Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Provinsi
- Jawa Tengah
- Usia
- 58 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
70Meritokratis
Penempatan Dr. Ir. HARRIS TURINO sebagai anggota Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang beragam, terutama di bidang manajemen dan ekonomi, memberikan dasar yang relevan untuk tugas-tugas di komisi tersebut. Keterlibatan dalam organisasi terkait juga mendukung pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang dihadapi.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Negatif136 artikel
+51·57−28
—
Liputan & Sumber
172media unik
- gesuri.id26%
- Bloomberg Technoz3%
- SINDOnews Nasional2%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Penerimaan pajakRuang fiskal 2026Kebijakan cukaiRestrukturisasi Utang PT Kimia FarmaEfisiensi AnggaranKinerja BNIPemekaran Kabupaten BrebesRUU Pengampunan PajakMasalah InvestasiKereta Cepat Jakarta-BandungLangkah Cepat dan Strategis Bank IndonesiaPerlindungan Terhadap Perusahaan Dalam NegeriMafia di Bea-CukaiKinerja dan Transparansi PT SMFPengawasan OJK terhadap TaspenKasus Gagal Bayar Dana Syariah IndonesiaPasar Utang KorporasiIndustri Rokok4 Pilar KebangsaanPenelusuran Rekening Pemain JudolRedenominasiBantuan KemanusiaanKorupsiInflasiVolatile FoodPajakEkspor CPOAnggaran BencanaRelokasi WargaPengadaan KRLBPJS KesehatanSengketa LahanGuru HonorerPasar ModalBea Keluar EmasBea Keluar BatubaraDana Syariah IndonesiaAPBN membumirumah aspirasipemberantasan rokok ilegalredenominasi rupiahpertumbuhan ekonomibantuan korban tanah bergerakdonasi ambulanKetidakseimbangan fiskalDefisit APBN 2025Kebijakan anggaranKemandirian fiskalrestitusi pajakrisiko kebijakan pajakasimetri informasiperan anggota dapiladvokasi honorer P3Kpemberdayaan tenaga honorerDinamika internal partaiPerselisihan Banteng dan Celengpelemahan rupiahmasalah domestikkepercayaan investorAkses rumah ibadah yang terblokir oleh pasar dadakanPelemahan nilai tukar Rupiah hingga Rp17.600Masalah ekonomi domestik dan kepercayaan publikKeseimbangan antara aktivitas ekonomi pasar dan hak beribadahPeringatan mengenai risiko Badan Ekspor NasionalMasalah domestik dan krisis kepercayaan publikTarget pertumbuhan ekonomi 2027Risiko pembentukan Badan Ekspor NasionalAPBN 2027 sebagai alat perjuangan bangsaWacana penerapan pajak di Selat MalakaKeseimbangan kebijakan fiskal negaraRendahnya free float dan standar IPO baruEdukasi dan literasi keuangan masyarakatPeringatan penipuan tawaran kerja di luar negeriKeselamatan lalu lintasDana transfer ke daerahPemberantasan judi onlineAPBNKeuangan NegaraKebijakan PublikFungsi AnggaranTransformasi digital BNIKinerja keuangan BNIApresiasi DPR terhadap BNIbantuan beraspenanggulangan bencanapajak digitalkeadilan fiskalkasus gagal bayar KSP SBapresiasiperan Harris Turinopembangunan Tegal Rayaaksesibilitas dan keberlanjutan fiskal KPR FLPPpajak raksasa digital globalketimpangan guru swastapenanganan banjir dan pelayanan sosialKebijakan MoneterStabilitas EkonomiPFIIkepastian hukuminfrastrukturinvestasiKebocoran APBNPenegakan hukumPengawasan anggaranFiskal APBNTarget pajakProyek triliunan rupiahLKPPBPKPpencegahan kebocoran APBNpengawasanpengawasan keuangan negarakriteria kompetensi dan integritas calon anggota BS OJKedukasi keuanganpinjol ilegalregulasi OJKperlindungan konsumentanggung jawab penyelenggara perdagangan kriptoPengembangan wisata Tuk Sirah PemaliBantuan aspirasigaji kepala daerahkebijakan gajipilihan gubernur BIkualifikasi calon gubernurreformasi Bea Cukaiintegritas institusipembersihan dari dalampenggajian ASNperpindahan ke Himbaranasib BPDBea CukaiPengawasan InternalKebocoran Penerimaan NegaraPengelolaan keuangan Gen ZRUU Perampasan Aset dan kejahatan perbankanMarketplace sebagai kasir pajak dan margin UMKMKegiatan politik dan pemberdayaan kaderPemindahan penggajian ASN ke Himbara dan dampak BPDPelemahan Rupiah dan kepercayaan investorRisiko Badan Ekspor NasionalAPBN sebagai alat perjuanganKebocoran APBN dan penegakan hukumData RAPBN 2027 dan target ekonomiPinjaman online ilegalKuota dan integritas calon anggota BS OJKNasib guru honorer pasca-2026Aksesibilitas KPR FLPP di BantulNarasi APBN yang membumiDBH Sawit Kalimantan BaratAmbulans gratis untuk BrebesPeningkatan layanan BPJS KesehatanAncaman pasar modal turun kelasProgres pengadaan KRL JabodetabekAPBN dan FiskalTarget Tambahan PajakAnggaran DaerahReses
—
Kategori Pemberitaan
kebijakaninfrastrukturpendidikankeuangankorupsiekonomipolitiksosialpajakregulasitenaga kerjakebijakan moneterhukumteknologiperumahanpengawasantata kelolaperlindungan konsumenanti-korupsiperpajakankesehatananggaran
—
Kontroversi & Entitas
59
Kontroversi
72
Entitas
High 7Med 40Low 9
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 10
- Organisasi
- 7
- Pendidikan
- 8
- Rentang Karir
- 48 tahun
- Aktif Sejak
- 1976
—