Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Nusa Tenggara Barat
- Usia
- 53 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan H. Johan Rosihan sebagai anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan teknik sipil dan pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi NTB memberikan dasar yang relevan untuk menangani isu-isu di Komisi IV yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, dan pertanian. Pengalaman di organisasi kemahasiswaan dan kepartaian juga mendukung kemampuan representasi dan advokasi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral236 artikel
+127·103−6
—
Liputan & Sumber
128media unik
- Fraksi PKS20%
- Samawa Rea6%
- mpr.go.id5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
ketahanan panganenergikebijakan lingkunganhukum kehutananhilirisasi komoditasketahanan pangan globalkebijakan fiskalkebijakan sosialkedaulatan lautkonservasi alampengelolaan hutanimpor berasswasembada panganpengelolaan sumber daya alamketahanan pangan nasionalpengawasan industrikebijakan pertaniankebijakan panganswasembadaharga pangankebijakan hutankebijakan ekonomi birukebijakan distribusipeningkatan konsumsi ikanpembangunan sumber daya manusia unggulkesehatan masyarakatpenguatan konsumsi ikan berkelanjutanrisiko ekologi rencana penambahan lahan sawit untuk energipembentukan provinsi Pulau Sumbawatransformasi kelembagaan Bulog untuk swasembada panganpencalonan ke KPU RI bersama istrioptimalisasi serapan Bulog melalui penetapan HPP gabahstabilitas pangan nasional terkait konflik geopolitik Iran‑Israelkajian ulang kenaikan PPN 12% untuk sektor pertanianaksi bela Palestina di seputaran Monaspenegasan Hari Kesaktian Pancasilasafari gemar ikan di Sumbawa untuk menurunkan angka stuntinganggaran ketahanan pangankesejahteraan petanipidato kenegaraankedaulatan panganpagar lautinfrastrukturkebijakan publikBekasiTangerangpendidikanpublikasi bukulokakarya akademikpengelolaan lautHari Kelautan Nasionalkrisis energiimpor bawang putihpolemik impor beraspetanidukungan dua periodeaspirasi masyarakatperlindungan petanipenghapusan rumah dinas DPRpemilu legislatifPNBPkonservasikeselamatanAPBN sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasionaltata kelola kehutananpelanggaran kawasan hutansinergi pembangunan daerah SumbawaPemberdayaan dan persiapan pemuda Sumbawa menjadi pemimpin masa depanApresiasi pelestarian Rusa Timor sebagai satwa endemik di Hutan TamboraProyeksi kondisi lingkungan pada tahun 2026Tantangan ketahanan panganTekanan ganda pada sektor lingkungan dan panganketidakmampuan pemerintah dalam mengelola berasbeasiswa khusus untuk anak petaniinisiatif legislasipercepatan program PPSkaji ulang kenaikan PPN 12 persenkurbanasetdukungan masyarakatlimousine mewahPenanganan kebakaran hutan di Kaldera TamboraAntisipasi musim kemarau untuk ketahanan panganPenambahan polisi hutan menjadi 70.000 personelAnggaran kehutanan yang berpihak pada perlindungan hutan dan masyarakatPemberantasan mafia pupukSwasembada bawang putihFestival Melala dan pelestarian adatTekanan ganda lingkungan dan pangan pada 2026Peremajaan sawit rakyatBudidaya bandeng untuk petambak SumbawaPemekaran PPSRevisi UU Kehutananpemagaran laut di Tangerangprofil dan peran politik sebagai anggota DPR RIkenaikan harga tiket masuk Pulau KomodoOptimisme PKSPemilu 2024Pemilihan UmumPolitik Partaikegiatan sunatan massalkunjungan dapilkomoditas ikan sebagai alternatif pangan murahanggaranproduksi komoditas strategiskarhutlaUU Kehutanananggaran mitigasipemagaran lauthak nelayanpenggantian anggota DPRpolitikaspirasi wargakebutuhan masyarakatkolaborasi dengan kepala desakunjungan kades Sumbawakinerja Bulogkebakaran lahan dan hutanTNBTS Bromopenegakan hukumpenyidikanbudaya dan islampagar laut ilegalrehabilitasi hutan bakautambak udang ilegalanjuran makan sagukritik terhadap mentankomisi IV DPRrencana impor 1000 ton beras Amerikadampak perang Iranimpor panganmitigasi karhutlamaulid nabipersaudaraankenaikan harga minyakstabilitas pangankemarauperingatan BMKGanggaran pertanian 2027pidato Prabowocapaian pemerintahpersepsi rakyatkenaikan harga produk panganpelatihan pengelolaan bantuan sarpras pertanianrelawan politikpenanganan karhutlakomando tunggal penanganan karhutlapenanaman sawit di Papuaevaluasi satgas karhutlapotensi budidaya lobsterekosistem budidaya belum terbentukevaluasi satgas penanganan karhutlakomando tunggal penangkaran karhutla
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanketahanan panganimporlingkungankonservasiinfrastrukturpolitikkedaulatan lautpanganekonomikesehatankeamananhak asasibudayapertanianperumahansosialkehutananpembangunan desakebudayaanhukumsosial budayakebijakan perikanankebijakan lingkunganpenanggulangan bencana
—
Kontroversi & Entitas
47
Kontroversi
70
Entitas
High 10Med 31Low 6
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 7
- Organisasi
- 5
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 45 tahun
- Aktif Sejak
- 1979
—