CekPejabat
Pelayan
Direktori pejabat publik
Lembaga
Profil per lembaga
Fraksi
Profil per fraksi politik
Provinsi
Pejabat per provinsi
Entitas
Perusahaan, organisasi, tokoh
Tren
Topik & isu hangat
Relasi
Peta jaringan pejabat
RisetBandingkan
← Direktori
BAHTRA, S.PWK

BAHTRA, S.PWK

PositifBandingkan
DPR

Anggota No. 151

Doping, , 8 September 1983

Jabatan

Komisi II - Wakil Ketua

Fraksi

Gerakan Indonesia Raya

Provinsi / Dapil

Sulawesi Tenggara

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

200

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 200 artikel

52% positif44% netral4% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Kategori Pemberitaan

kebijakananggaranpertanahanekonomiinfrastrukturpangankesehatankorupsipolitikkeuangan

Skor Meritokrasi

55

Kurang Meritokratis

Penilaian menunjukkan bahwa penempatan BAHTRA, S.PWK sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang perencanaan wilayah kota (S.PWK) memiliki relevansi terbatas dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan pertanahan. Pengalaman organisasi yang ekstensif, terutama di HMI, menunjukkan kemampuan kepemimpinan, namun kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi II.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan S.PWK memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi II DPR. Meskipun perencanaan wilayah dapat bersinggungan dengan isu pertanahan, fokus utama komisi ini adalah pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, yang kurang tercakup dalam kurikulum perencanaan wilayah.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Direktur di PT. Bumi Anoa Mandiri tidak memberikan informasi yang cukup untuk menilai relevansinya. Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan, namun kurang spesifik terkait isu-isu pemerintahan dan otonomi daerah yang menjadi fokus Komisi II.

Faktor Pendukung

  • +Pengalaman organisasi yang luas menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan.

Faktor Pengurang

  • −Relevansi pendidikan terbatas dengan bidang tugas Komisi II.
  • −Informasi terbatas mengenai PT. Bumi Anoa Mandiri sehingga sulit menilai relevansi pengalaman kerja.
  • −Pengalaman organisasi kurang spesifik terkait isu pemerintahan dan otonomi daerah.

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (13)

1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi

Daftar Lengkap

  • Organisasi2014–sekarangPB HMI — Ketua
  • Organisasi2007–2009PB IKAMI Sulsel — Ketua
  • Organisasi2006–2008Badko HMI Jawa Barat — Ketua
  • Organisasi2004–sekarangLPL HMI Cabang Bandung — Ketua
  • Organisasi2004–2005Koordinator Komisariat Unisba — Ketua Umum
  • Pendidikan2002–2009Univ. Islam Bandung
  • Organisasi2002–2003Komisaris Teknil Unisba — Ketua
  • Pendidikan1999–2002SMK N 3 Makasar
  • Pendidikan1996–1999SMP N 1 Atapange
  • Pendidikan1990–1996SDN 230 Doping

Tanpa Periode

Direktur· PT. Bumi Anoa Mandiri
Mahkamah Kehormatan Dewan
Komisi II

Kontroversi (14)

Dugaan Korupsi Dana CSR BI-OJKTinggi

Bahtra Banong diduga terlibat dalam kasus korupsi dana CSR BI-OJK dan mengalokasikan dana ke yayasan fiktif. Harta kekayaannya juga dilaporkan meningkat secara signifikan.

Sumber
Penerimaan Dana CSR BI-OJKSedang

Bahtra Banong disebut menerima dana CSR BI-OJK.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR mengkritik pemerintah daerah yang menghabiskan Rp1 Miliar untuk makan dan minum, dianggap tidak masuk akal.

Sumber
korupsi dana CSR BI‑OJKTinggi

Bahtra Banong diduga menerima dana CSR BI‑OJK dan mengalokasikannya ke yayasan fiktif di Kolaka Timur, serta terlibat dalam kasus korupsi dana CSR.

Sumber
penjualan pulauSedang

Klaim bahwa anggota DPR, termasuk Bahtra Banong, terlibat penjualan lima pulau RI secara online yang dianggap ilegal dan melanggar hukum.

Sumber
penipuan travel umrohSedang

Bahtra Banong dihadapkan pada kasus penipuan travel umroh yang meniput korban, dan DPR menugaskan beliau untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Sumber
keterbatasan anggaran makan DPRRendah

Kritik publik terhadap pengeluaran DPR sebesar Rp1 miliar per hari untuk makan, yang dianggap tidak masuk akal.

Sumber
Pemda menghabiskan Rp1 Miliar per hari untuk makan dan minumRendah

Komisi II DPR menganggap tidak masuk akal jika pemerintah daerah menghabiskan Rp1 miliar per hari untuk makan dan minum.

Sumber
Keterkaitan dengan KPK sebagai penerima CSR BI-OJKTinggi

Bahtra, politisi Gerindra yang duduk di DPR Dapil Sulawesi Tenggara, dikaitkan oleh KPK sebagai penerima dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK, menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Sumber
serobot lahan wargaTinggi

perusahaan tambang diduga serobot lahan warga di Konawe Selatan

Sumber

Jaringan & Asosiasi (84)

Bahtra Banong· Anggota DPR RIKPK· Lembaga Anti KorupsiDPR RI· Lembaga LegislatifBI· Bank IndonesiaOJK· Otoritas Jasa KeuanganGerindra· Partai PolitikSumatera Utara· ProvinsiKolaka Timur· KabupatenSultra· ProvinsiPalu· KotaRiau· ProvinsiAceh Selatan· KabupatenAceh· ProvinsiSumut· ProvinsiDasco Ahmad· Pimpinan DPRSudewo· Pejabat PublikMaidi· Pejabat PublikKomisi II DPR· Lembaga LegislatifGAM Sultra· Organisasi MasyarakatBank Sumut· Bank DaerahKementerian ATR/BPN· KementerianPurwakarta· KotaAsahan· KabupatenJakarta Selatan· KotaPontianak· KotaSumatera Barat· ProvinsiNusron Wahid· MenteriKomisi II DPR RI· Wakil KetuaBI‑OJK· Lembaga yang menyalurkan dana CSRPulau· Objek penjualan ilegal

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).

Di Atas Rata-rata

Pemberitaan Bernada Positif

45% dari 130 artikel teranalisis bernada positif.

Catatan

Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Sulawesi Tenggara

132 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Tenggara terindeks di platform.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Gerindra memuat 26 artikel — paling banyak dari 54 media yang pernah meliput.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

550

artikel total · 52 bulan tercatat

104 positif 88 netral 8 negatif

Keberagaman Sumber Berita

153

media unik · dari 550 artikel

Liputan beragam · top 11%

Top 5 Media

  • Gerindra59 · 11%
  • fraksi gerindra dpr-ri51 · 9%
  • detikNews27 · 5%
  • SinPo.id20 · 4%
  • Kompas.com17 · 3%

Berita Terkait (200)

Kemendagri Perluas Beasiswa Luar Negeri, Bahtra Banong: Penguatan Kapasitas ASN - kumparan.com

Kumparan.com · 30 Juli 2026

Netral

Teks membahas penguatan kapasitas ASN lewat beasiswa, lebih berupa pernyataan kebijakan daripada penilaian emosi.

Waka Komisi II DPR Bahtra Bantu Bedah Rumah, Warga di Bombana Bersyukur

detikNews · 30 Juli 2026

Positif

Ada frasa "Bantu Bedah Rumah" dan warga "Bersyukur", menandakan aksi Bahtra berdampak baik.

Bahtra Banong Bantu Renovasi Rumah Warga di Bombana Saat Masa Reses

fraksi gerindra dpr-ri · 30 Juli 2026

Positif

Bahtra disebut "Bantu Renovasi Rumah Warga" saat reses, sehingga citranya positif.

Tak Sekadar Serap Aspirasi, Bahtra Banong Renovasi Rumah Warga di Bombana

CekPejabat

Platform pemantauan rekam jejak pelayan publik Indonesia berbasis agregasi media real-time.

reformasi birokrasi
pertanian
agraria
kinerja
pemerintahan
sosial
pendidikan
diplomasi
layanan publik
kebijakan sosial

Topik Utama

penyaluran BLTharga BBMkorupsi dana CSR BI‑OJKpenjualan pulaupenipuan travel umrohketerbatasan anggaran makan DPRkebijakan pemilupembangunan IKNpenegakan disiplin belanja daerahMoratorium Pembangunan IKNRevisi UU PemiluKorupsi Dana CSRWork From Anywhere bagi ASNSertifikasi Tanah WakafBatas Wilayah Kabupaten/KotaPemulihan Pascabencana Banjir BandangMasalah PertanahanPerubahan Sistem PilkadaBank SumutTata Kelola Pemerintah DaerahPeningkatan PADPengangkatan PPPK Menjadi PNSPolemik Lahan Milik NegaraPerekonomian DaerahDiskusi Publik Terkait RUU PemiluOtonomi DaerahPenataan Pertanahan dan Tata RuangPemulihan PascabencanaInovasi Layanan Drive Thru di BPNAnggaran DaerahPelayanan di Kantor ATR/BPNPertanahanCadangan panganGudang BulogSulawesi Tenggaracadangan berasBuloggudangKolakakebijakan panganprogram MBG di Koltimpemantauan DPR RIpenyediaan menu makanan lebih variatifkarir politikkekayaan pribadihubungan dengan KPKpenerimaan CSR BI-OJKefisiensi anggaranpemangkasan kegiatan seremonialpelantikan kepala daerah 2024kesepakatan pelantikankomisi ii dprrevisi UU ASNmerit system untuk karier ASNpembayaran gaji honorer CPNS dan CPPPKpercepatan penataan CPNS dan PPPK formasi 2024netralitas hakim MK dalam sengketa Pilkadapenghentian alih fungsi lahan pertanianketahanan panganwacana kepala daerah dipilih DPRDoptimisme ekonomi nasionalPenyelesaian konflik agrariaHak Guna Usaha (HGU)Opsi perubahan sistem PilkadaKomitmen Presiden Prabowo terhadap demokrasi dan oposisiKunjungan kerja ke mitra Komisi XI DPR RIKinerja awal setelah pelantikan sebagai anggota DPR RIpenyaluran hewan kurbankegiatan sosialserobot lahan wargapelantikan anggota DPR RIpenolakan PPN 12 persenkorupsiCSRpendidikanbantuan sosialOJKBank IndonesiaAmbang batas parlemenSertifikat PTSLLayanan pertanahanKepastian hukum tanahInovasi daerahRegulasiRUU PemiluDemokrasiPLBNKedaulatan negaraPertumbuhan ekonomi perbatasanGaji PPPKProgram Makan Bergizi GratisRelaksasi belanja pegawai daerahdiplomasi langsung antar pemimpinkepastian waktu layanan pertanahantransparansi tarif layanan pertanahanwaktu dan tarif layanan pertanahankepastian layanan pertanahantransparansi layanan pertanahanrenovasi rumah wargabeasiswa luar negeripidato presidenmasa resesaspirasi wargakenaikan remunerasi kepala daerah berbasis kinerjadistribusi sembakokepedulian sosialsembakokemanusiaanrelawanaspirasi masyarakatkonflik agrariapengawasan legislatifserapan aspirasi masyarakatrevisi remunerasi kepala daerahtolok ukur kinerjasertifikat tanahdesabantuan beraspendidikan quranipesantren tahfizRUU Perampasan Asetkomitmen Dascoapresiasikomitmen pemerintah bersihapresiasi terhadap komitmen legislatifdukungan terhadap reformasi hukumKolaka Timur

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Gerindra · 30 Juli 2026

Positif

Frasa "Tak Sekadar Serap Aspirasi" dan "Renovasi Rumah Warga" menunjukkan bantuan nyata yang bernilai positif.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong akan menyerap aspirasi soal ambang batas parlemen

Hasanah.id · 14 Juli 2026

Netral

Teks membahas rencana menyerap aspirasi soal ambang batas parlemen, bukan penilaian positif atau negatif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Kawal Penyerahan Sertifikat PTSL di Watubangga, Tegaskan Pentingnya Kepastian Hukum Tanah

Suara Sultra · 10 Juli 2026

Positif

Frasa "kawal penyerahan sertifikat PTSL" dan "tegas pentingnya kepastian hukum tanah" bernada dukungan dan pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Kawal Penyerahan Sertifikat PTSL 2026 di Watubangga

Pena Faktual · 10 Juli 2026

Positif

Frasa "kawal penyerahan sertifikat PTSL 2026" memberi kesan mendukung program bagi warga.

Bahtra Kawal Penyaluran Sertifikat PTSL di Kendari, Warga Kini Punya Kepastian Hukum

Sultranesia · 10 Juli 2026

Positif

Frasa "warga kini punya kepastian hukum" menunjukkan hasil yang baik dan menguntungkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Kawal Penyaluran Sertifikat PTSL di Watubangga Kendari

Radar Kendari · 10 Juli 2026

Positif

Kata "kawal penyaluran sertifikat PTSL" menunjukkan peran aktif yang bernilai positif.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Kawal Penyerahan Sertifikat PTSL Warga Watubangga Kendari

Kendariinfo · 10 Juli 2026

Positif

Kata "kawal penyerahan sertifikat PTSL" menunjukkan dukungan terhadap layanan untuk warga.

Jawa Barat Dinilai Terdepan Jalankan Program Prioritas Nasional, Bahtra Banong Beri Apresiasi

Gerindra · 9 Juli 2026

Positif

Kata "beri apresiasi" menunjukkan penilaian yang jelas positif.

Bahtra Banong Ingin Kepala Daerah Tak Lagi Ragu Berinovasi karena Persoalan Regulasi

Gerindra · 9 Juli 2026

Positif

Frasa "ingin kepala daerah tak lagi ragu berinovasi" bernada mendorong perbaikan kebijakan.

Legislator Bahtra Minta BPN dan PPAT Hadirkan Kepastian Waktu, Tarif, dan Transparansi Layanan Pertanahan

Telusur.co.id · 8 Juli 2026

Netral

Teks membahas Bahtra DPR dan bersifat informatif tentang permintaan "hadirkan kepastian waktu, tarif, dan transparansi layanan" tanpa pujian atau kecaman jelas.

Soroti Waktu dan Tarif, Bahtra Minta BPN-PPAT Beri Kepastian dan Transparansi Layanan Pertanahan

Suara Investor · 8 Juli 2026

Netral

Teks membahas Bahtra DPR yang meminta "kepastian dan transparansi layanan pertanahan", berupa pernyataan faktual tanpa pujian atau serangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong desak ATR/BPN & PPAT percepat layanan pertanahan

Hasanah.id · 8 Juli 2026

Positif

Kata "desak" untuk mempercepat layanan pertanahan menunjukkan dorongan ke arah perbaikan.

Bahtra Banong Minta BPN dan PPAT Hadirkan Kepastian Waktu, Tarif, dan Transparansi Layanan Pertanahan

Jakartanews.id · 8 Juli 2026

Positif

Permintaan menghadirkan "kepastian waktu, tarif, dan transparansi" bernada perbaikan layanan.

DPR Soroti Pelayanan BPN, Bahtra: Kepastian Waktu dan Biaya Masih Jadi Keluhan Publik

sudut kota · 7 Juli 2026

Negatif

Frasa "kepastian waktu dan biaya masih jadi keluhan publik" menyoroti masalah layanan.

Bahtra Banong Dukung Penambahan PLBN untuk Perkuat Kedaulatan dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Perbatasan

fraksi gerindra dpr-ri · 1 Juli 2026

Positif

Frasa "dukung penambahan PLBN" dan "dorong pertumbuhan ekonomi" menunjukkan sikap positif.

Mengenal Sosok Bahtra Banong, Politikus Gerindra Asal Sultra yang Pasang Badan untuk MBG Prabowo

lajur.co · 22 Juni 2026

Netral

Teks membahas profil dan sosok Bahtra Banong, bukan penilaian yang jelas.

Bahtra Banong Kena Sentil Netizen, Bawa-bawa Nama Sultra Bela Mati Program MBG

lajur.co · 20 Juni 2026

Negatif

Frasa "kena sentil netizen" dan "bawa-bawa nama Sultra" memberi nuansa kritik.

←←Sebelumnya2 / 10Berikutnya→→

Navigasi

BerandaDirektori PejabatTentang Kami

Legal

Kebijakan PrivasiSyarat & KetentuanKontak

© 2026 CekPejabat. Seluruh hak cipta dilindungi.

Didukung olehOmnidata