Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Lampung
- Usia
- 54 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
65Meritokratis
Penilaian meritokrasi DR. BOB HASAN, S.H., M.H. menunjukkan tingkat 'Meritokratis'. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan dengan posisinya di Komisi III DPR, meskipun pengalaman profesionalnya lebih beragam. Pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan dalam isu-isu sosial dan hukum.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Netral172 artikel
+71·101−0
—
Liputan & Sumber
164media unik
- Gerindra16%
- fraksi gerindra dpr-ri7%
- ANTARA News4%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
Revisi UU Hak CiptaPengesahan RUU Masyarakat Hukum AdatPengesahan RUU Satu Data IndonesiaPengesahan RUU SDIPengesahan RUU PPRTOmnibus Law KetenagakerjaanRevisi UU KadinRevisi UU Penyesuaian PidanaRegulasi Komoditas StrategisPenyusunan RUU Perlindungan PRTPenyusunan RUU Perlindungan GuruPenyusunan RUU Perlindungan Saksi dan KorbanDana Otsus AcehRUU Satu Data IndonesiaRUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)Revisi UU Keuangan HajiReformasi AparatPengelolaan Komoditas Strategis NasionalUU Omnibus KetenagakerjaanRUU SDIRUU PPRTRUU PSdKRUU PolriRUU KejaksaanRUU Perampasan AsetRUU PemiluIntegrasi DataTurnamen Catur Piala Ketua BalegData Bansos AmburadulKeadilan RestoratifKesiapan Aparat Jelang KUHP Barulegislasi 2026kriminalisasi perkara di NTTmusyawarah daerah (MUSDA) ARUN Kalimantan Tengahlaporan masyarakat Teluk Bayurdokumen palsu PT STCbadan legislatif DPR RIgizi anak dan koperasi desaprogram prioritas nasional petanikebijakan hukumRancangan Undang-Undang Satu Data Indonesiapembentukan badan otoritatif datatata kelola data nasionalintegrasi data pemerintahfungsi Badan Keahlian DPRproduk legislatifriset kebijakanProlegnas 2026RUU strategis barumodernisasi hukum pidanarestorative justicepenegakan hukumvonis bebaspenindakan judi onlinelegislasi terbukaaudiensi mahasiswarevisi UU PolriRUU prioritasusia minimal PRTMasyarakat AdatSatu Data IndonesiaTurnamen Catur TerbukaDukungan OlahragaKegiatan Masyarakatpembatasan hak akses melalui regulasiperbedaan perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsireformasi KUHP dan KUHAPpembenahan aparat penegak hukumpembahasan UU Tipikorpenghitungan kerugian negarakriminalisasiturnamen caturpiala ketua Baleg DPR RIAkses dataPrinsip kehati-hatianKeamanan dataKesejahteraan guruKeadilan untuk guruPembahasan RUU prioritasRUU Masyarakat Adataspirasi gurukeadilan sosialpendidikanRevisi UU TipikorPenghitungan kerugian negara agar tidak menjadi alat kriminalisasiPenguatan LPSDKPersiapan menghadapi KUHP Baru 2026revisi UU Pertanahan (UUPA)proses legislasipenumangansilaturahmikebersamaandistribusi makanankebijakan sosialRUU KadinBlockchainRevisi UU KehutananBill Cost EstimationPembentukan Undang-Undang terukurTata Kelola DataData Terbatas dan Data TertutupFleksibilitas RUU Satu DataHarmonisasi RUU Kabupaten/KotaNarkotikaKetentuan Pidana RUU Satu DataPengkajian blockchainHarmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di KalimantanKarakteristik daerahKebijakan pemerintahan daerahDiferensiasi fungsi Polri dan KejaksaanPenegakan hukum berintegritasImplementasi KUHP-KUHAP baruReformasi aparat hukumHak Masyarakat AdatHutanSumber Daya AlamRUU Pelindungan Ketenagakerjaanperlindungan ketenagakerjaanlegislasi ketenagakerjaanRUU Pelelanganperlindungan pemilik barangpemenang lelang beritikad baikRUU Reforma Agrariakemakmuran rakyatreforma agraria
—
Kategori Pemberitaan
kebijakanhukumpolitikekonomiinfrastrukturlegislasisosialteknologikeamananolahragapendidikankorupsilingkunganadatnarkotikapartai politikpemerintahan daerahreformasiketenagakerjaan
—
Kontroversi & Entitas
10
Kontroversi
50
Entitas
Med 8Low 1
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 4
- Organisasi
- 4
- Pendidikan
- 6
- Rentang Karir
- 44 tahun
- Aktif Sejak
- 1978
—