
Jabatan
Calon Walikota Kupang (Pilkada 2024)
Fraksi
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
49
Berdasarkan 49 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 22 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, Jonas Salean memiliki latar belakang yang cukup relevan untuk posisi Calon Walikota Kupang. Pengalaman organisasi dan penghargaan yang diraih menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik, meskipun detail pengalaman kerja di pemerintahan daerah perlu diperjelas.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Hukum dan S2 dengan fokus yang tidak spesifik memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk memahami aspek hukum dan pemerintahan. Namun, tidak ada pendidikan formal yang secara spesifik berfokus pada tata kelola kota atau pembangunan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Komisi di DPRD Provinsi NTT relevan dengan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan. Pengalaman organisasi yang luas, terutama di Partai Golkar dan KNPI, menunjukkan pemahaman tentang dinamika politik dan sosial. Jabatan di berbagai organisasi kemasyarakatan juga menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu lokal.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Pengadilan memerintahkan penghapusan aset KIP Pemda yang diduga dimiliki secara tidak sah oleh Jonas Salean, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan aset publik.
SumberJonas Salean diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengalihkan aset daerah menjadi miliknya pribadi, termasuk tanah veteran, sehingga menjadi tersangka korupsi.
SumberKejati NTT menahan mantan walikota Kupang terkait dugaan korupsi tanah veteran yang disita, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan wewenang.
SumberKomisi III DPR RI menyoroti adanya unsur perintah jabatan yang mempengaruhi proses hukum terhadap Jonas Salean, menimbulkan pertanyaan tentang independensi penyidikan.
SumberJonas Salean, mantan Wali Kota Kupang, diperiksa sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan dan menggelapkan aset tanah milik veteran sebesar Rp5,9 miliar.
SumberJonas Salean didakwa atas pengalihan aset tanah veteran senilai Rp5,9 miliar.
SumberJonas Salean ditahan oleh Kejati NTT terkait kasus korupsi aset tanah veteran.
SumberJonas Salean menolak penyitaan aset sewa yang menghasilkan keuntungan Rp640 juta.
SumberPetugas yang mengukur tanah milik Jonas Salean menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 69% lebih banyak dari rata-rata anggota Kepala Daerah.
Peringkat
Skor Merit Top 0%
Peringkat #5 dari 2607 anggota Kepala Daerah yang sudah dianalisis (skor 70).
Di Bawah Rata-rata
Pemberitaan Bernada Negatif
58% dari 26 artikel teranalisis bernada negatif.
Catatan
Anggota Kepala Daerah
Salah satu dari 2607 anggota Kepala Daerah yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Timur
190 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kupang News memuat 9 artikel — paling banyak dari 17 media yang pernah meliput.
Dianalisis 10 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
79
artikel total · 115 bulan tercatat
25
media unik · dari 79 artikel
Liputan beragam · top 23%
Top 5 Media
Hakim Vonis Jonas Salean 2 Tahun Penjara, Pengamat: Ini Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum - Kupang News
Kupang News · 26 Mei 2026
NegatifKata "Vonis Jonas Salean 2 Tahun Penjara" dan "ketidakpastian hukum" bernada buruk.
Jonas Salean Divonis 2 Tahun Penjara, Pengamat: Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum
Koran NTT · 25 Mei 2026
NegatifFrasa "Divonis 2 Tahun Penjara" menunjukkan putusan hukuman yang merugikan Jonas Salean.
Duplik Dibacakan, Tim Advokat Jonas Salean Minta Majelis Hakim Bebaskan Terdakwa
Timex Kupang · 14 Mei 2026
NetralKasus yang Menjerat Jonas Salean Dapat Perhatian Komisi III DPR - Kupang News
Isu Teridentifikasi
↓ Lihat detail kontroversi di bawah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Kupang News · 7 Mei 2026
Judul berita menyatakan "Kasus yang Menjerat Jonas Salean Dapat Perhatian Komisi III DPR".