Bandingkan Pejabat
Pilih dua pejabat untuk melihat profil, skor meritokrasi, sentimen, dan jaringan secara berdampingan.
Profil
- Fraksi
- Gerakan Indonesia Raya
- Provinsi
- Sulawesi Tenggara
- Usia
- 43 tahun
- Gender
- Laki-laki
—
Skor Merit
55Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan BAHTRA, S.PWK sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kurang meritokratis. Latar belakang pendidikannya di bidang perencanaan wilayah kota (S.PWK) memiliki relevansi terbatas dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, dan pertanahan. Pengalaman organisasi yang ekstensif, terutama di HMI, menunjukkan kemampuan kepemimpinan, namun kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi II.
Belum dianalisis.
Sentimen Media
Positif200 artikel
+104·88−8
—
Liputan & Sumber
153media unik
- Gerindra11%
- fraksi gerindra dpr-ri9%
- detikNews5%
Tidak ada artikel.
Topik Utama
penyaluran BLTharga BBMkorupsi dana CSR BI‑OJKpenjualan pulaupenipuan travel umrohketerbatasan anggaran makan DPRkebijakan pemilupembangunan IKNpenegakan disiplin belanja daerahMoratorium Pembangunan IKNRevisi UU PemiluKorupsi Dana CSRWork From Anywhere bagi ASNSertifikasi Tanah WakafBatas Wilayah Kabupaten/KotaPemulihan Pascabencana Banjir BandangMasalah PertanahanPerubahan Sistem PilkadaBank SumutTata Kelola Pemerintah DaerahPeningkatan PADPengangkatan PPPK Menjadi PNSPolemik Lahan Milik NegaraPerekonomian DaerahDiskusi Publik Terkait RUU PemiluOtonomi DaerahPenataan Pertanahan dan Tata RuangPemulihan PascabencanaInovasi Layanan Drive Thru di BPNAnggaran DaerahPelayanan di Kantor ATR/BPNPertanahanCadangan panganGudang BulogSulawesi Tenggaracadangan berasBuloggudangKolakakebijakan panganprogram MBG di Koltimpemantauan DPR RIpenyediaan menu makanan lebih variatifkarir politikkekayaan pribadihubungan dengan KPKpenerimaan CSR BI-OJKefisiensi anggaranpemangkasan kegiatan seremonialpelantikan kepala daerah 2024kesepakatan pelantikankomisi ii dprrevisi UU ASNmerit system untuk karier ASNpembayaran gaji honorer CPNS dan CPPPKpercepatan penataan CPNS dan PPPK formasi 2024netralitas hakim MK dalam sengketa Pilkadapenghentian alih fungsi lahan pertanianketahanan panganwacana kepala daerah dipilih DPRDoptimisme ekonomi nasionalPenyelesaian konflik agrariaHak Guna Usaha (HGU)Opsi perubahan sistem PilkadaKomitmen Presiden Prabowo terhadap demokrasi dan oposisiKunjungan kerja ke mitra Komisi XI DPR RIKinerja awal setelah pelantikan sebagai anggota DPR RIpenyaluran hewan kurbankegiatan sosialserobot lahan wargapelantikan anggota DPR RIpenolakan PPN 12 persenkorupsiCSRpendidikanbantuan sosialOJKBank IndonesiaAmbang batas parlemenSertifikat PTSLLayanan pertanahanKepastian hukum tanahInovasi daerahRegulasiRUU PemiluDemokrasiPLBNKedaulatan negaraPertumbuhan ekonomi perbatasanGaji PPPKProgram Makan Bergizi GratisRelaksasi belanja pegawai daerahdiplomasi langsung antar pemimpinkepastian waktu layanan pertanahantransparansi tarif layanan pertanahanwaktu dan tarif layanan pertanahankepastian layanan pertanahantransparansi layanan pertanahanrenovasi rumah wargabeasiswa luar negeripidato presidenmasa resesaspirasi wargakenaikan remunerasi kepala daerah berbasis kinerjadistribusi sembakokepedulian sosialsembakokemanusiaanrelawanaspirasi masyarakatkonflik agrariapengawasan legislatifserapan aspirasi masyarakatrevisi remunerasi kepala daerahtolok ukur kinerjasertifikat tanahdesabantuan beraspendidikan quranipesantren tahfizRUU Perampasan Asetkomitmen Dascoapresiasikomitmen pemerintah bersihapresiasi terhadap komitmen legislatifdukungan terhadap reformasi hukumKolaka Timur
—
Kategori Pemberitaan
kebijakananggaranpertanahanekonomiinfrastrukturpangankesehatankorupsipolitikkeuanganreformasi birokrasipertanianagrariakinerjapemerintahansosialpendidikandiplomasilayanan publikkebijakan sosial
—
Kontroversi & Entitas
14
Kontroversi
84
Entitas
High 5Med 5Low 4
—
Rekam Jejak
- Pekerjaan
- 1
- Organisasi
- 6
- Pendidikan
- 4
- Rentang Karir
- 24 tahun
- Aktif Sejak
- 1990
—