CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Nusron Wahid

Nusron Wahid

PositifBandingkan
BPN

Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, Invalid Date

Jabatan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Fraksi

}}

Provinsi / Dapil

—

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

858

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 858 artikel

68% positif25% netral6% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

PertanahanKebijakanPelayanan PublikHukumAdministrasiDigitalisasiSosialLingkunganInfrastrukturPolitik

Skor Meritokrasi

30

Tidak Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kurang meritokratis. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang relevan untuk menilai kesesuaian dengan jabatan tersebut. Ketiadaan data ini menyulitkan evaluasi komprehensif terhadap kompetensi dan pengalaman yang mendukung penunjukan.

Kesesuaian Pendidikan

Tidak dapat dinilai karena data riwayat pendidikan tidak tersedia.

Pengalaman Relevan

Tidak dapat dinilai karena data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak tersedia. Pengalaman di bidang agraria dan tata ruang tidak diketahui.

Faktor Pengurang

  • −Data riwayat pendidikan tidak tersedia
  • −Data riwayat pekerjaan tidak tersedia
  • −Data riwayat organisasi tidak tersedia
  • −Kurangnya informasi untuk menilai relevansi latar belakang dengan jabatan

Dianalisis 9 Mei 2026

Riwayat & Karir (5)

Tanpa Periode

MI Miftahutthalibin Mejobo Kudus
MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus
SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
Universitas Indonesia· Sarjana Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah
Institut Pertanian Bogor· Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi

Kontroversi (68)

Pernyataan terkait penyitaan tanah telantarSedang

Menteri Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf setelah pernyataannya mengenai penyitaan tanah telantar oleh negara menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan.

Sumber
Ketimpangan penguasaan lahanSedang

Pengakuan bahwa mayoritas tanah di Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, yang dianggap menghambat ekonomi rakyat.

Sumber
Perang melawan mafia tanahSedang

Menteri Nusron Wahid menegaskan komitmen memberantas mafia tanah dengan tegas tidak ada toleransi bagi oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah

Sumber
Pembatalan sertifikat tanah di KotabaruSedang

Kasus pembatalan sertifikat tanah yang perlu ditangani dan diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN

Sumber
Kolaborasi dengan pemerintah daerahRendah

Pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang

Sumber
Pemanggilan oleh Komisi II DPRSedang

Komisi II DPR memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan rotasi jabatan dan isu-isu pertanahan yang dianggap belum transparan.

Sumber
Penggusuran di BekasiTinggi

Menteri Nusron Wahid meninjau langsung lokasi penggusuran di Bekasi dan menegaskan kehadiran negara dalam perlindungan warga, menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik sosial.

Sumber
Pembatalan sertipikat tanah transmigrasi di Kalimantan SelatanTinggi

Kasus pembatalan sertipikat tanah bagi masyarakat transmigran di Kalimantan Selatan yang akan dikembalikan haknya oleh Menteri Nusron, menimbulkan sorotan atas prosedur administrasi dan keadilan agraria.

Sumber
Rotasi jabatan pejabat administratorRendah

Pelantikan 84 pejabat administrator sebagai bagian dari reformasi SDM menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan.

Sumber
Perusahaan Kelapa Sawit BodongSedang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menargetkan 537 perusahaan kelapa sawit bodong.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (205)

Kementerian ATR/BPN· Instansi pemerintah yang dipimpinPrabowo Subianto· Presiden yang memberikan arahan kebijakanMuhaimin Iskandar (Cak Imin)· Rekan diskusi terkait konsolidasi Muktamar NUUNWAHAS· Lokasi pemberian kuliah umum mengenai distribusi tanahMUI· Organisasi mitra dalam pembahasan penanggulangan bencanaBupati Aceh Singkil· Pejabat daerah yang berkoordinasi terkait kebun plasmaNusron Wahid· Menteri ATR/Kepala BPNPemerintah Provinsi DKI Jakarta· Pemerintah ProvinsiUAS Alihmedia· Lembaga SertifikasiYayasan dan Organisasi Keagamaan· Pemilik Aset PesantrenKabupaten Kotabaru· Lokasi Kasus Pembatalan SertifikatKabupaten Seruyan· Lokasi RakorProvinsi Riau· Lokasi Pelayanan PertanahanKabupaten Indramayu· Lokasi Tinjauan Kawasan IndustriKabupaten Pandeglang· Lokasi PengajianProvinsi Aceh· Lokasi BencanaNTB· Provinsi Nusa Tenggara BaratRDTR· Rencana Detail Tata RuangBPN· Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalJPT Pratama· Pejabat Tinggi Pratama yang dilantikKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional· Kementerian yang dipimpin oleh Nusron WahidKomisi II DPR RI· Lembaga legislatif yang memanggil Menteri untuk klarifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Mitra dalam rapat koordinasi pencegahan korupsiPemerintah Daerah NTB· Pihak yang berkoordinasi dengan Menteri dalam integrasi data pertanahanBupati Singkil· Pejabat daerah yang berdiskusi dengan Menteri tentang kebun plasmaMahasiswa Surakarta· Kelompok mahasiswa yang diajak berdiskusi tentang hak ulayatATR/BPN· Kementerian yang dipimpin oleh Nusron WahidPemerintah Indonesia· Pemerintah pusat yang mengarahkan kebijakanRiau· Provinsi tempat pesan pelayanan disampaikanGolkar· Partai politik tempat Nusron Wahid menjadi pembicara kunci

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

84% dari 75 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

atrbpn.go.id memuat 20 artikel — paling banyak dari 48 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.387

artikel total · 14 bulan tercatat

586 positif 217 netral 55 negatif

Keberagaman Sumber Berita

326

media unik · dari 1.387 artikel

Liputan beragam · top 11%

Top 5 Media

  • atrbpn.go.id157 · 11%
  • Golkarpedia62 · 4%
  • Kompasiana.com37 · 3%
  • ANTARA News36 · 3%
  • ANTARA News Papua Tengah36 · 3%

Berita Terkait (858)

Transformasi Layanan ATR-BPN, Menteri Nusron Tegaskan Penguatan SDM yang Berorientasi Pelayanan

Luwuk Times · 4 Agustus 2026

Positif

"Penguatan SDM yang Berorientasi Pelayanan" menandakan upaya positif memperbaiki kualitas kerja.

Menteri ATR/Kepala BPN Ungkap Wilayah Perairan Batam Banyak di Kavling Tanpa Prosedur yang Sah

GoWest.ID · 4 Agustus 2026

Negatif

Frasa "banyak di kavling tanpa prosedur yang sah" menyorot masalah ilegal yang merugikan.

Nusron Sebut 46,86 Persen Tanah di NTT Belum Terdaftar

detikcom · 4 Agustus 2026

Netral

Frasa "46,86 persen tanah di NTT belum terdaftar" bersifat data/informasi, bukan penilaian sentimen.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Transformasi Layanan Pertanahan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Korupsi
reformasi
pembangunan
anti-korupsi
reforma agraria
investasi
bencana
pangan
Pemerintahan
pendidikan
agama
reformasi birokrasi
sumber daya manusia
agraria
tata kelola
pertanian
ekonomi
tata ruang
SDM
energi
aset negara
keuangan
tanah
anggaran
wakaf
keuangan negara
ketahanan pangan
transformasi
layanan publik
anti mafia
integrasi data
sertifikasi
administrasi publik
kemanusiaan
perumahan

Topik Utama

Kebijakan Satu PetaPenyelesaian berkas pertanahanPendaftaran tanah ulayatSertipikasi tanah wakafUndang-Undang Administrasi PertanahanPemberantasan mafia tanahSertipikat elektronikReforma AgrariaTransformasi layanan pertanahanPencegahan tindak pidana pertanahanPenanganan sengketa pertanahanLarangan alih fungsi sawahPembangunan perumahan dan kota satelitPencegahan tumpang tindih sertipikatPeningkatan serapan anggaranPengembangan SDM agrariaKomunikasi publikPencegahan moral hazardPencegahan kebakaran hutan dan lahanPelayanan pertanahan saat WFH/WFAkemudahan layanan pertanahanreformasi agrariapembangunan huniansertifikasi tanahintegrasi data tanah dan pajakperlindungan hak ulayatpenggusuranmitigasi bencanakolaborasi pemdaperlindungan lahan pertanianpencabutan HGUpengembangan kawasan huniandigitalisasi sertipikat tanahkolaborasi dengan pemdapenanggulangan mafia tanahpembangunan infrastruktur pertanahanpendidikan nilai ekonomi tanahperan tokoh keagamaan dalam sertifikasi tanah wakafreformasi distribusi tanahpemerataan ekonomidigitalisasi sertifikat elektronikpencegahan korupsi pertanahanpembangunan infrastruktur Panturapenanggulangan bencanaketahanan panganpengakuan hak tanah ulayatpengembangan santri di bidang STEMSertipikat Hak UlayatSertipikat TanahTanah WakafLegalitas TanahKesejahteraan Umattransformasi organisasitata kerja berbasis kewilayahanpembangunan markas militerpenguasaan STEM oleh santripelayanan publik pertanahankemudahan pelayanan masyarakatpengakuan tanah ulayatskema kemitraan gunakeseimbangan sistem penanggulangan bencanapelayanan bagi masyarakatpotensi tanah terlantarkolaborasi lintas organisasi keagamaanrestrukturisasi distribusi tanahpolemik HGB di laut Sidoarjotata ruangpertanahantransformasi layanan publikpemberdayaan masyarakatekonomi pendaftaran tanahhalalbihalalkerja sama dengan KPKklarifikasi kepemilikan tanahmaaf atas isu kepemilikan tanahPenentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)Pemberantasan mafia tanah dan pencegahan kongkalikong di BPNPerlindungan tanah ulayat dan tanah adatReforma agraria dan penertiban tanah telantarPenyelesaian masalah sertipikat tanah tumpang tindihPeningkatan kualitas layanan pertanahan dan transformasi SDMPenundaan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pro rakyatSertipikasi aset umat melalui KKN tematiktata kelola pemerintahan yang baiksertifikat elektronikpenetapan lokasi LP2B ke daerahreformasi SDM dan rotasi jabatankebijakan memanusiakan manusiapendaftaran tanahketimpangan kepemilikan tanahPemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah DaerahReformasi Sumber Daya Manusia dan rotasi jabatan di Kementerian ATR/BPNPercepatan kepastian hukum lahan Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah RakyatPenyerahan sertipikat tanah wakaf kepada PCNU Indramayupengembangan sumber daya manusiareformasi birokrasidigitalisasi dokumen pertanahanpenertiban sempadan sungailayanan pertanahan adaptif bagi generasi mudapercepatan program kementerianakuntabilitas dan profesionalismepelantikan pejabat strukturalpenyelesaian persoalan pertanahankebijakan pertanahanlahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)hak guna usaha (HGU)konflik tanah adatperlindungan hak tanah ulayatlahan pertanian berkelanjutanHGU sawitkemudahan urusan rakyatklarifikasi kepemilikan tanah negarapercepatan RDTRkeamanan tanah rakyatPenyerahan sertipikat hak pakai aset strategis negara untuk Lemhannas RIPenyelamatan aset negara senilai Rp102 Triliun melalui penyerahan 3.922 sertipikat aset Pemprov DKI JakartaPenyediaan lahan seluas 37.709 Hektare untuk mendukung Program 3 Juta RumahKerja sama dengan KPK menjadikan Sulawesi Utara sebagai percontohan reformasi layanan pertanahan nasionalKeterlibatan dalam Satgas PKH untuk mengawal kepastian hukum dan tata kelola kawasan hutanPeluncuran Proyek ILASP untuk memperkuat sinergi tata ruang dan pertanahan nasionalPenetapan penyelesaian HGU dan pemetaan tanah sebagai program prioritasDukungan terhadap proses hukum yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota SerangKoordinasi tata ruang untuk perumahan bersama Menteri PKP dan MendagriSertifikasi aset negara dan kepastian hukumPenindakan kasus korupsi pegawai pertanahanPemberantasan pungutan liar (pungli) dan perbaikan layananDukungan tata ruang untuk ketahanan energiKebijakan publik yang memanusiakan manusiaLegalisasi tanah wakaf dengan melibatkan mahasiswaPenerapan meritokrasi dalam pelantikan pejabatSerah terima jabatan Menteri ATR/BPNDoa bersama untuk almarhumah Ani YudhoyonoPemeriksaan konsesi tanah yang jatuh tempoKesiapan menjalankan instruksi PresidenSertifikasi aset negara dan tanah wakafPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pencegahan alih fungsi lahan sawahPenyelesaian tunggakan berkas pertanahan masyarakatPelantikan pejabat dan peringatan untuk tidak mempersulit layanan publikReforma agraria sebagai instrumen pemerataan akses tanahPercepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Pelayanan publik dan kemudahan urusan rakyatToleransi dan kerukunan umat beragamaPencapaian target penerimaan BPHTB JakartaPelantikan pejabat dan akuntabilitas birokrasiPengawasan ketat alih fungsi lahan sawahKeseimbangan kebijakan ketahanan pangan dan investasiKolaborasi pemberantasan mafia tanahKebijakan penundaan sertifikasi tanah korban banjirPenyerahan sertipikat hak pakai aset negara untuk Lemhannas RIPenguatan kepastian hukum aset negara dan penataan kawasan hutanPeningkatan sinergi tata kelola pertanahan antara ATR/BPN dan KPK di Sulawesi TenggaraPesan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat di RiauPemberantasan mafia tanah dan pemberian penghargaan Pin Emas kepada Kapolda SultraDigitalisasi sertifikat tanah untuk keamanan dan mencegah kehilanganPercepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui perbanyakan peta skala 1:5.000Pelaporan progres revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke DPR RIbantuan kemanusiaanhewan kurbankebijakan agrariasertifikasi propertikritik birokrasiIduladhapenyembelihan egokebersamaannilai ekonomi tanahhukum adatsertipikasi tanahdistribusi kurban ke pesantrenperayaan Paskahpenekanan meritokrasi dalam pengembangan SDMsilaturahmi dan komitmen lindungi aset pesantrenkebermanfaatan dalam pengabdiankunjungan kerja menter atr/bpnkinerja atr/bpn 2026lantik 31 pejabat baru kementerian atr/bpndukung psn energipemetaan lahan untuk psn energialokasi lahan untuk gas dan pembangunan rusun serta kota barupenggalangan hewan kurban untuk Iduladhapemasangan patok batas tanahperingatan bahaya sengketa tanahkendali tanah oleh kelompok tertentuperlindungan lahan sawah dari konversi industrisertipikat hak pakaiLemhannas RIkepastian hukum aset negarasertifikasi gratis rumah MBRsertifikasi tanah wakaf melalui isbat wakafperlindungan LP2Busulan anggaran tahun 2027 sebesar Rp10 triliunpercepatan layanan publik hingga Juli 2026kolaborasi dengan 28 kampus untuk sertifikasi 14 ribu tanah wakaf di Sulselnasionalisme dan ketahanan pangan, energi, teknologihibah lahan Lippo dan Meikarta untuk program perumahanintegrasi LP2B ke RTRW dan RDTR melalui surat edaranlayanan pengukuran tanah maksimal 12 hari mulai Agustus 2026penjelasan mengenai tanah wakaf tanpa dokumenPengukuran tanahLayanan ATR/BPNTransparansiAugustus 2026disiplin pegawai BPNrealisasi RDTR 2025sertifikat tanah gratis untuk MBRprogram 3 juta rumahrealisasi anggaran ATR/BPN 2025program sertifikat gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendahpenanganan mafia tanahkepastian hukum tanah wakafrealisasi anggaranlaporan ke DPRkepastian hukum tanahsistem pengukuran terjadwal layanan pertanahansertipikasi gratis untuk MBRkolaborasi dengan kampustarget PTSL 2027transformasi organisasi dan pelayananketahanan pangan nasionalrealisasi anggaran kementeriansertipikasi tanah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendahprioritas pelayanan kepada rakyatpelayanan publikkebijakan ATR/BPNkepastian hukum atas tanahkebijakan rakyatrealisasi anggaran kementerian ATR/BPN tahun 2025transformasi pelayanan pertanahanprogram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap)kerja sama dengan organisasi keagamaan Al Washliyahdistribusi SHM gratis dan hunian murahprioritas pelayanan kepada masyarakatpembekuan HGUpengawasan petugassertifikasi tanah MBRproses FIFO dalam pemrosesan pertanahanrealisasi anggaran Kementerian ATR/BPNKemudahan layanan masyarakatSertipikat tanah dan wakafPenanganan bencana hidrometeorologiPembangunan kota satelitBacklog perumahanKetahanan pangan dan kepastian hukum tanahlayanan pertanahantransformasi layananbantuan bencanasertifikasi tanah wakafpemeriksaan KPKkasus Suahardiman Ambypembangunan huntappeningkatan kepuasan masyarakatskandal izin hutanpembangunan masjidsertipikat tanah wakafbantuan MUIpenyelidikan KPKdugaan korupsi bupati Kuansingsinergi IPPAT dan Pemda Jabarkemudahan layanan bagi masyarakatpenguatan SDMkualitas layanan pertanahansinergisertifikat korban bencanakemudahan layananpembentukan pola karier barupeningkatan profesionalisme pegawailayanan berbasis hati dan integritaspromosi jabatan berbasis kompetensi dan pengalamanpenegakan budaya melayanikepastian layanan pertanahandigitalisasi arsip tanahpercepatan pemulihan Aceh Tamianglaporan realisasi anggaranpenguatan sumber daya manusiapeningkatan kualitas layanan melalui sinergi dengan IPPAT dan Pemda Jawa Baratpenekanan kepuasan masyarakatpelayanan pertanahanpola karierpencapaian sertifikatbantuan wakafkapling laut ilegal di Batamprogram sertifikat tanah gratistransformasi layanan ATR/BPNpenguatan SDM berorientasi pelayanansistem baru layanan pertanahan transparanultimatum pengukuran tanah maksimal 7 haripengukuran terjadwal di 400 kantahlaporan realisasi anggaran 2025pola karier barupengembalian nama sertifikat tanahpenanganan kapling laut ilegalpendaftaran tanah di NTTancaman pemecatan pegawaipotential pemeriksaan KPKbalik nama hak tanahreformasi layanan pertanahanpola karier ATR/BPNsertifikasi gratis tanah rumah ibadahpencegahan sengketa warispraktik kapling laut tanpa izinrevolusi layanan pertanahansertipikasi tanah rumah ibadahtinjau kantah pascabencanapengarahan layanan BPNperspektif masyarakat dalam layananpengkaplingan laut ilegallaut dijual dan dikavling ilegalkepuasan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayananancaman pemecatan pegawai BPNsinergi BPKAD dan IPPATlayanan BPN NTTpengukuran terjadwalpercepatan balik nama sertifikat 10 haripenegakan hukum terhadap mafia tanahintegrasi dataapresiasi Yayasan Buddha Tzu Chipelayanan publik rakyat sebagai rajasinkronisasi data NIB dan NOPverifikasi BPHTB dipercepatpemecatan pelanggar SOPintegrasi data pajak-pertanahanlayanan BPHTBorientasi kepuasan masyarakattarget peralihan hak tanah 10 harikolaborasi dengan KPKsinkronisasi data dengan Mendagriverifikasi BPHTBstandar waktu layananisu reshufflePercepatan verifikasi BPHTB menjadi 3 hariKolaborasi dengan KPK dalam program PRESTASIPenyelesaian konflik agraria melalui tiga jalurPercepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di NTTPenetapan standar waktu layanan untuk pengukuran tanah dan peralihan hakPenyidikan KPK terkait pelepasan kawasan hutan di KuansingIsu reshuffle setelah HUT RIpenyelesaian konflik agrariaintegrasi data pertanahanpelatihan PRESTASI KPKpermudahan birokrasisinergi dengan BPKAD dan IPPATdukungan kepala daerahsertipikasi rumah MBRpercepatan layanan pertanahanupacara kemerdekaan RI ke-81Urusan tanahBebas mafiaBebas ribetKepastian hukumPembangunan agrariantransformasi pelayanan publikorganisasi berbasis wilayahtarget sertipikasi 2028program transformasi pelayananAgenda kenegaraan di DPR RIHari KemerdekaanKehadiran menteri di parlemenpengintegrasian data antar instansiperalihan hak terintegrasisinkronisasi NIB dan NOPpenggunaan sudut pandang masyarakat dalam layananmanfaat program pemerintahdugaan korupsi 400.000 dolar AS untuk temanpolitik internal PBNU dan Caketumprogram kerja prioritas nasional 2027layanan pertanahan yang mudah transparan dan pastiperubahan nama sertifikat tanah dalam 10 haribantuan korban bencana untuk sertifikat tanah gratissertifikasi rumah MBR hingga 2029kolaborasi BPKAD dan IPPAT Se-Jatengkorupsi kuota hajialiran dana USD 400 ribupenyidikan KPKprogram transformasi pelayanan pertanahanintegrasi NIB dan NOPHUT ke-81 Republik Indonesiatradisi dialektika berpikirkebebasan kampus untuk kritik kebijakan negaradugaan korupsi kuota hajilayanan balik nama sertifikat tanahpengarahan layanan BPN NTTuji coba layanan peralihan hakverifikasi BPHTB tiga hari

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

suaraindonesia-news.com · 4 Agustus 2026

Positif

Penekanan pada layanan yang "berorientasi pada kepuasan masyarakat" bernada positif terhadap kinerja Nusron.

Nusron: Praktik Kapling Laut Ilegal Paling Banyak Terjadi di Batam

Minanews.net · 4 Agustus 2026

Negatif

Pernyataan "praktik kapling laut ilegal paling banyak terjadi" menyorot masalah pelanggaran yang merugikan.

Foto : Nusron Beberkan Cara ATR/BPN Pangkas Waktu Balik Nama Sertifikat Halaman 1

Kompas.com · 4 Agustus 2026

Netral

Teks menjelaskan cara ATR/BPN memangkas waktu balik nama sertifikat secara faktual.

Nusron Wahid: Laut Batam Masih Common Use, Belum Bisa Dikapling untuk Sertifikat Hak Milik

Batamnews · 4 Agustus 2026

Netral

Teks membahas status laut Batam yang "masih common use", hanya penjelasan kebijakan.

Transformasi Pelayanan, Menteri Nusron Siapkan Pola Karier Baru untuk Perku

Kompasiana.com · 4 Agustus 2026

Netral

Teks hanya menyebut penyiapan pola karier baru untuk pegawai, tanpa penilaian emosional yang jelas.

Menteri ATR/Kepala BPN Tetapkan Standar Waktu Layanan untuk Pengukuran Tana

Kompasiana.com · 4 Agustus 2026

Positif

Penetapan "Standar Waktu Layanan" menunjukkan pembenahan proses yang cenderung positif.

Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikaveling dan Dijual, Kacau

JPNN.com · 3 Agustus 2026

Negatif

Kata "kacau" pada kasus lahan laut yang dijual memberi nada penilaian buruk.

Parah! Urus Ukur Tanah Bisa Nunggu Sampai 9 Bulan, Nusron Turun Tangan

Kompas.com · 3 Agustus 2026

Negatif

Frasa "bisa nunggu sampai 9 bulan" menunjukkan keluhan atas layanan yang sangat lambat.

Pengukuran Terjadwal Berlaku di 400 Kantah, Menteri Nusron: Warga Kini Punya Kepastian Layanan

Berita Andalas · 3 Agustus 2026

Positif

Ungkapan "warga kini punya kepastian layanan" menunjukkan dampak positif bagi masyarakat.

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI - Hulondalo

Hulondalo · 3 Agustus 2026

Netral

Teks hanya melaporkan "realisasi anggaran" kepada DPR RI tanpa penilaian emosional.

Menteri Nusron: Banyak Laut di Batam Dikapling Ilegal

Indonesia Satu · 3 Agustus 2026

Negatif

Pernyataan "banyak laut di Batam dikapling ilegal" membawa isu pelanggaran yang bernada buruk.

Ultimatum Nusron: Pengukuran Tanah Maksimal 7 Hari

Kompas.com · 3 Agustus 2026

Positif

Frasa "pengukuran tanah maksimal 7 hari" memberi kesan perbaikan layanan yang lebih cepat.

Menteri ATR/Kepala BPN tetapkan standar waktu layanan pengukuran tanah

papuatengah.antaranews.com · 3 Agustus 2026

Positif

Penetapan "standar waktu layanan pengukuran tanah" memberi kesan efisiensi yang baik.

Menteri Nusron Laporkan Realisasi Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 kepada Komisi II DPR RI - Hulondalo

Hulondalo · 3 Agustus 2026

Netral

Teks hanya membahas pelaporan realisasi anggaran ke DPR, tanpa nada jelas mendukung atau mengkritik.

Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Banyak Laut di Batam Dikapling Tanpa Izin PKKPRL

Suara.com · 3 Agustus 2026

Negatif

Kata "tanpa izin" pada "dikapling tanpa izin PKKPRL" menegaskan pelanggaran yang negatif.

Nusron Ungkap Ada Banyak Modus Laut Dikaveling dan Dijual di Batam

detikcom · 3 Agustus 2026

Negatif

Kata "banyak modus laut dikaveling dan dijual" menunjukkan praktik negatif dan pelanggaran.

Nusron Wahid: Legalitas tanah beri kepastian bagi masyarakat

ANTARA News Papua Tengah · 3 Agustus 2026

Positif

Frasa "beri kepastian bagi masyarakat" menonjolkan manfaat positif dari kebijakan Nusron.

←←Sebelumnya9 / 43Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata