Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Kebangkitan Bangsa
- Provinsi
- Jawa Timur
- Usia
- 38 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penempatan Dr. H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau relevan dengan isu-isu yang ditangani Komisi II, meskipun ada beberapa bidang yang kurang terkait langsung. Pengalaman di pemerintahan daerah dan pemahaman tentang isu-isu publik menjadi nilai tambah.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral124 artikel
+21·99−4
—
Liputan & Sumber
172media unik
- ANTARA News11%
- SinPo.id4%
- JPNN.com4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Hak AngketIsu PublikSensitivitas Kepala DaerahKinerja BUMDDefisit Air KotaOpsen Pajak KendaraanWFH ASNEvaluasi Kebijakan PemerintahSurvei PemerintahIklim DemokrasiOtonomi DaerahBantuan AsingSengketa PulauBUMDAmbang Batas ParlemenKebijakan WFHJabatan Ketua Umum Partai PolitikKebijakan bekerja dari rumah (WFH)Pajak dan retribusi daerahKesejahteraan ekonomipendidikan tinggiujian doktoralpenanaman bibit pohonRUU PemiluPembahasan KebijakanEfisiensi PemerintahKerja Dari Rumah (WFH)Mahkamah Konstitusiperumusan undang‑undangperan lembaga ketigaperan pers dalam era AIpemusnahan ijazah Presiden Jokowiklarifikasi KPU dan ANRIpengusul RUU Pemilurevisi UU Pemilukontrol pemerintahpemilupengalihan RUU Pemiluriset BUMDpengalihan inisiator RUU Pemiluprolegnas prioritas DPRRancangan Undang-Undang PemiluPartisipasi PublikPembatalan Aturan KPUIKNLabel Kota HantuReformasi PemiluRegulasi Partai PolitikBantuan Partai PolitikPemberian dana bantuanKemandirian organisasiPemberdayaan perempuankebijakan lahan sawah dilindungicacat logika dan hukumefisiensi anggaranreformasi birokrasiPPPK Paruh WaktuHonorerKonflik Kepentingan dalam Pembentukan Aturan PemiluDemokrasi PancasilaKedaulatan EkonomiKonflik AgrariaReforma AgrariaPTSL (Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria)JemberPPPKdefisit anggaran daerahkebijakan kepegawaiankerjasama KPU RI-IndiaMoUanggaran 2027penentuan dana bagi hasil daerahketerlibatan Kemendagrisertifikasi tanahpercepatan PTSLkuota PTSLpembangunan agrariagaji ASNbeban kerja ASNpengunduran diri ASNpembayaran PPPKpeningkatan TKD 2027komitmen pengawasan PPPK paruh waktujenjang karir PPPKpenempatan ASN sesuai domisilikebijakan ASNPeran Kemendagri dalam penentuan Dana Bagi Hasil DaerahPembahasan Rancangan Undang-Undang ASN (Aparatur Sipil Negara)gaji PPPKTKD 2027advokasi konflik agrariakolaborasi dengan wartawanRUU Reforma AgrariaKebijakan EfisiensiKritik terhadap KPUPemilihan Serentak (PSU)Ibu Kota Nusantara (IKN)Sound Horegpenggunaan sound horegpengaturantidak pelarangan
—
Kategori Pemberitaan
politikpemerintahan daerahkebijakaninfrastrukturpajakkinerja publikotonomi daerahhubungan antar daerahekonomipemerintahanpendidikankontroversihukumbantuan sosialpemberdayaanagrariatenaga kerjaanggarankepegawaiankeuanganadministrasikeuangan daerahpilkada
—
Kontroversi & Entitas
34
Kontroversi
54
Entitas
High 1Med 18Low 11
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 12
- Organisasi
- 9
- Pendidikan
- 8
- Rentang Karir
- 29 tahun
- Aktif Sejak
- 1995
—