Jabatan
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
987
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 987 artikel
26% positif57% netral17% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cukup meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum tata negara dan pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik mendukung kompetensinya dalam jabatan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang kurang dieksplorasi dalam data yang tersedia.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1, S2, dan S3 di bidang Hukum Tata Negara sangat relevan dengan jabatan Menko Polhukam. Pendidikan ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan politik Indonesia.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pengajar dan Guru Besar bidang Politik Hukum di UII, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, memberikan pengalaman praktis dan jaringan yang luas. Pengalaman ini mendukung kemampuan dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang Hukum Tata Negara
- +Pengalaman mengajar dan menjadi Guru Besar di bidang Politik Hukum
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan
Faktor Pengurang
- −Data riwayat organisasi tidak lengkap, sehingga sulit menilai kontribusi dan relevansinya secara detail.
- −Tidak ada informasi mengenai pengalaman di pemerintahan sebelum menjabat sebagai menteri, yang bisa menjadi nilai tambah.
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (17)
1983
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2000–sekarangGuru Besar bidang Politik Hukum — Universitas Islam Indonesia (UII)
- Pendidikan1993Universitas Gajah Mada (UGM) — S3 Ilmu Hukum Tata Negara
- Pendidikan1983Universitas Islam Indonesia (UII) — Hukum Tata Negara
- Pekerjaan1983–sekarangPengajar — Universitas Islam Indonesia (UII)
Tanpa Periode
SD Negeri
Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah
Pondok Pesantren Somber Lagah
Pendidikan Guru Agama Negeri
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta· Hukum dan Tata Negara
Universitas Gajah Mada (UGM)· Sastra Arab
Universitas Gajah Mada (UGM)· S2 Ilmu Politik
Pelajar Islam Indonesia (PII)
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia· Ketua
Forum Keluarga Madura Yogyakarta· Dewan Pengasuh
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)· Ketua Presidium
Penghargaan
2013Bintang Mahaputera Adipradana
Kontroversi (246)
Kritik sidang militer Andrie YunusTinggi
Mahfud MD mengkritik pernyataan hakim militer dalam sidang kasus Andrie Yunus, menilai sikap tersebut tidak profesional dan menimbulkan kontroversi publik.
SumberPernyataan hakim militer dalam kasus air kerasSedang
Mahfud MD menilai pernyataan hakim militer dalam sidang kasus air keras aktivis KontraS tidak tepat, memicu perdebatan tentang independensi peradilan.
SumberHoaks penunjukan Mahfud MD sebagai pimpinan KPKRendah
Beredar berita palsu bahwa Presiden Prabowo menunjuk Mahfud MD dan Ahok sebagai pimpinan KPK, yang kemudian dibantah resmi.
SumberPandangan militeristik tidak cocok untuk PolriSedang
Mahfud MD berulang kali menegaskan bahwa paradigma militeristik tidak sesuai untuk Polri, menimbulkan perdebatan dengan pihak yang mendukung struktur militer dalam kepolisian.
SumberKekeliruan menafsirkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025Sedang
Mahfud MD dikritik karena menafsirkan Peraturan Polisi secara keliru, menimbulkan kebingungan di kalangan aparat.
SumberHoaks usulan penghapusan tilang lalu lintasRendah
Berita palsu menyebut Mahfud MD mengusulkan penghapusan tilang lalu lintas, yang kemudian dibantah oleh pihaknya.
SumberHoaks dugaan ijazah palsuRendah
Beredar rumor bahwa Mahfud MD memiliki ijazah palsu, namun tidak ada bukti dan dinyatakan hoaks.
Sumberpenyiraman Andrie YunusSedang
Mahfud MD menanggapi tuduhan penyiraman terhadap Andrie Yunus dengan menyatakan bahwa di TNI-Polri tidak ada tindakan tanpa perintah, menimbulkan perdebatan publik tentang akuntabilitas aparat.
SumberUsulan Ambang Batas ParlemenSedang
Mahfud MD mengusulkan penghapusan atau penurunan ambang batas parlemen menjadi nol persen atau pemberlakuan fraksi threshold, menyoroti sekitar 17 juta suara pemilu 2024 yang terbuang sia-sia.
SumberPenolakan Polri di Bawah KementerianSedang
Mahfud MD dan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menolak usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian, dengan alasan rawan dipolitisasi dan harus tetap di bawah Presiden.
SumberJaringan & Asosiasi (247)
Prabowo Subianto· Ketua Komisi Percepatan Reformasi PolriJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan konstitusiMahfud MD· Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananPresiden Prabowo Subianto· Presiden Republik IndonesiaPolri· Kepolisian Negara Republik IndonesiaAndrie Yunus· Mantan Kepala Kepolisian DaerahKomisi Reformasi Polri· Lembaga yang mengawasi reformasi kepolisianKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiPemerintah Indonesia· Pemerintah pusatTNI· Tentara Nasional IndonesiaLebanon· Negara tempat penempatan prajurit TNIKomisi Reformasi· Komisi yang membahas reformasi institusi keamananSusi Pudjiastuti· Disebut dalam hoaksBasuki Tjahaja Purnama (Ahok)· Disebut dalam hoaksUceng· Narasumber FGDSoimah· Tuan rumah pernikahanKPRP (Komisi Percepatan Reformasi Polri)· Komisi yang dipimpin Mahfud MDKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)· Lembaga Pemberantasan KorupsiAkpol (Akademi Kepolisian)· Lembaga Pendidikan KepolisianGKSR (Gerakan Keadilan Sosial Rakyat)· Penyelenggara FGDParlemen· Lembaga LegislatifKementerian· Lembaga EksekutifIndonesia· NegaraMahfud MD· Menko Polhukam dan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP)Prabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia yang menerima laporan reformasi PolriPolri· Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi objek reformasiKPRP· Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menyusun rekomendasi reformasiOSO· Politikus yang berpartisipasi dalam diskusi soal ambang batas parlemenGKSR· Kelompok/gerakan yang mengusulkan fraksi gabungan dan menggelar FGD soal RUU Pemilu
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
56% dari 90 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kompas.com memuat 8 artikel — paling banyak dari 58 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 26 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
1.116
artikel total · 182 bulan tercatat
257 positif 567 netral 163 negatif
Keberagaman Sumber Berita
286
media unik · dari 1.116 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
- Kompas.com141 · 13%
- Warta Ekonomi94 · 8%
- Kompas.tv33 · 3%
- SINDOnews Nasional28 · 3%
- INAnews24 · 2%
Berita Terkait (186)
Mahfud MD Tekankan Pentingnya Etika & Logika dalam Putusan Hakim
Dandapala Digital · 5 Mei 2026
PositifMahfud MD menunjukkan integritas dan sikap politik yang baik dengan menekankan pentingnya etika dan logika dalam putusan hakim.
Diskusikan Hasil Kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Prabowo, Mahfud: Presiden Menguasai
Kompas.tv · 5 Mei 2026
NetralTeks ini adalah laporan faktual tentang kegiatan Mahfud Md dan kutipan ucapannya, tanpa sentimen positif atau negatif terhadap dirinya.
Mahfud MD: Hasil Rekomendasi Tim Reformasi Polri akan Ditetapkan Lewat Inpres atau Keppres
Kompas.com · 5 Mei 2026
NetralTeks secara faktual melaporkan pernyataan Mahfud MD mengenai penetapan rekomendasi reformasi Polri.
