — Wakil Ketua
- Organisasi1995–1997PC IPNU Kabupaten Purwakarta — Ketua
- Pekerjaan1993–2003Anggota DPRD & Ketua Komisi E — DPRD Kabupaten Purwakarta
- Pendidikan1990SMA Negeri 1 Purwadadi — Mengengah Atas
- Organisasi1990–sekarangHMI Cabang Purwakarta — Umum / Kader
- Pendidikan1987SMP Negeri Subadra — Menengah Pertama
- Pendidikan1984SD Negeri Subadra — Dasar
Tanpa Periode
Partai Gerindra· Wakil Ketua Dewan Pembina
Penghargaan
2016Anugerah Kebudayaan - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2017Karya Bhakti Praja Nugraha - Pemerintah Republik Indonesia
2017Anugerah Pandu Negeri - Indonesian Institute for Public Governance
2017Top Executive Muslim - IPEMI
2017Pemimpin Inovatif - MNC Group
Kontroversi (308)
Pemberian upah petani Rp2 juta/bulanSedang
KDM menginstruksikan petani di lereng Gunung Gede beralih ke tanaman keras dengan upah Rp2 juta per bulan, menimbulkan kritik terkait kelayakan dan dampak ekonomi petani
SumberPemotongan rambut siswi di SMKN 2 GarutTinggi
Guru BK di Garut memotong rambut siswi berhijab secara paksa, menimbulkan kontroversi tentang hak siswa dan kebijakan sekolah
SumberPembukaan tambang Parung PanjangSedang
KDM menolak pembukaan tambang di Parung Panjang meskipun ada permintaan kerja, menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat
SumberPotong rambut siswi SMKN 2 GarutTinggi
Guru BK Dedi Mulyadi memotong rambut belasan siswi, menimbulkan trauma dan tuntutan pemindahan guru
SumberPenutupan tambang BogorSedang
Dedi Mulyadi menolak membuka kembali izin tambang di Bogor, memicu aksi warga menuntut kompensasi
SumberKabel undergroundSedang
Dedi Mulyadi menargetkan kota bebas kabel semrawut, menimbulkan kontroversi terkait biaya dan pelaksanaan
SumberKebijakan pendidikanRendah
KDM Dedi Mulyadi mengkritik platform Jaga Indonesia Pintar dan menuntut bantuan pendidikan tepat sasaran
SumberKerusakan tata ruang di BogorTinggi
KDM dan Dedi Mulyadi menyoroti pelanggaran tata ruang yang menimbulkan banjir dan longsor, serta ancaman terhadap Jakarta.
SumberPenyimpangan penerima PIPSedang
Dedi Mulyadi menegaskan adanya penyimpangan dalam penyaluran PIP dan menyerukan transparansi serta penegakan hukum.
SumberPenutupan tambang di BogorSedang
Berbagai pihak menekan Dedi Mulyadi untuk membuka kembali izin tambang, sementara ia menolak dengan alasan regulasi dan lingkungan.
SumberJaringan & Asosiasi (395)
Dedi Mulyadi· Sekretaris Daerah (KDM) Jawa BaratKDM· Kepala DaerahGunung Gede· Lokasi proyek pertanianSMKN 2 Garut· Sekolah menengah kejuruanParung Panjang· Lokasi tambangJawa Barat· ProvinsiBogor· KotaJaga Indonesia Pintar· Platform pendidikanKabel underground· InfrastrukturTata ruang Bogor· PerencanaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan· KementerianKDM (Kepala Dinas Manajemen)· Pengawas tata ruangPIP· Program Inovasi PembangunanSMKN 2 Garut· Sekolah yang terlibat kasus rambut siswiBandung Zoo· Kebun binatang yang diusulkan dikelola BUMDPemprov Jabar· Pemerintah Provinsi Jawa BaratLembang· KotaDishub Jabar· Dinas Perhubungan Jawa BaratAmpera Bekasi· Perlintasan Kereta ApiPolres· Kepolisian ResorKarawang· KabupatenSumedang· KabupatenTasikmalaya· KotaBandung· KotaJatinangor· KawasanDKI Jakarta· ProvinsiCiamis· KabupatenDepok· KotaPramono Anung· PolitisiBekasi Timur· Lokasi Kecelakaan Kereta
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 395% lebih banyak dari rata-rata anggota Pemerintah Provinsi.
Peringkat
Paling Banyak Diliput
Pejabat dengan jumlah artikel terbanyak di Pemerintah Provinsi.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
48 kontroversi tercatat — rata-rata di Pemerintah Provinsi adalah 2.3.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
71% dari 334 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Salah satu dari 6 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
3.402
artikel total · 23 bulan tercatat
1.349 positif 1.029 netral 348 negatif
Keberagaman Sumber Berita
479
media unik · dari 3.402 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- Kompas.com369 · 11%
- tvOneNews353 · 10%
- Warta Ekonomi136 · 4%
- Grid.ID132 · 4%
- Harapan Rakyat105 · 3%
Berita Terkait (2726)
Kumpulkan Kepala Darrah Se-Jawa Barat di Kota Bekasi, KDM Pastikan Kesiapan Tuan Rumah.
indik.id · 4 September 2026
PositifKDM mengumpulkan kepala daerah se-Jawa Barat untuk kesiapan tuan rumah, menunjukkan koordinasi pemerintahan
KDM Siapkan Olahraga Rakyat di Kalimalang, Lomba Dayung Piala Gubernur Bakal Digelar
indik.id · 4 September 2026
PositifKDM menyiapkan olahraga rakyat seperti lomba dayung Piala Gubernur di Kalimalang
Jembatan Pongpet Dibangun Permanen, Dedi Mulyadi Beberkan Alasan Ambil Alih Proyek
Grid.ID · 4 September 2026
PositifDedi Mulyadi mengambil alih proyek jembatan Pongpet untuk dibangun permanen, menunjukkan kepemimpinan proaktif
Cek Fakta: Video KDM Minta Maaf kepada Prabowo karena ke NTT Lebih Dulu
