Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Indonesia
DPR RI- Fraksi
- Provinsi
- —
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cukup meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum tata negara dan pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik mendukung kompetensinya dalam jabatan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang kurang dieksplorasi dalam data yang tersedia.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif987 artikel
+257·567−163
—
Liputan & Sumber
286media unik
- Kompas.com13%
- Warta Ekonomi8%
- Kompas.tv3%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
reformasi Polrirekruitmen Akpol tanpa titipanpembatasan rangkap jabatan anggota Polri lewat UU ASNpenempatan Polri di bawah Presiden vs kementerianpenghapusan ambang batas parlemen / fraksi thresholddorongan fraksi gabungan untuk menampung suara rakyatpenegakan hukum dan praktik penangkapanperadilan militer terkait kasus penyiraman air keraspenyusunan dan penyerahan laporan 3.000 halaman rekomendasiupaya pembuatan RUU perampasan asetjaminan keselamatan prajurit TNI di luar negeripenanganan dan klarifikasi terhadap hoakspenempatan Polri di bawah presidenantikorupsihoaks dan cek faktapersidangan militer dan perilaku hakimhukum berlandaskan Pancasilapembatasan masa jabatan Kapolripenanganan narkobahubungan dengan Presiden Prabowoparadigma militeristik dalam kepolisianperan dan fungsi Kompolnas sebagai pengawas independenpenyerahan rekomendasi reformasi kepada Presiden Prabowostatus Polri apakah berada di bawah kementeriankritik terhadap perilaku hakim militer dalam sidang Andrie Yunusetika dan logika putusan hakimhoaks dan disinformasi terkait pejabat publikAmbang Batas ParlemenSuara RakyatKasus Andrie YunusProyek WhooshHoaksKuliah Umumpertemuan dengan Joko Widodopeluncuran buku pemikiran Mahfud MDpenilaian kinerja Komnas HAMdorongan revisi UU Pemilupermintaan transparansi TNI terkait kasus Andrie Yunusintervensi politik dalam hukumkasus Chromebook Nadiem Makarimhoaks bantuan modal usaha dari rampasan aset koruptorhoaks distribusi tunjangan jutaan rupiahhoaks tentang ijazah palsu Joko WidodoPertemuan non-politik dengan Presiden Jokowi di pernikahan putra SoimahPengungkapan fenomena peradilan sesat dan intimidasi terhadap hakimUsulan penghapusan ambang batas parlemen menjadi nol persen atau fraksi thresholdAnalisis relasi politik dan hukum pasca-reformasi 1998Klarifikasi mengenai video Jusuf Kalla yang dimanipulasi untuk adu dombaPenegasan batas tugas dan wewenang Komisi Reformasi PolriDorongan pengesahan RUU Pemilu bersama tokoh hukum lainnyaTanggapan terhadap penetapan status Siaga 1 oleh Panglima TNIpemberantasan korupsireformasi kepolisiandugaan makarstatus tahananpengawalan sidangpenyebaran hoaksKeseimbangan antara demokrasi dan hukumBahaya kekuasaan sewenang-wenang akibat hukum tanpa demokrasiAncaman anarki dari demokrasi tanpa hukumInkonsistensi penegakan hukum di IndonesiaSupremasi hukum dan negara hukumKlarifikasi hoaks dan disinformasidemokrasihukumsupremasi hukumreformasi hukumnomokrasikebangsaankekuasaan absolutperadilan militeranggaran MBGpesantrenetika dan logika dalam putusan hakimmengenang tokoh pertahanankenaikan gaji hakimprediksi pilkada 2029roasting dan hukumpelarangan nobar filmpemilihan kepala daerahrekrutmen hakim MKPerpol 10/2025korban jadi tersangkaoperasi tangkap tangan kepala daerahpenegakan hukumdemokrasi dan pluralismeplea bargain dan restorative justicekasus chromebook Nadiemkorupsi hakim PN Depokpengadaan chromebooktuntutan pidanapembelaan pejabatpengelolaan MBGHAMkebijakan Polrikeanggotaan BoPpernyataan makarPenegakan hukum dan keadilanKebebasan berpendapat dan berekspresiKritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukumPerlindungan hak asasi manusia dan aktivis lingkunganSistem pemilihan umum dan ambang batas parlemenKontribusi bidang hukum terhadap pembangunan bangsaPeringatan tentang kehati-hatian dalam berdemokrasiKritik terhadap sistem pengadilan di IndonesiaAncaman demokrasi yang digunakan untuk membunuh demokrasiRelasi politik dan hukum pasca-reformasi 1998Keanggotaan Indonesia di Board of PeacePemikiran Gus Dur tentang negara sebagai alat kemaslahatan rakyatKritik aturan penempatan polisi aktif di jabatan sipilPembelaan hukum untuk komedian Pandji terkait materi komediTugas dan fungsi Komisi Reformasi PolriKlarifikasi hoaks mengenai desakan kepada KPK terkait harta kekayaan LuhutPenyerapan aspirasi dan masukan publik di YogyakartaTanggapan mengenai penetapan status Siaga I oleh Panglima TNIPengunduran diri dari kabinet pemerintahanNostalgia kuliner di kampung halamanDengar pendapat publik tentang reformasi PolriMasukan hukum dan ketatanegaraan untuk Komisi II DPRTanggapan terhadap pelaporan materi komedi Pandji Pragiwaksono ke polisiKegiatan keagamaan sebagai khatib di DKI JakartaPerdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelanggaran HAMDiskusi dan guyonan terkait kekalahan pada Pilpres 2024konstitusipemberantasan narkobapendidikan dan mahasiswagelar pahlawan nasionalpemberantasan mafia pangankegiatan keagamaanarti namakasus korupsipencalonan hakimshalat Idkerukunan antar umat beragamakunjungan masjidpembentukan DSIinterpretasi PERPOLbantuan sosial hoakskorupsi perpajakanstatus siaga 1keamanan masyarakatkritik terhadap ormas islamdemonstrasi dan ekonomiambang batas DPRkomisi reformasi kepolisiantantiemkebocoran data eksportata kelola eksporRUU perampasan asethak demonstrasi tanpa izin polisipembebasan tahanan politikbansos hasil perampasan asetkritik oligarkipenguatan PT DSImoral dan profesionalisme Polrihak bicara terdakwalegal standing pelaporanpraperadilanpelimpahan kasusKUHAPsistem hukumpengalihan penyidikanpelimpahan kasus Febrie Adriansyahprosedur pelimpahan kasus sesuai KUHAPetika jabatankorupsipolitik hukumKasus Febrie AdriansyahPengalihan kasus ke Kejaksaan AgungPeran KPK dalam penanganan kasusReformasi tata hukumUsulan masuk kabinet PrabowoHoaks pelantikan sebagai Jaksa AgungGelar akademik IrHubungan Polri dan Kejaksaan Agungbarter kasus Polri-Kejagungpengalihan kasus Febrie Adriansyahintegritas Kejaksaan Agungkabinet Prabowokorupsi mahasiswadugaan barter kasus antara Polri dan Kejaksaanusulan KPK mengambil alih kasuskekhawatiran terhadap sistem hukumkomentar terkait vonis Nadiem MakarimKerusakan institusi penegak hukumPenolakan pajak akibat korupsiFatwa NU terkait pajakhoaks program dana bantuan pensiunhoaks pelantikan jaksa agunghoaks tawaran bantuan uang tunaipelimpahan kasus KPK tidak sesuai KUHAPkritik terhadap Undang-Undang Simsalabimdugaan pendanaan aksi demonstrasi mahasiswapolarisasi aparat dan usul kembali ke pemerintahandemonstrasi mahasiswatransparansi pendanaan demonstrasipersatuan mahasiswapemerintahan Prabowo Subiantodugaan korupsi anak kesayangan presidenpelimpahan kasus eks Jampidsus Febriekasus korupsi tersangka FAkritik terhadap Menteri Keuangan Purbayapenggeledahan Polri dan praktik korupsifenomena UU 'Simsalabim'hoaks penunjukan pimpinan KPKdemo berbayar dan aktor di baliknyakasus suap BEM FH UBKdemo mahasiswa menolak UU Polriapelo masyarakat mencintai Polrikpk mengambil alihkonflik kepentinganhukum menjadi industri hukumpermintaan kepada prabowosurat terbukapernyataan hotman paristagihan janji presidenkasus ASABRIsurat terbuka kepada Prabowoklausul Patriot BondKPKpenyelesaian kasus korupsidesakan hukum berkeadilanpengambalian aset koruptorkesimpulan FPIkritik terhadap pejabat lainnegara islami vs negara islamhukum dan peran masyarakat sipilpemidanaan LGBTkriminalisasi dan korupsi (Jampidsus)penahanan Febrie di Rutan KPKdiskriminasi atribut dinas di Kejaksaan (rompi dan borgol)peran ormas islam (amar ma'ruf nahi mungkar)hukuman mati bagi koruptorpengalihan kasus dari Polri ke Kejaksaanregulasi LGBTnegara Islam vs negara Islamihoaks pengangkatan jaksa agungkritik terhadap kejaksaan agungnasihat kepada ormas Islampernyataan tentang negara Islamipendirian universitaspelanggaran aturankritik ke pejabat publikbansospenipuan media sosialPatriot BondMerah Putih BondUniversitas Republik Indonesia (URI)penegakan hukum berkeadilanekshumasi jenazah Sutrimosayembara tangkap begal KDMhoaks video bantuan usahahoaks dana bantuan usaha Rp 100 jutahukuman mati koruptorkebijakan spontan Prabowopolemiik Londo Irengkongres umat islamanti korupsimoral sebagai dasar hukumkritik pendirian universitasprosedur pendidikantalkshowpenegakan hukum berbasis integritaskorupsi Febrie Adriansyahpendirian Universitas RIkritik terhadap Prabowo Subiantolabel Londo Irengsistem hukum dan integritasKabinet BayanganEra Praboworeformasi jilid 2kritik terhadap pemerintahtransisi kekuasaanindustri hukumkebebasan dari kepentingan politikpemanipulasi hukummasyarakat sipilLGBTMUInarasi nasionalkesepakatan nasionalhukuman mati untuk koruptordukungan MUIpajak dan kontrak sosialboikot pajakkasus Febriereformasipeluncuran bukuinovasi mahasiswa dengan landasan hukum dan moralkasus Febrie Adriansyah dan MBGperingatan terhadap barter perkarakeaslian ijazah Presiden Jokowiproposal KPK mengambil alih kasus Febrie Adriansyahklarifikasi video peringatan situasi mencekamdugaan barter kasusrencana pengunduran diripertemuan dengan presidenkasus korupsi MBGdugaan bartertukar gulingpraperadilan ditolaktiga skenario penangananpenanganan perkara Febrie Adriansyahpilpres 2029gugatan terhadap Prabowo-Gibrandugaan barter kasus korupsi MBGsurvei mahaltidak memiliki uang dan partaikeputusan tidak maju pilpresimprovisasi kebijakankaitan dengan JokowiHubungan NU dan negaraNetralitas NU dari partai politikTransformasi pesantrenPancasila dan kebangsaanJabatan Pimpinan KPKHukum dan tata negarakekuasaanP2SKFATFijazah Jokowikebijakan hukumpolitikkarhutla dan pemadaman dengan tepung singkonghoaks bantuan sosial untuk membuka usahapagar dan isu kerusuhan AgustusPasal 50A RUU Perampasan AsetOperasi Caesarpergantian presidenpemilumanuver politikvideo Budi Ariesumber daya manusia Hindupengunduran diri dari Menko PolhukamRUU KUHPRUU MKkesejahteraan rakyatpluralismewawasan kebangsaanrekrutmenpolitikradikalismekedaulatan negarapembangunan SDM Hindu berkarakter Pancasilakuliah umum di Bulelengsaran untuk Prabowo maju pilpresperubahan sikap Prabowoelektabilitas Prabowo-Gibranpolemik pemilu dipercepattuduhan kudeta Jokowibursa capres 2029posisi di pemerintahan Prabowopartisipasi bermaknahoaks dana bantuankritik terhadap Prabowopermainan politik Budi Arierespons KPKPemilihan Presiden 2029Demokrasi dan Partisipasi PolitikHubungan Politik dengan Tokoh SeniorKebudayaan dan Keagamaan (NU)Penilaian Kinerja Presiden PrabowoPolitik Luar Negeri
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanpolitikhukumkeamanankontroversihoakskorupsireformasipemilusosialpendidikanpertahananpenegakan hukumdemokrasiHAMhak asasi manusiagaya hidupagamakebocoran datainstitusi hukumdemonstrasiaparatur negaramediakonstitusisosial budayaekonomipilpreslingkunganmisinformasikebudayaan
—
Kontroversi & Entitas
246
Kontroversi
247
Entitas
High 55Med 110Low 53
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 2
- Organisasi
- 6
- Pendidikan
- 9
- Rentang Karir
- 17 tahun
- Aktif Sejak
- 1983
—