Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- }}
- Provinsi
- —
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
30Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kurang meritokratis. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang relevan untuk menilai kesesuaian dengan jabatan tersebut. Ketiadaan data ini menyulitkan evaluasi komprehensif terhadap kompetensi dan pengalaman yang mendukung penunjukan.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif858 artikel
+586·217−55
—
Liputan & Sumber
326media unik
- atrbpn.go.id11%
- Golkarpedia4%
- Kompasiana.com3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Kebijakan Satu PetaPenyelesaian berkas pertanahanPendaftaran tanah ulayatSertipikasi tanah wakafUndang-Undang Administrasi PertanahanPemberantasan mafia tanahSertipikat elektronikReforma AgrariaTransformasi layanan pertanahanPencegahan tindak pidana pertanahanPenanganan sengketa pertanahanLarangan alih fungsi sawahPembangunan perumahan dan kota satelitPencegahan tumpang tindih sertipikatPeningkatan serapan anggaranPengembangan SDM agrariaKomunikasi publikPencegahan moral hazardPencegahan kebakaran hutan dan lahanPelayanan pertanahan saat WFH/WFAkemudahan layanan pertanahanreformasi agrariapembangunan huniansertifikasi tanahintegrasi data tanah dan pajakperlindungan hak ulayatpenggusuranmitigasi bencanakolaborasi pemdaperlindungan lahan pertanianpencabutan HGUpengembangan kawasan huniandigitalisasi sertipikat tanahkolaborasi dengan pemdapenanggulangan mafia tanahpembangunan infrastruktur pertanahanpendidikan nilai ekonomi tanahperan tokoh keagamaan dalam sertifikasi tanah wakafreformasi distribusi tanahpemerataan ekonomidigitalisasi sertifikat elektronikpencegahan korupsi pertanahanpembangunan infrastruktur Panturapenanggulangan bencanaketahanan panganpengakuan hak tanah ulayatpengembangan santri di bidang STEMSertipikat Hak UlayatSertipikat TanahTanah WakafLegalitas TanahKesejahteraan Umattransformasi organisasitata kerja berbasis kewilayahanpembangunan markas militerpenguasaan STEM oleh santripelayanan publik pertanahankemudahan pelayanan masyarakatpengakuan tanah ulayatskema kemitraan gunakeseimbangan sistem penanggulangan bencanapelayanan bagi masyarakatpotensi tanah terlantarkolaborasi lintas organisasi keagamaanrestrukturisasi distribusi tanahpolemik HGB di laut Sidoarjotata ruangpertanahantransformasi layanan publikpemberdayaan masyarakatekonomi pendaftaran tanahhalalbihalalkerja sama dengan KPKklarifikasi kepemilikan tanahmaaf atas isu kepemilikan tanahPenentuan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)Pemberantasan mafia tanah dan pencegahan kongkalikong di BPNPerlindungan tanah ulayat dan tanah adatReforma agraria dan penertiban tanah telantarPenyelesaian masalah sertipikat tanah tumpang tindihPeningkatan kualitas layanan pertanahan dan transformasi SDMPenundaan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) untuk pro rakyatSertipikasi aset umat melalui KKN tematiktata kelola pemerintahan yang baiksertifikat elektronikpenetapan lokasi LP2B ke daerahreformasi SDM dan rotasi jabatankebijakan memanusiakan manusiapendaftaran tanahketimpangan kepemilikan tanahPemenuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Pemerintah DaerahReformasi Sumber Daya Manusia dan rotasi jabatan di Kementerian ATR/BPNPercepatan kepastian hukum lahan Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah RakyatPenyerahan sertipikat tanah wakaf kepada PCNU Indramayupengembangan sumber daya manusiareformasi birokrasidigitalisasi dokumen pertanahanpenertiban sempadan sungailayanan pertanahan adaptif bagi generasi mudapercepatan program kementerianakuntabilitas dan profesionalismepelantikan pejabat strukturalpenyelesaian persoalan pertanahankebijakan pertanahanlahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)hak guna usaha (HGU)konflik tanah adatperlindungan hak tanah ulayatlahan pertanian berkelanjutanHGU sawitkemudahan urusan rakyatklarifikasi kepemilikan tanah negarapercepatan RDTRkeamanan tanah rakyatPenyerahan sertipikat hak pakai aset strategis negara untuk Lemhannas RIPenyelamatan aset negara senilai Rp102 Triliun melalui penyerahan 3.922 sertipikat aset Pemprov DKI JakartaPenyediaan lahan seluas 37.709 Hektare untuk mendukung Program 3 Juta RumahKerja sama dengan KPK menjadikan Sulawesi Utara sebagai percontohan reformasi layanan pertanahan nasionalKeterlibatan dalam Satgas PKH untuk mengawal kepastian hukum dan tata kelola kawasan hutanPeluncuran Proyek ILASP untuk memperkuat sinergi tata ruang dan pertanahan nasionalPenetapan penyelesaian HGU dan pemetaan tanah sebagai program prioritasDukungan terhadap proses hukum yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kota SerangKoordinasi tata ruang untuk perumahan bersama Menteri PKP dan MendagriSertifikasi aset negara dan kepastian hukumPenindakan kasus korupsi pegawai pertanahanPemberantasan pungutan liar (pungli) dan perbaikan layananDukungan tata ruang untuk ketahanan energiKebijakan publik yang memanusiakan manusiaLegalisasi tanah wakaf dengan melibatkan mahasiswaPenerapan meritokrasi dalam pelantikan pejabatSerah terima jabatan Menteri ATR/BPNDoa bersama untuk almarhumah Ani YudhoyonoPemeriksaan konsesi tanah yang jatuh tempoKesiapan menjalankan instruksi PresidenSertifikasi aset negara dan tanah wakafPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pencegahan alih fungsi lahan sawahPenyelesaian tunggakan berkas pertanahan masyarakatPelantikan pejabat dan peringatan untuk tidak mempersulit layanan publikReforma agraria sebagai instrumen pemerataan akses tanahPercepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)Pelayanan publik dan kemudahan urusan rakyatToleransi dan kerukunan umat beragamaPencapaian target penerimaan BPHTB JakartaPelantikan pejabat dan akuntabilitas birokrasiPengawasan ketat alih fungsi lahan sawahKeseimbangan kebijakan ketahanan pangan dan investasiKolaborasi pemberantasan mafia tanahKebijakan penundaan sertifikasi tanah korban banjirPenyerahan sertipikat hak pakai aset negara untuk Lemhannas RIPenguatan kepastian hukum aset negara dan penataan kawasan hutanPeningkatan sinergi tata kelola pertanahan antara ATR/BPN dan KPK di Sulawesi TenggaraPesan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat di RiauPemberantasan mafia tanah dan pemberian penghargaan Pin Emas kepada Kapolda SultraDigitalisasi sertifikat tanah untuk keamanan dan mencegah kehilanganPercepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui perbanyakan peta skala 1:5.000Pelaporan progres revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke DPR RIbantuan kemanusiaanhewan kurbankebijakan agrariasertifikasi propertikritik birokrasiIduladhapenyembelihan egokebersamaannilai ekonomi tanahhukum adatsertipikasi tanahdistribusi kurban ke pesantrenperayaan Paskahpenekanan meritokrasi dalam pengembangan SDMsilaturahmi dan komitmen lindungi aset pesantrenkebermanfaatan dalam pengabdiankunjungan kerja menter atr/bpnkinerja atr/bpn 2026lantik 31 pejabat baru kementerian atr/bpndukung psn energipemetaan lahan untuk psn energialokasi lahan untuk gas dan pembangunan rusun serta kota barupenggalangan hewan kurban untuk Iduladhapemasangan patok batas tanahperingatan bahaya sengketa tanahkendali tanah oleh kelompok tertentuperlindungan lahan sawah dari konversi industrisertipikat hak pakaiLemhannas RIkepastian hukum aset negarasertifikasi gratis rumah MBRsertifikasi tanah wakaf melalui isbat wakafperlindungan LP2Busulan anggaran tahun 2027 sebesar Rp10 triliunpercepatan layanan publik hingga Juli 2026kolaborasi dengan 28 kampus untuk sertifikasi 14 ribu tanah wakaf di Sulselnasionalisme dan ketahanan pangan, energi, teknologihibah lahan Lippo dan Meikarta untuk program perumahanintegrasi LP2B ke RTRW dan RDTR melalui surat edaranlayanan pengukuran tanah maksimal 12 hari mulai Agustus 2026penjelasan mengenai tanah wakaf tanpa dokumenPengukuran tanahLayanan ATR/BPNTransparansiAugustus 2026disiplin pegawai BPNrealisasi RDTR 2025sertifikat tanah gratis untuk MBRprogram 3 juta rumahrealisasi anggaran ATR/BPN 2025program sertifikat gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendahpenanganan mafia tanahkepastian hukum tanah wakafrealisasi anggaranlaporan ke DPRkepastian hukum tanahsistem pengukuran terjadwal layanan pertanahansertipikasi gratis untuk MBRkolaborasi dengan kampustarget PTSL 2027transformasi organisasi dan pelayananketahanan pangan nasionalrealisasi anggaran kementeriansertipikasi tanah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendahprioritas pelayanan kepada rakyatpelayanan publikkebijakan ATR/BPNkepastian hukum atas tanahkebijakan rakyatrealisasi anggaran kementerian ATR/BPN tahun 2025transformasi pelayanan pertanahanprogram PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap)kerja sama dengan organisasi keagamaan Al Washliyahdistribusi SHM gratis dan hunian murahprioritas pelayanan kepada masyarakatpembekuan HGUpengawasan petugassertifikasi tanah MBRproses FIFO dalam pemrosesan pertanahanrealisasi anggaran Kementerian ATR/BPNKemudahan layanan masyarakatSertipikat tanah dan wakafPenanganan bencana hidrometeorologiPembangunan kota satelitBacklog perumahanKetahanan pangan dan kepastian hukum tanahlayanan pertanahantransformasi layananbantuan bencanasertifikasi tanah wakafpemeriksaan KPKkasus Suahardiman Ambypembangunan huntappeningkatan kepuasan masyarakatskandal izin hutanpembangunan masjidsertipikat tanah wakafbantuan MUIpenyelidikan KPKdugaan korupsi bupati Kuansingsinergi IPPAT dan Pemda Jabarkemudahan layanan bagi masyarakatpenguatan SDMkualitas layanan pertanahansinergisertifikat korban bencanakemudahan layananpembentukan pola karier barupeningkatan profesionalisme pegawailayanan berbasis hati dan integritaspromosi jabatan berbasis kompetensi dan pengalamanpenegakan budaya melayanikepastian layanan pertanahandigitalisasi arsip tanahpercepatan pemulihan Aceh Tamianglaporan realisasi anggaranpenguatan sumber daya manusiapeningkatan kualitas layanan melalui sinergi dengan IPPAT dan Pemda Jawa Baratpenekanan kepuasan masyarakatpelayanan pertanahanpola karierpencapaian sertifikatbantuan wakafkapling laut ilegal di Batamprogram sertifikat tanah gratistransformasi layanan ATR/BPNpenguatan SDM berorientasi pelayanansistem baru layanan pertanahan transparanultimatum pengukuran tanah maksimal 7 haripengukuran terjadwal di 400 kantahlaporan realisasi anggaran 2025pola karier barupengembalian nama sertifikat tanahpenanganan kapling laut ilegalpendaftaran tanah di NTTancaman pemecatan pegawaipotential pemeriksaan KPKbalik nama hak tanahreformasi layanan pertanahanpola karier ATR/BPNsertifikasi gratis tanah rumah ibadahpencegahan sengketa warispraktik kapling laut tanpa izinrevolusi layanan pertanahansertipikasi tanah rumah ibadahtinjau kantah pascabencanapengarahan layanan BPNperspektif masyarakat dalam layananpengkaplingan laut ilegallaut dijual dan dikavling ilegalkepuasan masyarakat sebagai tolok ukur kualitas pelayananancaman pemecatan pegawai BPNsinergi BPKAD dan IPPATlayanan BPN NTTpengukuran terjadwalpercepatan balik nama sertifikat 10 haripenegakan hukum terhadap mafia tanahintegrasi dataapresiasi Yayasan Buddha Tzu Chipelayanan publik rakyat sebagai rajasinkronisasi data NIB dan NOPverifikasi BPHTB dipercepatpemecatan pelanggar SOPintegrasi data pajak-pertanahanlayanan BPHTBorientasi kepuasan masyarakattarget peralihan hak tanah 10 harikolaborasi dengan KPKsinkronisasi data dengan Mendagriverifikasi BPHTBstandar waktu layananisu reshufflePercepatan verifikasi BPHTB menjadi 3 hariKolaborasi dengan KPK dalam program PRESTASIPenyelesaian konflik agraria melalui tiga jalurPercepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di NTTPenetapan standar waktu layanan untuk pengukuran tanah dan peralihan hakPenyidikan KPK terkait pelepasan kawasan hutan di KuansingIsu reshuffle setelah HUT RIpenyelesaian konflik agrariaintegrasi data pertanahanpelatihan PRESTASI KPKpermudahan birokrasisinergi dengan BPKAD dan IPPATdukungan kepala daerahsertipikasi rumah MBRpercepatan layanan pertanahanupacara kemerdekaan RI ke-81Urusan tanahBebas mafiaBebas ribetKepastian hukumPembangunan agrariantransformasi pelayanan publikorganisasi berbasis wilayahtarget sertipikasi 2028program transformasi pelayananAgenda kenegaraan di DPR RIHari KemerdekaanKehadiran menteri di parlemenpengintegrasian data antar instansiperalihan hak terintegrasisinkronisasi NIB dan NOPpenggunaan sudut pandang masyarakat dalam layananmanfaat program pemerintahdugaan korupsi 400.000 dolar AS untuk temanpolitik internal PBNU dan Caketumprogram kerja prioritas nasional 2027layanan pertanahan yang mudah transparan dan pastiperubahan nama sertifikat tanah dalam 10 haribantuan korban bencana untuk sertifikat tanah gratissertifikasi rumah MBR hingga 2029kolaborasi BPKAD dan IPPAT Se-Jatengkorupsi kuota hajialiran dana USD 400 ribupenyidikan KPKprogram transformasi pelayanan pertanahanintegrasi NIB dan NOPHUT ke-81 Republik Indonesiatradisi dialektika berpikirkebebasan kampus untuk kritik kebijakan negaradugaan korupsi kuota hajilayanan balik nama sertifikat tanahpengarahan layanan BPN NTTuji coba layanan peralihan hakverifikasi BPHTB tiga hari
—
Kategori Pemberitaan
PertanahanKebijakanPelayanan PublikHukumAdministrasiDigitalisasiSosialLingkunganInfrastrukturPolitikKorupsireformasipembangunananti-korupsireforma agrariainvestasibencanapanganPemerintahanpendidikanagamareformasi birokrasisumber daya manusiaagrariatata kelolapertanianekonomitata ruangSDMenergiaset negarakeuangantanahanggaranwakafkeuangan negaraketahanan pangantransformasilayanan publikanti mafiaintegrasi datasertifikasiadministrasi publikkemanusiaanperumahan
—
Kontroversi & Entitas
68
Kontroversi
205
Entitas
High 18Med 31Low 12
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 0
- Organisasi
- 0
- Pendidikan
- 5
—