Bandingkan Pejabat

Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.

Profil

Dr. MUHDI, S.H., M.Hum.

Dr. MUHDI, S.H., M.Hum.

Anggota DPD RI

DPD
Fraksi
Provinsi
Jawa Tengah
Usia
64 tahun
Gender
Laki-laki
—

Skor Merit

45Kurang Meritokratis

Penilaian meritokrasi Dr. MUHDI, S.H., M.Hum. sebagai Anggota DPD RI dari Jawa Tengah menunjukkan relevansi terbatas. Gelar akademis di bidang hukum (S.H., M.Hum.) memberikan dasar yang relevan untuk peran legislatif, namun ketiadaan data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan penilaian komprehensif.

Belum dianalisis.

Sentimen Media

Positif42 artikel
+31·10−1
—

Liputan & Sumber

80media unik
  • Suara Merdeka11%
  • ANTARA News10%
  • ANTARA News Jateng10%
Tidak ada artikel.

Topik Utama

Regulasi PemiluOtonomi PendidikanPengawasan LPDPPengangkatan ASN dan PPPKGaji PPPKJenjang Karir PPPKKoperasi Merah PutihAnggaran PendidikanKematian DosenEfisiensi AnggaranTunjangan Profesi GuruNetralitas AparatPilkadaAlokasi Anggaran KesehatanSekolah GratisPemekaran DaerahPembagian Hasil PajakKesejahteraan dan penempatan guru PPPKStatus dan penataan ASN non-ASNOtonomi daerah dan sentralisasi pendidikanTransparansi penanganan kasus hukum (kematian dosen Untag)Pengembangan koperasi (Koperasi Merah Putih)Modernisasi pertanianSinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam penataan ruangPeningkatan layanan publik (imigrasi)Pencegahan narkobaPenataan sistem pemiluPengembangan soft skill di era Society 5.0Bantuan sosial (pasar murah)Putusan Mahkamah KonstitusiSistem Pemilihan UmumKonsekuensi Hukumpendidikan karakterbonus demografi 2045ketahanan panganpembagian bibit pohonsembako murahkomitmen calon legislatifpemilihan umumkondisi sosialpartisipasi masyarakatkebijakan inklusifBrebesperjuangan PGRIperan Sulistyo dari Banjarnegarasejarah pendidikanperedaran narkobapengguna narkobaperan aktif masyarakatputusan MKkualitas pendidikanpemilihan DPD RIJawa Tengahkewajiban dosen S3RUU Sisdiknaskualitas pendidikan tinggikebijakan pendidikanpengangkatan CASNpercepatan pengangkatankebijakan kepegawaianpeningkatan kualitas pendidikan
—

Kategori Pemberitaan

PolitikPendidikanKepegawaianEkonomiHukumSosialPemerintahan Daerahkebijakan publikkesejahteraan sosialhukum dan keadilanadministrasi publikkebijakanpertaniankesehatanotonomi daerahpemilureformasi birokrasi
—

Kontroversi & Entitas

16

Kontroversi

60

Entitas

High 5Med 10
—

Rekam Jejak

Pekerjaan
0
Organisasi
0
Pendidikan
0
—