Organisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Pejabat Terhubung
DPR (9)
ASEP WAHYUWIJAYA
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Entitas negara yang diklaim tidak memiliki kekebalan hukum
Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.
Komisi III - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Entitas yang mengelola program digitalisasi SPBU yang diduga korupsi sebesar Rp322 miliar
Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.
Komisi VI - Ketua
Peran / Konteks
Sektor ekonomi negara
Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Badan Usaha Milik Negara
Dr. SARTONO, S.E., M.M.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Institusi pemerintah
EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
Komisi VI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Sektor yang dibahas oleh Komisi VI
H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Badan usaha
H. M. NASIM KHAN
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Institusi pemerintah
RUDI HARTONO BANGUN, S.E.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Entitas pemerintah yang mengatur jabatan direksi dan komisaris
Kementerian (3)
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Peran / Konteks
Entitas yang koordinasinya dibahas oleh Airlangga Hartarto
Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D.
Menteri Keuangan
Peran / Konteks
Perusahaan negara yang memberikan kontribusi laba untuk cadangan APBN
Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Peran / Konteks
Entitas ekonomi negara yang menjadi target kebijakan pembelian produk dalam negeri
Lainnya (1)
Basuki Tjahaja Purnama
Peran / Konteks
perusahaan milik negara Indonesia