CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
Mahfud MD

Mahfud MD

PositifBandingkan
DPR RI

Sampang, Jawa Timur, Indonesia, Invalid Date

Jabatan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Indonesia

Fraksi

Provinsi / Dapil

—

Periode

—

Artikel Terindeks

987

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 987 artikel

26% positif57% netral17% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakanpolitikhukumkeamanankontroversihoakskorupsireformasipemilusosial

Skor Meritokrasi

75

Meritokratis

Penempatan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cukup meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum tata negara dan pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik mendukung kompetensinya dalam jabatan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang kurang dieksplorasi dalam data yang tersedia.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S1, S2, dan S3 di bidang Hukum Tata Negara sangat relevan dengan jabatan Menko Polhukam. Pendidikan ini memberikan landasan teoritis dan pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan politik Indonesia.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai pengajar dan Guru Besar bidang Politik Hukum di UII, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, memberikan pengalaman praktis dan jaringan yang luas. Pengalaman ini mendukung kemampuan dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Faktor Pendukung

  • +Pendidikan tinggi di bidang Hukum Tata Negara
  • +Pengalaman mengajar dan menjadi Guru Besar di bidang Politik Hukum
  • +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan

Faktor Pengurang

  • −Data riwayat organisasi tidak lengkap, sehingga sulit menilai kontribusi dan relevansinya secara detail.
  • −Tidak ada informasi mengenai pengalaman di pemerintahan sebelum menjabat sebagai menteri, yang bisa menjadi nilai tambah.

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (17)

1983
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan

Daftar Lengkap

  • Pekerjaan2000–sekarangGuru Besar bidang Politik Hukum — Universitas Islam Indonesia (UII)
  • Pendidikan1993Universitas Gajah Mada (UGM) — S3 Ilmu Hukum Tata Negara
  • Pendidikan1983Universitas Islam Indonesia (UII) — Hukum Tata Negara
  • Pekerjaan1983–sekarangPengajar — Universitas Islam Indonesia (UII)

Tanpa Periode

SD Negeri
Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah
Pondok Pesantren Somber Lagah
Pendidikan Guru Agama Negeri
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta· Hukum dan Tata Negara
Universitas Gajah Mada (UGM)· Sastra Arab
Universitas Gajah Mada (UGM)· S2 Ilmu Politik
Pelajar Islam Indonesia (PII)
Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia· Ketua
Forum Keluarga Madura Yogyakarta· Dewan Pengasuh
Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)· Ketua Presidium

Penghargaan

2013Bintang Mahaputera Adipradana

Kontroversi (246)

Kritik sidang militer Andrie YunusTinggi

Mahfud MD mengkritik pernyataan hakim militer dalam sidang kasus Andrie Yunus, menilai sikap tersebut tidak profesional dan menimbulkan kontroversi publik.

Sumber
Pernyataan hakim militer dalam kasus air kerasSedang

Mahfud MD menilai pernyataan hakim militer dalam sidang kasus air keras aktivis KontraS tidak tepat, memicu perdebatan tentang independensi peradilan.

Sumber
Hoaks penunjukan Mahfud MD sebagai pimpinan KPKRendah

Beredar berita palsu bahwa Presiden Prabowo menunjuk Mahfud MD dan Ahok sebagai pimpinan KPK, yang kemudian dibantah resmi.

Sumber
Pandangan militeristik tidak cocok untuk PolriSedang

Mahfud MD berulang kali menegaskan bahwa paradigma militeristik tidak sesuai untuk Polri, menimbulkan perdebatan dengan pihak yang mendukung struktur militer dalam kepolisian.

Sumber
Kekeliruan menafsirkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025Sedang

Mahfud MD dikritik karena menafsirkan Peraturan Polisi secara keliru, menimbulkan kebingungan di kalangan aparat.

Sumber
Hoaks usulan penghapusan tilang lalu lintasRendah

Berita palsu menyebut Mahfud MD mengusulkan penghapusan tilang lalu lintas, yang kemudian dibantah oleh pihaknya.

Sumber
Hoaks dugaan ijazah palsuRendah

Beredar rumor bahwa Mahfud MD memiliki ijazah palsu, namun tidak ada bukti dan dinyatakan hoaks.

Sumber
penyiraman Andrie YunusSedang

Mahfud MD menanggapi tuduhan penyiraman terhadap Andrie Yunus dengan menyatakan bahwa di TNI-Polri tidak ada tindakan tanpa perintah, menimbulkan perdebatan publik tentang akuntabilitas aparat.

Sumber
Usulan Ambang Batas ParlemenSedang

Mahfud MD mengusulkan penghapusan atau penurunan ambang batas parlemen menjadi nol persen atau pemberlakuan fraksi threshold, menyoroti sekitar 17 juta suara pemilu 2024 yang terbuang sia-sia.

Sumber
Penolakan Polri di Bawah KementerianSedang

Mahfud MD dan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menolak usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah kementerian, dengan alasan rawan dipolitisasi dan harus tetap di bawah Presiden.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (247)

Prabowo Subianto· Ketua Komisi Percepatan Reformasi PolriJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan konstitusiMahfud MD· Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan KeamananPresiden Prabowo Subianto· Presiden Republik IndonesiaPolri· Kepolisian Negara Republik IndonesiaAndrie Yunus· Mantan Kepala Kepolisian DaerahKomisi Reformasi Polri· Lembaga yang mengawasi reformasi kepolisianKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiPemerintah Indonesia· Pemerintah pusatTNI· Tentara Nasional IndonesiaLebanon· Negara tempat penempatan prajurit TNIKomisi Reformasi· Komisi yang membahas reformasi institusi keamananSusi Pudjiastuti· Disebut dalam hoaksBasuki Tjahaja Purnama (Ahok)· Disebut dalam hoaksUceng· Narasumber FGDSoimah· Tuan rumah pernikahanKPRP (Komisi Percepatan Reformasi Polri)· Komisi yang dipimpin Mahfud MDKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)· Lembaga Pemberantasan KorupsiAkpol (Akademi Kepolisian)· Lembaga Pendidikan KepolisianGKSR (Gerakan Keadilan Sosial Rakyat)· Penyelenggara FGDParlemen· Lembaga LegislatifKementerian· Lembaga EksekutifIndonesia· NegaraMahfud MD· Menko Polhukam dan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP)Prabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia yang menerima laporan reformasi PolriPolri· Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi objek reformasiKPRP· Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menyusun rekomendasi reformasiOSO· Politikus yang berpartisipasi dalam diskusi soal ambang batas parlemenGKSR· Kelompok/gerakan yang mengusulkan fraksi gabungan dan menggelar FGD soal RUU Pemilu

Tahukah Kamu?

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

56% dari 90 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Kompas.com memuat 8 artikel — paling banyak dari 58 media yang pernah meliput.

Di Atas Rata-rata

Jaringan Luas

Terhubung dengan 26 pejabat lain dalam jaringan kolega.

Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.116

artikel total · 182 bulan tercatat

257 positif 567 netral 163 negatif

Keberagaman Sumber Berita

286

media unik · dari 1.116 artikel

Liputan beragam · top 13%

Top 5 Media

  • Kompas.com141 · 13%
  • Warta Ekonomi94 · 8%
  • Kompas.tv33 · 3%
  • SINDOnews Nasional28 · 3%
  • INAnews24 · 2%

Berita Terkait (829)

Kenang Gus Dur hingga Peringatan Soal Pemimpin Korup, Ada Pesan Tegas di Balik Napak Tilas Mahfud MD

Warta Ekonomi · 30 Juli 2026

Positif

Teks menonjolkan "pesan tegas" dan peringatan moral, sehingga citra Mahfud MD cenderung positif.

Mahfud MD Kritik Pembentukan URI: Langgar Prosedur, Jangan Asal Tunjuk 'Gubernur' Universitas

Opsi.id · 30 Juli 2026

Negatif

Ungkapan "Kritik Pembentukan URI" dan "langgar prosedur" jelas bernada negatif.

Sebut Istilah "Londo Ireng" Menyakitkan, Mahfud MD Nilai Prabowo Menunjukkan Sikap Antikritik

Kronologi.id · 30 Juli 2026

Positif

Mahfud MD dinilai tegas karena mengkritik sikap Prabowo yang disebut "antikritik".

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

pendidikan
pertahanan
penegakan hukum
demokrasi
HAM
hak asasi manusia
gaya hidup
agama
kebocoran data
institusi hukum
demonstrasi
aparatur negara
media
konstitusi
sosial budaya
ekonomi
pilpres
lingkungan
misinformasi
kebudayaan

Topik Utama

reformasi Polrirekruitmen Akpol tanpa titipanpembatasan rangkap jabatan anggota Polri lewat UU ASNpenempatan Polri di bawah Presiden vs kementerianpenghapusan ambang batas parlemen / fraksi thresholddorongan fraksi gabungan untuk menampung suara rakyatpenegakan hukum dan praktik penangkapanperadilan militer terkait kasus penyiraman air keraspenyusunan dan penyerahan laporan 3.000 halaman rekomendasiupaya pembuatan RUU perampasan asetjaminan keselamatan prajurit TNI di luar negeripenanganan dan klarifikasi terhadap hoakspenempatan Polri di bawah presidenantikorupsihoaks dan cek faktapersidangan militer dan perilaku hakimhukum berlandaskan Pancasilapembatasan masa jabatan Kapolripenanganan narkobahubungan dengan Presiden Prabowoparadigma militeristik dalam kepolisianperan dan fungsi Kompolnas sebagai pengawas independenpenyerahan rekomendasi reformasi kepada Presiden Prabowostatus Polri apakah berada di bawah kementeriankritik terhadap perilaku hakim militer dalam sidang Andrie Yunusetika dan logika putusan hakimhoaks dan disinformasi terkait pejabat publikAmbang Batas ParlemenSuara RakyatKasus Andrie YunusProyek WhooshHoaksKuliah Umumpertemuan dengan Joko Widodopeluncuran buku pemikiran Mahfud MDpenilaian kinerja Komnas HAMdorongan revisi UU Pemilupermintaan transparansi TNI terkait kasus Andrie Yunusintervensi politik dalam hukumkasus Chromebook Nadiem Makarimhoaks bantuan modal usaha dari rampasan aset koruptorhoaks distribusi tunjangan jutaan rupiahhoaks tentang ijazah palsu Joko WidodoPertemuan non-politik dengan Presiden Jokowi di pernikahan putra SoimahPengungkapan fenomena peradilan sesat dan intimidasi terhadap hakimUsulan penghapusan ambang batas parlemen menjadi nol persen atau fraksi thresholdAnalisis relasi politik dan hukum pasca-reformasi 1998Klarifikasi mengenai video Jusuf Kalla yang dimanipulasi untuk adu dombaPenegasan batas tugas dan wewenang Komisi Reformasi PolriDorongan pengesahan RUU Pemilu bersama tokoh hukum lainnyaTanggapan terhadap penetapan status Siaga 1 oleh Panglima TNIpemberantasan korupsireformasi kepolisiandugaan makarstatus tahananpengawalan sidangpenyebaran hoaksKeseimbangan antara demokrasi dan hukumBahaya kekuasaan sewenang-wenang akibat hukum tanpa demokrasiAncaman anarki dari demokrasi tanpa hukumInkonsistensi penegakan hukum di IndonesiaSupremasi hukum dan negara hukumKlarifikasi hoaks dan disinformasidemokrasihukumsupremasi hukumreformasi hukumnomokrasikebangsaankekuasaan absolutperadilan militeranggaran MBGpesantrenetika dan logika dalam putusan hakimmengenang tokoh pertahanankenaikan gaji hakimprediksi pilkada 2029roasting dan hukumpelarangan nobar filmpemilihan kepala daerahrekrutmen hakim MKPerpol 10/2025korban jadi tersangkaoperasi tangkap tangan kepala daerahpenegakan hukumdemokrasi dan pluralismeplea bargain dan restorative justicekasus chromebook Nadiemkorupsi hakim PN Depokpengadaan chromebooktuntutan pidanapembelaan pejabatpengelolaan MBGHAMkebijakan Polrikeanggotaan BoPpernyataan makarPenegakan hukum dan keadilanKebebasan berpendapat dan berekspresiKritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukumPerlindungan hak asasi manusia dan aktivis lingkunganSistem pemilihan umum dan ambang batas parlemenKontribusi bidang hukum terhadap pembangunan bangsaPeringatan tentang kehati-hatian dalam berdemokrasiKritik terhadap sistem pengadilan di IndonesiaAncaman demokrasi yang digunakan untuk membunuh demokrasiRelasi politik dan hukum pasca-reformasi 1998Keanggotaan Indonesia di Board of PeacePemikiran Gus Dur tentang negara sebagai alat kemaslahatan rakyatKritik aturan penempatan polisi aktif di jabatan sipilPembelaan hukum untuk komedian Pandji terkait materi komediTugas dan fungsi Komisi Reformasi PolriKlarifikasi hoaks mengenai desakan kepada KPK terkait harta kekayaan LuhutPenyerapan aspirasi dan masukan publik di YogyakartaTanggapan mengenai penetapan status Siaga I oleh Panglima TNIPengunduran diri dari kabinet pemerintahanNostalgia kuliner di kampung halamanDengar pendapat publik tentang reformasi PolriMasukan hukum dan ketatanegaraan untuk Komisi II DPRTanggapan terhadap pelaporan materi komedi Pandji Pragiwaksono ke polisiKegiatan keagamaan sebagai khatib di DKI JakartaPerdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pelanggaran HAMDiskusi dan guyonan terkait kekalahan pada Pilpres 2024konstitusipemberantasan narkobapendidikan dan mahasiswagelar pahlawan nasionalpemberantasan mafia pangankegiatan keagamaanarti namakasus korupsipencalonan hakimshalat Idkerukunan antar umat beragamakunjungan masjidpembentukan DSIinterpretasi PERPOLbantuan sosial hoakskorupsi perpajakanstatus siaga 1keamanan masyarakatkritik terhadap ormas islamdemonstrasi dan ekonomiambang batas DPRkomisi reformasi kepolisiantantiemkebocoran data eksportata kelola eksporRUU perampasan asethak demonstrasi tanpa izin polisipembebasan tahanan politikbansos hasil perampasan asetkritik oligarkipenguatan PT DSImoral dan profesionalisme Polrihak bicara terdakwalegal standing pelaporanpraperadilanpelimpahan kasusKUHAPsistem hukumpengalihan penyidikanpelimpahan kasus Febrie Adriansyahprosedur pelimpahan kasus sesuai KUHAPetika jabatankorupsipolitik hukumKasus Febrie AdriansyahPengalihan kasus ke Kejaksaan AgungPeran KPK dalam penanganan kasusReformasi tata hukumUsulan masuk kabinet PrabowoHoaks pelantikan sebagai Jaksa AgungGelar akademik IrHubungan Polri dan Kejaksaan Agungbarter kasus Polri-Kejagungpengalihan kasus Febrie Adriansyahintegritas Kejaksaan Agungkabinet Prabowokorupsi mahasiswadugaan barter kasus antara Polri dan Kejaksaanusulan KPK mengambil alih kasuskekhawatiran terhadap sistem hukumkomentar terkait vonis Nadiem MakarimKerusakan institusi penegak hukumPenolakan pajak akibat korupsiFatwa NU terkait pajakhoaks program dana bantuan pensiunhoaks pelantikan jaksa agunghoaks tawaran bantuan uang tunaipelimpahan kasus KPK tidak sesuai KUHAPkritik terhadap Undang-Undang Simsalabimdugaan pendanaan aksi demonstrasi mahasiswapolarisasi aparat dan usul kembali ke pemerintahandemonstrasi mahasiswatransparansi pendanaan demonstrasipersatuan mahasiswapemerintahan Prabowo Subiantodugaan korupsi anak kesayangan presidenpelimpahan kasus eks Jampidsus Febriekasus korupsi tersangka FAkritik terhadap Menteri Keuangan Purbayapenggeledahan Polri dan praktik korupsifenomena UU 'Simsalabim'hoaks penunjukan pimpinan KPKdemo berbayar dan aktor di baliknyakasus suap BEM FH UBKdemo mahasiswa menolak UU Polriapelo masyarakat mencintai Polrikpk mengambil alihkonflik kepentinganhukum menjadi industri hukumpermintaan kepada prabowosurat terbukapernyataan hotman paristagihan janji presidenkasus ASABRIsurat terbuka kepada Prabowoklausul Patriot BondKPKpenyelesaian kasus korupsidesakan hukum berkeadilanpengambalian aset koruptorkesimpulan FPIkritik terhadap pejabat lainnegara islami vs negara islamhukum dan peran masyarakat sipilpemidanaan LGBTkriminalisasi dan korupsi (Jampidsus)penahanan Febrie di Rutan KPKdiskriminasi atribut dinas di Kejaksaan (rompi dan borgol)peran ormas islam (amar ma'ruf nahi mungkar)hukuman mati bagi koruptorpengalihan kasus dari Polri ke Kejaksaanregulasi LGBTnegara Islam vs negara Islamihoaks pengangkatan jaksa agungkritik terhadap kejaksaan agungnasihat kepada ormas Islampernyataan tentang negara Islamipendirian universitaspelanggaran aturankritik ke pejabat publikbansospenipuan media sosialPatriot BondMerah Putih BondUniversitas Republik Indonesia (URI)penegakan hukum berkeadilanekshumasi jenazah Sutrimosayembara tangkap begal KDMhoaks video bantuan usahahoaks dana bantuan usaha Rp 100 jutahukuman mati koruptorkebijakan spontan Prabowopolemiik Londo Irengkongres umat islamanti korupsimoral sebagai dasar hukumkritik pendirian universitasprosedur pendidikantalkshowpenegakan hukum berbasis integritaskorupsi Febrie Adriansyahpendirian Universitas RIkritik terhadap Prabowo Subiantolabel Londo Irengsistem hukum dan integritasKabinet BayanganEra Praboworeformasi jilid 2kritik terhadap pemerintahtransisi kekuasaanindustri hukumkebebasan dari kepentingan politikpemanipulasi hukummasyarakat sipilLGBTMUInarasi nasionalkesepakatan nasionalhukuman mati untuk koruptordukungan MUIpajak dan kontrak sosialboikot pajakkasus Febriereformasipeluncuran bukuinovasi mahasiswa dengan landasan hukum dan moralkasus Febrie Adriansyah dan MBGperingatan terhadap barter perkarakeaslian ijazah Presiden Jokowiproposal KPK mengambil alih kasus Febrie Adriansyahklarifikasi video peringatan situasi mencekamdugaan barter kasusrencana pengunduran diripertemuan dengan presidenkasus korupsi MBGdugaan bartertukar gulingpraperadilan ditolaktiga skenario penangananpenanganan perkara Febrie Adriansyahpilpres 2029gugatan terhadap Prabowo-Gibrandugaan barter kasus korupsi MBGsurvei mahaltidak memiliki uang dan partaikeputusan tidak maju pilpresimprovisasi kebijakankaitan dengan JokowiHubungan NU dan negaraNetralitas NU dari partai politikTransformasi pesantrenPancasila dan kebangsaanJabatan Pimpinan KPKHukum dan tata negarakekuasaanP2SKFATFijazah Jokowikebijakan hukumpolitikkarhutla dan pemadaman dengan tepung singkonghoaks bantuan sosial untuk membuka usahapagar dan isu kerusuhan AgustusPasal 50A RUU Perampasan AsetOperasi Caesarpergantian presidenpemilumanuver politikvideo Budi Ariesumber daya manusia Hindupengunduran diri dari Menko PolhukamRUU KUHPRUU MKkesejahteraan rakyatpluralismewawasan kebangsaanrekrutmenpolitikradikalismekedaulatan negarapembangunan SDM Hindu berkarakter Pancasilakuliah umum di Bulelengsaran untuk Prabowo maju pilpresperubahan sikap Prabowoelektabilitas Prabowo-Gibranpolemik pemilu dipercepattuduhan kudeta Jokowibursa capres 2029posisi di pemerintahan Prabowopartisipasi bermaknahoaks dana bantuankritik terhadap Prabowopermainan politik Budi Arierespons KPKPemilihan Presiden 2029Demokrasi dan Partisipasi PolitikHubungan Politik dengan Tokoh SeniorKebudayaan dan Keagamaan (NU)Penilaian Kinerja Presiden PrabowoPolitik Luar Negeri

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Mahfud MD Kritik Pendirian Universitas Republik Indonesia: Dinilai Tabrak Prosedur

kalderanews.com · 30 Juli 2026

Negatif

Kata "Kritik" dan frasa "dinilai tabrak prosedur" memberi sentimen negatif terhadap sikapnya.

Mahfud MD: Mendirikan Universitas Harus Sesuai Hukum dan Prosedur, Bertahap Dimulai dari Tingkatan Bawah

Koran Satu · 30 Juli 2026

Positif

Mahfud MD menekankan bahwa mendirikan universitas harus "sesuai hukum dan prosedur", bernada normatif positif.

Contohkan Gentengisasi, Mahfud MD Sebut Purbaya 'Kasihan' Selalu Jelaskan Asal Dana Kebijakan Prabowo

Warta Ekonomi · 30 Juli 2026

Negatif

Frasa "Purbaya 'Kasihan'" dan nada sindiran terhadap kebijakan memberi kesan negatif.

Prabowo Sentil Londo Ireng, Mahfud MD Sebut RI Anak Kandung Ormas dan LSM, Ini Alasannya

FAJAR · 30 Juli 2026

Netral

Teks hanya memuat pernyataan Mahfud MD tentang Ormas dan LSM, belum ada penilaian positif atau negatif langsung.

Mahfud MD Sebut Moral sebagai Dasar Hukum

NU Online · 30 Juli 2026

Positif

Isinya sama-sama menonjolkan "Moral sebagai Dasar Hukum", sehingga bernuansa positif.

Silaturahmi dengan Alumni UII Cirebon Raya, Mahfud MD Bicara Penegakan Hukum - https://rakyatcirebon.disway.id/

Rakyat Cirebon · 30 Juli 2026

Positif

Teks menyorot silaturahmi dan pembahasan "penegakan hukum", sehingga citranya cenderung positif.

Dulu Janjikan 400 Fakultas Kedokteran, Mahfud MD Minta DPR Ingatkan Prabowo Soal URI

Warta Ekonomi · 30 Juli 2026

Negatif

Frasa "minta DPR ingatkan Prabowo" dan konteks janji yang belum tercapai memberi nada kritik.

Mahfud MD Napak Tilas ke Linggarjati, Singgung Pemimpin Korup: Jangan Kotori Indonesia

Wartakotalive.com · 30 Juli 2026

Negatif

Peringatan tentang "pemimpin korup" dan kalimat "Jangan Kotori Indonesia" memberi nuansa keras dan negatif.

Mahfud MD soal Londo Ireng, Disebut Bukti Prabowo Subianto Tak Suka Kritik - GenPI.co

GenPI.co · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas komentar Mahfud MD soal Prabowo dan kritik, tanpa nada emosional terhadap Mahfud MD.

Mahfud MD Sebut Moral sebagai Dasar Hukum

NU Online · 30 Juli 2026

Positif

Frasa "Moral sebagai Dasar Hukum" menonjolkan pandangan Mahfud MD yang bernilai positif.

Mahfud MD Paham Jurnalis Marah ke Prabowo soal Londo Ireng

Koma.id · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas respons Mahfud MD atas isu "Londo Ireng", bukan penilaian langsung terhadap dirinya.

Mahfud MD Sebut Moral sebagai Dasar Hukum

NU Online · 30 Juli 2026

Positif

Frasa "Moral sebagai Dasar Hukum" memberi kesan Mahfud MD mengedepankan nilai etika dan integritas.

Talkshow di Cirebon, Mahfud MD Tegaskan Pentingnya Keadilan Hukum

RRI.co.id · 30 Juli 2026

Positif

Mahfud MD ditampilkan menegaskan "pentingnya keadilan hukum", yang bernuansa positif pada sikapnya.

Mahfud MD Sebut Tak Masuk Akal Uang Ratusan Miliar dan 74 kg Emas di Rumah Febrie untuk Yayasan

Wartakotalive.com · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas pernyataan Mahfud MD soal uang dan emas di rumah Febrie, bukan penilaian langsung terhadap dirinya.

[HOAKS] Mahfud MD Tawarkan Dana Bantuan Lewat Nomor WhatsApp

Kompas.com · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas hoaks penawaran dana bantuan lewat WhatsApp, bukan kinerja atau sikap Mahfud MD.

Mahfud MD Sebut Tak Masuk Akal Uang Ratusan Miliar dan 74 kg Emas di Rumah Febrie untuk Yayasan - Halaman 3

Wartakotalive.com · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas pernyataan Mahfud MD soal uang dan emas di rumah Febrie, tanpa sentimen langsung ke Mahfud MD.

Mahfud MD Kritik Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Sebut Prabowo Keliru secara Prosedur

Warta Ekonomi · 30 Juli 2026

Negatif

Kata "Kritik" dan "sebut Prabowo keliru secara prosedur" menunjukkan sentimen negatif.

←←Sebelumnya3 / 42Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata