Jabatan
Komisi VI - Wakil Ketua
Fraksi
Amanat Nasional
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
155
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 155 artikel
14% positif51% netral35% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penempatan Eko Hendro Purnomo sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikannya di bidang jurnalistik kurang relevan dengan tugas komisi yang membidangi perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Pengalaman bisnisnya memberikan beberapa wawasan praktis, namun tidak cukup untuk menutupi kesenjangan pengetahuan substansial.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan jurnalistik kurang relevan dengan bidang tugas Komisi VI yang fokus pada perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Tidak ada indikasi pendidikan formal di bidang ekonomi, bisnis, atau teknik yang relevan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai CEO di berbagai perusahaan memberikan pengalaman manajerial dan pemahaman tentang dunia bisnis. Namun, pengalaman ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik atau pemahaman mendalam tentang isu-isu kompleks yang dihadapi Komisi VI. Pengalaman di organisasi partai memberikan pemahaman tentang politik, tetapi tidak secara spesifik meningkatkan kompetensi di bidang industri dan investasi.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai CEO menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman bisnis.
- +Pengalaman di organisasi partai memberikan pemahaman tentang proses politik.
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan tidak relevan dengan bidang tugas Komisi VI.
- −Pengalaman bisnis tidak secara langsung terkait dengan pembuatan kebijakan publik.
- −
Riwayat & Karir (19)
1977
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2020–2024Fraksi PAN DPR RI — Sekretaris
- Organisasi2014–2019Fraksi PAN DPR RI — Wakil Bendahara
- Organisasi2010–2014Humas dan Pengaduan Partai
- Organisasi2010–2014DPP PAN — Wakil Sekretaris
- Pekerjaan2009–2019Anggota Fraksi PAN — DPR RI
- Pekerjaan2009–2014Anggota Fraksi PAN — DPR RI
- Organisasi2009–2014Fraksi PAN DPR RI — Wakil Ketua
- Pekerjaan2007–2009Direktur Utama — PT. Komando Media Televisi
- Pekerjaan2006–2007Direktur Utama — PT Komando Sinergi Media
- Pekerjaan2005–2006Direktur Utama — PT. Komando Maestro Kreasindo
- Pekerjaan2005–sekarangCEO — PT. Komando Langgeng Sejati
- Pekerjaan2001–sekarangCEO — PT. E. Titik Tiga Komando
- Pekerjaan2000–sekarangCEO — PT. Catus Mitra Promosindo
- Pendidikan1989–1996IISIP — Ilmu Jurnalistik
- Pendidikan1986–1989SMA 18 Siang
- Pendidikan1983–1986SMP 21 Pagi
- Pendidikan1977–1983SD Negeri 03 Pagi
Tanpa Periode
Komisi VI
Badan Anggaran
Kontroversi (41)
Melanggar kode etik MKD DPRTinggi
Eko Patrio melakukan parodi sound horeg yang dianggap melanggar kode etik DPR, sehingga dinonaktifkan 4 bulan.
SumberNonaktif anggota DPRTinggi
Eko Patrio dinonaktifkan oleh fraksi PAN dan MKD karena dugaan pelanggaran kode etik, termasuk video parodi dan perilaku tidak profesional.
SumberRumah dijarah massaSedang
Rumah Eko Patrio di Jalan Karang Asem dijarah oleh massa setelah demonstrasi, menimbulkan kerusakan dan kekhawatiran keamanan.
SumberParodi dan video parodiSedang
Eko Patrio membuat video parodi DJ Sound Horeg yang menimbulkan kritik publik dan dianggap melanggar kode etik DPR.
Sumberpenonaktifan 4 bulanSedang
MKD menghukum Eko Patrio dengan penonaktifan selama empat bulan, memaksa ia tidak dapat hadir di rapat DPR.
Sumberpenarikan rumahTinggi
Rumah Eko Patrio dijarah oleh massa, menimbulkan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
Sumberkekayaan publikSedang
Kekayaan Eko Patrio mencapai Rp131 miliar, menimbulkan kritik publik atas transparansi harta kekayaan anggota DPR.
Sumberparodi video Sound HoregTinggi
Eko Patrio memproduksi video parodi Sound Horeg yang dianggap tidak sensitif dan menyinggung perasaan masyarakat, menimbulkan kritik dari MKD DPR dan publik.
Sumberpenyalahgunaan jabatanSedang
Eko Patrio dinyatakan melanggar etika publik oleh MKD DPR setelah terlibat dalam parodi dan penjarahan rumah, menyebabkan dinonaktifkan selama 4 bulan.
Sumberketerlibatan BUMNSedang
Eko Patrio terlibat dalam diskusi dan revisi UU BUMN, menimbulkan kontroversi terkait kepentingan pribadi dan konflik kepentingan.
SumberJaringan & Asosiasi (78)
Rumah Eko Patrio· Properti pribadiKomisi VI DPR· Komisi legislatif yang memimpin Eko PatrioBadan Penyelidik Korupsi (BPK)· Lembaga pengawas yang menilai kinerja Komisi VIBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)· Pihak yang berkoordinasi dengan Komisi VI dalam isu bencanaSetiabudi· Lokasi rumah Eko Patrio yang dijarahKuningan· Lokasi rumah Eko Patrio yang dijarahBadan Usaha Milik Negara (BUMN)· Sektor yang dibahas oleh Komisi VIEko Patrio· Anggota DPR RIMKD DPR· Komite Mediasi dan DisiplinDPR RI· Parlemen IndonesiaAhmad Sahroni· Anggota DPR RINafa Urbach· Anggota DPR RIUya Kuya· Anggota DPR RIPAN· Partai PolitikDPR· Lembaga LegislatifMKD· Mahkamah Kehormatan DewanZulhas· PolitisiPrabowo· PolitisiGibran· PolitisiErick Thohir· Menteri BUMNPuan Maharani· Ketua DPRMuhammad Rudi· Kepala BP BatamMardani· PolitisiPT Garuda Indonesia· Perusahaan PenerbanganPT Petrokimia Gresik· Perusahaan PupukPupuk Indonesia· Perusahaan PupukAdhi Karya· Perusahaan KonstruksiPertamina· Perusahaan EnergiKrakatau Steel· Perusahaan BajaDanareksa· Perusahaan Investasi
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 57% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
27 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Anggota Fraksi Amanat Nasional
Salah satu dari 48 anggota fraksi Amanat Nasional di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
487
artikel total · 208 bulan tercatat
22 positif 79 netral 54 negatif
Keberagaman Sumber Berita
203
media unik · dari 487 artikel
Liputan beragam · top 5%
Top 5 Media
- Kompas.com23 · 5%
- detikNews21 · 4%
- Tempo.co19 · 4%
- Kompas.tv18 · 4%
- ANTARA News17 · 3%
Berita Terkait (155)
Jangan Cuma Laris Badan Hukum, Eko Patrio Desak Koperasi Merah Putih Jadi Usaha Sehat! - daulat.co
daulat.co · 30 Agustus 2026
NetralPemberitaan desakan program tanpa menilai baik atau buruk.
Komisi VI DPR Dorong Pembaruan Regulasi Perkoperasian
SumselPost · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas kegiatan institusi Komisi VI DPR, bukan Eko Hendro Purnomo secara spesifik
Sudah 3 Dekade, Komisi VI DPR Nilai UU Perkoperasian Perlu Diperbarui
Suara Pemerintah · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas sikap Komisi VI DPR secara kelembagaan dalam menilai UU Perkoperasian, bukan secara spesifik tentang Eko Hendro Purnomo, sehingga sentimen terhadap target bersifat netral.
Eko Hendro Purnomo Soroti Penguatan BUMN Maritim, Minta PT PAL dan Pelindo Optimalkan Aset Strategis
