Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Provinsi
- Maluku Utara
- Usia
- 44 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
30Tidak Meritokratis
Penilaian terhadap meritokrasi penempatan Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara sangat sulit dilakukan karena kurangnya data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi. Dengan data yang minim, sulit untuk menilai relevansi latar belakang yang bersangkutan dengan jabatan yang diemban. Skor rendah mencerminkan ketidakpastian dan potensi ketidaksesuaian.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif371 artikel
+211·85−75
—
Liputan & Sumber
131media unik
- tvOneNews19%
- Haliyora.id8%
- RRI.co.id6%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Pencegahan korupsiPembangunan infrastrukturLobi anggaran pusatPemberdayaan perempuanKesejahteraan ASNPemerataan akses internetSengketa batas wilayahManajemen pemerintahan daerahTransformasi pendidikan dan SDMReformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahanPembangunan infrastruktur jalanKerja sama antar daerahKesehatan dan penurunan stuntingTransparansi dan akuntabilitas fiskalPariwisata bawah lautPelayanan publik dan perlindungan kelompok rentanNikah massal gratisPerbaikan infrastruktur jalanPenanganan putus sekolahProgram sekolah kedinasanBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)Bantuan modal usahaDisiplin KerjaPenguatan Fiskal DaerahPelayanan DasarTransparansi AnggaranPendidikanStabilitas HargaTata Kelola Pemerintahanerupsi gunung Dukonorestrukturisasi OPDtunjangan profesi pegawai ASN (TPP)akses dan kuota jemaah hajicapaian kinerja pemerintah provinsinonaktifkan pimpinan OPDreshuffle kabinet provinsisportivitas lomba renangEkonomiInfrastrukturMasyarakat AdatKonektivitasIdul AdhaJemaah Hajipembangunan rumah rakyatkebijakan perumahankoordinasi dengan pemerintah pusatpertumbuhan ekonomialokasi danapemerataan pembangunankeselamatan pendakipenyampaian belasungkawabantuan daruratpenurunan angka putus sekolahpencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk petani dan nelayanpemberian bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2026mentor politik dan pembelajaran ke Jawa Timurpengawasan proyek daerahpembayaran komite sekolahwisudauniversitasmudik gratistransportasiinfrastruktur telekomunikasiindustri kelapaprogram MBGTHRkedamaian dan konflikpenghargaanrevitalisasi sekolahefisiensi anggaran proyek jalansomasi kontraktorpercepatan infrastrukturpenggunaan dana publik untuk iklan televisirestrukturisasi kabinet provinsipengendalian inspektorat oleh eks pejabat BPKPpenunjukan Rahwan ke Adbangpembangunan desastuntingpengadaan nikah massal gratispeningkatan taraf hidup masyarakatkunjungan ke suku adatkerusakan ekologi dan lingkungancitra publik dan hubungan masyarakatkinerja 100 hari kerjakritik dari organisasi lingkunganpresentasi datalayanan untuk kelompok rentansekolah rakyatBantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2026Kondisi sanitasi dan fasilitas mandi wargaPenundaan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASNTekanan fiskal pemerintah daerahPengembangan SDM Maluku UtaraKerjasama dengan ITBMasalah teknis presentasiSengketa wilayah dengan Raja AmpatKunjungan dan interaksi dengan Suku Togutil di pedalamanJanji pemberian lahan perumahan seluas 5 hektare untuk Suku TogutilKritik viral dari politisi muda Nazlatan UkhraPutusan Mahkamah Agung yang mewajibkan pembayaran utang Pemprov sebesar Rp 2,8 miliarKebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga panganutang dan pinjaman onlinepembagian 100 ekor sapiharga pangan murahpotensi desapendapatan asli daerah (PAD)perombakan pimpinan OPDvideo viral ASN tidak bersalamanpembagian sapi kurban gratispenolakan pinjaman onlineprogram pangan murahkredit usaha rakyat (KUR)program nikah massalkerjasama internasional dengan Korea Selatanproyek infrastruktur Rp8 triliunpendampingan hukum dari Jaksa Agungrapat pemerintah di hotel milik gubernurUtang piutang nelayanPembagian hewan kurban Idul AdhaLisensi pelatih sepak bolaPemberian bantuan sosial dan pentingnya menjaga nama baikPembagian 100 ekor sapi kurban dan pelaksanaan program pangan murahKunjungan dan interaksi pertama kali dengan suku pedalamanMakna jabatan publik dan pengabdian selama masa jabatan 5 tahunEvaluasi rapor kinerja Pemerintah Provinsi Maluku UtaraRahasia perawatan kecantikan dan kesehatanEvaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku UtaraPemberian 6 catatan penting untuk perbaikan pemerintah daerahPenyampaian duka cita atas bencana erupsiDukungan pemerintah provinsi dalam pencarian korban erupsi Gunung Dukonopenambahan dana APBDpenurunan angka pengangguranpenanganan stuntingketegasan terhadap pinjaman online (pinjol)beasiswa jalur pembibitan ASNpersiapan hewan kurban Idul AdhaPelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Maluku UtaraSolusi menjaga stabilitas ekonomi menyambut Hari Raya Idul Adha 2026Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Maluku UtaraKerja sama pemerintah daerah dengan Institut Teknologi Bandung (ITB)akses kesehatanpenghargaan UHClegalisasi hutan adatprogram prioritas 2026bantuan sosialstabilitas harga panganKesehatan gratis dan bantuan sosialRenovasi rumah wargaLegalitas hutan adatPengajuan dana pembangunanDukungan untuk jemaah hajiKerja sama pendidikan dan perdaganganReformasi birokrasi pemerintahanpenguatan layanan kesehatan untuk masyarakat rentandistribusi bantuan sapikebijakan kesehatan gratis dengan KTPMutasi pejabat OPDPemberhentian plt kepala dinasBantuan dana renovasi Rp45 jutapenggantian pejabatrestrukturasi pejabat plt kepala dinaskurban dan bantuan presidenprestasi taekwondo maluku utarajanji bangunan layak huni untuk suku togutilprogram presiden di maluku utarapendidikan taekwondo untuk anak SDpembelian kain batik lokaldistribusi kupon sembako murahDugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku UtaraRekomendasi KPK terkait MCPRestrukturisasi organisasi di Pemerintah Provinsi Maluku UtaraPenolakan permintaan warga TernateGaji PPPKDana Bagi Hasil (DBH)Ekonomi Maluku UtaraPertanian dan PerikananKesehatan GratisLingkungan HidupHutan AdatKorupsiKebijakan Pemerintah PusatPerjalanan DinasStabilitas EkonomiPariwara dan Seremoniinfrastruktur jalanpermintaan bantuankeluhan wargaDesa di Maluku Utara belum berlistrikKasus suap pajak PT WPPembongkaran pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utaraprogram RTLHnelayankeuangan daerahanggaranrumah tidak layak hunisensitivitas layanan publikperikananmesin TempelFatayat NULegalisasi hutan adat di Maluku UtaraKemampuan pembayaran gaji PPPK di Maluku UtarapembangunanpinjamanMaluku UtaraDPRDSherly Tjoandapermintaan anggaranpertemuan dengan AHYcandaan seksiskritik warganetmedia sosialpemberdayaan UMKMkolaborasi dengan Kadinpotongan TPP ASN sebesar 10%kas daerahkebijakan keuangan daerahpotongan TPP ASNtransformasi pendidikanpelatihan ASNpembangunan pusat pelatihanpembangunan sumber daya manusiapenyesuaian TPPtransparansi fiskalsolusi dan dampak bagi masyarakatreformasi pelatihan ASN berbasis keterampilanprogram kesehatanprogram pendidikanprogram rehabilitasi lahan dan hutankepemimpinankonflik tambangglass ceilingdata lahankuota sawahkerja nyatapenghargaan dari Kemendagripenguatan ekonomi desadugaan korupsi proyekpembayaran gaji PPPKseminar koperasilaporan ke KPKpenghargaan program inovasi pembangunanapresiasi nasional kesehatandugaan KKN proyek Rp8,8 miliarpernataan masa jabatanpinjaman 1 triliundistribusi pinjamantransparansi keuanganinspeksi sekolahkesejahteraankolaborasi dengan Harita Nickelpembangunan berkelanjutanCSR Harita Nickelpembangunan jalan di Pulau Obipembangunan jalan lingkar Obipembangunan Maluku Utararumpon ilegalnelayan Maluku Utaraaktivitas nelayanRombak kabinet pemerintah daerahBudaya kerja inovatifIGA 2026Penempatan pejabat OPD strategisPembangunan DaerahOlahragaSportivitasHari Ulang Tahun PIpenyaluran rumah baruprogram unggulankepuasan publikAPBD dan gaji PPPKSPMB dan anti titipan/jual beli kursikunjungan sekolahpencapaian WTPtemuan BPKultimatum kepada OPDketerbatasan APBDpotongan TPP ASN dan PPPK
—
Kategori Pemberitaan
Pembangunan DaerahTata Kelola PemerintahanInfrastrukturKesehatanPendidikanSosialPenanganan BencanaKeuangan DaerahKebijakan PublikReformasi BirokrasiPolitikHukumKerja Sama Antar Daerahkebijakankesejahteraan rakyatEkonomiPemerintahan DaerahPelayanan Publikbencanakesejahteraanadministrasikebencanaantenaga kerjakorupsitransportasikeamanankeuanganlingkunganhubungan masyarakatkesejahteraan sosialpemerintahansengketa wilayahkebijakan sosialkerjasama internasionalolahragagaya hidupbencana alambantuan sosialpenyelenggaraan-pemerintahanbudayapertanianperikananlayanan publikanggaranUMKMASNpembangunankonflikprestasikolaborasikelautan SDManti-korupsi
—
Kontroversi & Entitas
66
Kontroversi
130
Entitas
High 18Med 36Low 8
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 0
—