CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
BAHTRA, S.PWK

BAHTRA, S.PWK

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 151

Doping, , 8 September 1983

Jabatan

Komisi II - Wakil Ketua

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Sulawesi Tenggara

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

200

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 200 artikel

52% positif44% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakananggaranpertanahanekonomiinfrastrukturpangankesehatankorupsipolitikkeuangan

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan BAHTRA, S.PWK sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang perencanaan wilayah kota (S.PWK) memiliki relevansi terbatas dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan pertanahan. Pengalaman organisasi yang ekstensif, terutama di HMI, menunjukkan kemampuan kepemimpinan, namun kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi II.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S.PWK memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi II DPR. Meskipun perencanaan wilayah dapat bersinggungan dengan isu pertanahan, fokus utama komisi ini adalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, yang kurang tercakup dalam kurikulum perencanaan wilayah.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Direktur di PT. Bumi Anoa Mandiri tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai relevansinya. Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan, namun kurang spesifik terkait isu-isu pemerintahan dan otonomi daerah yang menjadi fokus Komisi II.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan.

Faktor Pengurang

  • −Relevansi pendidikan terbatas dengan bidang tugas Komisi II.
  • −Informasi terbatas mengenai PT. Bumi Anoa Mandiri sehingga sulit menilai relevansi pengalaman kerja.
  • −Pengalaman organisasi kurang spesifik terkait isu pemerintahan dan otonomi daerah.

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (13)

1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Organisasi2014–sekarangPB HMI — Ketua
  • Organisasi2007–2009PB IKAMI Sulsel — Ketua
  • Organisasi2006–2008Badko HMI Jawa Barat — Ketua
  • Organisasi2004–sekarangLPL HMI Cabang Bandung — Ketua
  • Organisasi2004–2005Koordinator Komisariat Unisba — Ketua Umum
  • Pendidikan2002–2009Univ. Islam Bandung
  • Organisasi2002–2003Komisaris Teknil Unisba — Ketua
  • Pendidikan1999–2002SMK N 3 Makasar
  • Pendidikan1996–1999SMP N 1 Atapange
  • Pendidikan1990–1996SDN 230 Doping

Tanpa Periode

Direktur· PT. Bumi Anoa Mandiri
Mahkamah Kehormatan Dewan
Komisi II

Kontroversi (14)

Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJKTinggi

Bahtra Banong diduga terlibat dalam kasus korupsi dana CSR BI-OJK dan mengalokasikan dana ke yayasan fiktif. Harta kekayaannya juga dilaporkan meningkat secara signifikan.

Sumber
Penerimaan Dana CSR BI-OJKSedang

Bahtra Banong disebut menerima dana CSR BI-OJK.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR mengkritik pemerintah daerah yang menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minum, dianggap tidak masuk akal.

Sumber
korupsi dana CSR BI‑OJKTinggi

Bahtra Banong diduga menerima dana CSR BI‑OJK dan mengalokasikannya ke yayasan fiktif di Kolaka Timur, serta terlibat dalam kasus korupsi dana CSR.

Sumber
penjualan pulauSedang

Klaim bahwa anggota DPR, termasuk Bahtra Banong, terlibat penjualan lima pulau RI secara online yang dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Sumber
penipuan travel umrohSedang

Bahtra Banong dihadapkan pada kasus penipuan travel umroh yang meniput korban, dan DPR menugaskan beliau untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sumber
keterbatasan anggaran makan DPRRendah

Kritik publik terhadap pengeluaran DPR sebesar Rp1 miliar per hari untuk makan, yang dianggap tidak masuk akal.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar per hari untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR menganggap tidak masuk akal jika pemerintah daerah menghabiskan Rp1 miliar per hari untuk makan dan minum.

Sumber
Keterkaitan dengan KPK sebagai penerima CSR BI-OJKTinggi

Bahtra, politisi Gerindra yang duduk di DPR Dapil Sulawesi Tenggara, dikaitkan oleh KPK sebagai penerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK, menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Sumber
serobot lahan wargaTinggi

perusahaan tambang diduga serobot lahan warga di Konawe Selatan

Sumber

Jaringan & Asosiasi (84)

Bahtra Banong· Anggota DPR RIKPK· Lembaga Anti KorupsiDPR RI· Lembaga LegislatifBI· Bank IndonesiaOJK· Otoritas Jasa KeuanganGerindra· Partai PolitikSumatera Utara· ProvinsiKolaka Timur· KabupatenSultra· ProvinsiPalu· KotaRiau· ProvinsiAceh Selatan· KabupatenAceh· ProvinsiSumut· ProvinsiDasco Ahmad· Pimpinan DPRSudewo· Pejabat PublikMaidi· Pejabat PublikKomisi II DPR· Lembaga LegislatifGAM Sultra· Organisasi MasyarakatBank Sumut· Bank DaerahKementerian ATR/BPN· KementerianPurwakarta· KotaAsahan· KabupatenJakarta Selatan· KotaPontianak· KotaSumatera Barat· ProvinsiNusron Wahid· MenteriKomisi II DPR RI· Wakil KetuaBI‑OJK· Lembaga yang menyalurkan dana CSRPulau· Objek penjualan ilegal

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 130 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Sulawesi Tenggara

132 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tenggara terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Gerindra memuat 26 artikel — paling banyak dari 54 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

550

artikel total · 52 bulan tercatat

104 positif 88 netral 8 negatif

Keberagaman Sumber Berita

153

media unik · dari 550 artikel

Liputan beragam · top 11%

Top 5 Media

  • Gerindra59 · 11%
  • fraksi gerindra dpr-ri51 · 9%
  • detikNews27 · 5%
  • SinPo.id20 · 4%
  • Kompas.com17 · 3%

Berita Terkait (190)

Bahtra Tegaskan Pesan Utama Pidato Presiden Adalah Optimisme Ekonomi Nasional

fraksi gerindra dpr-ri · 19 Mei 2026

Positif

menyebutkan optimisme ekonomi nasional sebagai pesan utama

Bahtra: Pidato Presiden soal Orang Desa Tidak Pakai Dolar Dipelintir dari Konteks Aslinya

Sultranesia · 18 Mei 2026

Netral

Teks membahas klarifikasi pidato Presiden yang "dipelintir dari konteks aslinya", bukan penilaian langsung pada Bahtra.

Program MBG di Koltim Dipantau DPR RI, Bahtra Banong Minta Menu Lebih Variatif

fajar sultra · 9 Mei 2026

Positif

Bahtra Banong aktif memantau program dan meminta perbaikan untuk menu yang lebih variatif, menunjukkan kepeduliannya.

Sidak Bulog, Bahtra Pastikan Stok Pangan Sultra Aman dan Terkendali

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

reformasi birokrasi
pertanian
agraria
kinerja
pemerintahan
sosial
pendidikan
diplomasi
layanan publik
kebijakan sosial

Topik Utama

penyaluran BLTharga BBMkorupsi dana CSR BI‑OJKpenjualan pulaupenipuan travel umrohketerbatasan anggaran makan DPRkebijakan pemilupembangunan IKNpenegakan disiplin belanja daerahMoratorium Pembangunan IKNRevisi UU PemiluKorupsi Dana CSRWork From Anywhere bagi ASNSertifikasi Tanah WakafBatas Wilayah Kabupaten/KotaPemulihan Pascabencana Banjir BandangMasalah PertanahanPerubahan Sistem PilkadaBank SumutTata Kelola Pemerintah DaerahPeningkatan PADPengangkatan PPPK Menjadi PNSPolemik Lahan Milik NegaraPerekonomian DaerahDiskusi Publik Terkait RUU PemiluOtonomi DaerahPenataan Pertanahan dan Tata RuangPemulihan PascabencanaInovasi Layanan Drive Thru di BPNAnggaran DaerahPelayanan di Kantor ATR/BPNPertanahanCadangan panganGudang BulogSulawesi Tenggaracadangan berasBuloggudangKolakakebijakan panganprogram MBG di Koltimpemantauan DPR RIpenyediaan menu makanan lebih variatifkarir politikkekayaan pribadihubungan dengan KPKpenerimaan CSR BI-OJKefisiensi anggaranpemangkasan kegiatan seremonialpelantikan kepala daerah 2024kesepakatan pelantikankomisi ii dprrevisi UU ASNmerit system untuk karier ASNpembayaran gaji honorer CPNS dan CPPPKpercepatan penataan CPNS dan PPPK formasi 2024netralitas hakim MK dalam sengketa Pilkadapenghentian alih fungsi lahan pertanianketahanan panganwacana kepala daerah dipilih DPRDoptimisme ekonomi nasionalPenyelesaian konflik agrariaHak Guna Usaha (HGU)Opsi perubahan sistem PilkadaKomitmen Presiden Prabowo terhadap demokrasi dan oposisiKunjungan kerja ke mitra Komisi XI DPR RIKinerja awal setelah pelantikan sebagai anggota DPR RIpenyaluran hewan kurbankegiatan sosialserobot lahan wargapelantikan anggota DPR RIpenolakan PPN 12 persenkorupsiCSRpendidikanbantuan sosialOJKBank IndonesiaAmbang batas parlemenSertifikat PTSLLayanan pertanahanKepastian hukum tanahInovasi daerahRegulasiRUU PemiluDemokrasiPLBNKedaulatan negaraPertumbuhan ekonomi perbatasanGaji PPPKProgram Makan Bergizi GratisRelaksasi belanja pegawai daerahdiplomasi langsung antar pemimpinkepastian waktu layanan pertanahantransparansi tarif layanan pertanahanwaktu dan tarif layanan pertanahankepastian layanan pertanahantransparansi layanan pertanahanrenovasi rumah wargabeasiswa luar negeripidato presidenmasa resesaspirasi wargakenaikan remunerasi kepala daerah berbasis kinerjadistribusi sembakokepedulian sosialsembakokemanusiaanrelawanaspirasi masyarakatkonflik agrariapengawasan legislatifserapan aspirasi masyarakatrevisi remunerasi kepala daerahtolok ukur kinerjasertifikat tanahdesabantuan beraspendidikan quranipesantren tahfizRUU Perampasan Asetkomitmen Dascoapresiasikomitmen pemerintah bersihapresiasi terhadap komitmen legislatifdukungan terhadap reformasi hukumKolaka Timur

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Gerindra · 3 Mei 2026

Positif

Teks menggambarkan kinerja positif Bahtra dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman dan terkendali.

Anggota DPR RI cek cadangan beras di gudang Bulog Kolaka

ANTARA News Sultra · 1 Mei 2026

Netral

Teks membahas aktivitas seorang Anggota DPR RI secara umum, bukan Bahtra DPR secara spesifik.

Anggota DPR RI cek stok beras di gudang Bulog Kolaka

ANTARA News · 1 Mei 2026

Netral

Teks membahas aktivitas umum anggota DPR RI, bukan Bahtra secara spesifik.

Bahtra Banong Tinjau Gudang Bulog Sultra, Pastikan Stok Pangan dalam Kondisi Aman

fraksi gerindra dpr-ri · 30 April 2026

Positif

Teks menunjukkan kinerja positif Bahtra Banong yang memastikan kondisi stok pangan aman.

Komisi II DPR RI Pastikan Stabilitas Pangan Sultra Tetap Terjaga

Kendari Terkini · 29 April 2026

Netral

Teks membahas aktivitas Komisi II DPR RI secara umum, bukan Bahtra secara spesifik.

| Pastikan Cadangan Pangan Aman, Bahtra Tinjau Gudang Bulog di Sulawesi Tenggara

Katakini.com · 29 April 2026

Positif

Teks menyoroti kinerja Bahtra yang memastikan cadangan pangan di Sulawesi Tenggara aman.

Kawal Instruksi Prabowo, Pimpinan Komisi II Tinjau Gudang Perum Bulog, Pastikan Stok Pangan Aman

Telusur · 29 April 2026

Positif

Teks menggambarkan tindakan positif Pimpinan Komisi II, termasuk Bahtra, dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman.

Cegah Sengketa Lahan, Bahtra Desak Percepatan Sertifikat dan Perbaikan Kantor BPN Palu

kabarpolitik.com · 27 April 2026

Positif

Teks menunjukkan inisiatif positif Bahtra dalam mendesak percepatan sertifikasi lahan dan perbaikan layanan publik.

Komisi II DPR Dorong Percepatan Sertifikasi Lahan dan Peningkatan Fasilitas ATR/BPN di Palu

fraksi gerindra dpr-ri · 27 April 2026

Netral

Teks membahas aktivitas Komisi II DPR secara umum, bukan Bahtra secara spesifik.

Cegah Sengketa Lahan, Bahtra Desak Percepatan Sertifikat dan Perbaikan Kantor BPN Palu

Gerindra · 27 April 2026

Positif

Teks menunjukkan inisiatif positif Bahtra dalam mendesak percepatan sertifikasi lahan dan perbaikan layanan publik.

Komisi II DPR RI Tinjau Pelayanan di Kantor ATR/BPN Palu

RRI.co.id · 22 April 2026

Netral

Teks membahas aktivitas Komisi II DPR RI secara umum, bukan Bahtra secara spesifik.

Komisi II DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Kantor BPN Kota Palu

RRI.co.id · 22 April 2026

Netral

Teks membahas aktivitas Komisi II DPR RI secara umum, bukan Bahtra secara spesifik.

Sulteng Unggul Reforma Agraria, Bahtra Dorong Penyelesaian Konflik Tanah

Gerindra · 22 April 2026

Positif

Teks menyoroti upaya positif Bahtra dalam mendorong penyelesaian konflik tanah.

Gubernur Sulteng sampaikan 63 aduan konflik agraria ke Komisi II DPR

ANTARA News Sulteng · 22 April 2026

Netral

Teks membahas penyampaian aduan ke Komisi II DPR, bukan Bahtra secara spesifik.

Komisi II DPR RI Tegaskan Efisiensi Anggaran Daerah untuk Program Prioritas Pro Rakyat

fraksi gerindra dpr-ri · 22 April 2026

Netral

Teks membahas penegasan Komisi II DPR RI tentang efisiensi anggaran, bukan Bahtra secara spesifik.

Bahtra Dorong Anggaran Daerah Fokus Program Prioritas

Lintas Parlemen · 21 April 2026

Positif

Teks menunjukkan inisiatif positif Bahtra dalam mendorong fokus anggaran daerah pada program prioritas.

Bahtra Dorong Efisiensi Anggaran, Pangkas Kegiatan Seremonial

kabarpolitik.com · 21 April 2026

Positif

menyebutkan Bahtra dorong efisiensi anggaran dan pangkas kegiatan seremonial, menunjukkan penilaian positif

←←Sebelumnya3 / 10Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata