Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- —
- Usia
- 51 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penunjukan Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia cukup meritokratis. Pengalaman beliau di Komnas HAM dan keterlibatan dalam isu-isu HAM memberikan dasar yang relevan untuk jabatan tersebut. Namun, latar belakang pendidikan formalnya di bidang Ilmu Pemerintahan perlu dilengkapi dengan pemahaman mendalam tentang hukum dan kebijakan HAM.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif740 artikel
+228·400−112
—
Liputan & Sumber
291media unik
- Kompas.com10%
- ANTARA News4%
- Tempo.co4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Hak Asasi ManusiaRUU HAMKebebasan BerpendapatKasus Penembakan di PapuaHak DigitalPembela HAMHak Asasi Manusia (HAM)Sertifikasi Aktivis HAMHak untuk DilupakanKriteria Aktivis HAMPerlindungan Aktivis HAMKasus Pelanggaran HAMPapuaTim Asesor Aktivis HAMTim Asesor HAMRevisi UU HAMHak untuk dilupakan (Right to be Forgotten)Kriteria Pembela HAMJabatan SipilPelanggaran HAMStatus Aktivis HAMpenetapan status aktivisanggaran kementeriankontroversi kebijakanPernyataan Amien RaisPosisi Indonesia di Dewan HAM PBBPenembakan di Papuapengisian jabatan sipil oleh TNI-Polriperdamaian di Papuapenanganan hoaks dan pencatutan namastatus aktivis dan pembela HAMkewenangan pemerintah dalam hak asasi manusiaPeradilan MiliterKebijakan Publikpotensi pelanggaran HAMfenomena TNI-Polri isi jabatan sipilgugatan pegawai Kementerian HAMpenyelesaian konflik Papuahoaks dan disinformasikebebasan perspenegakan hukumkasus kematian warga Kembrudata korban pelanggaran HAMKeputusan politik tingkat tinggiPendekatan dialogPerdamaiankekerasan di Papuakematian wargakeputusan bersama tingkat nasionalgugatan ke PTUNpembatasan nobar filmpenegakan hukum melalui putusan pengadilanpenguatan independensi komisioner lembaga HAMkonflik PapuaPelarangan Nobar Film Pesta BabiRevisi Undang-Undang Hak Asasi ManusiaTransparansi Peradilan Militerkeracunan program MBGkelayakan dapur SPPGblacklist pengelola MBGpertanggungjawaban pelanggaran HAMKeracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SurabayaEvaluasi total dan perbaikan tata kelola program MBGUsulan pembentukan Dinas Gizi Daerah untuk mengawasi program MBGPelarangan dan pembubaran sepihak sesi nonton bareng (nobar) film Pesta BabiDemonstrasi mahasiswa Papua yang menuntut bertemu Menteri HAMKeracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG)Pengelolaan Dapur SPPGPembentukan Dinas GiziKebebasan berekspresi dan hukumKunjungan korban keracunan makananProgram Makan Bergizi Gratis (MBG)pelarangan filmputusan pengadilanprotes mahasiswakeracunan makananevaluasi tata kelolaPelarangan nobar filmKebersamaan untuk kemajuan bangsaPenolakan stigma intoleranKesadaran HAM dari kampusRespon situasi di Papua TengahPengiriman tim ke DogiyaiRUU Masyarakat AdatPengesahan RUUPenolakan wacana tembak di tempat bagi begal tanpa proses hukumPelanggaran HAM pada siaran langsung sidang pengadilan yang belum inkrahTanggapan terkait film Pesta BabiPembelaan terhadap Kota Depok dari tuduhan sebagai kota intoleranRUU Masyarakat Adat dan usulan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat AdatPeran pers sebagai pilar penting pembangunan peradaban HAMKlaim kondisi keamanan Indonesia yang sangat baikProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menurunkan ketimpangan ekonomiJalur diplomasi pemerintah terkait 9 WNI yang diculik tentara IsraelPenolakan kebijakan tembak di tempat untuk pelaku begalPeran pers sebagai mitra strategis dan pilar pembangunan peradaban HAMFokus RUU Masyarakat Adat pada pengakuan dan perlindungan komunitas adatKeselamatan warga dan hak masyarakat atas keamananPenanganan pelaku begalProsedur penegakan hukumKritik publik terhadap pejabatLarangan polisi menembak mati begal dan penjahatPerlindungan kebebasan berpendapat oleh negaraDukungan terhadap kebebasan pers IndonesiaKlaim keberhasilan program MBGpenghapusan Kementerian HAManggaran HABIS sia-siakelas jurnalis HAMpenegakan HAM terhadap pelaku begalpenentuan status aktivis HAMforum HAM Asiakebebasan akademikteror terhadap aktivisundang-undang HAM perlu direvisikerjasama internasional di bidang HAM dan perdaganganrevisi undang-undang HAMpenanganan kasus HAM di Papuapernyataan kontroversial tentang reformasi dan KPKkritik terhadap penanganan bullyingaspirasi masyarakat terhadap KUHAP baruhoaks yang mengaitkan dirinya dengan isu TNI di Papuausul ruang demonstrasi di halaman DPRambisi Indonesia menjadi presiden Dewan HAM PBBKomnas HAMHoaksKeamanan di PapuaLangkah Hukumrevisi undang-undangtoleransikebebasan beragamaunjuk rasagugatan hukumrasismepenyerangan aktivis KontraSteror terhadap influencerpembangunan nasional berbasis HAMisu reshuffle kabinetpembelaan begalkinerja KemenHAMgugatan internalkepercayaan masyarakatperlindungan HAMkondisi keamanan di Papuapembangunan nasionalperan mahasiswaposisi internasional IndonesiaHoaks pernyataan Natalius Pigai terkait HAMGugatan pegawai KemenHAM terhadap Natalius PigaiPenambahan anggaran KemenHAM tahun 2027Kasus penyekapan wanita di BandungPembungkaman kritik terkait RU UHAMDemonstrasi dan peraturan di Bundaran HIKredibilitas YLBHI di bidang HAMhubungan diplomatik Indonesia-Prancisperwakilan pemerintah RI di acara kemerdekaan Pranciskerjasama bilateralperundunganmasyarakat adatsertifikasi HAM untuk promosi Kapolsekpernyataan tentang LGBTrepresentasi negara di HUT Kemerdekaan Prancispengelolaan APBNlayanan HAMpajakbullyingkorban rasiskepercayaan publikkemitraan Indonesia-Prancisreformasi Polisihoaks tentang permintaan belanja Rp1 juta per bulan di koperasiusulan sertifikasi HAM untuk ASN dan TNI-Polrisertifikasi HAM sebagai syarat naik pangkattanggapan Polri terhadap usulan sertifikasi HAMisu bullying dan pernyataan Menteri HAMhoaks ajakan belanja Rp1 juta per bulan di Kopdespengajuan sertifikasi HAM sebagai syarat kenaikan pangkat Polisikerjasama strategis Indonesia-Prancispendidikan HAManggaran Rp20 triliun dan terobosanHak LGBTPemantauan konflik di AdonaraGugatan pegawai KemenHAMbentrok warga di Flores Timurkonflik Adonarapenyelesaian lewat jalur adatpendekatan budayapengiriman tim pemantaukarierjabatan Menteri HAMlatar belakangprestasidakwah berperspektif HAMpenguatan dakwahdakwahperspektif HAMpernyataan tentang HAM dan kematian prajurit TNI di Lebanonpermintaan belanja di koperasi merah putihajakan belanja Rp1 juta di Kopdesfact-check viralkopdessayembara tangkap begallarangan main hakim sendirisertifikat HAM sebagai syarat naik jabatanpenilaian kepatuhan HAM perusahaankasus MatramanLondo Irengsalam 'I Love You Wartawan'HAM dalam bisnispolemik Londo Irengbentrok di Matraman Murnikriminalitasinvestasiklarifikasi istilah Londo Irengstigma terhadap Masyarakat Indonesia Timurkepatuhan HAMbisnis dan HAMregulasi bisnis dan HAMsinergitas lintas sektoralrekomendasi buku karya orang baratimplementasi HAM di berbagai sektorkritik terhadap sayembara tangkap begalrekomendasi bukuajakan belanja di kopdesliterasikarya sastra baratjabatan Polri yang dapat diisi oleh sipilhoaks tentang persetujuan Natalius Pigai terhadap Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumahbudaya baratsurvei IPOkinerja menteriperingkat kinerjapercepatan pemilu 2029tantangan politikpembatasan rekening demotransparansi TNI-Polri di Papuasanksi pelanggar HAMadvokasi warga di wilayah konflikgugatan terhadap pegawai Kemen HAM yang dimutasimutasi pegawai Kemen HAMkeputusan pengadilan atas gugatankebijakananti korupsiintegritasadvokasi hak warga daerah konflikpenerimaan masyarakat terhadap LGBTperlindungan hak warga negaraPembangunan Ekonomi BerkeadilanHuman Rights Indonesia 2036Efek Samping AIKritik Lembaga SurveiKej Progresifancaman AI terhadap pekerjaanpembangunan dan hak asasi manusiapencegahan kejahatan AItantangan politik terhadap Budi Ariejabatan sipil di Polriprotes parlemen terhadap kebijakanRUU Perampasan AsetHak Milik RakyatKajian Human Rights Indonesia 2036NeurorightsPengadangan Massa Demo di Bundaran HIPendidikan HAM Indonesia Mencapai Rekor DuniaPerlindungan hak milik rakyatPotensi penyalahgunaan RUUSasaran hanya koruptorDampak terhadap rakyat biasaSertifikasi HAM sebagai syarat kenaikan jabatan
—
Kategori Pemberitaan
politikhukumkebijakanHAMhak asasi manusiakeamananhoakssosialkonflikKebijakan PublikHukum dan HAMkesehatanpendidikaninternasionalkorupsibirokrasihubungan internasionaldiplomasiperan Indonesia di kancah globalmasyarakat adatkarirekonomibisniskebudayaanmediakinerjasurveipemilukepegawaiankebijakan HAMLGBTkonflik sosialteknologiperundang-undangan
—
Kontroversi & Entitas
121
Kontroversi
154
Entitas
High 30Med 64Low 25
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 4
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 1
- Rentang Karir
- 26 tahun
- Aktif Sejak
- 1998
—