Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
49
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 49 artikel
12% positif49% netral39% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 42 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Arif Wibowo sebagai anggota Komisi II DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman dalam bidang pemerintahan dan organisasi partai memberikan dasar yang relevan untuk tugasnya di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Namun, latar belakang pendidikan formal di bidang hukum perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan tugas spesifik di Komisi II.
Kesesuaian Pendidikan
Gelar Ilmu Hukum relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan yang menjadi bagian dari fungsi anggota DPR, termasuk di Komisi II. Namun, tidak ada spesialisasi atau pendidikan lanjutan yang secara langsung terkait dengan isu-isu pemerintahan dalam negeri atau otonomi daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Government Relation menunjukkan pemahaman tentang interaksi antara sektor swasta dan pemerintah. Keterlibatan aktif dalam organisasi partai, khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan legislasi, memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan tugas di Komisi II. Jabatan di DPP partai juga memberikan pemahaman tentang kebijakan publik.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Government Relation
- +Keterlibatan dalam organisasi partai terkait pemilu dan legislasi
- +Pengalaman sebagai anggota dan wakil ketua Komisi II pada periode sebelumnya
Faktor Pengurang
- −Kurangnya spesialisasi pendidikan yang langsung terkait dengan isu pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah
- −
Riwayat & Karir (20)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota — Anggota DPR RI
- Organisasi2019–2024Wasekjen DPP PDI Perjuangan — Wasekjen
- Organisasi2015–2019Kepala BSPN Pusat Partai PDI Perjuangan — Kepala BSPN
- Pekerjaan2014–2019Anggota Komisi II dan Baleg — Anggota DPR RI
- Pekerjaan2014–2019Anggota — Anggota Badan Pengkajian MPR RI
- Organisasi2014–2019Koordinator Legislasi dan Pengawasan Fraksi PDI Perjuangan — Koordinator
- Pendidikan2009–2014UBK — ILMU HUKUM
- Pekerjaan2009–2014Anggota Komisi II dan Anggota Baleg DPR RI — Anggota DPR RI
- Pekerjaan2009–2014Wakil Ketua Komisi II DPR RI — Anggota DPR RI
- Organisasi2009–sekarangDPP PDI Perjuangan — Saksi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Nasional di KPU, Penghubung Partai di KPU dan Bawaslu
- Organisasi2009–2014Anggota Fraksi PDI Perjuangan — Anggota
- Pekerjaan2007–2009Goverment Relation — PT. Datalink Manunggal Jakarta
- Pekerjaan2006–2007Goverment Relation — PT. Fokus Bina Rekanan Jakrta
- Organisasi2006–sekarangDPP PDI Perjuangan — Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan BP Pemilu
- Pekerjaan2003–2006Manager Marketing — PT. Megawana Lestari Jakarta
- Organisasi2002–2004DPP PDI Perjuangan — Biro Monitoring dan Evaluasi Deputi II Badiklatpus
- Pendidikan1983–1986TAMAN BHAKTI KOTA MADIUN — IPS
- Pendidikan1980–1983SMPN I KOTA MADIUN
- Pendidikan1974–1980SDK ST.YUSUP KOTA MADIUN
Tanpa Periode
Komisi II
Kontroversi (42)
Penerimaan uang dalam kasus e‑KTPTinggi
Arif Wibowo dikabarkan menerima 108.000 dolar AS terkait kasus e‑KTP, menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan dana publik.
SumberPengawasan KPK atas masa jabatan dirut GarudaSedang
KPK kembali memeriksa Arif Wibowo, mantan direktur utama Garuda, atas dugaan pelanggaran kepatuhan dan korupsi di sektor penerbangan.
SumberPembatalan mutasi Letjen Kunto Arief WibowoSedang
Letjen Kunto Arief Wibowo, yang diangkat menjadi Pangkogabwilhan I, batal dimutasi menjadi staf khusus KSAD, menimbulkan kontroversi di kalangan militer dan politik.
SumberPanggilan KPK terkait kasus HastoTinggi
Arif Wibowo dipanggil KPK sebagai saksi dan tersangka dalam kasus suap Hasto Kristiyanto, yang menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
SumberKeterlibatan dalam program 3 juta rumahSedang
Program perumahan ini mendapat kritik terkait transparansi dana dan pelaksanaan, serta klaim bahwa program tersebut tidak sepenuhnya mengurangi beban utang masyarakat.
SumberPenggunaan bus trans BanyumasRendah
Penggunaan bus trans Banyumas oleh Arif Wibowo dipertanyakan terkait kepatuhan prosedur dan potensi konflik kepentingan.
SumberDakwaan e-KTPSedang
Arif Wibowo dipanggil KPK terkait dugaan penerimaan uang e-KTP dan cekcok ABK di Gilimanuk, namun ia menolak tuduhan tersebut dan menegaskan tidak ada bukti yang jelas.
SumberPenghapusan tenaga honorer PNSRendah
Arif Wibowo terlibat dalam keputusan DPR untuk menghapus tenaga honorer PNS, yang menimbulkan kritik dari kalangan pegawai negeri.
SumberKeterlibatan dalam revisi UU ASNRendah
Arif Wibowo terlibat dalam pembahasan revisi UU ASN yang dianggap tidak efektif oleh KASN, menimbulkan kontroversi di kalangan birokrasi.
SumberJaringan & Asosiasi (53)
Letjen Kunto Arief Wibowo· Pangkogabwilhan IHasto Kristiyanto· sekjen PDIP yang terlibat kasus suapMaria Lestari· anggota DPR yang juga dipanggil KPKBanyumas· lokasi program bus transKomisi II DPR RI· Komite legislatifPemerintah Indonesia· Pemerintah pusatKementerian Dalam Negeri· Kementerian terkaitKementerian Keuangan· Kementerian terkaitDPR· Lembaga LegislatifPemerintah· EksekutifArif Wibowo· Wasekjen PDIPPDIP· Partai PolitikDPR RI· Anggota DewanBawaslu· Pengawas PemiluGaruda Indonesia· Direktur UtamaKPK· Lembaga Anti KorupsiGanjar· PolitisiArief Wibowo· Wakil Ketua DPRD Kota TangerangKPU· Lembaga penyelenggara pemiluKunto Arief Wibowo· Letjen TNI, mantan Dirut GarudaKONI· Komite Olahraga Nasional Indonesia terkait aliran danaYanuar Arif Wibowo· Anggota DPR RIMasyarakat Papua· Delegasi penyampai aspirasiPapua· Wilayah asal delegasiMarkus Nari· Terlibat dalam kasus KTP-ElKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· lembaga antikorupsiJus Pinang· Produk minuman yang dikonsumsiKASN· Lembaga pemerintah yang menyediakan informasi dan layanan publikProgram e-KTP· Program identitas nasional yang dikelola oleh pemerintahJunimart Girsang· Wakil Ketua Komisi II DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
21 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (87%) dari 15 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
367
artikel total · 183 bulan tercatat
6 positif 24 netral 19 negatif
Keberagaman Sumber Berita
110
media unik · dari 367 artikel
Liputan beragam · top 6%
Top 5 Media
- gesuri.id21 · 6%
- detikNews20 · 5%
- Fraksi PKS19 · 5%
- RRI.co.id15 · 4%
- Tempo.co14 · 4%
Berita Terkait (29)
Belum ada artikel terindeks.
