Jabatan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Fraksi
}}
Provinsi / Dapil
—
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
858
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 858 artikel
68% positif25% netral6% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
30
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kurang meritokratis. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi yang relevan untuk menilai kesesuaian dengan jabatan tersebut. Ketiadaan data ini menyulitkan evaluasi komprehensif terhadap kompetensi dan pengalaman yang mendukung penunjukan.
Kesesuaian Pendidikan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pendidikan tidak tersedia.
Pengalaman Relevan
Tidak dapat dinilai karena data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak tersedia. Pengalaman di bidang agraria dan tata ruang tidak diketahui.
Faktor Pengurang
- −Data riwayat pendidikan tidak tersedia
- −Data riwayat pekerjaan tidak tersedia
- −Data riwayat organisasi tidak tersedia
- −Kurangnya informasi untuk menilai relevansi latar belakang dengan jabatan
Dianalisis 9 Mei 2026
Riwayat & Karir (5)
Tanpa Periode
MI Miftahutthalibin Mejobo Kudus
MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus
SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
Universitas Indonesia· Sarjana Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah
Institut Pertanian Bogor· Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi
Kontroversi (68)
Pernyataan terkait penyitaan tanah telantarSedang
Menteri Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf setelah pernyataannya mengenai penyitaan tanah telantar oleh negara menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan.
SumberKetimpangan penguasaan lahanSedang
Pengakuan bahwa mayoritas tanah di Indonesia hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, yang dianggap menghambat ekonomi rakyat.
SumberPerang melawan mafia tanahSedang
Menteri Nusron Wahid menegaskan komitmen memberantas mafia tanah dengan tegas tidak ada toleransi bagi oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah
SumberPembatalan sertifikat tanah di KotabaruSedang
Kasus pembatalan sertifikat tanah yang perlu ditangani dan diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN
SumberKolaborasi dengan pemerintah daerahRendah
Pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria dan tata ruang
SumberPemanggilan oleh Komisi II DPRSedang
Komisi II DPR memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan rotasi jabatan dan isu-isu pertanahan yang dianggap belum transparan.
SumberPenggusuran di BekasiTinggi
Menteri Nusron Wahid meninjau langsung lokasi penggusuran di Bekasi dan menegaskan kehadiran negara dalam perlindungan warga, menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik sosial.
SumberPembatalan sertipikat tanah transmigrasi di Kalimantan SelatanTinggi
Kasus pembatalan sertipikat tanah bagi masyarakat transmigran di Kalimantan Selatan yang akan dikembalikan haknya oleh Menteri Nusron, menimbulkan sorotan atas prosedur administrasi dan keadilan agraria.
SumberRotasi jabatan pejabat administratorRendah
Pelantikan 84 pejabat administrator sebagai bagian dari reformasi SDM menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan potensi konflik kepentingan.
SumberPerusahaan Kelapa Sawit BodongSedang
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menargetkan 537 perusahaan kelapa sawit bodong.
SumberJaringan & Asosiasi (205)
Kementerian ATR/BPN· Instansi pemerintah yang dipimpinPrabowo Subianto· Presiden yang memberikan arahan kebijakanMuhaimin Iskandar (Cak Imin)· Rekan diskusi terkait konsolidasi Muktamar NUUNWAHAS· Lokasi pemberian kuliah umum mengenai distribusi tanahMUI· Organisasi mitra dalam pembahasan penanggulangan bencanaBupati Aceh Singkil· Pejabat daerah yang berkoordinasi terkait kebun plasmaNusron Wahid· Menteri ATR/Kepala BPNPemerintah Provinsi DKI Jakarta· Pemerintah ProvinsiUAS Alihmedia· Lembaga SertifikasiYayasan dan Organisasi Keagamaan· Pemilik Aset PesantrenKabupaten Kotabaru· Lokasi Kasus Pembatalan SertifikatKabupaten Seruyan· Lokasi RakorProvinsi Riau· Lokasi Pelayanan PertanahanKabupaten Indramayu· Lokasi Tinjauan Kawasan IndustriKabupaten Pandeglang· Lokasi PengajianProvinsi Aceh· Lokasi BencanaNTB· Provinsi Nusa Tenggara BaratRDTR· Rencana Detail Tata RuangBPN· Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalJPT Pratama· Pejabat Tinggi Pratama yang dilantikKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional· Kementerian yang dipimpin oleh Nusron WahidKomisi II DPR RI· Lembaga legislatif yang memanggil Menteri untuk klarifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Mitra dalam rapat koordinasi pencegahan korupsiPemerintah Daerah NTB· Pihak yang berkoordinasi dengan Menteri dalam integrasi data pertanahanBupati Singkil· Pejabat daerah yang berdiskusi dengan Menteri tentang kebun plasmaMahasiswa Surakarta· Kelompok mahasiswa yang diajak berdiskusi tentang hak ulayatATR/BPN· Kementerian yang dipimpin oleh Nusron WahidPemerintah Indonesia· Pemerintah pusat yang mengarahkan kebijakanRiau· Provinsi tempat pesan pelayanan disampaikanGolkar· Partai politik tempat Nusron Wahid menjadi pembicara kunci
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
84% dari 75 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
atrbpn.go.id memuat 20 artikel — paling banyak dari 48 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
1.387
artikel total · 14 bulan tercatat
586 positif 217 netral 55 negatif
Keberagaman Sumber Berita
326
media unik · dari 1.387 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- atrbpn.go.id157 · 11%
- Golkarpedia62 · 4%
- Kompasiana.com37 · 3%
- ANTARA News36 · 3%
- ANTARA News Papua Tengah36 · 3%
Berita Terkait (858)
Hari Kemerdekaan, Menteri Nusron Wahid dan Wamen Ossy Dermawan Hadiri Agenda Kenegaraan di DPR RI
suaraindonesia-news.com · 30 Agustus 2026
NetralTeks bersifat informatif/faktual tentang kegiatan Nusron Wahid tanpa penilaian positif atau negatif
Uji Coba di 17 Kantah, Dirjen PHPT Ajak Masyarakat Ikut Menyempurnakan Layanan Peralihan Hak 10 Hari
AcehEkspres.com · 29 Agustus 2026
PositifDirjen PHPT mengajak masyarakat menyempurnakan layanan peralihan hak 10 hari, mencerminkan kebijakan positif dalam transformasi layanan pertanahan.
HUT ke-81 Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Tiga Program Transformasi Pelayanan
TUNTAS MEDIA · 28 Agustus 2026
PositifPeluncuran tiga program transformasi pelayanan pada HUT ke-81 RI menunjukkan kinerja dan produktivitas legislasi yang progresif bagi masyarakat.
