Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
Provinsi / Dapil
Lampung
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
172
Analisis Sentimen Media
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penilaian meritokrasi DR. BOB HASAN, S.H., M.H. menunjukkan tingkat 'Meritokratis'. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan dengan posisinya di Komisi III DPR, meskipun pengalaman profesionalnya lebih beragam. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu sosial dan hukum.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum DR. BOB HASAN, S.H., M.H. (S1, S2, S3 Hukum) sangat relevan dengan tugas dan fungsi Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Gelar doktor hukum semakin memperkuat kompetensi dalam bidang legislasi dan pengawasan hukum.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama di berbagai perusahaan kurang relevan secara langsung dengan tugas legislatif. Namun, pengalaman organisasi, terutama di DPP ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) dan PEDPHI (Perhimpunan Doktor Program Studi Hukum Indonesia), menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu hukum dan advokasi yang relevan dengan posisinya di DPR.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang hukum (S1, S2, S3)
- +Pengalaman organisasi di bidang advokasi dan hukum
Faktor Pengurang
- −Pengalaman profesional di sektor bisnis kurang relevan
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (16)
1978
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2021–sekarangKomisaris Utama — PT. Keluarga Hasan Abadi
- Organisasi2021–sekarangPEDPHI (Perhimpunan Doktor Program Studi Hukum Indonesia) — Sekretaris Jendral
- Pendidikan2018–2022UNIV. SEBELAS MARET — HUKUM
- Organisasi2016–sekarangDPP ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) — Ketua Umum
- Pekerjaan2015–2019Direktur — PT. Sumatera Bahtera Raga
- Pendidikan2013–2015STIH ISLAM — HUKUM
- Organisasi2008–2015DPP Pekat Indonesia Bersatu — Sekretaris Jendral
- Pendidikan1999–2003STIH ISLAM — HUKUM
- Pekerjaan1999–2009Direktur — PT. Putra Mega Pertiwi
- Pekerjaan1998–2005Direktur Utama — PT. Putri Rizki Pertiwi
- Organisasi1992–1995Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah — Wakil Bidang Seksi Pecinta Islam
- Pendidikan1987–1990SMAN 29 JAKARTA SELATAN
- Pendidikan1984–1987SMPN 66 KEBAYORAN LAMA
- Pendidikan1978–1984SDN 05 GROGOL SELATAN
Tanpa Periode
Komisi III
Badan Legislasi
Kontroversi (10)
Pencucian uang kasus JiwasrayaSedang
Pengacara Benny Tjokro menolak tuduhan pencucian uang, menegaskan tidak ada fakta hukum yang mendukung klaim tersebut.
SumberRevisi RUU Hak CiptaRendah
Bob Hasan mengkritik pasal tertentu dalam RUU Hak Cipta karena dianggap tidak efisien dan rawan konflik.
SumberKebijakan Otsus AcehSedang
Bob Hasan menegaskan kenaikan dana Otsus Aceh menjadi 2,5 persen tanpa batas waktu, yang menimbulkan perdebatan tentang alokasi anggaran.
SumberKriminalisasi oleh aparat hukum di NTTSedang
Komisi III DPR memperingatkan aparat hukum di NTT terkait dugaan kriminalisasi dalam penanganan perkara.
Sumberkritik terhadap penegakan hukum di Kejati NTTSedang
Bob Hasan mengkritik penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi NTT, khususnya terkait vonis bebas terhadap Mokris dan Erasmus.
SumberRevisi UU Polrirendah
Bob Hasan menyatakan bahwa belum ada tuntutan terhadap revisi UU Polri dan bahwa fokus saat ini adalah pada RUU Perampasan Aset.
SumberPotensi kriminalisasi dalam penghitungan kerugian negaraSedang
Bob Hasan mengingatkan agar penghitungan kerugian negara tidak dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum.
SumberPerbedaan perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsiSedang
Bob Hasan menyoroti adanya dispute atau perbedaan pendapat dalam metode penghitungan kerugian negara pada kasus tipikor yang dapat mempengaruhi putusan pengadilan.
SumberRevisi UUPASedang
Revisi Undang-Undang Undang Penanganan Ancaman (UUPA) menjadi usul inisiatif dengan target selesai tahun ini.
SumberHak Masyarakat Adat atas Hutan dan SDASedang
Bob Hasan mengajukan tegasan terhadap penggunaan hutan dan SDA yang tidak mematuhi hak masyarakat adat.
SumberJaringan & Asosiasi (50)
Bob Hasan· Ketua Baleg DPRDPR· Lembaga LegislatifBaleg DPR· Badan Legislasi DPRKemenaker· Kementerian KetenagakerjaanBPKP· Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanMA· Mahkamah AgungBPK· Badan Pemeriksa KeuanganARUN· Organisasi politikLampung· Daerah tempat kegiatanPrabowo Subianto· Calon presiden yang didukungPGRI· Organisasi GuruBPKH· Badan Pengelola Keuangan HajiBaleg DPR RI· Badan Legislasi DPR RILPSK· Lembaga Perlindungan Saksi dan KorbanKomjak· Komisi KejaksaanIBLAM Center· Pusat KajianKomisi III DPR· Pengawas Aparat HukumNTT· Wilayah HukumDPR RI· Lembaga legislatifPemerintah Indonesia· Pelaksana kebijakan dataBadan Keahlian DPR· lembaga riset legislatifFH Unsoed· tempat penyelenggara acaraKejati NTT· lembaga penegak hukumMokris· terdakwaErasmus· terdakwaGuru· Kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraanBareskrim Polri· Unit penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap jaringan judi onlineMahasiswa UI· Grup mahasiswa yang melakukan audiensi dengan Bob HasanKompas· Media yang mengublikasikan berita tentang revisi UU PolriIndonesia· negara
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 69% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (73%) dari 119 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Lampung
92 pejabat publik dari Provinsi Lampung terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
519
artikel total · 76 bulan tercatat
71 positif 101 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
164
media unik · dari 519 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
- Gerindra81 · 16%
- fraksi gerindra dpr-ri35 · 7%
- ANTARA News21 · 4%
- detikNews17 · 3%
- jurnas.com14 · 3%
Berita Terkait (172)
Baleg DPR Revisi Prolegnas Prioritas 2026, Tambah 5 RUU Baru
Kompas.com · 15 April 2026
NetralTeks membahas keputusan Baleg DPR, bukan DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
RUU SDI Atur agar Desa Berwenang Produksi dan Kelola Data
SinPo.id · 14 April 2026
NetralTeks membahas substansi RUU SDI, bukan DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
Baleg DPR: RUU SDI atur agar desa berwenang produksi dan kelola data
ANTARA News · 14 April 2026
NetralTeks membahas pernyataan Baleg DPR, bukan DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
Baleg DPR Bakal Rapat Bareng BPKP hingga MA Bahas Putusan MK soal BPK
detikNews · 14 April 2026
