Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- —
—
Skor Merit
30Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan kurang meritokratis. Keterbatasan data mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan evaluasi komprehensif. Skor rendah mencerminkan potensi ketidaksesuaian antara latar belakang yang tidak diketahui dengan tuntutan jabatan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif457 artikel
+222·211−24
—
Liputan & Sumber
248media unik
- Detak Kaltim6%
- Tempo.co3%
- JPNN.com3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Uang saku magang nasionalKuota magang nasionalKebijakan WFH untuk swastaTunjangan Hari Raya (THR)Kenaikan upah minimumPelatihan agroforestryBantuan kemnakerKewajiban disabilitas di instansi pemerintahKebijakan K3 dan pencegahan kecelakaan kerjaKolaborasi serikat pekerjaEfisiensi anggaranPengembangan pelatihan vokasiKesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)Kebijakan KetenagakerjaanProgram Magang NasionalWork From Home (WFH)Perlindungan Pekerja PlatformPenyerapan Tenaga Kerja DisabilitasLayanan KetenagakerjaanPencegahan KorupsiDampak Konflik Iran terhadap PHKPengembangan Diri PekerjaKebijakan WFHHak PekerjaTenaga Kerja DisabilitasTHRBPJS KetenagakerjaanAkses Layanan PekerjaPelantikan PejabatIndustri KreatifPerlindungan Pekerja InformalKarier PekerjaRekrutmen PekerjaPerjanjian Kerja BersamaPelatihan VokasiSertifikasi Ahli K3Bantuan Kemnaker PeduliUU PPRTPembatasan OutsourcingMagang NasionalKetenagakerjaanSertifikasi KompetensiJaminan SosialPerlindungan BuruhPeningkatan Kompetensi SDMTransformasi BLKOutsourcingpenguatan ketenagakerjaantransformasi produktivitas nasionalparadigma baru pengawasanpenanggulangan PHKpeople‑centric organizationpenyaluran BSUprogram pemagangan nasionalkomunikasi publikrekrutmen magangsertifikasi pekerja bidang komunikasiuji ribuan calon ahli K3tuntutan perubahan aturan outsourcingpenyahkan RUU PPRTaktifkan Balai K3 Surabayapelantikan pejabat pimpinan tinggi pratamapeningkatan kuota magang nasionalpenyelesaian kesenjangan skill industri melalui TIHpenguatan JKP untuk perlindungan pekerja kehilangan pekerjaanpenanganan aduan THR (Tunjangan Hari Raya)peningkatan layanan publik dan permudah pelayananPemberian wakaf sumur bor untuk warga Balai Gadang pascabencanaLaporan capaian program magang nasional kepada PresidenPeluncuran Talent and Innovation Hub oleh KemnakerPencegahan gratifikasi dan korupsi di lingkungan Kementerian KetenagakerjaanReformasi ekosistem, uji, dan lisensi K3 dengan melibatkan serikat pekerjaPenyediaan kanal pengaduan Lapor Menaker untuk masalah PHK dan gajireformasi layananpenguatan integritasPemutusan Hubungan Kerja (PHK)Pemenuhan hak-hak buruh menjelang May DayKewajiban mempekerjakan pekerja disabilitas di instansi pemerintahPenyediaan hunian layak untuk buruh bersama BP TaperaPenyesuaian kenaikan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)Efisiensi anggaran di Kementerian KetenagakerjaanPembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan pembukaan posko pengaduanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Pemberian dan peningkatan bonus hari raya untuk pengemudi ojek online (ojol)Program mudik bersama pekerjaPeningkatan produktivitas tenaga kerja nasionalpenyesuaian jenjang pendidikanpenambahan kuota peserta magangkesempatan kerjatantangan globalinovasitransformasi ketenagakerjaantenaga kerja kompetenKehadiran pada Peringatan HUT ke-108 AzerbaijanProgram Magang Nasional untuk memperkuat kesiapan kerja generasi mudaInstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkuat budaya dan pencegahan kecelakaan kerja (K3)Pelantikan 976 ASN di lingkungan Kementerian KetenagakerjaanPenekanan pada integritas, semangat belajar, dan kompetensi digital bagi ASNPeringatan mengenai bahaya gratifikasi dan nepotisme di lingkungan kerjaPembukaan Kongres VII Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)Rencana pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk kesetaraan hakJaminan dari pemerintah bahwa tidak akan ada penurunan upah minimumKerja sama vokasi dan pengembangan sumber daya manusiaPelantikan 976 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian KetenagakerjaanPentingnya integritas dan kompetensi digital bagi ASNDorongan kepada anak muda untuk memperbarui keahlian dan tidak bergantung pada keahlian lamapenyiapan jurnalis mandiri dan kompetenkolaborasi pemerintah dan mediapengembangan sumber daya manusia di era digitalPeningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersama BPJS KetenagakerjaanPelepasan dan perluasan kuota Program Magang NasionalPenjelasan uang saku dan cakupan magang hingga tingkat Pemerintah DaerahPartisipasi sebagai pembicara di Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2025Peningkatan kualitas layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)Pelaksanaan dan keberhasilan Program Magang NasionalPerluasan jaminan sosial untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurirRencana penerbitan surat edaran imbauan Work From Home (WFH) untuk instansi swasta dan pemerintahPeningkatan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui Balai K3Peningkatan akses dan kemudahan layanan Kementerian KetenagakerjaanPentingnya penyesuaian tugas magang dengan latar belakang pendidikan pesertaPemerintah akan menanggung uang saku peserta Magang Nasional tahun 2026Kerja sama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) untuk menyiapkan jurnalis yang mandiri dan kompeten di era digitalPentingnya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktifRencana pengumuman Bonus Hari Raya atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pengemudi ojek online (ojol)program magang nasional batch 2penyuluhan kerja untuk lulusankolaborasi dengan industripeningkatan absorpsi tenaga kerjapembayaran THR cicilanpenerapan kerja dari rumah (WFH)sertifikasi BNSPprogram MagangHublayanan kemnakerakses layanan publikPancasila dan generasi mudabantuan pascabencana untuk ekonomi Sumatera Baratprogram magang 2026 yang tersebar di seluruh provinsipajak JHT nol persenPHK TikTokkesenjangan upah dan stereotip terhadap perempuanpeninjauan ulang aturan outsourcingpeningkatan K3 dan tata kelola yang akuntabelintegritas dan tidak ada ampun bagi pelanggarPancasila dalam kehidupan sehari-harimaganghub dan sertifikasi kompetensigotong royongpekerja digitalinvestasikonferensi perburuhan ILOtata kelolakuliah umumprogram tenaga kerja masa depanantisipasi perubahan pasar ketenagakerjaanpemetaan kebutuhan keterampilan dengan BRICSpenghapusan pajak JHT untuk pekerjakolaborasi pelatihan vokasi dan jaminan sosial dengan Iranpenanggulangan PHK dan pemerataan dialog bipartitpersiapan Rakernas 2026keterampilan masa depankolaborasi internasionaltalenta AIkompetensi digitaljaminan sosial ketenagakerjaanpengangkatan ASNintegritaspengangkatan pejabat barupenguatan K3tata kelola akuntabelAncaman PHK massalLangkah mitigasi pemerintahPerlindungan pekerjamitigasi PHKprogres satgas mitigasi PHKsensus ekonomikolaborasi industripajak JHTkecerdasan buatanSDM unggulKEK MandalikaMagangHubtata kelola berkelanjutanakuntabilitaspotensi PHKpencairan bantuan sosial tunai 2025pencapaian target 95 persenkendala dalam pencairan BSUpimpin delegasi Indonesia di konferensi perburuhan internasionalpartisipasi dalam konferensi buruh internasionalSDM sebagai kunci Indonesia Emas 2045Pencairan BSU 2025 mencapai 95 persen targetSensus Ekonomi memperkuat kebijakan ketenagakerjaanIndonesia Emas 2045inovasi generasi mudaHubungan bilateral Indonesia-TurkiSumber daya manusia siap industri modernSensus Ekonomi 2026Kebijakan ketenagakerjaan berbasis dataPartisipasi di forum global ILC ke-114Isu ketenagakerjaan nasional di tingkat internasionalpengawasan ketenagakerjaanberbasis risikopendekatan preventifpenguasaan AIprogram magangtransformasi green officekoordinasi dengan perusahaanMagangHub dan pelatihan vokasidialog sosialpencegahan PHKpenanganan konflik kerjakebijakan komisi ojol 8 persentantangan ketenagakerjaanpenyelesaian perselisihan kerjaisu ketenagakerjaankesempatan kerja setara untuk penyandang disabilitaspembahasan Perpres Ojolratifikasi Konvensi ILO 188kolaborasihubungan industriperpres ojolverifikasi databantuan dari BAZNASkolaborasi untuk menciptakan hubungan industri yang harmonissertifikasi kompetensi peserta magangpeluang kerja untuk penyandang disabilitasdialog sosial dalam ketenagakerjaanpasar kerja berbasis keterampilanhubungan industrial adaptifdinamika dunia kerjadiskon iuran JKK-JKM untuk pekerja informal sektor persampahanpenguatan K3 dan tata kelola yang akuntabelperingatan bahaya intoleransi dan radikalisme dalam konteks Hari Lahir PancasilaBudaya inovasiKualitas layanan kemnakerPenerimaan lulusan perawat di rumah sakitMagang di rumah sakitprogram MagangHub Angkatan IIbudaya inovasi dalam layanan KemnakerPancasila sebagai ideologi hidup dan jangkar moral globaldampak AI terhadap profesi dan cara bekerjapartisipasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke-114BRICSpetakan kebutuhan keterampilan masa depanrevisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026proses hukum KPK OTT Noelkompetensi pekerja dan industrialisasimudik bersama Warmindokompetensi tenaga kerjakebutuhan industripasar kerjamagangpenguatan sumber daya manusiaperluasan kesempatan kerjadialog publikindustrialisasiperempuantransformasi dunia kerjapekerja kompetenkompetensi kerjanilai ijazahkompetensi pekerjamitra strategis antara pekerja dan perusahaanpenguatan kompetensi lulusan perguruan tinggiketerampilan digital dan AIjaminan sosial untuk semua pekerjakesiapan kompetensi tenaga kerjapeluang green jobspendaftaran mitra MagangHubpelatihan dan peluang kerja bagi penyintas narkobaUU KetenagakerjaanRUU Pelindungan KetenagakerjaanVokasi NasionalTHR (Tunjangan Hari Raya)Green JobsPHK (Pemutusan Hubungan Kerja)Alih DayaK3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)Pelindungan BuruhLapangan KerjaTransformasi EkonomiStandar Ketenagakerjaanbantuan usaharevisi UU Ketenagakerjaan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakantenaga kerjasosialekonomiindustrikebijakan publikketenagakerjaanpolitikhukumpendidikaninfrastrukturkorupsikesejahteraan sosialmagangpelatihanperlindungan pekerjaanti-korupsiinovasireformasikesejahteraanvokasipemerintahankemitraanpendidikan dan pelatihanpelayanan publikkeselamatan kerjakebijakan ketenagakerjaanprogram pemerintahpendidikan vokasionalsosial ekonomiintegritaspelatihan vokasijaminan sosialhubungan industrialkerjasama internasionaltransformasi digitalaparatur sipil negarahubungan internasionalpembangunan SDMstatistik ekonomipembangunan manusiadiplomasisumber daya manusiastatistikinternasionalpengawasankesehatanideologiteknologigenderperlindungan_buruhtransformasi_digitalkeselamatan_kerja
—
Kontroversi & Entitas
37
Kontroversi
118
Entitas
High 4Med 20Low 9
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—