Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Keadilan Sejahtera
- Provinsi
- Dki Jakarta
- Usia
- 59 tahun
- Gender
- Perempuan
—
Skor Merit
75Meritokratis
Penempatan Dr. Hj. ANIS BYARWATI sebagai anggota Komisi XI DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah, relevan dengan tugas komisi yang membidangi keuangan dan perbankan. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi ekonomi juga mendukung kompetensinya.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif136 artikel
+54·78−4
—
Liputan & Sumber
106media unik
- Fraksi PKS28%
- Poskotaonline7%
- Chanelmuslim.com5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Garis Kemiskinan NasionalStrategi FiskalDefisit APBNKinerja APBNIndeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK)Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)Dana Syariah IndonesiaHarga KomoditasInsentif RamadanPembiayaan UMKMData PDBDaya Beli MasyarakatStabilitas Harga PanganKemandirian Fiskal ProvinsiPengembangan WirausahaSkandal JiwarayaPeran Ibu dalam Peradaban BangsaOmnibus Law Jasa KeuanganPenyelamatan Bank MuamalatPeran Generasi Muda dalam Bela NegaraAkses Pendidikan bagi PerempuanUtang Kereta CepatKUR Tanpa AgunanScam InternasionalUMKMAPBNEkonomiKemiskinanStabilitas HargaKesehatan MasyarakatPendidikan PerempuanSistem PembayaranKerja Sama InternasionalReformasi PajakKoperasiKesejahteraan RakyatPembangunanStabilitas DomestikDaya BeliLapangan KerjaPeran PerempuanPartisipasi PolitikQRISEvaluasi CoretaxPenerimaan NegaraKesehatan Finansial NasionalScam Lintas Negarakredibilitas BPStransparansi metodologi PDBisu kompor Bahlilkunjungan ke Maluku Tenggaradefisit APBN dan pemotongan MBGtanggung jawab moral fintech syariahUsulan Pansus Hak Angket JiwasrayaTransparansi tata kelola asuransiPenyelesaian kasus PT Asuransi JiwasrayaFungsi pengawasan DPRdukungan usaha kecilkebudayaanpemberdayaan ekonomi lokalKasus DSIKepercayaan publikdukungan UMKMpeningkatan kelas usahaJakarta Timurtanggung jawab pemerintahtransparansipenguatan ekonomi selama Ramadankebijakan harga pangandukungan usaha mikropertumbuhan ekonomi yang berkualitaslayanan kesehatan untuk lansia dan balitasinergi dalam masa reseskegantengan independensi Bank IndonesiaAncaman pelebaran defisit APBN dan opsi pemangkasan anggaran MBGEvaluasi implementasi sistem Coretax untuk meningkatkan penerimaan pajakTuntutan penyelesaian kasus DSI secara bertanggung jawabUsulan revisi garis kemiskinan nasionalKritik terhadap lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada industri keuangankeluhan daerahtekanan fiskalInsentif Ramadan dan Lebarananggaran daerahPemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)Pembagian hewan kurban di daerah pemilihanPengawasan keuangan pemerintahProgram kemitraan dan pemberdayaan UMKMdeflasi tahunankebijakan ekonomidana khusus kepulauansistem coretaxrevisi UU P2SKhari ibukomunitas ABprogram sosial Bank Indonesiapengaduan konsumen OJKkelautan dan perikanan Malukupemilu 2024bantuan korban kebakaranedukasi politikkewenangan OJKpengadaan barang dan jasa pemerintahpenghargaan kehormatanPertumbuhan ekonomi nasionalTransaksi digitalLiterasi keuanganpola hidup sehatkegiatan legislatifpemberdayaan masyarakatpengangkatan anggota kehormatanIROPINInvestasi MaritimPenyelesaian Bertanggung Jawabkebijakan fiskaldaerah kepulauankolaborasi masyarakatpembangunan Jakartalarangan berbuka bersamakebijakan pejabat dan ASNtinjauan kebijakankolaborasi dengan wargavisi Jakarta Baru dan Majuantisipasi inflasipemberdayaan UMKMfungsi dan tugas DPR RIpentingnya politikkunjungan mahasiswaanggaran perlinsos 2024konsolidasi anggota pelopor perempuan PKS Jakarta Timurketangguhan perempuanekonomi keluargamomentum Idul Fitri 1447Hsyukuran rakyatkonsolidasiberkurbankepedulian sosialtarget pertumbuhan ekonomi 6 persenkebijakan ekonomi 2027penguatan daya belipertumbuhan ekonomi 6 persenpenguatan penerimaan negaraadministrasi pajakreformasi perpajakanbeasiswa afirmasiBLU LPDPperhatian khususGathering perempuan PKSDistribusi hewan qurbanDukung pesantrenKetidakpastian ekonomi APBNUtang proyek KCJBProgram quick win PrabowoWaspadai deflasiPeran perempuan dalam keseimbangan rumah tanggapembayaran utang KCICkebijakan keuangan
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanstatistiktransparansipolitikekonomiinfrastrukturusaha kecilhukumkesehatankeuanganpengawasansosialdigitalisasikehormatanmaritimpendidikanpemberdayaan perempuanekonomi keluargaintegritasrakyatfiskalpajak
—
Kontroversi & Entitas
23
Kontroversi
76
Entitas
High 3Med 11Low 2
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 3
- Organisasi
- 9
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 51 tahun
- Aktif Sejak
- 1973
—