Jabatan
Gubernur Maluku Utara
Fraksi
Provinsi / Dapil
Maluku Utara
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
371
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 371 artikel
57% positif23% netral20% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 66 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
30
Tidak Meritokratis
Penilaian terhadap meritokrasi penempatan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara sangat sulit dilakukan karena kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Dengan data yang minim, sulit untuk menilai relevansi latar belakang yang bersangkutan dengan jabatan yang diemban. Skor rendah mencerminkan ketidakpastian dan potensi ketidaksesuaian.
Kesesuaian Pendidikan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pendidikan tidak tersedia. Hal ini menjadi kendala utama dalam mengevaluasi kesesuaian kompetensi berdasarkan pendidikan formal.
Pengalaman Relevan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak tersedia. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur.
Faktor Pengurang
- −Data riwayat pendidikan tidak tersedia
- −Data riwayat pekerjaan tidak tersedia
- −Data riwayat organisasi tidak tersedia
- −Kurangnya informasi menyebabkan penilaian menjadi sangat subjektif dan tidak akurat
Dianalisis 11 Mei 2026
Kontroversi (66)
Sanksi Perusahaan TambangTinggi
Perusahaan tambang milik Sherly Tjoanda dijatuhi sanksi sebesar Rp500 miliar oleh Satgas PKH.
SumberPenggunaan APBD untuk Siaran TVSedang
Muncul isu penggunaan dana APBD Maluku Utara sebesar Rp1 miliar untuk kegiatan live di televisi.
SumberTunggakan Dana Bagi Hasil (DBH)Tinggi
DPRD Morotai mengancam akan mengadukan Gubernur ke pemerintah pusat terkait tunggakan DBH senilai Rp12,6 miliar.
SumberKlaim Wilayah oleh Papua Barat DayaSedang
Adanya klaim dari Pemprov Papua Barat Daya terhadap tiga pulau yang berada di wilayah Maluku Utara.
SumberKesejahteraan Honorer dan THRSedang
Jawaban Gubernur mengenai kepastian gaji honorer dan pencairan THR menjadi sorotan publik.
SumberDecoupling LeadershipSedang
Adanya ketimpangan kecepatan kerja antara Gubernur yang bergerak cepat dengan birokrasi yang dinilai masih tertatih-tatih.
SumberIsu Tambang dan Tekanan PemerintahanSedang
Pemerintahan Sherly Tjoanda berada di bawah sorotan terkait tekanan isu pertambangan di wilayah Maluku Utara.
SumberPenonaktifan Pejabat PemprovTinggi
Gubernur mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan empat pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
SumberKonflik Warga Halmahera TengahTinggi
Penanganan dan respons Gubernur terhadap konflik yang terjadi di antara warga Halmahera Tengah.
SumberKinerja Buruk Dinas Perumahan dan PermukimanSedang
Camat Oba Utara mengkritik tindakan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara yang dianggap mencoreng citra pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda.
SumberJaringan & Asosiasi (130)
Sherly Tjoanda· Gubernur Maluku Utara, Duta Posbankum KemenkumPemerintah Daerah· Institusi PemerintahanPemerintah Pusat· Institusi PemerintahanDPR· Lembaga LegislatifPemprov Maluku Utara· Institusi Pemerintahan DaerahPemprov Jateng· Institusi Pemerintahan Daerah Mitra Kerja SamaKemenkum· Kementerian Hukum dan HAMUnibrah· Institusi AkademikASN· Pegawai Negeri SipilKepala OPD· Pejabat Organisasi Perangkat DaerahWarga Maluku Utara· MasyarakatSuku Togutil· Komunitas AdatMaluku Utara· ProvinsiKota Tidore· KotaGunung Dukono· Gunung BerapiGus Ipul· Pejabat Mitra Kerja SamaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga konsultasi pencegahan korupsiWayan Koster· Tokoh politik BaliKhofifah Indar Parawansa· Gubernur Jawa Timur (rekan diskusi SPBE)Ahmad Luthfi· Gubernur (rekan diskusi potensi desa)Pemerintah Provinsi Maluku Utara· Institusi pemerintah daerahKementerian Perhubungan· Pemberi bantuan armada busIPB University· Mitra pembenahan data desaKementerian Hukum dan HAM· Instansi pemberi apresiasi pembinaan hukumHalmahera Tengah· Lokasi konflik wargaTidore· Lokasi target perbaikan jalan provinsiKPK· Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan kunjunganASN· Pegawai Negeri SipilDinas Perumahan dan Permukiman Maluku Utara (Disperkim Malut)· Dinas Pemerintah DaerahCamat Oba Utara· Pejabat Lokal
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Bersih Kontroversi
Tidak ada kontroversi tercatat, sementara rata-rata Pemerintah Provinsi adalah 2.3.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Maluku Utara
79 pejabat publik dari Provinsi Maluku Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Warta Sofifi memuat 16 artikel — paling banyak dari 44 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Ambon
24 pejabat publik lain juga lahir di Ambon.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
447
artikel total · 19 bulan tercatat
211 positif 85 netral 75 negatif
Keberagaman Sumber Berita
131
media unik · dari 447 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
- tvOneNews85 · 19%
- Haliyora.id34 · 8%
- RRI.co.id28 · 6%
- Warta Ekonomi28 · 6%
- Monitor Indonesia25 · 6%
Berita Terkait (349)
Tumpah Ruah, Sherly Tjoanda Tetap Ikut Rayakan Iduladha di Rumah Dinas Sarbin Sehe dan Sampaikan Pesan Ini
Warta Ekonomi · 28 Mei 2026
PositifKehadiran merayakan Iduladha dan menyampaikan pesan menunjukkan kedekatan dengan masyarakat.
Kabar Baik dari Sherly Tjoanda, Ribuan Warga Maluku Utara Kini Bisa Berobat Gratis dan Terima Beragam Bantuan Sosial
tvOneNews · 27 Mei 2026
PositifFrasa 'Kabar Baik' dan berobat gratis menunjukkan prestasi positif
Bedah Rumah Warga, Sherly Tjoanda Bakal Kucurkan Dana Renovasi Rp45 Juta
Warta Ekonomi · 27 Mei 2026
PositifKucurkan dana renovasi menunjukkan kepedulian terhadap warga
