CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Natalius Pigai, S.I.P.

Natalius Pigai, S.I.P.

PositifBandingkan
Kementerian

Papua Tengah, 28 Juni 1975

Jabatan

Menteri Hak Asasi Manusia

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

—

Periode

2024-Sekarang

Artikel Terindeks

740

InstagramTwitter / X

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 740 artikel

31% positif54% netral15% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

politikhukumkebijakanHAMhak asasi manusiakeamananhoakssosialkonflik

Skor Meritokrasi

70

Meritokratis

Penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia cukup meritokratis. Pengalaman beliau di Komnas HAM dan keterlibatan dalam isu-isu HAM memberikan dasar yang relevan untuk jabatan tersebut. Namun, latar belakang pendidikan formalnya di bidang Ilmu Pemerintahan perlu dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang hukum dan kebijakan HAM.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Ilmu Pemerintahan memberikan landasan teoritis yang berguna, tetapi kurang spesifik dalam bidang Hak Asasi Manusia. Pendidikan tambahan atau pelatihan khusus di bidang hukum HAM akan meningkatkan relevansi pendidikan.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai penyelidik dan komisioner di Komnas HAM sangat relevan, memberikan pemahaman praktis tentang isu-isu HAM dan mekanisme penegakannya. Keterlibatan dalam organisasi seperti KontraS dan WALHI juga menunjukkan komitmen terhadap isu-isu sosial dan lingkungan yang terkait dengan HAM.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman sebagai Komisioner Komnas HAM
  • +Keterlibatan dalam organisasi HAM (KontraS, WALHI)

Faktor Pengurang

  • −Latar belakang pendidikan kurang spesifik di bidang HAM
  • −Informasi penghargaan tidak tersedia

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (9)

1998
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2024–sekarangMenteri Hak Asasi Manusia — Kabinet Merah Putih
  • Pekerjaan2012–2017Komisioner — Komnas HAM
  • Organisasi2010–sekarangRumah Perubahan — Penasihat
  • Pendidikan1999Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" — Ilmu Pemerintahan (S-1)
  • Pekerjaan1999–2004Staf Khusus Menteri — Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  • Organisasi1998–1999KontraS — Staf / Aktivis

Tanpa Periode

Penyelidik· Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)· Anggota
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)· Anggota

Kontroversi (121)

Wacana Pembentukan Tim Asesor untuk Aktivis HAMSedang

Natalius Pigai mewacanakan pembentukan tim asesor untuk aktivis HAM, yang kemudian dibatalkan karena menuai kritik.

Sumber
Pernyataan Amien RaisSedang

Natalius Pigai mengkritik pernyataan Amien Rais dan menyebutnya melanggar HAM.

Sumber
Dugaan Pelanggaran oleh Daycare di YogyaSedang

Menteri HAM menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh daycare di Yogya.

Sumber
Rencana Pembentukan Tim Asesor Aktivis HAMSedang

Natalius Pigai mengusulkan pembentukan tim asesor untuk menentukan status pembela HAM, yang menuai kritik dari berbagai pihak.

Sumber
Pernyataan Amien Rais Diduga Melanggar HAMRendah

Natalius Pigai menilai pernyataan Amien Rais berpotensi melanggar HAM.

Sumber
Klaim Kematian Prajurit TNI di Lebanon Bukan Pelanggaran HAMRendah

Natalius Pigai diklaim menyatakan bahwa kematian prajurit TNI di Lebanon bukan pelanggaran HAM, yang kemudian dibantah.

Sumber
Hoaks Natalius Pigai Menyatakan Yaqut Korupsi Sesuai ProsedurTinggi

Beredar hoaks yang mengklaim Natalius Pigai menyatakan Yaqut melakukan korupsi sesuai prosedur dan tidak melanggar HAM.

Sumber
Kasus Penyiraman Air KerasRendah

Natalius Pigai menyatakan kasus penyiraman air keras tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya.

Sumber
Hak Hapus Jejak Digital (Right to be Forgotten)Sedang

Usulan Natalius Pigai untuk memasukkan hak hapus jejak digital ke dalam RUU HAM.

Sumber
Hoaks Kematian Prajurit TNI di Lebanon Bukan Masalah HAMTinggi

Berita hoaks yang menyebutkan Natalius Pigai mengatakan kematian prajurit TNI di Lebanon bukan masalah HAM.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (154)

Natalius Pigai· Menteri HAMAmien Rais· Tokoh PolitikFeri Amsari· Pengkritik PemerintahUbedilah Badrun· Pengkritik PemerintahTeddy· SeskabYaqut Cholil Qoumas· Tidak DiketahuiGuntur Romli· Tidak DiketahuiMeutya Hafid· Tidak DiketahuiDPR· Lembaga LegislatifKomnas HAM· Lembaga HAMYaqut· Tidak DiketahuiUbaedilah Badrun· Tidak DiketahuiTNI· MiliterPartai Ummat· Partai PolitikPolri· KepolisianKementerian HAM· Lembaga pemerintah yang menjadi fokus kritikDPR RI· Lembaga legislatif yang mengawasi anggaranIndonesia· Negara tempat kebijakan diterapkanPurbaya· MenteriPigai· Menteri HAMPrabowo· Pihak yang disebut direndahkanDewan HAM PBB· Organisasi internasionalPuncak, Papua Tengah· Lokasi kejadian penembakanPapua· Wilayah fokus upaya perdamaianAndrie Yunus· Subjek kasus peradilan militerPemerintah· Pihak yang tidak bisa intervensi peradilan militerMayor Teddy· Objek serangan Amien RaisPeradilan Militer· Sistem hukumTNI-Polri· Institusi keamanan negaraPegawai Kementerian HAM· Pegawai negeri yang menggugat Menteri

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #10 dari 16 anggota Kementerian (skor 70).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

12 kontroversi tercatat — rata-rata di Kementerian adalah 5.2.

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

52% dari 128 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 6 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota Kementerian

Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Tempo.co memuat 11 artikel — paling banyak dari 69 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.201

artikel total · 74 bulan tercatat

228 positif 400 netral 112 negatif

Keberagaman Sumber Berita

291

media unik · dari 1.201 artikel

Liputan beragam · top 10%

Top 5 Media

  • Kompas.com117 · 10%
  • ANTARA News54 · 4%
  • Tempo.co44 · 4%
  • CNN Indonesia29 · 2%
  • Babel Insight28 · 2%

Berita Terkait (740)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan menembak langsung pelaku begal di tempat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Menurut P

facebook.com · 24 Mei 2026

Netral

Pernyataan faktual yang sama tentang kebijakan tanpa muatan emosional

Menteri Pigai Larang Tembak Begal? Begini Sikap Polisi

Kompas.com · 24 Mei 2026

Netral

Laporan sikap Menteri yang bersifat informatif, bukan evaluatif

Kritik Natalius Pigai, Pakar: Polisi Miliki Kewajiban Lindungi Masyarakat dari Kejahatan

SINDOnews Nasional · 24 Mei 2026

Netral

Kritik Natalius Pigai, Pakar: Polisi Miliki Kewajiban Lindungi Masyarakat dari Kejahatan

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

Kebijakan Publik
Hukum dan HAM
kesehatan
pendidikan
internasional
korupsi
birokrasi
hubungan internasional
diplomasi
peran Indonesia di kancah global
masyarakat adat
karir
ekonomi
bisnis
kebudayaan
media
kinerja
survei
pemilu
kepegawaian
kebijakan HAM
LGBT
konflik sosial
teknologi
perundang-undangan

Topik Utama

Hak Asasi ManusiaRUU HAMKebebasan BerpendapatKasus Penembakan di PapuaHak DigitalPembela HAMHak Asasi Manusia (HAM)Sertifikasi Aktivis HAMHak untuk DilupakanKriteria Aktivis HAMPerlindungan Aktivis HAMKasus Pelanggaran HAMPapuaTim Asesor Aktivis HAMTim Asesor HAMRevisi UU HAMHak untuk dilupakan (Right to be Forgotten)Kriteria Pembela HAMJabatan SipilPelanggaran HAMStatus Aktivis HAMpenetapan status aktivisanggaran kementeriankontroversi kebijakanPernyataan Amien RaisPosisi Indonesia di Dewan HAM PBBPenembakan di Papuapengisian jabatan sipil oleh TNI-Polriperdamaian di Papuapenanganan hoaks dan pencatutan namastatus aktivis dan pembela HAMkewenangan pemerintah dalam hak asasi manusiaPeradilan MiliterKebijakan Publikpotensi pelanggaran HAMfenomena TNI-Polri isi jabatan sipilgugatan pegawai Kementerian HAMpenyelesaian konflik Papuahoaks dan disinformasikebebasan perspenegakan hukumkasus kematian warga Kembrudata korban pelanggaran HAMKeputusan politik tingkat tinggiPendekatan dialogPerdamaiankekerasan di Papuakematian wargakeputusan bersama tingkat nasionalgugatan ke PTUNpembatasan nobar filmpenegakan hukum melalui putusan pengadilanpenguatan independensi komisioner lembaga HAMkonflik PapuaPelarangan Nobar Film Pesta BabiRevisi Undang-Undang Hak Asasi ManusiaTransparansi Peradilan Militerkeracunan program MBGkelayakan dapur SPPGblacklist pengelola MBGpertanggungjawaban pelanggaran HAMKeracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SurabayaEvaluasi total dan perbaikan tata kelola program MBGUsulan pembentukan Dinas Gizi Daerah untuk mengawasi program MBGPelarangan dan pembubaran sepihak sesi nonton bareng (nobar) film Pesta BabiDemonstrasi mahasiswa Papua yang menuntut bertemu Menteri HAMKeracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG)Pengelolaan Dapur SPPGPembentukan Dinas GiziKebebasan berekspresi dan hukumKunjungan korban keracunan makananProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)pelarangan filmputusan pengadilanprotes mahasiswakeracunan makananevaluasi tata kelolaPelarangan nobar filmKebersamaan untuk kemajuan bangsaPenolakan stigma intoleranKesadaran HAM dari kampusRespon situasi di Papua TengahPengiriman tim ke DogiyaiRUU Masyarakat AdatPengesahan RUUPenolakan wacana tembak di tempat bagi begal tanpa proses hukumPelanggaran HAM pada siaran langsung sidang pengadilan yang belum inkrahTanggapan terkait film Pesta BabiPembelaan terhadap Kota Depok dari tuduhan sebagai kota intoleranRUU Masyarakat Adat dan usulan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat AdatPeran pers sebagai pilar penting pembangunan peradaban HAMKlaim kondisi keamanan Indonesia yang sangat baikProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menurunkan ketimpangan ekonomiJalur diplomasi pemerintah terkait 9 WNI yang diculik tentara IsraelPenolakan kebijakan tembak di tempat untuk pelaku begalPeran pers sebagai mitra strategis dan pilar pembangunan peradaban HAMFokus RUU Masyarakat Adat pada pengakuan dan perlindungan komunitas adatKeselamatan warga dan hak masyarakat atas keamananPenanganan pelaku begalProsedur penegakan hukumKritik publik terhadap pejabatLarangan polisi menembak mati begal dan penjahatPerlindungan kebebasan berpendapat oleh negaraDukungan terhadap kebebasan pers IndonesiaKlaim keberhasilan program MBGpenghapusan Kementerian HAManggaran HABIS sia-siakelas jurnalis HAMpenegakan HAM terhadap pelaku begalpenentuan status aktivis HAMforum HAM Asiakebebasan akademikteror terhadap aktivisundang-undang HAM perlu direvisikerjasama internasional di bidang HAM dan perdaganganrevisi undang-undang HAMpenanganan kasus HAM di Papuapernyataan kontroversial tentang reformasi dan KPKkritik terhadap penanganan bullyingaspirasi masyarakat terhadap KUHAP baruhoaks yang mengaitkan dirinya dengan isu TNI di Papuausul ruang demonstrasi di halaman DPRambisi Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBBKomnas HAMHoaksKeamanan di PapuaLangkah Hukumrevisi undang-undangtoleransikebebasan beragamaunjuk rasagugatan hukumrasismepenyerangan aktivis KontraSteror terhadap influencerpembangunan nasional berbasis HAMisu reshuffle kabinetpembelaan begalkinerja KemenHAMgugatan internalkepercayaan masyarakatperlindungan HAMkondisi keamanan di Papuapembangunan nasionalperan mahasiswaposisi internasional IndonesiaHoaks pernyataan Natalius Pigai terkait HAMGugatan pegawai KemenHAM terhadap Natalius PigaiPenambahan anggaran KemenHAM tahun 2027Kasus penyekapan wanita di BandungPembungkaman kritik terkait RU UHAMDemonstrasi dan peraturan di Bundaran HIKredibilitas YLBHI di bidang HAMhubungan diplomatik Indonesia-Prancisperwakilan pemerintah RI di acara kemerdekaan Pranciskerjasama bilateralperundunganmasyarakat adatsertifikasi HAM untuk promosi Kapolsekpernyataan tentang LGBTrepresentasi negara di HUT Kemerdekaan Prancispengelolaan APBNlayanan HAMpajakbullyingkorban rasiskepercayaan publikkemitraan Indonesia-Prancisreformasi Polisihoaks tentang permintaan belanja Rp1 juta per bulan di koperasiusulan sertifikasi HAM untuk ASN dan TNI-Polrisertifikasi HAM sebagai syarat naik pangkattanggapan Polri terhadap usulan sertifikasi HAMisu bullying dan pernyataan Menteri HAMhoaks ajakan belanja Rp1 juta per bulan di Kopdespengajuan sertifikasi HAM sebagai syarat kenaikan pangkat Polisikerjasama strategis Indonesia-Prancispendidikan HAManggaran Rp20 triliun dan terobosanHak LGBTPemantauan konflik di AdonaraGugatan pegawai KemenHAMbentrok warga di Flores Timurkonflik Adonarapenyelesaian lewat jalur adatpendekatan budayapengiriman tim pemantaukarierjabatan Menteri HAMlatar belakangprestasidakwah berperspektif HAMpenguatan dakwahdakwahperspektif HAMpernyataan tentang HAM dan kematian prajurit TNI di Lebanonpermintaan belanja di koperasi merah putihajakan belanja Rp1 juta di Kopdesfact-check viralkopdessayembara tangkap begallarangan main hakim sendirisertifikat HAM sebagai syarat naik jabatanpenilaian kepatuhan HAM perusahaankasus MatramanLondo Irengsalam 'I Love You Wartawan'HAM dalam bisnispolemik Londo Irengbentrok di Matraman Murnikriminalitasinvestasiklarifikasi istilah Londo Irengstigma terhadap Masyarakat Indonesia Timurkepatuhan HAMbisnis dan HAMregulasi bisnis dan HAMsinergitas lintas sektoralrekomendasi buku karya orang baratimplementasi HAM di berbagai sektorkritik terhadap sayembara tangkap begalrekomendasi bukuajakan belanja di kopdesliterasikarya sastra baratjabatan Polri yang dapat diisi oleh sipilhoaks tentang persetujuan Natalius Pigai terhadap Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumahbudaya baratsurvei IPOkinerja menteriperingkat kinerjapercepatan pemilu 2029tantangan politikpembatasan rekening demotransparansi TNI-Polri di Papuasanksi pelanggar HAMadvokasi warga di wilayah konflikgugatan terhadap pegawai Kemen HAM yang dimutasimutasi pegawai Kemen HAMkeputusan pengadilan atas gugatankebijakananti korupsiintegritasadvokasi hak warga daerah konflikpenerimaan masyarakat terhadap LGBTperlindungan hak warga negaraPembangunan Ekonomi BerkeadilanHuman Rights Indonesia 2036Efek Samping AIKritik Lembaga SurveiKej Progresifancaman AI terhadap pekerjaanpembangunan dan hak asasi manusiapencegahan kejahatan AItantangan politik terhadap Budi Ariejabatan sipil di Polriprotes parlemen terhadap kebijakanRUU Perampasan AsetHak Milik RakyatKajian Human Rights Indonesia 2036NeurorightsPengadangan Massa Demo di Bundaran HIPendidikan HAM Indonesia Mencapai Rekor DuniaPerlindungan hak milik rakyatPotensi penyalahgunaan RUUSasaran hanya koruptorDampak terhadap rakyat biasaSertifikasi HAM sebagai syarat kenaikan jabatan

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

SINDOnews Nasional · 24 Mei 2026

Negatif

Judul mengandung kata 'Kritik Natalius Pigai' yang menyoroti hal negatif

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan aparat kepolisian tidak boleh melakukan tindakan menembak langsung pelaku begal di tempat tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Menurut P

facebook.com · 24 Mei 2026

Netral

Berisi pernyataan faktual Menteri tentang larangan tembak langsung tanpa penilaian nilai

Hotman Paris Kritik Keras Menteri HAM Natalius Pigai Soal Begal: Apa Anda Cocok Jadi Menteri?

Bangkapos.com · 24 Mei 2026

Negatif

Menggunakan frasa 'Kritik Keras' dan pertanyaan retoris yang mengejek Menteri

Sahroni ke Pigai: Bapak kan Menteri HAM, Harus Bela Masyarakat, Jangan Terkesan Dukung Begal

Akurat.co · 23 Mei 2026

Netral

Tanggapi Menteri Pigai, PDIP: Kan Tembak di Tempat Bisa Saja di Bagian Kaki

Warta Ekonomi · 23 Mei 2026

Netral

Menteri Pigai: Pers Jadi Pilar Pembangunan Peradaban HAM

Rmol.id · 23 Mei 2026

Netral

Hotman Paris Geram soal Larangan Tembak Begal: Masyarakat Juga Punya Hak Aman

Akurat Sumsel · 23 Mei 2026

Netral

Pigai Larang Begal Ditembak, Polisi: Keselamatan Warga yang Utama!

indoposco · 23 Mei 2026

Netral

Dilarang Menteri HAM, Polda Metro Jaya Punya Alasan Kekeuh Tembak Begal di Tempat

GridOto.com · 23 Mei 2026

Netral

Andreas Hugo Kritik Pigai, Tembak di Tempat Bukan Membunuh, tapi Melumpuhkan Begal

gesuri.id · 23 Mei 2026

Netral

Pigai Minta Pers Kawal HAM dan Demokrasi di Kelas Jurnalis Bandung

RM.ID · 23 Mei 2026

Netral

Natalius Pigai Larang Tembak Begal di Tempat, Polda Metro Jaya Buka Suara

SINDOnews Daerah · 23 Mei 2026

Netral

Menteri Pigai Sebut Begal Tak Boleh Ditembak di Tempat

detikcom · 22 Mei 2026

Netral

PMPHI Minta Menteri Natalius Pigai Jangan 'Asbun' Bela Begal

Suara Pembaharuan · 22 Mei 2026

Netral

Kementerian HAM Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Adat ke DPR RI

Babel Insight · 22 Mei 2026

Positif

dorong pengesahan RUU Masyarakat Adat menunjukkan aksi kebijakan konstruktif

Fakta-fakta Penolakan Natalius Pigai soal Wacana Tembak Mati Begal

Media Indonesia · 22 Mei 2026

Netral

menyajikan fakta penolakan Pigai soal wacana tembak mati begal secara informatif

Terkait Begal, Gandi : Pigai Perlu Segera Diperiksa ke RS dan 'Dibuang' Presiden

Medan Pos · 22 Mei 2026

Negatif

kritik Gandi bahwa Pigai perlu diperiksa ke RS menimbulkan persepsi negatif

←←Sebelumnya16 / 37Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata