Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Kementerian- Fraksi
- Partai Bulan Bintang (PBB)
- Provinsi
- —
- Usia
- 70 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
85Sangat Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sangat meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum tata negara yang mendalam, pengalaman luas di bidang hukum dan pemerintahan, serta jabatan guru besar hukum tata negara sangat relevan dengan posisi yang diemban.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif1.156 artikel
+344·784−28
—
Liputan & Sumber
411media unik
- Kompas.com6%
- ANTARA News4%
- kumham-imipas.go.id3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
kritik pemerintahambang batas parlemenkomisi DPRRevisi UU Peradilan MiliterPenguatan organisasi profesi hukumIndependensi Komnas HAMKlarifikasi hoaks ijazahSidang kasus Andrie YunusPeradilan militerSmart JusticeRancangan perubahan UU HAMPenguatan kelembagaanReformasi PemiluKeadilan HukumKebebasan BerpendapatKebijakan LegislatifReformasi hukum dan keadilanReformasi PolriPenguatan pengawasan maladministrasiKonsistensi putusan Mahkamah KonstitusiPenertiban organisasi profesiSejarah kepemimpinan nasionalkeadilan humanis dalam transformasi hukum nasionalRUU Pemilu dan inisiatif pemerintahkepemimpinan di Perserikatan Bangsa-Bangsatantangan kecerdasan buatan dalam penegakan hukumpendidikan tinggiintegritas manusiakepengurusan PBBkebebasan akademisihumanist justicepembatasan kekuasaan hukumsidang air keraslaporan tahunan Mahkamah Agung 2025hak rehabilitasi Delpedrointegritas peradilankonsistensi kinerja peradilanganti rugi melalui praperadilanharmonisasi hukum nasionalpublikasi buku rekam jejakdugaan penganiayaan aktivis KontraSkritik akademisi terhadap pemerintahhoaksijazah Jokowiklaim hukumbukurekam jejak70 tahun Yusrilpenegakan hukumes gabussponstindakan terhadap pelanggarantindakan BrimobTualetikapidanahak asasi manusiaKlarifikasi pemerintah tidak melarang pemutaran dan nonton bareng film Pesta BabiPembubaran acara nonton bareng di daerah bukan instruksi pemerintah pusatPemerintah terbuka terhadap kritik dan mendukung ruang diskusi serta debatPemerintah mengambil pelajaran dari film dokumenter Pesta BabiProyek Strategis Nasional (PSN) di Papua SelatanPotensi aneka tafsir dari penggunaan judul film Pesta Babilarangan nobar film Pesta Babikebebasan berekspresipembubaran nobarkritik wajarpembukaan lahan PapuaKlarifikasi pembubaran nonton bareng film Pesta BabiKritik masyarakat melalui film sebagai bahan pembelajaran pemerintahProyek pembangunan pada era Presiden JokowiSikap pemerintah terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapatklarifikasi larangan nobar film dokumenter Pesta Babipenerimaan gelar adat Dato' Seri Indera Nara Wangsapembangunan hukum nasional dan penguatan IPH menuju Indonesia Emas 2045status kepemimpinan Partai Bulan Bintang (PBB)hoaks tentang ijazah presidenfilm pesta babipenculikan wni oleh israelklarifikasi kebijakan pemerintahpembubaran nobar filmPapua bagian dari Indonesiaregulasi adaptif untuk AI dan gig economypembebasan jurnalis Indonesia yang ditahan Israelhaji ilegalklarifikasi larangan nobar film Pesta Babikejahatan siber dan hoaksKebijakan ekonomi mandiriRegulasi gig economy dan AIPembebasan jurnalis Indonesia di IsraelKekuatan militerHukum adaptifHukum Ketenagakerjaan Era AIPembubaran Nobar Film Pesta BabiLaporan kekayaan pejabat negara tahun 2025Bantahan terhadap narasi kolonialisme di PapuaAdaptasi hukum terhadap kecerdasan buatan (AI)Regulasi ekonomi gigPerlindungan data pribadiStatus pekerja digitalPembelaan terhadap pemahaman ekonomi Presiden Prabowo terkait nilai tukar dolarKendala diplomasi dalam upaya pembebasan jurnalis Indonesia di IsraelKecaman terhadap aksi kekerasan penyiraman air keras pada aktivis HAMAncaman global dan potensi Indonesia sebagai target perebutan sumber daya alamKlarifikasi bahwa pemerintah tidak memerintahkan pembubaran acara nonton bareng Pesta BabiTantangan hukum di era kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi gigPentingnya lingkungan sosial dalam perlindungan moral generasi mudaDorongan untuk memperkuat pengawasan guna mencegah praktik maladministrasiSikap terhadap dualisme kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Tanggapan atas kasasi Kejaksaan Agung pada kasus Delpedro dan penggunaan KUHAPZiarah ke Pulau Penyengat untuk meneguhkan jati diri bangsaLaporan Tahunan Mahkamah AgungKlarifikasi pembubaran acara nonton barengPenghormatan putusan pengadilanKedudukan institusi PolriRancangan Undang-Undang Daerah KepulauanPemberlakuan KUHP dan KUHAP baruAmbang batas parlemen dalam pemilihan umumPenempatan anggota Polri pascaputusan Mahkamah KonstitusiKesiapan militer dan pertahanan negaraSinergi menghadapi kejahatan siber dan pencucian uang (APUPPT)Pertukaran narapidana antara Indonesia dan YamanPembangunan hukum nasional tahun 2026Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)Bantahan mengenai isu penerapan darurat militerRehabilitasi dan pembebasan pidana eks direksi ASDPPenyelesaian rumusan hasil kerja Komisi Reformasi PolriPembahasan RUU Perampasan Aset dan RKUHAP secara simultanWakaf 14.000 buku ke perpustakaan FHUIPenerapan restorative justice pasca demonstrasi anarkistisLangkah diplomatik dan hukum terkait penculikan jurnalis Indonesia oleh IsraelPenghormatan pemerintah terhadap inisiatif LNHAM dalam membentuk tim independeninovasi digital layanan publikRUU penanggulangan disinformasilaporan aktivis pemerintahrekam jejak 70 tahunsektor strategis kebijakan nasionalpakta integritas ASNtransparansi pemerintahpengabdian publikkenduri Iduladhapenjelasan soal Kezia dan WNI Tentara Bayaranancaman geopolitikpembaruan hukum perdata nasionaldialog transfer narapidana WNIreformasi hukum pidana (KUHAP)reformasi Kepolisiandaftar aset tanah dan bangunanpembenahan profesi kedokteranamnesti dan abolisi hukumpenegakan hukum di era kecerdasan buatanintegritas hukum dalam sidangperan Polri di bawah Presidenaktivitas aktivis KontraSPeringatan Hari Lahir PancasilaReformasi HukumIntegritas AparaturKerja Sama Hukum InternasionalPemindahan NarapidanaTata Kelola HukumHubungan BilateralKunjungan Rumah Tahanansupremasi hukumintegritas ASNetika kebangsaanpenanganan kasus korupsipelimpahan kasus ke Kejaksaan Agungtransparansi dan objektivitaspengawasan publikPerpres 111/2025 tentang pertahanankasus korupsi di Ditjen Imigrasidoktoril dalam filsafatpolitik dan filsafatdemokrasi teistikRUU Pidana LGBTisu LBGTQRUU Perampasan AsetHak Asasi Manusia (HAM)Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN)Kasus Eks JampidsusTata Kelola Profesi KedokteranPerjuangan MahasiswaKepastian HukumKasus Febrie AdriansyahEtika peradaban dan kebangsaanPenegakan hukum dan independensi institusiRevisi UUPAKasus Nadiem MakarimSengketa Blang PadangDemokrasi berorientasi etiketika peradabanidealisme politikiman dan etikapengabdian masyarakatkepemimpinan partaipemilu 2029integrasi ilmu dan akhlakhukum berkeadilan dan penguatan karaktersistem pemilu dan koalisipendapat tentang KPKperan kuasa hukumkeadilan hukum dan keberlanjutanpelimpahan perkara eks Jampidsuspendidikan sebagai jembatan hubungan Indonesia-Malaysiakorupsipendidikan etikakerukunan antarumatmoralitas bangsapenahanan Febrie Adriansyahcetiya Tian Shi HuahukumdemokrasiKPKperpres pertahananBelitung Timurpenanganan KPK dan Kejaksaan Agungpenerapan KUHAP barupersekusi transpuan di BogorPerpres 111 dan isu LGBTkorupsi dan lembaga anti-korupsiPNBP tarif lepas status WNIvisi pesantren dan Astacita Presidenpersekusi transpuan dan LGBTQbiaya lepas status WNIvisi pesantren dan Asta Citakolaborasi pencegahan kekerasan perempuan dan anakKUHAP baru dan aturan penahananpengawasan kinerja Kejaksaan Agungpotensi pengambilalihan kasus oleh KPKdeportasi warga negara asing Palestinakomitmen Indonesia terhadap Palestinapenyelesaian kasus Febrie Adriansyahpenegakan hukum dan main hakim sendiriregulasi dan fondasi moralpemulihan WNI korban adopsi ilegaldukungan RI untuk Palestinakasus Abdul Karim Miqdadpemberian WNI untuk korban adopsi ilegal Belandadialog dengan Ormas Islamdeportasi Abdul Karimsayembara tangkap begaltanah wakaf Blang Padangtarif lepas WNIhubungan RI-Palestinasengketa tanah wakaf Blang Padangkasus Hambalipenunjukan Kuntadi sebagai Jampidsusdeportasi warga Palestinafondasi moral dalam regulasipatroli polisirisiko main hakim sendirikomitmen RI ke PalestinaPenanganan warga Palestina Abdul KarimPendidikan dan perkembangan AIIsbat wakaf Blangpadang AcehPatroli keamanan dan hukum pidanapenangkapan tersangka terorismekanisme Interpolpenyelesaian sengketa tanah melalui jalur hukumkeadilanpencegahan tindakan hakim sendirikeamanan dan ketertibanpenguatan patroli dan edukasi masyarakatintegritas dan nilai lulusansambutan dan kunjungan kerjakuliah atau orasi ilmiahkritik terhadap aparat hukumrespons terhadap polemika Sayembara Begalpencegahan perdagangan orang (TPPO)perlindungan perempuan dan anakpemberantasan TPPO dan kerja sama internasionalinovasi dan integritas sebagai kunci pembangunan generasinilai ijazah dan kritikalitas sarjanamasyarakat tidak boleh mengambil hukum ke tangan sendiri (main hakir sendiri)penegakan hukum terhadap kejahatan begalpisahan anggaran pendidikan dan program makanan bergizi (MBG)dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestinapencegahan tindak pidana pencurian dan begalkesadaran akan modus perdagangan orang berkelok lowongan kerjaperlindungan korban TPPOpemberantasan TPPOpenguatan hukumkritik hadiah tangkap begalpendapat tentang ijazah dan kritisinovasi integritaswakaf Blang Padanghukum global TPPOinovasiintegritaskeamananperlindungan masyarakatpencegahan aksi main hakim sendiridarurat TPPOperingatan tawaran kerjapenghindaran penipuanakuntabilitas hukum dalam pelayanan publikkekayaan pribadi dan bisnis pejabatnetralitas pemerintah dalam pelaporan aktiviskebebasan akademik dalam mengkritik pemerintahkerjasama Polri dalam menjaga keamanan dan ketertibanhukuman mati bagi koruptorkrisis etika beragamapeningkatan patroliedukasi wargapencegahan main hakim sendirikritik kinerja Polrihukuman mati koruptorpemberantasan korupsiperan hakimundang-undangmoralitasketahanan nasionalhukuman matikebijakan hukumkaderisasi organisasisosialisasi KUHP Nasionalrevisi Perpres penanganan pengungsiintegritas aparatur pemerintahpenyelidikan kasus challenge hafalan Al Quranrevisi regulasi penanganan pengungsi WNApengambalian tugas revisi Perpres pengungsi luar negeripenghinaan presidensialputusan Mahkamah Konstitusitantangan hafalan Al-Quran berhadiah miraspromosi mirasproses hukum terhadap konten bersifat penghinaankorupsi dan hukuman matikelengkapan KUHPkasus penistaan Ad-DhuhaPembekuan rekening aktivis PatiPerwakilan resmi merek asingPenilaian Risiko Nasional (NRA) 2026Keanggotaan FATFDanantara Housing Expo 2026Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)Rekening botokPembusukan dari dalamDemonstrasi 27 Agustus 2026pembekuan rekening aktiviskuasa hukum merek asingpenilaian risiko nasionalpenanggulangan kejahatan keuanganpembekuan rekeningstatus penahanan eks Jampidsuskerusuhan pasca demonstrasi 27 Agustuspenyelidikan kematian Bambangpenganiayaan Faturrohmanajakan masyarakat tidak terprovokasihoaks penangkapan relawan Jokowipenerimaan gelar adatdemo 27 Agustuskericuhan pasca demohoaks terkait pejabatdigitalisasi layanan AHUtransformasi layanan hukumpenyelidikan kematian Bambang SetiawanPenegakan hukum kericuhan demo 27 AgustusKasus kematian Bambang SetiawanWNI direkrut menjadi tentara RusiaPeringatan tawaran kerja dari negara berkonflikPartai Bulan Bintang dan pemuda partaiPenentuan harga timah duniaHoaks pernyataan tentang hukuman koruptorkedaulatan bangsakericuhan demonstrasiklarifikasi pernyataanpekerjaan di luar negerisintesis pemikiran nasionalpembangunan SDMWNI di militer Rusiakematian Bambang Setiawanhoaks hukuman mati koruptor
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikhukumhak asasi manusiakeamananinternasionalteknologipendidikanperadilanrehabilitasikebudayaankebebasan berekspresikontroversisosialbudayahoakshubungan internasionalekonomipertahananpemerintahansosial budayadiplomasikeagamaankorupsiHAMagamaorganisasi partaimasyarakatadministrasi kependudukanpolitik luar negerikebijakan hukumkemasyarakataninfrastrukturetikainfrastruktur hukumkeuangandemonstrasidigitalisasipenegakan hukumketenagakerjaanpartai politikperaturan perundang-undanganketahanan nasionaldisinformasi
—
Kontroversi & Entitas
141
Kontroversi
237
Entitas
High 24Med 67Low 29
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 6
- Organisasi
- 3
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 33 tahun
- Aktif Sejak
- 1982
—