Organisasi
LKPP
Pejabat Terhubung
DPR (5)

DOLFIE O.F.P., S.T.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

H. DIDIK HARYADI, S.T., S.H.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga kebijakan pengadaan yang diminta penguatan anggaran

MARWAN CIK ASAN
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
lembaga yang mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

PUTERI ANETTA KOMARUDIN
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah
Kepala Daerah (5)

BAMBANG BAYU SUSENO, S.P., M.M., M.Si.
Calon Bupati Muaro Jambi (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Lembaga Pemerintah

Dr. H. ANDI HARUN
Calon Walikota Samarinda (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M.
Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Lembaga tempat Hendrar Prihadi menjabat Kepala

Dr. Hj. ANDI ADAWIAH, S.E., M.M.
Calon Wakil Bupati Soppeng (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Lembaga survei

MOH. RAMDHAN POMANTO
Calon Gubernur Sulawesi Selatan (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersama IHPS II 2023 disampaikan kepada Presiden
Pemerintah Provinsi (3)

H. HERMAN DERU
Gubernur Sumatera Selatan
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NYANYANG HARIS PRATAMURA
Wakil Gubernur Kepulauan Riau
Peran / Konteks
Memberi penghargaan kinerja procurement kepada Pemprov Kepri

SARBIN SEHE, S.Ag, M.Pd.l.
Wakil Gubernur Maluku Utara
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lainnya (2)

Agus Rahardjo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Peran / Konteks
Lembaga pengadaan barang dan jasa pemerintah
Kementerian (1)

Saifullah Yusuf
Menteri Sosial
Peran / Konteks
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah