ARIF WIBOWO

NegatifBandingkan

DPR

Anggota No. 218

Madiun , 29 Juni 1968

Jabatan

Komisi II - Anggota

Fraksi

Demokrasi Indonesia Perjuangan

Provinsi / Dapil

Jawa Timur

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

Instagram

Analisis Sentimen Media

Negatif

Berdasarkan 49 artikel

12% positif49% netral39% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 42 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.

Kategori Pemberitaan

kebijakan politik infrastruktur korupsi militer sosial pemerintahan hukum kesehatan keamanan penyidikan

Topik Utama

Pemilu Pilkada Program Pemerintah Kebijakan Pemkab Konsolidasi Partai Pertanian Aspirasi warga Prioritas e-KTP korupsi kebijakan pemilu peran Bawaslu reformasi agraria peraturan peralihan penundaan pemilu penggunaan plastik kebijakan tenaga honorer pengelolaan hgu aset negara UU pemilu penerimaan delegasi masyarakat Papua aspirasi daerah pembangunan Papua Kasus KTP-El pemeriksaan KPK dugaan korupsi kesehatan keamanan makanan kesejahteraan anggota DPR efektivitas KASN dugaan suap e-KTP tegasan tidak menerima suap penunjukan ketua pemenangan pemilihan daerah Penunjukan Wakil Ketua Komisi II DPR Pergantian Jabatan kasus korupsi pilkada 2020 soliditas pemerintah dan dpr keracunan anggota dpr proyek e-KTP pembahasan proyek keterlibatan dalam korupsi e-KTP saksi dalam kasus korupsi hubungan dengan Setya Novanto keponakan Setya Novanto Kasus Hasto Kristiyanto Panggilan KPK Penyidikan kasus Saksi dan pelaku pertanyaan KPK tentang pergantian Ketua Komisi II traktir karaoke oleh Wahyu Setiawan pemeriksaan oleh KPK advokasi dan pemupukan konstituen pengakuan tidak kenal keponakan Setnov kasus e-KTP penyidikan KPK pemimpin Pansus RUU Pemilu rapat komisi pengangkatan anggota komisi II DPR komposisi komisi DPR penyidikan gaya kepemimpinan Bu Risma partai PDIP politik kasus Hasto KTP-e panggilan sebagai saksi dugaan penerimaan uang suap jabatan Wakil Ketua Komisi II DPR panggilan saksi KPK

Isu Teridentifikasi

TinggiPenerimaan uang dalam kasus e‑KTP

SedangPengawasan KPK atas masa jabatan dirut Garuda

SedangPembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo

TinggiPanggilan KPK terkait kasus Hasto

SedangKeterlibatan dalam program 3 juta rumah

RendahPenggunaan bus trans Banyumas

SedangDakwaan e-KTP

RendahPenghapusan tenaga honorer PNS

RendahKeterlibatan dalam revisi UU ASN

SedangKasus E-KTP

Tinggie-KTP

TinggiPenerimaan uang e-KTP

SedangCekcok data ABK

SedangPenundaan pemilu

RendahPenggunaan plastik

TinggiKPK memeriksa eks Dirut Garuda

RendahArif Wibowo menerima uang dari KONI

SedangProgram 3 Juta Rumah

TinggiKeterlibatan dalam kasus suap Hasto

SedangCekcok

TinggiPenggunaan uang e-KTP

TinggiKeterlibatan dalam Kasus KTP-El

Tinggipemeriksaan KPK

SedangKeracunan jus pinang

SedangKASN kurang efektif dalam memberikan informasi

TinggiDugaan suap dalam program e-KTP

RendahKeracunan Anggota DPR RI

Tinggipemeriksaan oleh KPK

SedangKlaim tidak mengenal keponakan Setya Novanto

SedangPengakuan tidak mengetahui pembahasan proyek e-KTP

SedangKasus hukum Hasto Kristiyanto

TinggiPertanyaan KPK terkait pergantian Ketua Komisi II

TinggiPemeriksaan Arif Wibowo oleh KPK

SedangTraktir karaoke oleh Wahyu Setiawan bersama Donny Tri dan Arif Wibowo

RendahPengecualian kenalan dengan keponakan Setnov

SedangPanggilan saksi KTP-e oleh KPK

Sedangpanggilan KPK terhadap anggota DPR

TinggiKasus korupsi e-KTP

SedangPenyidikan terkait rapat komisi e-KTP

TinggiDugaan penerimaan uang suap dalam proyek e-KTP

SedangPanggilan sebagai saksi oleh KTP elektronik

Tinggipanggilan KPK terkait kasus e-KTP

↓ Lihat detail kontroversi di bawah

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Meritokratis

Penempatan Arif Wibowo sebagai anggota Komisi II DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman dalam bidang pemerintahan dan organisasi partai memberikan dasar yang relevan untuk tugasnya di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Namun, latar belakang pendidikan formal di bidang hukum perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam kaitannya dengan tugas spesifik di Komisi II.

Kesesuaian Pendidikan

Gelar Ilmu Hukum relevan dengan tugas legislasi dan pengawasan yang menjadi bagian dari fungsi anggota DPR, termasuk di Komisi II. Namun, tidak ada spesialisasi atau pendidikan lanjutan yang secara langsung terkait dengan isu-isu pemerintahan dalam negeri atau otonomi daerah.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Government Relation menunjukkan pemahaman tentang interaksi antara sektor swasta dan pemerintah. Keterlibatan aktif dalam organisasi partai, khususnya yang berkaitan dengan pemilu dan legislasi, memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan tugas di Komisi II. Jabatan di DPP partai juga memberikan pemahaman tentang kebijakan publik.

Faktor Pendukung

+Pengalaman sebagai Government Relation
+Keterlibatan dalam organisasi partai terkait pemilu dan legislasi
+Pengalaman sebagai anggota dan wakil ketua Komisi II pada periode sebelumnya

Faktor Pengurang

−Kurangnya spesialisasi pendidikan yang langsung terkait dengan isu pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah
−Riwayat pekerjaan sebelum menjadi anggota DPR lebih berfokus pada sektor swasta

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (20)

1974

1980

1990

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Pekerjaan

Organisasi

Daftar Lengkap

Pekerjaan2019–2024Anggota — Anggota DPR RI
Organisasi2019–2024Wasekjen DPP PDI Perjuangan — Wasekjen
Organisasi2015–2019Kepala BSPN Pusat Partai PDI Perjuangan — Kepala BSPN
Pekerjaan2014–2019Anggota Komisi II dan Baleg — Anggota DPR RI
Pekerjaan2014–2019Anggota — Anggota Badan Pengkajian MPR RI
Organisasi2014–2019Koordinator Legislasi dan Pengawasan Fraksi PDI Perjuangan — Koordinator
Pendidikan2009–2014UBK — ILMU HUKUM
Pekerjaan2009–2014Anggota Komisi II dan Anggota Baleg DPR RI — Anggota DPR RI
Pekerjaan2009–2014Wakil Ketua Komisi II DPR RI — Anggota DPR RI
Organisasi2009–sekarangDPP PDI Perjuangan — Saksi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Nasional di KPU, Penghubung Partai di KPU dan Bawaslu
Organisasi2009–2014Anggota Fraksi PDI Perjuangan — Anggota
Pekerjaan2007–2009Goverment Relation — PT. Datalink Manunggal Jakarta
Pekerjaan2006–2007Goverment Relation — PT. Fokus Bina Rekanan Jakrta
Organisasi2006–sekarangDPP PDI Perjuangan — Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan BP Pemilu
Pekerjaan2003–2006Manager Marketing — PT. Megawana Lestari Jakarta
Organisasi2002–2004DPP PDI Perjuangan — Biro Monitoring dan Evaluasi Deputi II Badiklatpus
Pendidikan1983–1986TAMAN BHAKTI KOTA MADIUN — IPS
Pendidikan1980–1983SMPN I KOTA MADIUN
Pendidikan1974–1980SDK ST.YUSUP KOTA MADIUN

Tanpa Periode

Komisi II

Kontroversi (42)

Penerimaan uang dalam kasus e‑KTPTinggi

Arif Wibowo dikabarkan menerima 108.000 dolar AS terkait kasus e‑KTP, menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan dana publik.

Sumber

Pengawasan KPK atas masa jabatan dirut GarudaSedang

KPK kembali memeriksa Arif Wibowo, mantan direktur utama Garuda, atas dugaan pelanggaran kepatuhan dan korupsi di sektor penerbangan.

Sumber

Pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief WibowoSedang

Letjen Kunto Arief Wibowo, yang diangkat menjadi Pangkogabwilhan I, batal dimutasi menjadi staf khusus KSAD, menimbulkan kontroversi di kalangan militer dan politik.

Sumber

Panggilan KPK terkait kasus HastoTinggi

Arif Wibowo dipanggil KPK sebagai saksi dan tersangka dalam kasus suap Hasto Kristiyanto, yang menimbulkan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

Sumber

Keterlibatan dalam program 3 juta rumahSedang

Program perumahan ini mendapat kritik terkait transparansi dana dan pelaksanaan, serta klaim bahwa program tersebut tidak sepenuhnya mengurangi beban utang masyarakat.

Sumber

Penggunaan bus trans BanyumasRendah

Penggunaan bus trans Banyumas oleh Arif Wibowo dipertanyakan terkait kepatuhan prosedur dan potensi konflik kepentingan.

Sumber

Dakwaan e-KTPSedang

Arif Wibowo dipanggil KPK terkait dugaan penerimaan uang e-KTP dan cekcok ABK di Gilimanuk, namun ia menolak tuduhan tersebut dan menegaskan tidak ada bukti yang jelas.

Sumber

Penghapusan tenaga honorer PNSRendah

Arif Wibowo terlibat dalam keputusan DPR untuk menghapus tenaga honorer PNS, yang menimbulkan kritik dari kalangan pegawai negeri.

Sumber

Keterlibatan dalam revisi UU ASNRendah

Arif Wibowo terlibat dalam pembahasan revisi UU ASN yang dianggap tidak efektif oleh KASN, menimbulkan kontroversi di kalangan birokrasi.

Sumber

Kasus E-KTPSedang

Arif Wibowo disebut menerima 108.000 Dollar AS dalam kasus korupsi E-KTP.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (53)

Letjen Kunto Arief Wibowo· Pangkogabwilhan I Hasto Kristiyanto· sekjen PDIP yang terlibat kasus suap Maria Lestari· anggota DPR yang juga dipanggil KPK Banyumas· lokasi program bus trans Komisi II DPR RI· Komite legislatif Pemerintah Indonesia· Pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri· Kementerian terkait Kementerian Keuangan· Kementerian terkait DPR· Lembaga Legislatif Pemerintah· Eksekutif Arif Wibowo· Wasekjen PDIP PDIP· Partai Politik DPR RI· Anggota Dewan Bawaslu· Pengawas Pemilu Garuda Indonesia· Direktur Utama KPK· Lembaga Anti Korupsi Ganjar· Politisi Arief Wibowo· Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang KPU· Lembaga penyelenggara pemilu Kunto Arief Wibowo· Letjen TNI, mantan Dirut Garuda KONI· Komite Olahraga Nasional Indonesia terkait aliran dana Yanuar Arif Wibowo· Anggota DPR RI Masyarakat Papua· Delegasi penyampai aspirasi Papua· Wilayah asal delegasi Markus Nari· Terlibat dalam kasus KTP-El Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· lembaga antikorupsi Jus Pinang· Produk minuman yang dikonsumsi KASN· Lembaga pemerintah yang menyediakan informasi dan layanan publik Program e-KTP· Program identitas nasional yang dikelola oleh pemerintah Junimart Girsang· Wakil Ketua Komisi II DPR

Tahukah Kamu?

Catatan

Skor Merit Sedang

Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).

Di Bawah Rata-rata

Banyak Kontroversi

21 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.

Catatan

Pemberitaan Netral

Mayoritas (87%) dari 15 artikel bernada netral.

Catatan

Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.

Catatan

Anggota DPR

Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.

Catatan

Mewakili Jawa Timur

255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.

Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

367

artikel total · 183 bulan tercatat

6 positif 24 netral 19 negatif

Keberagaman Sumber Berita

110

media unik · dari 367 artikel

Liputan beragam · top 6%

Top 5 Media

gesuri.id21 · 6%
detikNews20 · 5%
Fraksi PKS19 · 5%
RRI.co.id15 · 4%
Tempo.co14 · 4%

Berita Terkait (49)

Ibas sampai Arif Wibowo berpeluang pimpin Pansus RUU Pemilu

Merdeka · 19 Juli 2026

Positif

Frasa "berpeluang pimpin Pansus RUU Pemilu" memberi kesan kepercayaan dan peluang positif bagi Arif Wibowo.

Dari Vendor ke Enabler: Cara Lion Parcel Masuk ke Jantung Pertumbuhan Bisnis

SWA.co.id · 25 April 2026