
Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
67
Berdasarkan 67 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kurang Meritokratis
Penempatan Eka Widodo sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan kurangnya meritokrasi. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dominan di sektor swasta kurang relevan dengan tugas legislatif di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Keterlibatan dalam organisasi alumni universitas tidak secara langsung mendukung kompetensi legislatif.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan Eka Widodo, yang didominasi oleh pendidikan menengah umum, tidak secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR. Tidak ada informasi mengenai pendidikan tinggi yang mendukung keahlian di bidang pemerintahan, hukum, atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Direktur Utama di perusahaan swasta memberikan keterampilan manajerial, tetapi kurang relevan dengan pembuatan kebijakan publik dan pengawasan pemerintahan. Keanggotaan di KAGAMA menunjukkan jaringan sosial, tetapi tidak secara otomatis berkontribusi pada kompetensi legislatif yang spesifik.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Komisi II DPR mengingatkan kepala daerah untuk tidak meninggalkan rakyat demi menjalankan ibadah umrah, terutama menjelang hari raya.
SumberKomisi II meminta Mendagri untuk menindak tegas Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat terjadi bencana.
SumberAda sistem kastanisasi yang dianggap diskriminatif dalam kepegawaian guru yang perlu dihapus sesuai dukungan Eka Widodo.
SumberTiga bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu kurang dari satu bulan, menimbulkan kekhawatiran tentang integritas pemerintahan daerah.
SumberTiga bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu satu bulan karena dugaan tindak pidana korupsi
SumberEka Widodo menyoroti bahwa pembahasan fiskal daerah saat reses harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
SumberKomisi II DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan terhadap kepala daerah setelah tiga bupati kena OTT KPK, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal.
SumberDi Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (76%) dari 55 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
FPKB DPR RI memuat 11 artikel — paling banyak dari 40 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
272
artikel total · 130 bulan tercatat
118
media unik · dari 272 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
Pembenahan Sistem ASN Wewenang DPR Usai Putusan MK
Kabartimurnews.com · 30 April 2026
NetralTeks membahas wewenang DPR secara umum, bukan secara spesifik Eka Widodo, S.T.
DPR Ambil Alih Pembenahan Sistem ASN Usai Putusan Mahkamah Konstitusi
Koran Manado · 30 April 2026
NetralTeks membahas peran DPR secara umum, bukan secara spesifik Eka Widodo, S.T.
DPR Tegaskan Pembenahan Sistem ASN Jadi Tanggung Jawab Perumus Undang-undang
Berita Nasional - Media Pencerah Bangsa · 30 April 2026
NetralTeks membahas penegasan DPR secara umum, bukan secara spesifik Eka Widodo, S.T.
DPR: Reformasi sistem ASN jadi eewenang legislasi
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Elshinta · 30 April 2026
Teks membahas wewenang DPR secara umum, bukan secara spesifik Eka Widodo, S.T.